Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Perusahaan adalah dua badan hukum terpisah satu dan lainnya. Tanggung jawab Holding Company dan Anak Perusahaan ditentukan oleh masing-masing kesatuan hukumnya dan tanggung jawab terhadap pihak ketiga hanya sebatas harta yang dimiliki oleh perusahaan yang bersangkutan sebagai badan hukum. Tuntutan hukum terhadap suatu Anak Perusahaan tidak dapat diajukan kepada Holding Companynya dan demikian pula sebaliknya. Dalam hal-hal tertentu,prinsip pertanggungjawaban terbatas badan hukum yang berlaku pada Holding Company dan Anak Perusahaan dapat ditembus dengan suatu doktrin piercing the corporate veil. Berdasarkan hal tersebut, penulis mengajukan pokok permsalahan sebagai berikut,pertama, Sejauh mana Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas mengatur mengenai doktrin piercing the corporate veil?; kedua, Kriteria-kriteria apa saja yang dapat menyebabkan berlakunya doktrin piercing the corporate veil bagi Holding Company?; dan ketiga, Bagaimana implementasi doktrin piercing the corporate veil dalam hubungannya dengan tanggung jawab Holding Company?. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode penelitian kepustakaan dengan menggunakan data sekunder. Pada akhirnya, penulis memperoleh kesimpulan bahwa UUPT telah mengatur berlakunya doktrin piercing the corporate veil bagi pemegang saham, Direksi dan Dewan Komisaris. Adapun kriteria yang dapat menyebabkan diterapkannya doktrin tersebut yaitu tidak tercapainya status Anak Perusahaan sebagai PT dan Holding Company melakukan pengendalian yang sangat kuat pada Anak Perusahaan dan pengendalian tersebut menyebabkan Anak Perusahaan melakukan perbuatan curang atau perbuatan melawan hukum lainnya yang merugikan pihak ketiga. Adapun implementasi doktrin piercing the corporate veil dalam hubungannya dengan tanggung jawab Holding Company berbeda-beda penerapannya di tiap negara namun terdapat suatu kesamaan yaitu jika Anak Perusahaan sangat dikendalikan oleh Holding Company dan pengendalian tersebut telah menyebabkan Anak Perusahaan melanggar undang-undang atau peraturan perundang-undangan yang lain atau melakukan perbuatan melawan hukum yang telah menimbulkan kerugian bagi pihak ketiga."

"[ABSTRAKSkripsi ini mencoba mengkaji mengenai jaminan perlindungan yang diberikan oleh Asuransi Tanggung Gugat D&O terhadap direksi, khususnya dalam jaminan perlindungan akan tanggung jawab pribadi direksi. Gugatan terhadap direksi dalam kapasitasnya sebagai organ perusahaan dalam menjalankan tugas dan wewenangnya adalah bervariatif. Dalam perlindungan yang diberikan oleh asuransi tanggung gugat terhadap direksi, perlu ditelaah akan jaminan dan pengecualian perlindungan terhadap direksi. Penulis juga membahas mengenai studi kasus akan direksi yang bertanggung jawab secara pribadi dan apakah asuransi dapat memberikan perlindungan terhadap gugatan dan putusan gugatan yang menyangkut tanggung jawab pribadi direksi.

