Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini dilatarbelakangi oleh kenyataan bahwa underwriting merupakan departemen operasional di PT. Prudential BancBali Life Assurance (PTPBBL) yang harus dapat memberikan pelayanan yang cepat dan tepat agar tujuan pelayanan underwriting dapat tercapai dan sekaligus memberikan kepuasan kepada calon tertanggung atau agen yang bersangkutan sebagai konsumen.Dari analisa situasi di Departemen underwriting PT.Prudential BancBali Life Asurance ditentukan bahwa waktu proses underwriting proposal pengajuan asuransi jiwa calon tertanggung dipengaruhi oleh beberapa aspek.Tujuan penelitian ini adalah menganalisis proses underwriting (seleksi risiko) atas proposal pengajuan asuransi jiwa calon tertanggung, termasuk di dalamnya menghitung waktu pelayanannya.Jenis penelitian ini merupakan studi kasus dengan pendekatan kualitatif. Data diperoleh dari data sekunder berupa hasil survei, sedangkan data mengenai waktu proses underwriting diperoleh dengan melakukan observasi dan pencatatan waktu proses underwriting mulai tahap inisial underwriting sampai penetapan keputusan.Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses underwriting proposal asuransi jiwa calon tertanggung mela]ui beberapa tahap yaitu: inisial underwriting, underwrite clean proposal. underwrite not clean/uncomplete proposal, permintaan data tambahan, input data kedalam system dan sebagainya.Penelitian ini juga menghasilkan suatu gambaran efektifitas proses undentiwriting dengan dilakukannya pemeriksaan kesehatan di Inhouse clinic PT.PBBL yang segera didirikan.Efektifitas proses underwriting tersebut disebabkan oleh adanya pemenggalan proses pemeriksaan kesehatan calon nasabah pada tahap pengiriman hasil pemeriksaan dari panel Medical check-up PT.PBBL.

---

Analysis of Risk Selection Process of the life insurance proposal at PT.Prudential BancBali Life AssuranceThe background of the research was the fact that underwriting is an operation department al PT. PT.Prudential BancBali Life Assurance (PTPBBL) which has to be able to respond quickly and effectively in order achieve the goal of underwriting service. And at the same moment to deliver Customer Satisfaction.From the situational analysis at Underwriting Department at PTPBBL it had been found that underwriting proposal process time was influence by several aspects.Therefore the purpose of this research was to analyze underwriting process for Life Insurance proposal which included the measurement of process service time.This type of research study was a qualitative approach. Data and information regarding the service process obtained from Customer Service survey result secondary data, while data regarding service time was gained from recording and calculating the time taken starting from initial underwriting proposal submitted until decision taken.The result from the research showed that underwriting process was trough several stages of services such as initial underwriting underwrite clean proposal, input requirement to the system, etc.This research also showed a picture of underwriting process effectiveness with client Medical check-up taken at In house clinic PT.PBBL.The effectiveness of underwriting process was achieved by limited one step of the medical check-up process which is medical check-up result delivery from the Medical check-up panel."

"Setiap orang dalam menjalani kehidupannya akan menghadapi sebuah risiko atau bahkan beberapa risiko, termasuk ketika ia tidak mengetahui kapan akan meninggal dunia. Risiko yang dihadapi dapat berupa meninggal dunia, sehingga timbul keinginan untuk mengalihkan risiko kepada pihak lain. Pihak lain yang dapat menerima pengalihan risiko adalah lembaga asuransi. Bank sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat dapat memberikan pinjaman untuk pembelian suatu bangunan atau tempat usaha bagi masyarakt yang membutuhkan. Bagi bank, meninggalnya debitur adalah salah satu risiko yang dihadapi dalam pemberian kredit. Sehubungan hal tersebut beberapa Bank mewajibkan kepada nasabahnya untuk mengasuransikan hutangnya pada sebuah perusahaan asuransi. Hal ini bertujuan untuk mencegah kerugian yang timbul terhadap bank maupun ahli waris dari debitur. Jenis asuransi yang digunakan adalah asuransi jiwa kredit. Kasus yang diangkat dalam skripsi ini merupakan kasus gugatan pembayaran klaim yang diajukan terhadap PT Asuransi Jiwa Central Asia Raya oleh ahli waris nasabah PT Bank Bumi Putera. Namun dalam kasus ini pihak penanggung menolak untuk membayar klaim asuransi yang diajukan oleh pihak ahli waris tertanggung. Berdasarkan hal tersebut maka timbul permasalahan, apa saja persyaratan dan prosedur penutupan asuransi jiwa kredit, bagaimana tanggung jawab PT Asuransi Jiwa Central Asia Raya dalam penyelesaian klaim terhadap risiko yang timbul. Dalam skripsi ini akan dijelaskan lebih lanjut bagaimana persyaratan dan prosedur penutupan asuransi jiwa kredit serta tanggung jawab dari pihak penanggung berdasarkan hukum asuransi yang berlaku di Indonesia.

