Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Skripsi ini membahas tentang keberadaan unsur posisi dominan dan penyalahgunaannya dalam kasus pelayanan Taksi Bandar Udara Internasional Juanda Surabaya. Putusan yang dikeluarkan oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) untuk kasus ini telah berkekuatan hukum tetap pada tahun 2011 dan telah dilaksanakan oleh PT Angkasa Pura I (AP I) dan Primer Koperasi Angkatan Laut (Primkopal) pada 1 Juli 2013. Penelitian ini adalah penelitian yang menggunakan studi dokumen yang bersifat yuridis normatif. Hasil penelitian menyarankan bahwa seharusnya AP I dan Primkopal dapat diduga melakukan penyalahgunaan posisi dominan; mengizinkan operator taksi lain untuk menambah armada taksi argometer mereka apabila ada kelebihan permintaan dari calon penumpang terhadap taksi tersebut; dan memberlakukan sistem pembayaran menggunakan argometer pada semua Taksi Bandara tanpa terkecuali agar sesuai dengan peraturan yang berlaku dan sesuai dengan amar putusan KPPU untuk kasus ini yang telah berkekuatan hukum tetap.

---

The focus of this study is the existence of abuse of dominant position in the case of taxi services at Juanda International Airport Surabaya. Decision issued by the Commission for the supervision of Business Competition (Komisi Pengawas Persaingan Usaha - KPPU) for this case is final and binding in 2011 and has been implemented by PT Angkasa Pura I (AP I) and Primer Koperasi Angkatan Laut (Primkopal) on July 1, 2013. This research is legal-normative. The results of the study suggest that AP I and Primkopal should be suspected of abusing their dominant position; allowing other taxi operators to increase their fleet of metered taxis if there is excess demand of the passengers for the taxi, and implementing payment system using a metered taxi service to all taxi fleet without exception in order to enforce the applicable regulations and in accordance with the ruling of the KPPU."

"Hukum perdata Indonesia mengenal dua macam gugatan, yakni berdasarkan wanprestasi dan perbuatan melawan hukum. Pada kenyataannya, terdapat kemungkinan bahwa suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai wanprestasi dan perbuatan melawan hukum. Penurunan batas pemakaian wajar secara sepihak oleh Telkomsel dapat dijadikan satu contoh dimana terjadi suatu perbuatan yang merupakan wanprestasi dan perbuatan melawan hukum. Perbuatan yang demikian akan menimbulkan suatu polemik mengenai gugatan mana yang paling tepat untuk digunakan dalam menyelesaikan masalah ini. Skripsi ini akan membahas mengenai pelanggaran kontrak oleh Telkomsel dilihat dari sudut pandang wanprestasi dan perbuatan melawan hukum serta gugatan yang paling tepat digunakan untuk menyelesaikan masalah tersebut."

"Hukum persaingan usaha merupakan kebutuhan fundamental bagi sebuah negara, hal ini karena hukum persaingan usaha adalah norma hukum yang mengatur perilaku pelaku usaha dalam berbisnis di Indonesia. Tentu hukum persaingan usaha tidak dapat berjalan dengan efektif dan efisien tanpa adanya penegak hukum persaingan usaha yang baik dan berpengalaman. Mengingat bahwa institusi penegak hukum persaingan usaha yakni Komisi Pengawas Persaingan Usaha merupakan institusi baru dalam tata hukum negara Indonesia, maka pengalaman atas upaya penegakkan Komisi Pengawas Persaingan Usaha masih diragukan. Hal ini terbukti dengan berbagai macam kasus yang menujukkan bahwa Komisi tersebut masih kurang terampil dalam menjerat pelaku usaha curang dan memberikan sanksi yang tepat kepada pelaku usaha yang terbukti melakukan pelanggaran atas hukum persaingan usaha. Oleh karena itu, akan sangat baik, bilamana Komsisi Pengawas Persaingan Usaha dapat belajar kepada Institusi Peneggak Hukum Persaingan Usaha yang ada diluar negeri, terutama di negara maju yang telah berpengalaman dalam mengimplemntasikan hukum persaingan usaha di negaranya. Inggris sebagai negara maju yang memiliki hukum persaingan usaha yang baik dan telah menunjuk Institusi Penegak Hukum Persaingan Usaha yang telah memiliki pengalaman semenjak 1960-an, dapat menjadi pedoman bagi Komisi Pengawas Persaingan Usaha. Apabila ditinjau dari segi hukum acara, tampaknya Komisi Penegak Persaingan Usaha seringkali menemukan kesulitan-kesulitan yang akhirnya menciderai hak-hak pelaku usaha. Adapun cut throat policy yang menjadi kebijakan KPPU merupakan hal yang akhirnya akan berdampak pada pertumbuhan ekonomi Indonesia. Oleh karena itu ada baiknya bilamana KPPU melakukan studi perbandingan dalam hal proses acara hukum persaingan usaha dengan Office of Fair Trading, selaku institusi penegak hukum persaingan usaha Inggris, dalam proses invesigasi (penyelidikan & penyidikan), proses pembuktian dan proses penetapan pemberian hukuman dan sanksi bagi pelaku usaha yang terbukti melanggar hukum persaingan usaha.

