Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Skripsi ini membahas mengenai rencana privatisasi yang akan dilakukan pemerintah terhadap PT. Semen Baturaja (Persero) melalui metode Initial Public Offering (IPO). Sebuah perusahaan yang akan go public tentu saja harus melewati beberapa tahap yang harus dipenuhi sebagai persyaratan untuk melakukan IPO dan dalam hal ini BUMN sebagai perusahaan milik negara wajib melewati prosedur go public yang lebih panjang dibandingkan perusahaan biasa. Skripsi ini akan membahas mengenai prosedur privatisasi yang harus dilewati oleh PT. Semen Baturaja (Persero) untuk melakukan IPO, kendala – kendala yang dihadapi, serta analisis mengenai keefektifan metode IPO dalam meningkatkan kinerja PT. Semen Baturaja (Persero).

---

The focus of this final paper is the Goverment plan to privatize PT. Semen Baturaja using Initial Public Offering as the method. Companies which are willing to go public have to fulfil some certain conditions and regulations and in this matter PT. Semen Baturaja (Persero) as a State-Owned Enterprise (SOE) shall fulfill some regulations and procedures which are more complicated. This final paper will discuss about the procedures of privatization in Indonesia, the obstacles that may occur from the privatization plan and also the analysis of the effectiveness of IPO method to increase capital gain and performance of the SOE itself."

"Tesis ini adalah tentang Perjanjian Penjaminan Emisi Efek yang merupakan salah satu elemen penting dalam rangka dilakukannya penawaran umum perdana yang akan dilakukan oleh calon emiten. Permasalahan hukum timbul ketika dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Efek, seringkali calon emiten sudah menggunakan singkatan Tbk pada akhir nama perusahaan, padahal berdasarkan ketentuan Undang-undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, anggaran dasar suatu perseroan tertutup yang beralih menjadi perseroan terbuka barulah berlaku efektif ketika sudah melakukan penawaran umum. Tesis ini menggunakan tipologi penelitian deskriptif analitis yang menggunakan sumber data sekunder yang telah ada serta menganalisis beberapa peraturan perundangundangan yang berkaitan dengan Perjanjian Penjaminan Emisi Efek, hukum perjanjian serta hukum perusahaan. Seluruh data yang diperoleh kemudian dianalisis secara kualitatif, sehingga menghasilkan suatu penelitian yang berbentuk yuridis normatif. Walaupun mencantumkan kata Tbk sebelum waktunya namun Perjanjian Penjaminan Emisi Efek tersebut tidaklah menyebabkan perjanjian tersebut melanggar ketentuan Pasal 1320 KUHPerdata dan karenanya perjanjian tersebut tetaplah sah. Namun, diperlukan tindakan pengesahan dari pemegang saham agar pada nantinya setelah diperoleh status perseroan terbuka, tindakan tersebut mengikat perseroan. Akibat hukum bagi investor dan pihak ketiga yang merasa dirugikan karena pencantuman singkatan Tbk pada korespondesinya dan karenanya mengira bahwa calon emiten adalah benar perseroan terbuka terbagi menjadi 2 (dua) kemungkinan yaitu dengan melakukan gugatan perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdata serta memohonkan pembatalan perjanjian karena telah dilanggarnya syarat sepakat sebagai salah satu syarat sahnya perjanjian yang diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata.

---

This thesis is about the Underwriting Agreement which is one of the key elements in order to do an initial public offering that will be performed by the issuer. Legal issues arise when the Underwriting Agreement, issuers often use abbreviations Tbk already at the end of the name of the company, whereas under the provisions of Law No. 40 of 2007 on Limited Liability Companies, the Articles of Association of a company's closed-turned open company then becomes effective when already public offering.

This thesis uses descriptive typology analytical research using secondary data sources that already exist and analyze several laws relating to the Underwriting Agreement, contract law and corporate law. All data were obtained and analyzed qualitatively, to produce a form of normative research. Although it includes the word Tbk prematurely but the Underwriting Agreement does not cause the agreement violated the provisions of Article 1320 Civil Code and therefore the agreement is still valid. However, action is needed approval from shareholders in order to later having acquired the status of a publicly listed company, is binding on the company's actions.

Legal consequences for investors and third parties who feel aggrieved because of the inclusion of the abbreviation Tbk korespondesinya and therefore thought that the issuer is a publicly listed company was divided into 2 (two) possibility is to commit a tort suit as provided in Article 1365 of the Civil Code and sought cancellation of the agreement for having violated the terms agreed as a condition of validity of the agreement is set forth in Civil Code Section 1320."