---

Everyone in his life will face a risk or even some risk, including when he does not know when he died. The risks faced can be death, so there is a desire to transfer the risk to other parties. The other party who can accept the transfer of risk is the insurance agency. Banks as collectors and distributors of public funds can provide loans for the purchase of a building or place of business for people in need. For banks, the loss of debtors is one of the risks faced in lending. In connection therewith some Banks require its customers to insure its debt to an insurance company. It aims to prevent losses arising from banks and heirs of the debtor. The type of insurance used is credit life insurance.

The case raised in this thesis is a claim filed against PT Asuransi Jiwa Central Asia Raya by heir of customers of PT Bank Bumi Putera. But in this case the insurer refused to pay the insurance claim filed by the heirs of the insured. Based on the above, the question arises what are requirements and procedures for the application of credit life insurance, how is the liability of PT Asuransi Jiwa Central Asia Raya in the settlement of claims against risks arising. In this thesis will be explained further how the requirements and procedures for the application of credit life insurance and liability of the insurer based on the insurance regulations in Indonesia."

"Pailitnya suatu perusahaan pada dasarnya merupakan Fenomena yang biasa dalam dunia bisnis. Namun kalau hal itu melibatkannya banyak perusahaan, bahkan terjadi dalam waktu yang bersamaan pada suatu Negara tertentu, maka akan menimbulkan banyak permasalahan. Hal itulah yang terjadi di Indonesia setelah terjadinya krisis ekonomi sejak tahun 1997. Bahkan untuk menangani permasalahan ini, pemerintah mengeluarkan UU No. 4 tahun 1998 yang merupakan amandemen dari Statblad 1906 No. 348 dan Statblad 1905 No. 217. Ternyata perubahan yang terdapat dalam UU NO. 4 Tahun 1998 inipun dirasakan belum memenuhi rasa keadilan, sehingga perlu diadakan tambahan-tambahan ataupun perubahan-perubahan.Salah satu masalah yang masih mengganjal dan menimbulkan pro dan kontra adalah masalah siapa yang berwenang mengajukan kepailitan pada perusahaan asuransi. Hal ini penting, karena tidak seperti Bank dan perusahaan efek yang mendapatkan ketentuan khusus dalam Undang-Undang No. 4 Tahun 1998 Tentang Kepailitan, maka perusahaan asuransi walaupun melakukan penghimpunan dana dari masyarakat, namun posisinya disamakan dengan perusahaan lain pada umumnya, dimana semua kreditur dapat mengajukan permohonan pailit atas suatu perusahaan asuransi. Hal ini dirasakan tidak adil terutama bagi para pemegang polis. Permasalahan ini selalu timbul manakala suatu perusahaan asuransi dipailitkan. Kasus yang cukup mengegerkan adalah dengan pailitnya Perusahaan Asuransi Jiwa Manulife Indonesia oleh Salah satu pemegang saham terdahulunya. Dalam rangka melihat lebih jauh mengenai hal-hal tersebut dan untuk mencari alternative pengaturan dimasa yang akan datang, maka penulis tertarik meneliti ?Perlindungan Nasabah Terhadap Pailitnya Perusahaan Asuransi (Studi Kasus Pailitnya Asuransi Jiwa Manulife Indonesia)?.Dalam penelitian ini yang menjadi pokok permasalahan adalah siapa sajakah yang sebaiknya berwenang mempailitkan suatu perusahaan asuransi, apa saja syarat-syarat permohonan pailit terhadap perusahaan asuransi dan bagaimanakah perlindungan hukum terhadap pemegang polis asuransi dalam pailitnya suatu perusahaan asuransi. Dalam mencari jawaban terhadap pertanyaan-pertanyaan tersebut penulis melakukan penelitian kepustakaan yaitu dengan jalan mempelajari buku-buku, artikel, peraturan-peraturan dan putusan pengadilan tentang kepailitan. Karena pada saat penelitian dilakukan telah keluar ketentuan baru Tentang Kepailitan yaitu UU No. 37 Tahun 2004, maka pembahasan kemudian dilakukan pula berdasarkan UU baru ini. Dari penelitian ini diperoleh kesimpulan bahwa menurut UU No. 4 Tahun 1998, yang berwenang mengajukan pailit atas perusahaan asuransi adalah semua kreditur sedangkan menurut UU No. 37 Tahun 2004, maka kewenangan ini hanya ada pada Menteri Keuangan. Adapun Syarat-syarat permohonan pailit pada prinsipnya tidak ada perbedaan pengaturan dalam dua UU ini.Undang-undang Nomor 4 Tahun 1998 dirasakan sangat kurang memberikan perlindungan pada para nasabah, perlindungan ini terdapat dalam UU baru yaitu dengan hanya Menteri Keuangan yang dapat mengajukan permohonan pailit pada perusahaan asuransi, maka kedudukan nasabah lebih terjamin, karena tidak mudah mempailitkan perusahaan asuransi. Namun demikian dimasa yang akan datang kiranya masih perlu diatur lebih lanjut apa yang menjadi pedoman bagi Menteri Keuangan dalam mempailitkan suatu perusahaan asuransi."