---

ABSTRACTThis thesis reviews the coverage given by D&O Insurance towards directors, specifically on the personal liability of directors. Civil lawsuits towards directors as one of the organs of the company in conducting their tasks and accountabilities are varied. In the coverage given by the D&O Insurance towards directors, we need to assess the coverage and exclusions. Author also discusses a sample case of directors being personally liable in a suit or verdict regarding the personal liability of directors. ;This thesis reviews the coverage given by D&O Insurance towards directors, specifically on the personal liability of directors. Civil lawsuits towards directors as one of the organs of the company in conducting their tasks and accountabilities are varied. In the coverage given by the D&O Insurance towards directors, we need to assess the coverage and exclusions. Author also discusses a sample case of directors being personally liable in a suit or verdict regarding the personal liability of directors. ;This thesis reviews the coverage given by D&O Insurance towards directors, specifically on the personal liability of directors. Civil lawsuits towards directors as one of the organs of the company in conducting their tasks and accountabilities are varied. In the coverage given by the D&O Insurance towards directors, we need to assess the coverage and exclusions. Author also discusses a sample case of directors being personally liable in a suit or verdict regarding the personal liability of directors. ;This thesis reviews the coverage given by D&O Insurance towards directors, specifically on the personal liability of directors. Civil lawsuits towards directors as one of the organs of the company in conducting their tasks and accountabilities are varied. In the coverage given by the D&O Insurance towards directors, we need to assess the coverage and exclusions. Author also discusses a sample case of directors being personally liable in a suit or verdict regarding the personal liability of directors. , This thesis reviews the coverage given by D&O Insurance towards directors, specifically on the personal liability of directors. Civil lawsuits towards directors as one of the organs of the company in conducting their tasks and accountabilities are varied. In the coverage given by the D&O Insurance towards directors, we need to assess the coverage and exclusions. Author also discusses a sample case of directors being personally liable in a suit or verdict regarding the personal liability of directors. ]"

"Skripsi ini membahas mengenai penerapan prinsip piercing the corporate veil pada konstruksi hukum holding company dan subsidiary company yang dilihat dari putusan-putusan pengadilan di Indonesia. Dalam hal-hal tertentu, holding company dapat juga ditarik ikut bertanggung jawab melebihi saham yang dimilikinya atas gugatan pihak ketiga terhadap anak perusahaan dengan prinsip piercing the corporate veil. Berdasarkan hal tersebut, penulis mengajukan pokok permasalahan, yaitu: 1. Bagaimana pengaturan mengenai doktrin piercing the corporate veil terhadap holding company dan subsidiary company pada Undang- Undang Perseroan Terbatas?; 2. Bagaimanakah hubungan pertanggung jawaban antara holding company dan subsidiary company? Pada akhirnya, penulis memperoleh kesimpulan bahwa baik dalam gugatan maupun pertimbangan hakim dari kasus-kasus holding company di Indonesia, penerapan prinsip percing the corporate veil masih tidak konsisten.

---

The focus of this thesis is the implementation of piercing the corporate veil principal on holding company and subsidiary company legal framework as seen from judicial decisions in Indonesia that involve holding company and subsidiary company as the parties to the dispute. In several conditions, holding company can have the liability beyond their shares on their subsidiary from third party’s claim with piercing the corporate veil principal. Based on that problems, the writer tried to describe the main issues, which are: 1. How piercing the corporate veil doctrine of holding company and subsidiary company regulated on Indonesian Company Law? 2. How liability between holding company and subsidiary company related?. Eventually, the writer received the conclusion that either in claims or judge considerations of holding company cases in Indonesia, the implementation of piercing the corporate veil principal still inconsistent."

"Tesis ini mengkaji mengenai hubungan hukum dalam suatu perusahaan grup, terutama antara perusahaan induk dan perusahaan anak, serta pertanggungjawaban perusahaan induk perusahaan yang menjadikan perusahaan anak sebagai corporate guarantor menurut hukum perdata khususnya hukum perseroan terbatas.Perseroan Terbatas merupakan suatu badan hukum yang mandiri, sehingga setiap perusahaan yang tergabung dalam perusahaan grup, dalam melakukan suatu perbuatan hukum akan menjadi tanggung jawab perusahaan itu sendiri. Namun dengan adanya keterkaitan antara perusahaan induk dan perusahaan anak, mengakibatkan terjadinya dualisme peran perusahaan induk. Dualisme terlihat dari tindakan perusahaan induk yang menjadikan perusahaan anak sebagai corporate guarantor dan hal tersebut berpotensi merugikan pihak ketiga, yang mengakibatkan perusahaan induk dapat dimintakan pertanggungjawabannya melalui prinsip piercing the corporate veil.Peraturan mengenai perusahaan induk dan perusahaan anak dalam suatu perusahaan grup yang berlaku saat ini kurang efektif karena menggunakan pendekatan perseroan secara tunggal, sedangkan perusahaan induk dan perusahaan anak merupakan perseroan dalam bentuk jamak yang pada faktanya merupakan satu kesatuan.