"Penulisan hukum ini berbicara mengenai pembatalan penawaran umum perdana PT. Wahanaartha Harsaka Tbk. Yang dilakukan oleh Penjamin Emisi Efek. Dan Penjamin Emisi Efek yang terlibat dalam proses penawaran umum perdana PT. Wahanaartha Harsaka Tbk. ialah PT BNI Securities dan PT. Investindo Nusantara Sekuritas. Sebuah perusahaan yang akan memasuki pasar modal tentunya akan melewati proses penawaran umum yang melalui beberapa, dimulai dengan tahap persiapan hingga selesainya proses penawaran umum. Dalam pelaksanaan penawaran umum terdapat sebuah lembaga salah satunya yaitu, Penjamin Emisi Efek yang memiliki peran penting guna membantu emiten dalam melaksanakan penawaran umum. Hubungan keduanya dilakukan dengan pengikatan dalam kontrak yang berdasarkan pada hukum perjanjian dan peraturan yang berlaku di pasar modal. Terkait dengan penulisan hukum ini bahwa terjadi pembatalan Initial Public Offering/ IPO PT. Wahanaartha Harsaka Tbk. oleh para Penjamin Emisi Efek tersebut sehingga hal ini menimbulkan dampak dan bagaimana peran Initial Public Offering (IPO) Regulator dalam mewujudkan kegiatan pasar modal yang teratur, wajar, dan efisien serta melindungi kepentingan pemodal dan masyarkat.

---

This research is talking about the cancellation of the initial public offering of PT. Wahanaartha Harsaka Tbk. Conducted by the Emission Effect Guarantor. The Emission Effect Guarantor involved in the process of initial public offering of PT. Wahanaartha Harsaka Tbk. is PT BNI Securities and PT. Investindo Nusantara Securities. A company that will enter the capital market will certainly go through a public offering process through several phases, starting with the preparation phase until the completion of the process of public bidding. In the implementation of public offering, there is a one institution, namely, the Emission Effect Guarantor has an important role to help implement emiten in the public offering. The Relationship between the two party is done in contract based on legal agreements and regulations in the capital markets. Associated with this research cancellation of Initial Public Offering / IPO of PT. Wahanaartha Harsaka Tbk. occurred by the emissions gurantor so that the effect of this impact and how the role of Initial Public Offering (IPO) Regulator / policy in capital market activities to realize that regular, fair, and efficient and to protect the interests of investors and the community."

"Skripsi ini membahas mengenai praktik pelanggaran yang terjadi dalam pasar modal yaitu oleh PT. Katarina Utama Tbk. yang telah menyalahgunakan penggunaan dana Initial Public Offering (IPO) atau yang biasa disebut sebagai dana penawaran umum, peran Bapepam-LK terhadap praktik pelanggaran tersebut dan bentuk perlindungan investor apabila terjadi praktik pelanggaran dalam pasar modal yang dapat merugikan investor. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian normatif, dengan menggunakan data sekunder. PT Katarina Utama Tbk. melakukan pelanggaran di pasar modal karena telah menyalahgunakan penggunaan dana penawaran umum dan memanipulasi laporan keuangan yang menyebabkan dana tidak bisa direalisasikan untuk kepentingan perusahaan dan kegiatan tersebut merugikan para investor. Peran Bapepam-LK sebagai regulator memiliki kewenangan dan fungsi dalam menciptakan perdagangan efek yang teratur, wajar, dan efisien, hal itu dapat terwujud apabila tercipta adanya suatu sistem pengawasan atas pasar yang ketat dan tegas. Dalam hal sanksi, pihak Bapepam-LK lebih sering menggunakan sanksi administratif saja, padahal di sisi lain Bapepam mempunyai wewenang untuk menjatuhkan sanksi pidana. Bentuk perlindungan yang dapat diupayakan investor adalah perlindungan melalui hukum perdata dan pidana, dalam kasus ini melakukan perlindungan hukum melalui perdata dan pidana. Oleh karena itu, demi menciptakan perdagangan efek yang teratur, wajar, dan efisien diperlukanlah peran dari emiten, Bapepam-LK serta investor itu sendiri. Karena tanpa adanya peran serta dari masing-masing pihak, maka tidak akan pernah tercipta kegiatan di pasar modal yang aman guna menciptakan pertumbuhan ekonomi di Indonesia.

