Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Skripsi ini membahas mengenai penyelenggaraan program penempatan dan perlindungan TKI di luar negeri. Jumlah TKI di luar negeri yang tergolong tinggi, tidak membuat penyelenggaraan program penempatan dan perlindungan TKI lepas dari berbagai permasalahan. Hal ini dapat dilihat dari berbagai berita nasional yang masih memberitakan mengenai permasalahan-permasalahan yang dihadapi TKI tidak hanya ketika TKI berada di luar negeri, tetapi juga ketika TKI berada di dalam negeri dan kembali ke tanah air. Skripsi ini berbentuk penelitian yuridis normatif yang bersifat deskriptif analitis dilakukan dengan studi kepustakaan terhadap data sekunder baik menggunakan pendekatan kualitatif, disertai dengan wawancara kepada informan di Kementerian Ketenagakerjaan, Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia, Kementerian Luar Negeri, dan Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta. Skripsi ini berkesimpulan bahwa Undang-Undang No. 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri tidak memadai dalam sisi perlindungan dan masih banyak ditemukan pelanggaran dalam implementasinya.

---

This thesis discusses about the program for placement and protection of Indonesian migrant workers. Despite the number of Indonesian migrant workers is high, doesn't make the program for placement and protection of Indonesian migrant workers out of problems. This can be seen from various national news that still preach about problems faced by Indonesian migrant workers not only when they were abroad, but also when they were still Indonesia and they came back to Indonesia.

The research is a normative juridical research, which has descriptive analytical. The research was conducted by literature research and document with interview to Ministry of Manpower, National Agency of Placement and Protection of Indonesian migrant workers, Ministry of Foreign Affairs, and company related. Documents that used in this research are secondary data in the form primary, secondary, and tertiary legal materials. The secondary will be further analyzed by qualitative approach.

This research conclude that law no. 39 2004 about Placement and Protection of Indonesian migrant workers are inadequate within the sides of protection and breach in its implementation."

"tulisan ini merupakan hasil penelitian penulis dalam mengkaji perlindungan tenaga kerja indonesia di luar negeri terutama tenaga kerja wanita tahun 2005"

"Skripsi ini membahas tentang peran dari Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) di dalam proses pra penempatan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran dari BNP2TKI di dalam proses pra penempatan serta kendala yang dihadapi oleh BNP2TKI. Teori yang digunakan di dalam penelitian ini adalah tenaga kerja, buruh migran, dan konteks peran di dalam organisasi. Pendekatan pada penelitian ini menggunakan pendekatan post-positivist dengan metode pengumpulan data melalui studi kepustakaan dan wawancara mendalam. Hasil penelitian ini adalah terdapat tiga peran dari BNP2TKI di dalam pra penempatan yaitu peran ideal, peran yang dianggap oleh diri sendiri, dan peran yang dilaksanakan. Terdapat perbedaan antara peran yang ideal dengan peran yang dianggap oleh diri sendiri dan peran yang dilaksanakan. Permasalahan yang terjadi di dalam proses pra penempatan cukup banyak terjadi baik yang dialami oleh BNP2TKI maupun instansi lain yang terkait.

---

This thesis discusses the role of the National Agency for the Placement and Protection of Indonesian Workers (BNP2TKI) in the pre-placement process. This study aims to determine what the role of BNP2TKI in pre-placement process and the constraints faced by the BNP2TKI. The theory used in this research is labor, migrant workers, and the context of the role within the organization. The approach in this study using post-positivist approach to the method of data collection through library research and in-depth interviews.

The results of this study is there are three roles of BNP2TKI in pre-placement is ideal role, the role of which is considered by themselves, and the role undertaken. There are differences between the ideal role with the roles that are considered by themselves and the role undertaken. The problems that occurred in the pre-placement process pretty much going either experienced by BNP2TKI and other relevant institution."