---

This thesis examines the legal relationship in a group company, especially between the holding company and the subsidiary company, as well as the accountability of the holding company for appointing the subsidiary company as corporate guarantor according to civil law, specifically the law of limited liability company.Limited liability company is an independent legal entity, and any company incorporated in a group company, in conducting a legal act will be the responsibility of the company itself. However, with the connection between the holding company and the subsidiary company, resulting in dualism role of the holding company. Dualism is seen from the actions of the holding company that appoints the subsidiary company as corporate guarantor, such matter has the potential to harm third parties. The holding company may be held accountable through the principle of piercing the corporate veil.Regulation concerning the holding company and subsidiary company in a group company are currently ineffective as it uses a single corporate approach, while the holding company and subsidiary are companies in the plural form which in fact is a unity."

"Penelitian ini menitikberatkan pada pengaturan mengenai tanggung jawab pemegang saham portofolio investasi yang dikaitkan dengan kasus prinsip piercing the corporate veil. Penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif yaitu penelitian yang mengacu kepada norma hukum yang terdapat pada peraturan perundang-undangan dan putusan pengsdilan.sedangkan metode penelitian yang digunakan adalah penelitian wawancara dengan tujuan untuk memperoleh data primer melalui alat pengumpul data yaitu wawancara dengan beberapa nara sumber dan penelitian kepustakaan dengan tujuan untuk memperoleh data sekunder melalui alat pengumpulan data yaitu studi dokumen. Data dalam penelitian diolah secara kualitatif yang nantinya akan menghasilkan bentuk data berupa deskriptif-analistis yang berguna untuk memberikan data seteliti mungkin tentang keadaan atau gejala yang ada dan analisitis berguna untuk menarik asasasas hukum yang terdapat di dalam hukum positif yang berlaku di Indonesia. Dalam kegiatan investasi, pemegang saham turut ikut berperan dalam kegiatan baik dalam perusahaan maupun pasar modal. Kegiatan investasi yang semakin besar dan semakin mudah untuk memasukiya, tidak sedikit pemegang saham memilki saham dalam perusahaan dan terdapat kemungkinan pemegang saham mempunyai portofolio investasi. Hal tersebut dibentuk agar dapat mengetahui kumpulan saham yang dimiliki oleh pemegang saham. Namun hal ini dapat timbul permasalah ketika pemegang saham dalam perseroan dikenakan prinsip piercing the corporate veil yang mana prinsip tersebut membuat pemegang saham bertanggung jawab secara pribadi. Walaupun dalam prinsipnya, pemegang saham hanya bertanggung jawab secara terbatas dalam suatu perseroan, salah satu tindakannya yaitu pemegang saham melakukan perbuatan melawan hukum . Dengan menggunakan metode studi kasus pada penelitian ini, dapat dipertanyakan mengenai pertimbangan hakim dan putusan hakim mengenai penetapan prinsip piercing the corporate veil, serta keterikaitan.

---

This study emphasizes on regulation regarding shareholders’ investment portfolio liability that related to the case of piercing the corporate veil principle. This study is a normative juridical research that refer to legal norms which can be found on legislation and court decision. Meanwhile, the method of research being used is a research interview with purpose to gain primary data using data collection tool which is interview with couple of sources, and literature research with purpose to gain secondary data using data collection tool which is studies document. The data in this study being processed qualitatively which later on resulting in the form of descriptive-analytical data that useful to give data as accurately as possible regarding the situation and phenomenon that exist, and analytical useful to get legal principles which contained in positive law that applicable in Indonesia. In investment activities, shareholder also played a role both in corporate activities and the capital market activities. Investment activities that increasing and easier to enter it, not a little shareholder have shares in corporation and there’s a possibility shareholder have an investment portfolio. It is formed in order to determine shares collection owned by shareholder. But, this thing can cause a problem when shareholder in a company charged with piercing the corporate veil principle which makes shareholder held responsible personally. Although in principle, shareholder only have limited responsibility in a company, one of the action is shareholder doing act against the law. With using study case method in this study, it can be questionable regarding judges’ consideration and judges decision about the establishment piercing the corporate veil principle, also that relevance cases if shareholder have investment portfolio."