"Konsep perjanjian asuransi juga diterapkan di industri perbankan yaitu dalam penjaminan pengembalian kredit yang dikenal dengan perjanjian Asuransi Jiwa Kredit (AJK). Dalam praktiknya, penerapan asuransi pada pengembalian kredit masih menimbulkan permasalahan. Salah satunya terkait pelanggaran klausul “masa tunggu” di dalam perjanjian Asuransi Jiwa Kredit (AJK). Pelanggaran tersebut berakibat terhadap penolakan klaim yang menimbulkan perselisihan para pihak. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pengumpulan data melalui studi kepustakaan. Artikel ini menunjukan hasil bahwa di dalam perjanjian AJK terdapat hubungan tiga pihak yaitu perusahaan asuransi sebagai penanggung, ahli waris sebagai penerima manfaat, dan bank sebagai pemegang polis berdasarkan prinsip insurable interest. Selain itu, Pada Putusan Nomor 3079/K/PDT/2019, majelis hakim sama sekali tidak mempertimbangkan klausul “masa tunggu” yang telah tertera di dalam polis sebagai sesuatu yang mengikat para pihak

---

The concept of insurance agreements is also applied in the banking industry, namely in guaranteeing credit returns known as Credit Life Insurance (AJK) agreements. In practice, the application of insurance on credit returns still raises problems. One of them is related to the violation of the "waiting period" clause in the Credit Life Insurance (AJK) agreement. This violation results in the rejection of claims which causes disputes between the parties. This research uses normative juridical method with data collection through literature study. This article shows the results that in the AJK agreement there is a three-party relationship, namely the insurance company as the insurer, the heirs as beneficiaries, and the bank as the policyholder based on the principle of insurable interest. In addition, in Decision Number 3079/K/PDT/2019, the panel of judges did not consider the "waiting period" clause stated in the policy as something that binds the parties"

"Dengan sistem pengendalian, manajemen dapat memastikan efisiensi dan efektifitas pengalokasian dan penggunaan sumber daya perusahaan, serta mengevaluasi sejauh mana kebijakan dan strategi perusahaan telah berjalan. Pengendalian manajemen tersebut berdasar pada evaluasi atau penilaian atas kinerja perusahaan yang dapat dilihat dengan membandingkan kinerja aktual yang dicapai dengan kinerja yang diharapkan. Penilaian kinerja mencakup dua masalah pokok yaitu efektifitas dan efisiensi. Berdasarkan pokok-pokok pikiran tersebut penulis melakukan analisa terhadap penilaian kinerja yang diterapkan PT. "X" terhadap kantor-kantor cabangnya, yang menjadi landasan bagi pihak manajemen dalam melaksanakan fungsi pengendalian terhadap kantorkantor cabang tersebut. Penilaian terhadap kinerja mencakup aspek finansial dan non finansial. Berdasarkan aspek finansial, penilaian dilakukan dengan menggunakan anggaran dan analisa profitabilitas ROA, residu income. penilaian dilakukan yaitu Dari dengan pengukuran ROI/ aspek non finansial, dengan melakukan evaluasi terhadap struktur organisasi atau mengukur tingkat produktifitas pegawai. Kedua metode ini akan saling melengkapi dalam melakukan analisa dan evaluasi kinerja. Penilaian kinerja yang dilakukan PT "X" terhadap kantor-kantor cabangnya didasarkan pada pencapaian target anggaran masing-masing kantor cabang (aspek keuangan). Perlu diperhatikan bahwa penilaian berdasarkan profitabilitas akan menjadi masukan yang berarti dalam evaluasi kinerja, terutama dalam menganalisa tingkat efisiensi kantor cabang. Oleh karenanya dijadikan melakukan kantor cabang terlebih dahulu harus sebagai pusat-pusat laba.PT "X" telah pula penilaian terhadap struktur organisasi dan tingkat produktivitas pegawai (aspek non-keuangan)."