Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Skripsi ini membahas mengenai aksi backdoor listing untuk mendapatkan akses menuju pasar modal di Indonesia. Dari sekian banyak pilihan pendanaan yang ada, salah satu yang paling efektif adalah dengan melakukan initial public offering (IPO) atau Penawaran Umum Perdana. Dengan melakukan Penawaran Umum emiten akan mendapatkan kemudahan dalam bidang pendanaan dan publikasi. Di sisi lain, proses IPO juga memiliki kekurangan, seperti berkurangnya porsi kepemilikan saham dan kewajiban memenuhi dokumen keterbukaan sebagai konsekuensi sebagai perusahaan terbuka. Cara lain untuk masuk ke pasarmodal selain IPO, yaitu dengan mengakuisisi perusahaan terbuka dan selanjutnya melakukan restrukturisasi perusahaan, tindakan ini diistilahkan sebagai backdoor listing.

---

This thesis concerning in backdoor listing action to obtain access into capital market in Indonesia. From many option to finance a business, issuing company shares to public could be effective way in an Initial Public Offering (IPO). With IPO, company will obtain advantages in capital raise and publication. On the other hand, an IPO process has risk, such as reduction of company ownership and full disclosure as the consequences of becoming public company. Another way to obtain access to capital market beside of an IPO, that is to acquire a listed company and restructure the company named backdoor listing."

"Pasar modal sebagai wahana guna menghimpun dana bagi perusahaan dalam menunjang pembiayaan pembangunan nasional memang merupakan alternatif yang tepat. Pada awalnya kegiatan pasar modal baru diramaikan dengan sembilan perusahaan yang melakukan emisi. Namun dari waktu kewaktu kegiatan pasar modal menunjukkan kegairahan yang sangat menakjubkan. Hingga pertengahan bulan Maret 1995, kegiatan pasar modal telah diramaikan oleh 223 perusahaan yang mencatatkan efek untuk diperjualbelikan pada bursa efek Jakarta dengan total kapitalisasi mencapai 104 trilyun rupiah. Saat ini perusahaan kecil menengah telah dapat turut berkiprah pada bursa reguler yang mulai membenahi diri dengan pola otomatisasinya. Peranan pemodal asing juga membawa dinamika bagi kegiatan pasar modal. Go-public BOMN baik melalui bursa domestik, internasional maupun transnasional adalah juga dalam rangka memperbaiki struktur permodalan BUMN serta guna memprediksikan penjadwalan pembayaran hutang luar negeri. Pertumbuhan ekonomi yang mapan, stabilitas politik yang mantap adalah merupakan faktor pendukung berkembangnya pasar modal di Indonesia. Agar ada kepastian hukum bagi para pelaku pasar modal, maka Undang-undang Pasar Modal yang saat ini sedang dibahas di DPR-RI memang sangat urgent kehadirannya."

"ABSTRAKDeregulasi dibidang moneter, perbankan, keuangan danpasar modal, dengan dikeluarkannya Pakde 1987, Pakto 1988dan Pakdes 1988, membawa dampak yang positip terhadapperkembangan pasar modal di Indonesia. Situasi inimenyebabkan pasar modal Jakarta - Indonesia menjadi saranayang menarik bagi perusahaan sebagai alternatif sumberdana. Tiga macam instrumen pasar modal yang dapatdimanfaatkan, yaitu Obligasi, Sekuritas kredit dan Saham.Sebagai bahan kajian pentingnya pemanfaatan pasar modaloleh perusahaan, dipilih dua perusahaan yang bergerakdibidang industri semen, PT. Semen Cibinong dan PT.Indocement Tunggal Prakarsa. Industri semen sebagai industri vital dan strategis,dalam 5 tahun mendatang diproyeksikan akan meningkat denganlaju pertumbuhan 9 -10% pertahun pada tingkatpertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) konstruksi 5,5 - 7% per tahun dan Produk Nasional Bruto ( PNB) 5,2 - 6 % pertahun, sehingga diperkirakan pada 1992 perlu dilakukanperluasan kapasitas. Dalam rangka antisipasi peningkatan permintaan semendalam negeri, untuk pembiayaannya perusahaan dapat memenuhidengan sumber dana hutang (debt) atau sumber dana equityatau kombinasi keduanya. Pemilihan sumber dana sangattergantung dari kesehatan keuangan dan struktur modalperusahaan. Alat yang dapat dipergunakan untuk penilaian/pengukurankeuangan perusahaan antara lain analisa rasio, analisatrend dan analisa struktur modal. Pilihan sumber dana yang disarankan adalah sebagaiberikut :1. PT. Semen Cibinong.Sumber dana hutang, emisi obligasi atau-kredit bank ataukombinasi keduanya. 2. PT. Indocement Tunggal Prakarsa.Sumber dana equity, issue saham kepada pemegang sahamlama atau akuisisi. PT. Semen Cibinong mengambil langkah dengan kombinasikredit bank dan emisi obligasi, sedangkan PT. IndocementTunggal Prakarsa dengan melakukan emisi saham perdana. Langkah yang ditempuh kedua perusahaan denganmemanfaatkan pasar modal sangat tepat seperti ditunjukkandalam proyeksi net income dan financial ratio."

