Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Bank sebagai lembaga kepercayaan merupakan suatu badan usaha penghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan penyedia dana bagi masyarakat dalam bentuk kredit serta jasa ? jasa lainnya seperti Standby Letter of Credit dan Bank Garansi. Pokok permasalahan yang disampaikan dalam tesis ini adalah bagaimana keberlakuan Uniform Customs and Practice for Documentary Credits (UCP) terhadap hukum nasional apabila terjadi pertentangan dalam pelaksanaan Standby Letter of Credit dan bagaimana persyaratan pencairan Standby Letter of Credit dengan Bank Garansi dalam hal terjadi klaim. Penelitian ini adalah penelitian hukum kepustakaan (nomatif) yang bersifat deskriptif yang mencakup penelitian terhadap asas ? asas hukum, penelitian terhadap sistematika hukum dan perbandingan hukum. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa apabila terjadi pertentangan dalam pelaksanaan Standby Letter of Credit yang tunduk terhadap Uniform Customs and Practice for Documentary Credits (UCP) yang merupakan aturan yang berlaku secara universal dengan hukum nasional (tunduk pada ketentuan dalam Kitab Undang - Undang Hukum Perdata) maka UCP tidak selalu mempunyai kekuatan hukum mengikat. Demikian juga dengan penyelesaian klaim dan persyaratan pencairan pada Standby Letter of Credit berbeda dengan penyelesaian klaim dan persyaratan pencairan dalam Bank Garansi, karena pelaksanaan penjaminan pada Standby Letter of Credit terpisah dengan kontrak dasar (prinsip independensi), sedangkan penjaminan dalam Bank Garansi dalam pelaksanaannya terikat dengan kontrak dasar.

---

Bank as a trust institution is a business entity wich receives community fund in terms of deposits and provides fund in terms of loans/credit facilities and other services such as Standby Letter of Credits and Bank Guarantees for community. This thesis discusses applicability of the Uniform Customs and Practice for Documentary Credits (UCP) versus national laws in case of conflict in the implementation to Standby Letter of Credits and disbursement requirements of Standby Letter of Credits versus Bank Guarantees in case of claims. This research is descriptive normative including legal principles, legal system and comparative law.

The research concludes that in case of conflict in the implementation of Standby Letter of Credit governed by Uniform Customs and Practice for Documentary Credits (UCP) being universally applicable regulation with national laws (governed by Civil Code), UCP will not always be legally binding. Settlement of claims and requirements of Standby Letter of Credit dibursement will also be different from settlement of claims and requirements of Bank Guarantee disbursement, since Standby Letter of Credit underwritting is independent on main contract, while Bank Guarantee is bound to main contract. "

"Skripsi ini membahas mengenai kegiatan hulu minyak dan gas bumi di Indonesia, konsep dasar dari Perjanjian Penunjukan Penjual Gas Bumi, tinjauan umum tentang Standby L/C sebagai hukum jaminan dan tinjauan khusus Standby L/C sebagai jaminan pembayaran pada Perjanjian Penunjukan Penjual Gas Bumi. Penelitian hukum yang dilakukan berbentuk normatif dan menggunakan metode penelitian kepustakaan terkait permasalahan yang ada dari implementasi Standby L/C sebagai Jaminan Pembayaran. Permasalahan tersebut antara lain mengenai peranan jaminan pembayaran dalam Perjanjian Penunjukan Penjual Gas Bumi, pengaruhnya bagi kontraktor yang ditunjuk sebagai penjual dan karakteristik dari Perjanjian Penunjukan Penjual Gas Bumi itu sendiri.

---

The focus of this study is describes about oil and gas upstream activity in Indonesia, basic concept of Seller Appointment Agreement of Natural Gas, general review of Standby L/C and specific review of Standby L/C as payment guarantee in Seller Appointment Agreement of Natural Gas. This study applies the normative form of study, with the literature research to find the implementation of the obligation to submit payment guarantee. The problems specifically consist of the role of payment guarantee in Seller Appointment Agreement of Natural Gas, it`s effect to the contractors who referred as a seller, and the characteristic of Seller Appointment Agreement of Natural Gas."

"Tesis ini menganalisis independensi Standby L/C dengan fokus permasalahan pada sifat independensi Standby L/C terhadap fasilitas kredit sindikasi dan pandangan pengadilan terhadap sifat independensi Standby L/C terhadap fasilitas kredit sindikasi. Bentuk penelitian dalam tulisan ini ialah penelitian normatif. Standby L/C mempunyai sifat yang independen sesuai dengan Pasal 4 dan 5 UCP 600 dan Aturan 1.06 dan 1.07 ISP 98. Sesuai dengan sifat independensi Standby L/C maka dalam pelaksanaannya sebagai kontrak tidak boleh dikaitkan dengan pelaksanaan kontrak-kontrak lainnya yang terkait dengan penerbitan Standby L/C tersebut. Permasalahan yang terjadi pada kontrak-kontrak lain tersebut tidak boleh memengaruhi pelaksanaan Standby L/C. Dalam hal terdapat permasalahan dalam perjanjian kredit sindikasi, Standby L/C yang digunakan untuk menjamin pelaksanaan perjanjian kredit tidak boleh diintervensi dengan permasalahan yang terjadi dalam pelaksanaan perjanjian kredit sindikasi itu sendiri. Sifat Independensi Standby L/C terlihat dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 1311 K/Pdt/2011 antara Sino Sandjaja dan PT Sedjati Internusa Overseas melawan Kepala Kantor Pelayanan Piutang dan Lelang Negara (KP2LN) Jakarta I, Tbk ex PT. Bank Bumi Daya (Persero) Pusat cq. PT. Bank Mandiri Pusat; serta Bumi Daya International Finance Limited (BDIF) dan juga terhadap kasus dalam Putusan Nomor : 41 / Pdt.G / 2012 / PN.Clp. antara Langdale Profits Limited melawan Gold Coin (C.I.) Limited, PT. Gold Coin Indonesia serta Gold Coin Services Singapore PTE., LTD., PT Panganmas Inti Persada. Dimana dalam dua kasus tersebut hakim berpandangan bahwa permasalahan dalam perjanjian kredit sindikasi tidak memengaruhi independensi Standby L/C.

