Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia (BAPMI) merupakan lembaga yang didirikan dengan tujuan untuk menjadi lembaga arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa di bidang pasar modal. Selama ini tidak ada kejelasan dalam penyelesaian sengketa perdata di bidang pasar modal. Oleh karena itu, BAPMI diharapkan dapat menjalankan peran yang vital sebagai jalan keluar atas masalah tersebut. Sampai saat ini, belum ada satu pun kasus yang diselesaikan melalui BAPMI, tetapi di sisi lain pasar modal Indonesia sedang mengalami perkembangan yang pesat. Untuk memahami masalah ini, perlu diketahui bagaimana sifat dan sengketa pasar modal itu sendiri. Selain itu, perlu diketahui pula bagaimana BAPMI menyelesaikan sengketa pasar modal tersebut dan hal-hal apa saja yang dapat diterapkan untuk penyempurnaan penyelesaian sengketa pasar modal melalui BAPMI dengan tujuan agar masyarakat pasar modal memilih BAPMI sebagai forum penyelesaian sengketa yang mereka miliki. Dalam menyelesaikan sengketa, BAPMI telah menetapkan persyaratan khusus dalam menyeleksi sengketa apa sajakah yang dapat diselesaikan olehnya sebagaimana yang termuat dalam Peraturan dan Acara BAPMI, yaitu sengketa perdata yang berkenaan dengan kegiatan di bidang pasar modal serta adanya perjanjian penyelesaian sengketa yang dibuat oleh para pihak, baik melalui forum arbitrase, mediasi, maupun pendapat mengikat. Di samping, itu, Peraturan dan Acara BAPMI juga mengatur secara rinci proses penyelesaian sengketa dalam ketiga forum tersebut serta upaya-upaya dalam menegakkannya. Oleh karena itu, diperlukan berbagai upaya untuk membumikan BAPMI sebagai lembaga arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa di bidang pasar modal yang membutuhkan kerjasama dari semua elemen pasar modal. Pada akhirnya, perlu dipertimbangkan penerapan hal-hal baru yang dapat menyempurnakan penyelesaian sengketa pasar modal di Indonesia."

"Keterlibatan berbagai pihak dalam kegiatan pasar modal mengakibatkan kegiatan pasar modal rentan akan timbulnya sengketa. Sengketa dalam kegiatan pasar modal tersebut sangat khusus sehingga penyelesaiannya juga harus menuntut perhatian yang khusus karena harus diperiksa dan diputus oleh orang-orang yang memahami ilmu pasar modal dan dalam waktu yang singkat. Biasanya sengketa pasar modal diselesaikan melalui jalur pengadilan. Namun di masa sekarang penyelesaian sengketa pasar modal melalui pengadilan dianggap kurang efisisen baik dari segi waktu maupun biaya. Arbitrase dengan segala kelebihannya dianggap sebagai sarana atau media yang sesuai untuk menyelesaikan sengketa pasar modal. Kebutuhan akan suatu lembaga arbitrase di dunia pasar modal Indonesia mendorong didirikannya Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia (BAPMI). BAPMI diharapkan mampu memenuhi kebutuhan para pelaku pasar modal akan sarana penyelesaian sengketa yang efisien dan efektif. Pada prakteknya, keberadaan BAPMI yang notabene masih baru ternyata belum cukup dipercayai oleh para pelaku pasar modal untuk menyelesaikan sengketa karena hingga saat ini BAPMI belum mampu membuktikan keahliannya dalam menyelesaikan sengketa pasar modal. Meski penyelesaian sengketa melalui jalur arbitrase tetap merupakan suatu pilihan penyelesaian sengketa pasar modal, namun para pelaku pasar modal ternyata cenderung membawa sengketanya untuk diarbitrasekan oleh pihak atau lembaga arbitrase lain selain BAPMI. Untuk mengatasi kendala tersebut BAPMI perlu melakukan beberapa strategi khusus guna menjalankan fungsinya sebagai lembaga penyelesaian sengketa pasar modal yakni sosialisasi terhadap keberadaan dan aturan BAPMI."

"Dalam mencapai rasa keadilan tersebut, arbiter-arbiter BAPMI ketika menjatukan putusan arbitrase selalu menimbang dampak putusannya bagi industri pasar modal secara keseluruhan. Putusan-putusan arbitrase BAPMI dapat menajadi suatu rekonfirmasi apakah sebuah kebijakan, ketentuan peraturan dan perjanjian, serta pedoman market conduct yang ada sudah benar dan tepat ataukah sebalinya perlu ditinjau kembali?"

"Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK), suatu lembaga yang diperkenalkan oleh UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen sebagai lembaga penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan. Cara penyelesaian sengketa melalui BPSK dapat dipilih antara Mediasi, Konsiliasi atau Arbitrase. Mediasi dan Konsiliasi adalah bentuk penyelesaian yang dilakukan oleh pihak yang bersengketa yang difasilitasi BPSK, hasil kesepakatan mereka dikukuhkan sebagai Keputusan BPSK. Penyelesaian secara Arbitrase dilakukan oleh BPSK melalui Majelis Arbitrase terdiri dari unsur Pemerintah, Konsumen dan Pelaku Usaha.Untuk mengetahui lebih jauh mengenai keberadaan dan efektifitas Arbitrase BPSK, penulis merumuskan rumusan masalah dalam penelitian ini:1. Bagaimana keberadaan Lembaga Arbitrase dalam sistem hukum di Indonesia, baik secara umum maupun yang bersifat kekhususan?2. Bagaimana perbandingan mekanisme penyelesaian sengketa menurut tata cara yang ditentukan oleh UU No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa yang dalam hal ini menjadi acuan bagi Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) dengan mekanisme penyelesaian sengketa konsumen melalui BPSK?3. Bagaimana praktek putusan Arbitrase BPSK dalam kasus-kasus sengketa konsumen?Agar penelitian ini menjangkau sasaran sesuai rumusan masalah di atas maka dalam penelitian ini penulis mengangkat enam putusan BPSK yang berasal dari BPSK Kota Bandung, Medan, Palembang, dan Makasar dengan memfokuskan pembahasan kepada tiga putusan BPSK.Metode Penelitian yang digunakan adalah metode yuridis normatif dengan teknik pengumpulan data studi kepustakaan, dokumen, dan riset lapangan melalui wawancara yang tidak terstruktur.Hasil penelitian menunjukkan bahwa lembaga arbitrase di Indonesia telah dikenal dalam sistem hukum di Indonesia sejak berlakunya Burgerlijke Wetboek di Hindia Belanda yang berdasarkan asas konkordansi diberlakukan menjadi hukum yang berlaku bagi Negara Republik Indonesia sampai kemudian lahir hukum nasional yaitu UU No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase & Altematif Penyelesaian Sengketa. Mekanisme penyelesaian sengketa konsumen melalui Arbitrase BPSK Iebih sederhana dan lebih singkat dibandingkan dengan penyelesaian sengketa di BANI, tetapi kesederhanaan dan singkatnya penyelesaian itu menjadi tidak efektif karena putusan BPSK dapat diajukan keberatan ke Pengadilan Negeri bahkan kasasi ke Mahkamah Agung.Dari enam putusan BPSK yang diteliti menunjukkan perlu ada perhatian khusus dari pemerintah untuk meningkatkan kualitas para arbiter BPSK baik dalam penguasaan UU maupun materi sengketa sehingga BPSK mampu menghasilkan putusan yang berkualitas baik dari segi kepastian hukum, rasa keadilan dan kemaslahatan bagi masyarakat luas."

"ABSTRAKSasaran pertumbuhan perekonomian Indonesia yang ditargetkan dalam Pelita IV dan Repelita V adalah rata?rata 5 %per tahun. Salah satu faktor yang. menunjang tingkatpencapaian sasaran diatas adalah perlunya nilai investasidan masyarakat sebesar Rp 131,5 trilyun. Bursa saham sebagai salah satu instrumen pasar modaldiharapkan dapat menggali potensi masyarakat dan swastauntuk memenuhi kebutuhan investasi tersebut, serta mengarahkan dana masyarakat ke dalam sektor-sektor yang produktif Keadaan pasar modal di Indonesia masih berada padatahapan perkembangan awal. Pada tingkat perkembangan manasangat dlbutuhkan pemantauan terhadap faktor?faktor yangdapat menganggu efektifitas serta efisiensi pasar modal. Tulisan ini bertujuan untuk melakukan studi. tentangtingkat pengaruh faktor-faktor yang mempengaruhi perilakupasar modal, untuk kemudian dapat memberikan saran saranguna mengantisipasi masalah masalah yang akandihadapi. Faktor?faktor tersebut dapat dikelompokkan dalarn faktor?faktor rasional dan irrasional. Besarnya pengaruhfaktor rasional menggambarkan suatu keadaan pasar yangsangat efislen, dimana informasi sangat transparan dankeputusan didasarkan atas perhitungan yang teliti. Dalamkeadaan ini peluang memperoleh keuntungan di pasar modalsangat rendah. Besarnya pengaruh faktor Irrasional menggambarkan keadaan pasar yang tidak efisien, dalam keadaan inipeluang memperoleh keuntungan dan pasar modal sangat bersifat spekulatif. Penilaku pasar spekulatif cenderung kepadakeadaan hiperaktif, yang dikhawatirkan dalam jangka panjangakan mempunyai dampak yang negatif terhadap perkembanganpasar modal. Sampai dengan tanggal 24 November 1989 baru 85 perusahaan yang masuk ke pasar modal. Jumlah dana yang