---

The focus study is about violence that happen in capital markets which is done by PT. Katarina Utama Tbk by using Initial Public Offering (IPO) funds in inapropriate way. In this problem, Bapepam-LK can use its authorities since the violence harms investor. The research method used in this study is a normative research, using secondary data. This study concludes that PT Katarina Utama Tbk. violates in capital markets because using Initial Public Offering (IPO) funds in inapropriate way and manipulating financial report that makes the funds can?t be realization for company importance which harms the investor. Bapepam-LK role as regulator has authorities to create good condition trading effect. It will happen if there is tight and strong market assesment system. About the sanction, Bapepam-LK oftenly uses adminsitration sanction beside it has authorities to use public law sanction. The investor protection in this case can be done from public law and private law. Base on this case, it is urgently needed emiten, Bapepam-LK, and investor role to create good condition trading effect."

"Dewasa ini, Industri Telekomunikasi di dunia maupun di Indonesia merupakan industri yang mengalami tingkat pertumbuhan yang lebih tinggi dibandingkan dengan industri lainnya. Hal ini terjadi karena makin dikuasainya semua bidang kehidupan oleh telekomunikasi itu send in. Indonesia sebagai salah satu negara dengan jumlah penduduk terbesar di dunia dan tingkat penetrasi yang masih rendah merupakan faktor tambahan lain yang menyebabkan tingginya tingkat pertumbuhan industri telekomunikasi di Indonesia.Selain teknologi telekomunikasi berbasis kabel, dalam industri telekomunikasi juga digunakan teknologi nir-kabel. Dalam teknologi telekomunikasi nir-kabel ada beberapa teknologi selular dengan standar teknis yang berbeda yaitu TDMA, FDMA, GSM dan CDMA. Di Indonesia, disamping teknologi TDMA, FDMA dan GSM, mulai tahun 2003 digunakan juga teknologi CDMA. Teknologi ini diakui mempunyai beberapa kelebihan dibandingkan ketiga teknologi nir-kabel lainnya.PT. Bakrie Telecom Tbk merupakan perusahaan penyediaan dan penyelenggaraart jasa telekomunikasi yang memiliki dua produk utama yaitu Ratelindo yang merupakan lavanan axed Wireless Access dengan teknologi E-TDMA dan Esia yang merupakan layanan Limited Mobility dan menggunakan teknologi CDMA 2000 IX. Salah satu yang dapat menjadi keunggulan dari suatu operator telekomunikasi adalah jangkauan geografis. Untuk memperoieh keunggulan tersebut diperlukan pembangunan infrastruktur yang membutuhkan investasi yang sangat besar jumlahnya (capital intensive). Untuk memenuhi kebutuhan dananya, maka PT.Bakrie Telecom Tbk melakukan IPO (Initial Public Offering) pada awal Januari 2006 dengan harga penawaran saham sebesar Rp 110,- per lembar saham untuk 5,5 milliar lembar saham yang ditawarkan dengan nilai nominal Rp 100,- per lembar saham.Untuk mengetahui kewajaran atas harga penawaran saham tersebut, maka pada Karya Akhir ini Penulis mencoba melakukan valuasi atas harga penawaran saham perdana PT. Bakrie Telecom Tbk tersebut dengan menggunakan analisis fundamental secara top down approach. Metode yang digunakan adalah Free Cash Flow to Equity (FCFE) dengan two stage model. Berdasarkan hasil perhitungan diketahui bahwa nilai intrinsik dari harga saham tersebut adalah Rp 154,- dan berdasarkan analisis sensitivitas nilai terendah Rp 127,- dan tertinggi Rp 189,- Dengan demikian harga saham pada saat IPO tersebut lebih rendah dari nilai intrinsiknya (undervalued).Berdasarkan penelitian baik di dalam maupun di luar negeri, merupakan hal umum terjadi bagi harga saham dari perusahaan yang melakukan IPO. Hal tersebut terjadi karena beberapa alasan antara lain yaitu merupakan salah satu cara perusahaan untuk membujuk uninformed investor untuk berpartisipasi dalam IPO.