"Aktivitas migrasi tenaga kerja membawa peningkatan penghasilan, pendidikan pun sosial pada Tenaga Kerja Indonesia (TKI) dan keluarganya. Bagi negara, migrasi tenaga kerja menyumbang devisa dan menyediakan peluang kerja. Aktivitas ini juga meninggalkan persoalan yang berulang, pada masa pra-penempatan, penempatan maupun purna penempatan. Pemerintah, organisasi non pemerintah dan swasta menyatakan bahwa sumber persoalannya berada pada masa pra-penempatan. Penempatan TKI diselenggarakan oleh pemerintah pusat, daerah termasuk desa serta pihak swasta, diantaranya perusahaan jasa penempatan.Penelitian ini dilaksanakan pada lingkup daerah asal yaitu Kabupaten Indramayu dan Cianjur, Provinsi Jawa Barat, bertujuan menelaah tata kelola pra-penempatan TKI yang berlangsung dan dalam inspirasi good enough governance meneroka tata kelola di kemudian hari. Informan dalam penelitian kualitatif ini meliputi pemerintah kabupaten, pemerintah desa, kelompok masyarakat yang peduli pada isu TKI, asosiasi perusahaan jasa penempatan dan Kantor Imigrasi. Selain itu, wawancara juga dilakukan dengan sponsor/calo dan budayawan setempat. Data diperoleh dari wawancara, diskusi kelompok terarah (FGD) dan sumber sekunder.Pra-penempatan TKI diurus oleh dinas tenaga kerja sebagai bagian tugasnya. Pada aspek peraturan, peraturan yang telah terbit ditingkat kabupaten maupun desa dan prinsip kehati-hatian, belum sepenuhnya dapat melindungi CTKI. Ketegasan yang diberlakukan dapat menyebakan mereka menempuh jalan yang tidak sesuai prosedur. Sponsor/calo yang biasanya amat dikenal oleh CTKI dan keluarganya berperan besar dalam kegiatan rekrutmen dan penyiapan dokumen CTKI.Namun demikian, ada praktik-praktik baik yang telah berlangsung di lingkup desa maupun kabupaten meskipun belum sempurna. Praktik baik tersebut dapat menjadi titik awal memperbaiki tata kelola prapenempatan secara bertahap. Dengan demikian, pilihan prioritas perlu dilakukan yaitu sosialisasi, pengembangan komunitas serta pendidikan dan pelatihan. Perluasan pemangku kepentingan merupakan salah satu jalan agar upaya perbaikan berkesinambungan. Dengan demikian, prapenempatan bukan melulu pada urusan administrasi dokumen melainkan juga sosialisasi migrasi tenaga kerja yang aman hingga tumbuh masyarakat yang melek migrasi di daerah kantong TKI.Good enough governance perlu menegaskan unsur kesinambungan dan daya tahan didalamnya.Worker migration activities increase incomes, education and social status to Indonesian Migrant Workers (TKI) and their families. For the country, worker migration contributes to foreign exchange and provides employment opportunities. This activity also left problems that were repeated, in the pre-placement, placement and after-placement. The government, non-governmental organization and private placement company association state that the source of the problem is in the pre-placement period. The placement of migrant workers is carried out by the central government, regions and private parties.This research was conducted in the area of origin, namely Indramayu and Cianjur Regencies, West Java Province, aimed at examining the pre-placement governance of migrant workers that took place and in inspiring good enough governance to explore governance in the future. Informants in this qualitative study included district governments, village governments, community groups concerned with the issue of migrant workers, associations of placement companies and the Immigration Office. In addition, interviews were also conducted with brokers and local cultural figures. Data obtained from interviews, focus group discussions (FGD) and secondary sources.Pre-placement of migrant workers is managed by the labor department as part of their duties. In terms of regulations, regulations that have been issued at the district and village levels and the precautionary principle, have not been able to fully protect prospective migrant workers. Assertiveness can cause them to take ways that are not in accordance with procedures. Sponsors brokers who are usually well known by prospective migrant workers and their families play a major role in the recruitment and preparation of their documents.However, there are good practices that have taken place in both the village and district spheres, although not yet perfect. These good practices can be a starting point for gradually improving pre-placement governance. Thus, priority choices need to be made, namely socialization, community development and education and training. The expansion of stakeholders is one way for continuous improvement efforts. Thus, pre-placement is not only about the administration of documents but also the socialization of safe worker migration to the growth of people who are literate of migration in migrant worker enclaves.Good enough governance needs to emphasize the element of sustainability and endurance in it."

"ABSTRAKMasalah ketenagakerjaan yang dihadapi oleh Indonesia pada saat ini'adalah sedikitnya, lowongan pekerjaan bagi para pencari kerja. Upaya penempatan. Tenaga Kerja Indonesia (TKI) ke luar negeri merupakan salah satu cars untuk mehgatasi masalah tersebut. Dalam :penempatan TKI ke ?luar negeri seringkali dijumpai permasalahan yang, menimpa para TKI mulai dari pra penempatan, masa penempatan dan purna penempatan yang telah terladi sebelum dan sesudah adanya Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 Tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri. Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 Tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri mengalami banyak tantangan, termasuk dengan adanya uji materiil Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 Tentang penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri kepada Mahkamah Konstitusi (MK). Atas pengajuan uji materiil ini MK mengeluarkan putusan No. 019-020IPUU III12005. Permasalahan yang diteliti adalah bagaimanakah pengaruh dari putusan MK No. 019-0201PUU-IIII2005 terhadap penempatan Tenaga Kerja Indonesia di luar negeri, serta apakah isi dari Undang-Undang No. 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri telah dapat memenuhi kebutuhan hukum yang diperlukan untuk melindungi TKI. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dan metode penelitian hukum empiris. Putusan MK No. 019-0201PUU-III/2005 berpengaruh terhadap penempatan TKI ke luar negeri, terutarna dalam perekrutan TKI. Sebelumnya salah satu syarat untuk menjadi TKI harus berpendidikan minimal SLTP atau sederajat akan tetapi dengan adanya Putusan MK No. 019-0201PUU-III/2005 rnemberikan peluang kepada masyarakat yang berpendidikan di bawah SLTP untuk dapat menjadi TKI. Sementara itu berdasarkan penelitian yang dilakukan penulis isi dari Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 Tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri belum dapat sepenuhnya melindungi TKI."