Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKPenelitian ini membahas untuk menganalisis formulasi kebijakan perlakuan perpajakan pada transaksi perdagangan melalui sistem elektronik (e-commerce) melalui evaluasi PMK 210 / PMK.010 / 2018 yang dicabut sebelum ketentuan tersebut diimplementasikan. Penelitian ini juga mendukung analisis desain kebijakan perlakuan perpajakan pada e-commerce yang dapat ditampung di Indonesia. Penelitian ini menggunakan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa rumusan PMK 210 / PMK.010 / 2018 telah melalui tahapan perumusan kebijakan, yaitu tahapan perumusan masalah, agenda kebijakan, pemilihan alternatif kebijakan, dan penetapan kebijakan. Namun, masih ada kekurangan dalam implementasinya. Aspek yang menjadi dasar pembuatan kebijakan pada akhirnya tidak tepat dalam penyusunan peraturan ini yang dikeluarkan untuk protes dari pemangku kepentingan. Protes berlanjut hingga PMK 210 / PMK.010 / 2018 dicabut oleh Menteri Keuangan sebelum dapat diimplementasikan. Pemerintah perlu mengambil pelajaran dari ini dan ketentuan yang telah diterapkan di negara lain dalam merancang kebijakan yang dapat mengakomodasi persyaratan perpajakan e-commerce untuk diterapkan di masa depan. Pemerintah dapat memberikan kepastian dan keadilan untuk perlakuan pajak e-commerce dengan menerbitkan pedoman untuk menganalisis perlakuan perpajakan untuk e-commerce juga Singapura, dan mengeluarkan undang-undang baru seperti Cina sebagai dasar hukum yang jelas dalam upaya mengembangkan ketentuan perlakuan pajak untuk e-commerce salah satunya adalah upaya mengumpulkan data tentang e-commerce.

---

ABSTRACTThis study discusses to analyze the formulation of tax treatment policies on trade transactions through electronic systems (e-commerce) through the evaluation of PMK 210 / PMK.010 / 2018 which was revoked before the provisions were implemented. This study also supports the analysis of tax treatment policy design in e-commerce that can be accommodated in Indonesia. This research uses qualitative. The results showed that the formulation of PMK 210 / PMK.010 / 2018 had gone through the stages of policy formulation, namely the stages of problem formulation, policy agenda, selection of alternative policies, and policy determination. However, there are still shortcomings in its implementation. The aspects that form the basis of policy making are ultimately inappropriate in the formulation of this regulation issued for protest from stakeholders. The protest continued until PMK 210 / PMK.010 / 2018 was revoked by the Minister of Finance before it could be implemented. The government needs to learn from this and the provisions that have been applied in other countries in designing policies that can accommodate e-commerce taxation requirements to be applied in the future. The government can provide certainty and fairness for e-commerce tax treatment by issuing guidelines for analyzing tax treatment for e-commerce as well as Singapore, and issuing new laws such as China as a clear legal basis in efforts to develop tax treatment provisions for e-commerce wrong one of them is collecting data about e-commerce."

"Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang datang bersamaan dengan globalisasi mengharuskan Pemerintah dan masyarakat Indonesia bersiap-siap dalam menghadapinya. E-commerce yang merupakan salah sutu bentuk dari perkembangan tersebut, makin marak dan diminati oleh banyak lapisan masyarakat Indonesia maupun dunia.Perkembangan teknologi tersebut harus diikuti oleh pembuatan kebijakan, karena aplikasi dari teknologi informasi tersebut berhubungan dengan kehidupan masyarakat secara luas maupun hubungan antar warga masyarakat. Penelitian ini dimaksudkan untuk menggambarkan e-commerce yang merupakan transaksi perdagangan elektronis ini menimbulkan banyak masalah terutama dalam pembuatan kebijakan dan peraturan perundang-undangan di seluruh dunia. Aspek-aspek yang terkait dalam kebijakan publik tidak hanya bersifat nasional maupun regional, tetapi juga berhubungan dengan kebijakan internasional dan hubungan antar bangsa. Hal yang paling penting dalam bidang pengaturan adalah pengambilan kebijakan umum dalam sebuah negara, yaitu bagaimana cara suatu pemerintahan mengatur "dunia maya" tersebut.Khusus untuk transaksi E-commerce, hal yang harus mendapat perhatian adalah faktor keamanan dalam sebuah transaksi elektronis. Untuk dapat memahami ruang lingkup dan kerangka berpikir dalam kebijakan teknologi informasi ini, dibutuhkan konsep-konsep tentang globalisasi, kebijakan publik, teknologi informasi dan teknologi terkait lainnya, aplikasi dalam bisnis, komputerisasi serta masyarakat informasi. Setelah memahami konsep-konsep tersebut, selanjutnya harus dianalisa faktor-faktor yang mempengaruhi pengambilan kebijakan secara nasional serta aspek-aspek yang terdapat dalam transaksi e-commerce dan indikator yang dapat mempengaruhi signifikansi kebutuhan pengaturan masalah keamanan dalam bertransaksi. Gambaran singkat hasil penelitian menunjukkan bahwa Indonesia membutuhkan kebijakan nasional dalam teknologi komunikasi dan informasi, serta koordinasi dalam pengembangan kebijakan umum mengenai kegiatan internal. Selain itu Pemerintah juga harus melindungi keamanan transaksi elektronis dengan kebijakan dan peraturan yang ada, sekaligus merumuskan dan mengkaji kemungkinan lain yang dapat mengganggu transaksi melalui media elektronik ini, sampai dibentuknya kebijakan yang melindungi keamanan bertransaksi."