"Untuk menjadi investor di pasar modal, maka investor dapat menjadi nasabah dengan membuka rekening efek di perusahaan efek khususnya yang menjalankan usaha sebagai perantara pedagang efek. Investor agar dana investasinya aman dan menguntungkan perlu memperhatikan perusahaan efek yang memiliki reputasi baik, volume transaksi besar dan kemudian telah memiliki izin dan registrasi yang valid oleh Bapepam-LK. Namun ada kalanya terdapat resiko yang tidak terduga dalam berinvestasi dengan menjadi nasabah di perusahaan efek. Selain resiko investasi efek di pasar modal, juga terdapat potensi resiko dari kejahatan pasar modal yakni penyalahgunaan dana investasi di rekening efek milik nasabah yang dilakukan oleh perusahaan efek baik melalui pialangnya maupun anggota direksi (direktur) perusahaan efek. Menjadi persoalan pokok dalam skripsi ini ialah siapa pihak yang paling bertanggungjawab terhadap kejahatan penyalahgunaan dana nasabah ini? mengapa perusahaan efek yang menyalahgunakan dana nasabah cenderung cukup hanya dikenakan sanksi administratif oleh Bapepam-LK dan sanksi pidana terhadap pelakunya baik pialang maupun direktur perusahaan efek yang bersalah? dapatkah sanksi demikian mengembalikan kerugian nasabah? Jika dicermati Pasal 31 Undang-Undang Pasar Modal, dijelaskan bahwa Perusahaan efek bertanggungjawab terhadap segala kegiatan yang berkaitan dengan efek yang dilakukan oleh direktur perusahaan tersebut. Dengan berlakunya ketentuan ini, seolah hanya perusahaan efek sebagai suatu entitas badan hukum saja yang harus bertanggungjawab terhadap semua masalah dan kerugian yang timbul dari pelanggaran maupun kejahatan yang dilakukan direktur perusahaan efek?. Perlu adanya pertanggungjawaban pribadi direktur yang menyalahgunakan dana nasabah didasari pemberlakuan doktrin piercing the corporate veil dengan mengenyampingkan sifat pertanggungjawaban terbatas perusahaan. Berdasarkan hasil analisa dalam penulisan skripsi ini, dapat disimpulkan bahwa direksi perusahaan efek dapat diberlakukan doktrin piercing the corporate veil jika direktur terbukti melakukan perbuatan melawan hukum (tort) seperti penggelapan atau transfer modal secara ilegal dan terbukti melanggar prinsip fiduciary duty (yang diatur secara alternatif dan tidak kumulatif).

---

For a person to become an investor in the capital market an action of opening a stock account in a securities company is necessary especially a company conducting business as a securities broker dealer. The investor for the assuring the security of his investments should appoint a stock exchange company with excellent reputation, conducting high volume transactions and having obtained a permit and valid registration from Bapepam-LK. But the existences of an unexpected risk in investment are still present by the appointment of a securities company. Other than the risk of investment usually encountered in the stock exchange, there is the risk of stock exchange criminal acts such as the misuse of investment funds by the securities company, the company broker or the Director of the company. The subject of this thesis is to define the counterpart mostly responsible in the cases of misuse of investment funds, the reason of the consideration of sufficiency in the inflicting of administrative sanction regarding the securities company by Bapepam-LK while attributing penal sanction regarding the convicted brokers and or company directors. Does the sanction necessarily benefit to the losses incurred by the clients?. According to Article 31 of the Law concerning the Capital Market, it is stated that a securities company could be held responsible towards all activities conducted by the company director related to stock exchanges. The wording of the article implies that the company as an entity is solely responsible of the actions conducted by the company director. A personal responsibility of the director could be applied if the piercing the corporate veil doctrine is applied derogating the limited liability character of the company. The result obtained based on the analyses of the present thesis concludes that the piercing the corporate veil doctrine could be applied if the director has been proven guilty of conducting an action categorized as a tort such as misuse or illegal transfer of capital and proven of having breached the principle of fiduciary duty (regulated in terms of alternative and not cumulative)."