"Memperkenalkan Dual Listing sebagai cara bagi perusahaan untuk memperoleh dana eksternal jangka panjang. Penelitian dilakukan terhadap PT Indosat sebagai perusahaan Indonesia pertama yang melakukan dual listing dengan melihat kepada proses pelaksanaannya, instrumen yang dipergunakan yaitu American Depositary Reciept (ADR), mekanisme dual listing, kemudian kajian mengenai keuntungan serta kendala dan resiko dari dual listing tersebut. Penelitian dilakukan dengan menggunakan sumber-sumber dari PT Indosat sendiri, yaitu melalui wawancara dan dokumen-dokumen yang ada, dan sumber-sumber lain diluar PT Indosat, yaitu Bursa Efek Jakarta dan Bursa Efek New York. American Depositary Reciept merupakan sertifikat yang mewakili sejumlah saham dari suatu perusahaan dimana saliam aslinya (atau ordinary shares) disimpan dalam deposit pada suatu bank yang disebut local (atau ordinary shares) disimpan dalam deposit pada suatu bank yang disebut local custodian bank. Mekanisme dalam dual listing terbagi menjadi dua : intra market trading dan cross border transaction. Dual listing memiliki beberapa keunggulan dan memiliki beberapa resiko, yaitu besarnya biaya yang dikeluarkan, sulitnya prosedur, dan investor yang sensitif."

"Penipuan adalah bentuk tindak kejahatan pasar modal yang sulit dalam pembuktian dan pertanggungjawaban hukumnya. Terlebih apabila faktor penyebabnya adalah praktik backdoor listing yang belum ada dasar hukumnya secara khusus di Indonesia. Beberapa penelitian mengungkapkan pihak otoritas sebagian besar gagal dalam mengumpulkan bukti indikasi penipuan. Sehingga diperlukan mekanisme alternatif dalam pembuktian hukum tindak pidana penipuan di ranah pasar modal seperti whistleblowing system. Penelitian ini mencoba menjawab permasalahan bagaimana pengaturan hukum praktik backdoor listing di Indonesia, bagaimana bentuk pelanggaran hukum tindak pidana penipuan yang disebabkan oleh aksi backdoor listing, dan ketiga bagaimana penerapan mekanisme whistleblowing system sebagai alternatif pembuktian hukum tindak pidana penipuan dalam pasar modal. Penelitian ini merupakan bentuk penelitian hukum normatif menggunakan data sekunder yang dianalisis secara metode eksplanatori. Pendekatan dalam penelitian ini ialah pendekatan konseptual, perundang-undangan dan perbandingan. Hasil dari penelitian ini ialah; pertama, belum adanya regulasi khusus terkait backdoor listing sebagai mekanisme alternatif untuk go public sehingga sangat rentan akan penyalahgunaan dan penipuan; kedua, bentuk pelanggaran hukum tindak pidana penipuan yang disebabkan oleh praktik backdoor listing adalah adanya indikasi fraudulent financial statements, misleading information hingga laporan keuangan ganda. Sehingga sebagian besar otoritas gagal dalam membuktikkan indikasi fraud membawa kerugian mengingat sifat kejahatannya yang tersembunyi dan sulit diketahui; ketiga, pembuktian hukum penipuan di ranah pasar modal dinilai efektif menggunakan mekanisme whistleblowing system mengingat sebagian besar bukti yang menunjukkan adanya indikasi penipuan berasal dari data internal perusahaan yang hanya bisa diakses oleh pihak internal perusahaan saja. Penelitian ini merekomendasikan terutama pihak otoritas pasar modal seperti Otoritas Jasa Keuangan maupun Bursa Efek Indonesia menciptakan kebijakan- kebijakan yang mutakhir, inovatif dan solutif serta diperlukan optimalisasi terkait public awareness terhadap tindak kejahatan fraud di ranah pasar modal.