---

Competition Law is an essential legal product for the economic growth of nations, this is due to the fact that competition law is the governing norm in respect to industries and businesses in today?s market. However, a good conceptualize competition law will become invalidated if there is no governing institution which is assigned by the government to protect and implement the competition law. Hence, the need of a good governing institution for the enforcement of competition law is no doubt fundamental to the success of Indonesia?s economic development. Having established its competition law regime in 1999 and in doing so assigning KPPU to watch over the implementation of competition law in Indonesia, Indonesia has reaped many benefits, which includes the steady incline of foreign capitals and investment going to Indonesia in the successive years. However, in respect to KPPU, the governing institution for competition law in Indonesia, its track record in dealing with complex cases in competition law has been under scrutiny by defendants in cases and from academicians believing that the power of implementation measures by the institutions has not been adequately addressed. Thus, in order to better understand competition law and how to implement the best possible policies, KPPU must study from similar institutions abroad, especially, in countries where the competition law regime has been implemented for many years, in this regard the United Kingdom. In doing so KPPU will better understand how to investigate and find evidence that are circumstantial to the case in hand. Not only that, the KPPU must also learn how to implement necessary policies that are suited to the economic and legal needs of Indonesia, in order to create a lasting competition law regime which will increase the welfare of the Indonesian people."

"Listrik merupakan salah satu kebutuhan penunjang utama bagi manusia, terutama di era modern seperti sekarang ini. Penggunaan listrik bukan hanya untuk penerangan tetapi terlebih lagi untuk seluruh aspek kebutuhan rumah tangga terutama yang menggunakan alat elektronik. PT PLN sebagai satu-satunya Perusahaan Listrik Negara yang mempunyai tugas untuk menyediakan dan mengupayakan tenaga listrik untuk masyarakat luas dituntut untuk selalu meningkatkan kuantitas dan kualitas ketenaga listrikannya bagi masyarakat. Akan tetapi dalam prakteknya, sering terjadi keluhan keluhan dari masyarakat pengguna listrik atau konsumen listrik terhadap pelayanan dan atau kinerja dari PT. PLN selaku pelaku usaha penyedia jasa listrik. Salah satu keluhan yang sangat meresahkan masyarakat pengguna listrik ialah terjadinya pemadaman secara bergiliran tanpa adanya pemberitahuan terlebih dahulu. Di dalam penelitian ini, penulis meneliti kemungkinan adanya indikasi perbuatan melawan hukum dalam pemadaman listrik secara bergiliran ini, karena telah mengakibatkan kerugian di kalangan konsumen listrik. Selain itu juga melihat bagaimana hubungan hukum antara PT. PLN selaku pelaku usaha dengan masyarakat pengguna listrik selaku konsumen yang terjadi atas dasar kontrak penyambungan listrik, yang dimana hubungan hukum tersebut memberikan tanggung jawab kepada PT PLN sebagai pelaku usaha untuk memberikan ganti rugi atas kerusakan dan kerugian akibat pemakaian tenaga listrik termasuk kerugian akibat pemadaman listrik. Dalam rangka mendapatkan ganti rugi atas apa yang telah mereka alami, maka kemudian para masyarakat pengguna listrik dapat mengajukan beberapa upaya hukum. Salah satu upaya hukum tersebut adalah gugatan secara Class Action. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan yang menggunakan data sekunder berupa bahan kepustakaan."