"Internet has been explorer in many ways, one of the internet function is used for the trade. For example, internet supports the small business so they can sell and promote their business to another world by the internet, beside that with using internet in trade system we can less, time, money and etc. that is how internet is so useful in trade system. This research is focuses in internet trade system as known E-commerce ( Electronic Commerce ).

Trade, can be call E-commerce if they have 2 condition : 1. the trade using online system and 2. There is exchange value, in this cases change value means, there is transaction.

Every people has different perception about E-commerce or Internet, the person who do not familiar with internet, think the internet only for rich people. And for the others one, who is used to internet think the other side, they can not live without it. So this research conclude 3 dimension of perception customer about E-commerce that can be effect to their purchases intention by internet are: trust, media advertising and personality.

This descriptive research using a survey method, with questionnaires. The target population of this research is every www.detik.com netters , both man and woman, in Jakarta. The number of sample taken is 100 with the purposive sampling.

Based on the data collected from samples in this research, I found that every dimension of perception ( trust, media advertising and personality ) has impact to purchases intention netters of detik.com, but the impact is not too significant. And the most significant that impact to purchases is trust.

From the statistics test based on the data collected from samples, it is found that the regression coefficient between perception and purchases intention at www.detik.com in this research is 0.435. The regression shows that there is a positive coefficient between perception and purchases at detik.com in this research. With that result, researcher suggest that detik.com should improve the advertising and maintain trust of customers if detik.com wants to keep up and increase amount netters in detik.com"

"ABSTRACTPerkembangan teknologi komunikasi khususnya yang berkaitan dengan internetterjadi sangat cepat dan Iangsung mampu mempengaruhi manusia untuk sedikit banyakmengubah gaya hidupnya. Internet mulai merambah berbagai kalangan dan umur, mulai darianak SD hingga kakek-kakek sudah terbiasa menggunakan Internet untuk mencari sesuatuyang ia butuhkan, baik itu kebutuhan yang berupa barang maupun yang berupa kepuasansaja yang bisa la dapatkan secara mudah melalui jaringan global tersebut. Suatu fenomena yang sangat unik mungkin sedang terjadi di kalangan netters diIndonesia. Internet secara Iangsung maupun tidak langsung pasti akan melibatkan e-commerce (kegiatan jual beli) di dalamnya. Pertumbuhan pengguna internet di Indonesiayang demikian cepat ini apakah memang disebabkan karena para netters tersebut inginteijun dalam e-commerce (bertransaksi secara on-line) ataukah mereka itu hanya mencarikesenangan sesaat saja secara mudah, murah dan cepat? Banyak sekali manfaat yang kitadapatkan melalui internet sebanyak dampak baik positif maupun negatif yang mungkin akanditimbulkannya. Pada awal kehadiran handphone, kebanyakan orang menganggapnya sebagai suatubarang yang mewah dan belum begitu dibutuhkan karena telah mempunyai sambungantelpon di rumahnya. Tetapi apa yang terjadi saat ini menunjukkan bahwa dalam waktu yangsingkat persepsi tersebut segera berubah dan mereka berbondong-bondong ingin memilikihandphone (tingkat adopsinya tinggi). Hal semacam ini juga terjadi pada ATM dan kartukredit. Lalu mengapa subyek e-commerce ini menjadi begitu signifikan dan banyakdibicarakan dimana-mana? Sebabnya adalah Internet. Jaringan publik yang murah denganjangkauan global Dengan adanya Internet, e-commerce menjadi suatu hal yang pentingkarena dimungkinkan membangun suatu infrastruktur dan model ekonomi baru yangmengaburkan batas-batas negara, institusional, birokrasi dan sistem untuk siapa saja. Kita semua dengan jelas mengetahul berbagai kelebihan yang ditawarkan olehInternet melalui e-commereenya, tetapi dengan budaya yang berkembang di tanah air,apakah kita telah slap untuk ikut terjun didalamnya? Apakah kita mau melakukan transaksidengan penjual yang tidak jelas (maya)? Bagairnana sistem kearnanan di dalamnya? Lebihfokus lagi, sebenarnya berapa persenkah perbandingan jurnlah netters yang mais melakukantransaksi secam on-line dengan netters yang hanya melihat-lihat atais sekedar meneadinfimnasi dan kesenangan saja. hasil riset menunjukkan bahwa sebagian besar konsumen (87%) tidak pernahberbelanja secan on-line walaupun mereka itu adalah pengguna aktif internet. Pata netterslebih banyak menggunakan internet untuk kebutuhan lainnya seperti berkomunikasi denganteman dan partner kerja, menead berita aktual dan informasi serta sebagai satana hiburan.Kecilnya tingkat adopsi terhadap transaksi secam on-line ini di sebabkan karena konsumentemyata lebih rnenyukai untuk melihat serta memegang langsung produk yang ingindíbelinya. Disamping itti konsurnen juga merasa khawatir mengenai segala sesuatunya,terutama masalah keamanan (79% responden menganggap keamanan di internet sangatmengkhawatirkan) dan jaminan pengantaran barang. Kendala utama lainnya sebabkonsumen tidak melakukan transaksi on-line adalah karena mereka tidak atau belummemiliki kartu kredit sebagai sarana utama transaksinya. Diluar sernua itu ternyata sebagian besar konsumen yang belum pernah belanja online (57%), menyatakan tertarik untuk segera melakukannya. Alasan-alasan mengapamereka itu tertarik antara lain adalah: untuk mendapatkan barang yang tidak ada ditoko/mall, sekedar ingin coba-coba, dapat menghemat waktu belanja, ada yangmenganggapflYa lebih praktis dan sebagian lainnya berpendapat barga yang ditawarkan diinternet temyata lebih murah daripada di toko/mall. Sedangkan bagi konsumen yang pernah melakukan transaksi secam on-line, jugamengatakan bahwa atribut keamanan kartu kredit serta kerahasiaan jati cliii adalah atributyang sangat penting yang harus dimiliki oleh situs-situs belanja di internet."