---

Fraud is a difficult to prove and legally punishable type of capital market crime. Especially when caused by the practice of backdoor listings, which has no legal basis in Indonesia. Authorities have failed to collect evidence showing fraud, according to several studies. As a result, an alternative mechanism, such as a whistleblowing system, is required for legal proof of fraud in the financial market. This research attempts to address the issues of how to regulate the legal practice of backdoor listings in Indonesia, what types of legal violations of criminal acts of fraud are caused by backdoor listings, and how to use the whistleblowing system as an alternative legal proof of fraud in the capital market. This study is a type of normative legal research in which secondary data is studied using an explanatory method. This research takes a conceptual, legislative, and comparative approach. The findings of this study show that: first, there is no special regulation related to backdoor listing as an alternative mechanism for going public, making it extremely vulnerable to abuse and fraud; second, the violation of the law on fraudulent acts caused by the practice of backdoor listings indicates fraudulent financial statements, misleading information, and double financial statements. Because of the nature of the crime, which is hidden and difficult to detect, the majority of authorities fail to provide signs of fraud causing losses; third, the legal proof of fraud in the capital market is considered effective using the whistleblowing system mechanism considering that most of the evidence that indicates an indication of fraud comes from the company's internal data which can only be accessed by the company's internal parties.This study recommends especially the capital market authorities such as the Financial Services Authority and the Indonesia Stock Exchange to create up-to-date, innovative, and solution-based policies and optimize public awareness of fraud in the capital market."

"Di Negara-negara maju, yang menjadi salah satu indikator keberhasilan suatu perusahaan adalah apabila perusahaan tersebut telah tercatat dan diperdagangkan di pasar modal. Oleh karena itu banyak perusahaan yang berusaha agar perusahaannya dapat terdaftar di bursa. Namun besarnya biaya serta proses yang lama dalam melakukan penawaran umum perdana menyebabkan banyak perusahaan yang enggan untuk melakukannya. Oleh karena itu banyak perusahaan yang melakukan back door listing agar perusahaan tersebut dapat terdaftar di bursa tanpa perlu melakukan penawaran umum perdana. Back door listing itu sendiri adalah upaya suatu perusahaan untuk memperoleh akses ke pasar modal dan bursa dengan segala fasilitasnya secara tidak langsung melalui perusahaan lain yang sudah tercatat di pasar modal. Back door listing dapat dilakukan melalui berbagai cara, salah satunya adalah dengan cara melakukan merger dengan perusahaan terbuka yang terdaftar di bursa, seperi dalam merger (penggabungan) yang dilakukan oleh PT Nusantara Konstruksi dan PT Nusantara Infrastructure Tbk. Namun demikian, tidak ada peraturan yang berlaku secara spesifik mengenai pelaksanaan back door listing baik di dalam Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas dan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal. Hal ini tentunya dapat menimbulkan ketidakpastian hukum yang dapat menimbulkn kerugian bagi masyarakat dan pihak lain yang berkepentingan. penelitian ini merupakan jenis penelitian normatif dan bersifat deskriptif yaitu penelitian dimaksudkan untuk menggambarkan sejelas-jelasnya bagaimana praktek back door listing melalui merger dilihat dari hukum perusahaan serta peraturan di bidang pasar modal.

---

In developed countries, company being listed in the stock exchange is one of the indicators of a company’s success. Therefore, companies are striving to be listed in the stock exchange. However, companies are reluctant to conduct initial public offering due to the high cost and length of time. Having said that, companies are conducting back door listing with the objective of avoiding initial public offering to be listed in the stock exchange. Back door listing itself is a method of a company to obtain indirect access through other listed companies to the capital market including stock exchange and its facilities. Back door listing may be conducted by way of among others merger with a listed company, that is such conducted by PT Nusantara Konstruksi with PT Nusantara Infrastructure Tbk. Furthermore, there is no specific provision on back door listing in Law No. 40 of 2007 on Limited Liability Companies or any other capital market regulations. This may invoke legal uncertainty that may cause liabilities for the public and other related parties. This research is a descriptive normative type research which purpose is to describe back door listing through merger in relation to the company law and capital market regulation."