berhasildihimpun sebesar Rp 4.898,1 milyar, yang terdiri dari 65perusahaan menerbitkan saham dengan nilai perdana sebesar Rp3.402,9 milyar dan 21 perusahaan menerbitkan obligasi dengannilai perdana Rp 1.492,2 mflyar, serta 1 perusahaan menerbitkan sekuritas dengan nilai perdana Rp 3 milyar. Dalam Pasar Modal Indonesia terdapat empat golonganpelaku, yaitu Investor (Pemodal); sektor bisnis/pencarimodal (Emiten); Badan Pemerintah dan Lembaga Penunjang PasarModal yang terdiri atas, Underwriter, Akuntan Publik, Notaris, Konsultan Hukum, Perusahaan Penilai (Appraisal), Perantara Pedagang Efek (Broker) dan Pedagang Efek (Trader). Permasalahan yang secara kiasik dihadapi pasar modaladalah perkiraan nilai harga saham, dan untuk itu dikenal 2pendekatan teoritis yaitu pendekatan fundamental dan pendekatan teknis. Penelitian mengenai tingkat harga saham sertaperilakunya telah banyak dilakukan. Diantaranya Menton H.Miller and Franco Modigliani, yang menjelaskan hubunganantara deviden, earning dan growth rate. Sebagai implementasi dan teori tersebut, Volkert S. Whitbeck dan ManownKisor, Jr. melakukan analisis kombinasi terhadap perilaku135 saham di bursa Amerika Serikat. Dengan menggunakanpendekatan yang dilakukan oleh Volkert S. Whitbeck danManown Kisor, Jr., studi ini berusaha melakukan pengamatanterhadap perilaku pasar saham di Indonesia. Pengamatan dilakukan dengan penerapan model Volkertterhadap perilaku harga saham dan 24 saham perusahaan yanggo-public sebelum era deregulasi dan 20 buah saham perusahaan yang go?public setelah era deregulasi. Temuan yang diperoleh dari penelitian ini, antara lain,pasar modal di Indonesia sedarig menuju pada suatu bentukyang mengikuti mekanisme pasar. Hal ini terjadi sebagaiakibat dan diberlakukannya serangkaian deregulasi dalambidang keuangan dan perdagangari, sejak tahun 1987. Dalam perjalanannya sejak tahun 1987, terdapat perilakupasar yang menarik untuk diamati yaitu bahwa sebelum deregulasi motivasi perdagangan saham lebìh berdasarkan perolehandeviden. Motif perdagangan seperti ini memiliki waktu jualbeli yang relative lebih panjang, sedangkan jumlah sahammasih terbatas, sehingga mengakibatkan mutasi perdagangansaham menjadì kurang dinamis dan mengakibatkan pula likuiditas pasar yang rendah. Setelah diberlakukannya diregulasi, terdapat pergeseranmotif perdagangan saham dan motive perolehan deviden kemotif perolehan capital gain. Motif perolehan capital gainrnempunyai periode jual ? beli yang bersifat lebih berjangkapendek, yang mendorong terjadinya mutasi perdagangan sahamyang dinamis sehingga likuiditas pasar menjadi lebih baik. Harga saham 24 perusahaan lama yang dalam periode1972?1987 tidak mempunyai kesempatan di?revalue? oleh pasar,tetapi mekanisme pasar segera melakukan ?revaluasi? atasharga 24 saham tersebut. Terjadinya mekanisme ? revaluasi ?pasar tersebut telah menimbulkan permintaan yang sangatmeningkat terhadap ke-24 saham tersebut yang diikuti olehmeningkatnya harga kedua puluh saham secara mengejutkan. Kelebihan permintaan untuk saham saham tersebut telahmenimbulkan ?band wagon effect? yang dimanfaatkan olehbeberapa emiten yang segera melemparkan saham saham perusahaan baru. Investor kurang menyadari bahwa terdapat pembedaanperilaku harga saham antara kelompok ?lama? dan kelompok?baru? dimana capital gain dan saham saham baru telahdinikmati oleh pemilik perusahaan dalam bentuk ?agio?. Pada akhirnya mekanisme pasar melakukan koreksi terhadap saham saham baru sehingga tampak permintaan dan hargadan saham saham baru cenderung menurun. Dari hasil studi juga diidentifikasi kejadian kejadianyang mempanguruhi faktor-faktor irasional yang antara lainmeningkat pada saat saat : - Diberlakukannya peraturan pemerintah. - Terjadi emisi saham baru. Bagi para Investor disarankan untuk lebih memperhatikansaham saham transisi, pasar trani, kiasifiasi serta jenisjenis saham dan informasi perkembangan perusahaan, danpengaruhnya terhadap harga saham. Bagi para emiten disarankan untuk mempertimbangkanpemanfaatan momentum perilaku hiperaktif investor dalamupaya memperoleh perolehan, tetapi harus mempertimbangkanresiko citra perusahaan ?go?public?, karena citra ini dapatmembawa dampak akumulatip terhadap operasi perusahaan. Bagi Bapepam dan lembaga keuangan terkait lainnya,disarankan untuk memperbaiki effisiensi market, meningkatkanefektivitas, memperbaiki kualitas para pelaku pasar modalseperti perantara, underwriter, akuntan publik dan penilaiantara lain derigan mendorong terwujudnya kode etik pro-fesidan usaha."