"Tesis ini membahas menganai Analisa Terhadap Jasa e-commerce atau Perdagangan Melalui Sistem Elektronik berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan Indonesia dan Ketentuan General Agreement on Trade in Services. Pada saat ini WTO belum mengatur e-commerce, namun beberapa investor asing telah berinvestasi dalam industri e-commerce di Indonesia. Tesis ini menggunakan kajian hukum normatif dengan tipologi penelitian presktiptif.Hasil penelitian ini menunjukkan telah terjadi liberalisasi jasa e-commerce di Indonesia, walaupun adanya persyaratan pendaftaran perusahan asing dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan dan pembatasan kepemilikan modal asing dalam Peraturan Presiden No. 44 Tahun 2016 tentang Daftar Bidang Usaha Yang Tertutup Dan Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan Di Bidang Penanaman Modal.Saran untuk penelitian ini adalah apabila WTO akan mengatur e-commerce sebaiknya tetap menerapkan ketentuan yang berlaku dalam GATS dan menerapkan pengaturan e-commerce dari FTA negara-negara yang telah berkomitmen dalam sektor e-commerce. Pemerintah Indonesia dapat membuat pembatasan-pembatasan mengenai kepemilikan modal asing di dalam SoC yang terdapat dalam ketentuan GATS.

---

The Focus of this thesis is about analysis of e-commerce base on Indonesia Act and Provision of General Agreement on Trade on Services. At this time the WTO has not been set up e-commerce, but some foreign investors have invested in e-commerce industry in Indonesia. This thesis uses a typology of normative legal analysis prescriptive research.

The results of this study indicate there has been a liberalization of services of e-commerce in Indonesia, although the requirements for registration of foreign companies in Act No. 7 of 2014 on Trade and the restrictions on foreign equity ownership in Presidential Regulation No. 44 Year 2016 concerning List of Closed and Opened Business Field with Requirement in the Field of Investment.

Suggestions for this research is that if the WTO will set up e-commerce should continue to implement the applicable provisions of GATS and implementing e-commerce arrangements of FTA countries that have been committed in the e-commerce sector. Indonesian Government can make borders for foreign investment on SoC in Provision of GATS."

"Pelanggaran merek marak terjadi seiring dengan pertumbuhan e-commerce. Penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem Elektronik ikut bertanggung jawab dalam hal terjadi pelanggaran, namun tanggung jawabnya dibatasi oleh safe harbor policy. Penelitian ini dilakukan dengan metode yuridis normatif, dengan meninjau putusan pengadilan, di Amerika Serikat dan Perancis, serta pengaturan di Indonesia. Berdasarkan hasil analisis putusan pengadilan, penulis dapat mengambil kesimpulan bahwa berbeda dengan Amerika Serikat, di Perancis, e-commerce diharapkan untuk meng ambil tindakan terhadap pelanggaran merek tanpa pengetahuan spesifik terkait dengan pelanggaran merek. Hal ini dapat dilakukan oleh e-commerce di Indonesia untuk memaksimalkan Perlindungan hukum safe harbor policy.

---

Trademark infringement is rife along with the growth of e-commerce. Electronic System Operators are also responsible in the event of a violation, but their responsibilities are limited by the safe harbor policy. This research was conducted using a normative juridical method, by reviewing court decisions, in the United States and France, as well as regulations in Indonesia. Based on the results of the analysis of court decisions, the authors can conclude that in contrast to the United States, in France, e-commerce is expected to take action against brand infringement without specific knowledge related to trademark infringement. This can be done by e-commerce in Indonesia to maximize the legal protection of the safe harbor policy."