---

Nowadays, telecommunications industry is among industries that grow fastest along with the importance of telecommunication as part and life of modern societies and the fast development of telecommunication technologies. Moreover Indonesia is in turning point in developing modern telecommunication infrastructure because teledensity, especially for fixed line, is relatively low.In telecommunication technology, there are some technologies used by telecommunication service provider e.g TDMA, FDMA and GSM. A relatively newer technology that contributes to a significant growth in the country's telecommunication industry comes from CDMA technology, both for cellular and fixed wireless based. It posses mobility and features similar to those offered by cellular providers, and fixed wireless service quality may exceed GSM cellular service quality due to more efficient radio frequency spectrum usage.PT. Bakie Telecom Tbk is a telecommunication network operator and service provider having two main product, i.e Ratelindo which is fixed wireless access service using E-TDMA technology and Esia which is limited mobility telecommunication service applying CDMA 2000 Ix technology.One of competitive advantage of a network operator is geographical coverage. To have such competitive advantage, PT. Bakrie Telecom need to develop infrastructure requiring huge investment (capital intensive). To attract the required investment, PT. Bakrie Telecom Tbk conducted IPO (Initial Public Offering) in the early of January 2006 with initial stock price Rp 130; per stock sheet for 5,5 billion stock sheet offered to market with nominal value of Rp 100,- per stock sheet. To evaluate the feasibility of initial stock price, in this Final Project, the writer, try to evaluate through valuation to the offered initial stock price of PT. Bakrie Telecom Tbk by using fundamental analysis in top down approach. The method used in this Final Project is Free Cash Flow to Equity (FCFE) with two stage model. Based on the writer's calculation, it is known that intrinsic value of the initial stock price is Rp 154. The writer also tries to calculate the stock price using sensitivity analysis and the result is Rp 127 as the lowest price and Rp 189 as the highest one. Thereby, the price of stock at the IPO is lower than its intrinsic value (undervalued).Based on research either in Indonesia and abroad, undervalued stock was generally happened to stock price of companies conducting IPO. This is the case for some reasons among others one of ways companies conducted to persuade uninformed investor to participate in IPC."

"Skripsi ini membahas mengenai Perlindungan Investor atas gugatan Citizen Lawsuit pembatalan Initial Public Offering (IPO) PT. Krakatau Steel (Persero) Tbk ditinjau dari peraturan perundang-undangan, yaitu UU No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, UU No 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas dan Peraturan Bapepam. Penelitian ini membahas mengenai penyebab timbulnya gugatan IPO PT. Krakatau Steel (Persero)Tbk yaitu Karena harga jual saham IPO yang dinilai terlalu rendah, penjatahan yang tidak adil, dan tidak ada transparansi penentuan harga saham IPO PT. Krakatau Steel (Persero)Tbk. Dapat disimpulkan bahwa Prosedur IPO sudah dilakukan dengan benar oleh PT. Krakatau Steel (Persero)Tbk dan sudah sesuai dengan UU No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, Peraturan Bapepam serta peraturan pelaksanaannya. Oleh karena itu gugatan yang diajukan oleh pihak Penggugat tidak bisa dikabulkan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dikarenakan Kurang Pihak dan Penggugat tidak memiliki Legal Standing. Dilihat dari perlindungan investor maka IPO tidak dapat dibatalkan karena akan berisiko pada kepercayaan investor dan masyarakat umum serta perekonomian Indonesia secara menyeluruh yang dikhawatirkan akan mengganggu stabilitas perekonomian Indonesia. Selain itu, investor publik dilindungi dalam Pasal 111 UU No. 8 Tahun 1995 yang mengatur setiap pelanggaran dan kesalahan yang dilakukan selama proses IPO PT. Krakatau Steel (Persero)Tbk dapat mengajukan tuntutan ganti rugi.

---

This paper discusses investor protection in related to the citizen lawsuit for the cancellation of Initial Public Offering PT Krakatau Steel (Persero) Tbk from legal perspective, namely Law no. 8 Year 1995 concerning Capital Market Law No. 40 Year 2007 concerning Limited Liability Companies and Bapepam Regulation. This study discusses the cause of the lawsuit on the IPO of Krakatau Steel (Persero) Tbk as a result of the suspected undervalued of the share selling price, unfair share allotment, and lack of transparency in share pricing during the IPO.

Based on the study, it is concluded that the PT Krakatau Steel (Persero) Tbk has followed the procedure of IPO in accordance with the Capital Market Law No 8 Year 1995 and The Bapepam Regulation. The lawsuit was not granted by the Central Jakarta District Court due to insufficient parties involves in the lawsuit and the fact that the plaintiff do not have legal standing.

Form investor protection point of view, the IPO cannot be cancelled due to the risk of ruining the investor and public trust thus may destabilize the economy of Indonesia. In addition, public investor is protected in Article 111 of Law No.8 of 1995 that governs any violation and misconduct in the process of IPO. Therefore, if there has been violation and/ or misconduct in the IPO process done by Krakatau steel, public has the right to file compensation claim."

"ABSTRAKSkripsi ini adalah penelitian hukum dengan metode pendekatan yuridis normatif yang bersifat deskriptif dan perspektif analitis. Dalam skripsi ini membahas mengenai pelanggaran yang dilakukan oleh penjamin emisi efek dalam penawaran umum yang oversubscribed dan akibatnya terhadap rencana penawaran umum. Dalam suatu initial public offering diperlukan perusahaan efek yang akan bertindak sebagai penjamin emisi efek untuk menjamin efek yang dikeluarkan kepada investor terjual habis, atau jika efek tersebut tidak terjual habis maka penjamin emisi efeklah yang akan membelinya berdasarkan sistem penjaminan emisi yang digunakan. Namun ada kalanya penjamin emisi efek melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Undang-Undang No.8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal. Berdasarkan hasil penelitian dalam penulisan skripsi ini dapat disimpulkan bahwa PT Minna Padi Investama yang bertindak sebagai penjamin emisi efek dalam IPO PT. Krakatau Steel Tbk yang mengalami kelebihan permintaan beli (oversubscribed), dapat dimintai tanggung jawab hukum atas pelanggaran yang dilakukannya, dimana PT. Minna Padi Investama membeli saham yang ditawarkan dalam IPO tersebut untuk rekeningnya sendiri, selain itu atas pelanggaran tersebut, Bapepam-LK telah mengehentikan proses IPO PT. Minna Padi Investama.

---

ABSTRACTThis thesis is the legal research with a normative juridical approach is descriptive and perspective analytical. In this thesis discussed the violations by securities company that act as underwriters in initial public offering is oversubscribed and consequently bought against the company plans an initial public offering. In an initial public offering is required securities company that will act as an underwriter to guarantee securities issued to investors were sold out, or if the securities are not sold out then the underwriter will buy it based underwriting system that is used. But there are times when underwriter perform acts that are prohibited by Law No.8 of 1995 about Capital Market. Based on the results of research in writing this thesis can be concluded that PT. Minna Padi Investama that acts as an underwriter in an initial public offering of PT. Krakatau Steel Tbk which have oversubscribed can be held legal responsibility for the offense, where PT. Minna Padi Investama purchase the shares offered in the IPO for its own account, other than that of offense, Bapepam-LK has suspended the IPO process of PT. Minna Padi Investama."

"Pelaksanaan IPO memberikan risiko bagi masing-masing pihak yang terlibat, utamanya terhadap Emiten, Penjamin Emisi Efek, dan investor. Dari beberapa IPO, terdapat nuansa harga saham yang kemahalan, kemurahan, ataupun menyangkut distribusi saham yang dipandang tidak adil. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum yuridis normatif dengan pendekatan secara sosio-legal.Hasil penelitian adalah pertama, tidak terdapat perbedaan perlakuan antara penetapan harga saham dan penjatahan saham dalam IPO yang dilakukan oleh BUMN dan perusahaan swasta. Kedua, Manajer Penjatahan mengutamakan memberikan jatah saham kepada investor institusi daripada kepada investor ritel. Pelaksanaan penjatahan yang selama ini dilakukan membuat tujuan utama dari pelaksanaan IPO yaitu menjual saham kepada investor ritel menjadi tidak tercapai.Disarankan untuk memberikan kuota yang lebih besar terhadap porsi Penjatahan Terpusat dengan mencantumkan jumlah presentase tertentu dalam peraturan penjatahan yang diterbitkan oleh OJK.

---

There is a risk in Initial Public Offering for the parties involved, particularly for the Issuer, Underwriters, and investor. From the previous IPO, there are some nuance that the price is too high, too low, or regarding share distribution which is consider unfair. The research methode is a normative yuridisch with a sosio-legal approach.The research result are, first, there is no differentiation regarding how to set the price and share allotment in IPO which is done by State Owned Company and private company. Secondly, Allotment Manager prefers to give more allotment to institution investors than to retail investors. The share allotment which has been done lately make the purpose of IPO, which is make the public own the share cannot be accomplished.It is suggested to give bigger quota to Pooling Allotment portion with setting a certain percentage in OJK regulation."