---

This thesis analyzed the independence of Standby L/C focussed the problems on the independence principles of Standby L/C against the facility of syndicated loans and the court opinion towards the independence principles on the facility of syndicated loans. Research type in this writing is normative research. Standby L/C owned independence principles according to article 4 and 5 UCP 600 and rules of 1.06 and 1.07 ISP 98. Refer to the independence principles of Standby L/C, their applications as a contract might not be related with others contract applications. Any problems arise with the application of others contracts could not interfere the application of Standby L/C.. Whenever, if the problems comes on the facility of syndicated loans, the utility of Standby L/C for guarantee the application of syndicated loans might not be intervened with the rising problems on the application of syndicated loans itself. The independence principles of Standby L/C shown on the decision of Supreme Court of the Republic of Indonesia No.: 1311/K/Pdt/2011as the case of Sino Sandjaja and PT. Sedjati Internusa Overseas against The Head of State Board Claim and Auction Services (KP2LN) Jakarta I PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (the late of PT Bank Bumi Daya (Persero), serta Bumi Daya International Finance Limited (BDIF) and another decision No.: 41/Pdt.G/2012/PN.Clp as the case of Langdale Profits Limited against Gold Coin (C.I.) Limited, PT. Gold Coin Indonesia, Gold Coin Services Singapore PTE., LTD., PT Panganmas Inti Persada. Whereas on above two cases, the judge decided the problems occurred on syndicated loans, it have no influence on the independence principles of standby L/C."

"Transaksi perdagangan, termasuk perdagangan luar negeri yang meliputi ekspor dan impor barang dan jasa, akan dapat terselenggar a dengan baik apabila hubungan pembayarannya dapat berjalan lancar dan memuaskan semua pihak. Untuk mengatasi hal tersebut, maka pihak yang berkepentingan memerlukan perantara yang dapat dipercaya oleh kedua belah pihak. Dalam hal ini Bank sebagai suatu lembaga keuangan yang memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran dan peredaran uang merupakan pilihan yang tepat dalam memberikan bantuannya yang berupa pembayaran dengan pembukaan letter of credit. Letter of credit merupakan salah satu sarana penting dalam penyelenggaraan perdagangan internasional dewasa ini , yakni sebagai suatu instrumen kredit dan sarana untuk melaksanakan dan menjamin pembayaran. Suatu letter of credit mencerminkan adanya komitmen dari sebuah bank untuk membayar kepada penjual barang atau jasa sejumlah uang tertentu , asalkan si penjual dapat menyerahkan dokumen-dokumen sebagaimana ditetapkan, yang membuktikan adanya pengi riman dan atau penyerahan barang-barang atau jasa d al am jangka waktu yang telah ditetapkan pula. Jadi letter of credit tidak lain adalah surat jaminan pembayaran dari bank. Dalam pelaksanaannya, peranan dan tanggung jawab bank sudah diatur dalam peratu r an yang bersifat internasional, walaupun dalam kenyataannya masih dapat disimpangi berdasarkan situasi dan kondisi yang ada pada saat itu."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mengenai konsep, pengaturan, dan penerapan dari PERMENDAG Nomor 04/M-DAG/PER/1/2015 tentang Ketentuan Penggunaan Letter of Credit untuk Ekspor Barang Tertentu serta latar belakang dari digunakannya Letter of Credit sebagai suatu cara pembayaran yang diwajibkan dalam kegiatan ekspor batubara. Penelitian ini merupakan penelitian hukum yang bersifat yuridis normatif dengan menggunakan data sekunder, diantaranya peraturan perundangan-undangan, buku, dan wawancara dengan narasumber. Dari hasil penelitian, diperoleh kesimpulan yang menjawab permasalahan, yaitu Letter of Credit merupakan cara pembayaran yang paling aman dan minim risiko dari adanya wanprestasi dan penerapan permendag ini tidak harus sampai merubah kontrak jual beli yang sudah ada sebelum ditetapkannya permendag ini.

---

This research aims to determine the concept, arrangement and implementation of Permendag No. 04/M-DAG/PER/1/2015 on the use Letter of Credit?s term for the Export of Certain Goods and the background of the obligatory usage of letter of credit as a method of payment that is required in the coal export activities. This research is a normative juridical technique by using secondary data, including laws and regulations, books, and interviews with interviewees. From this research, we concluded that Letter of Credit is the most secure payment method and the most minimal risk of any payment methods and the application of this Regulation does not need to change the sales contract that created between exporter and importer that existed before the enactment of this Regulation."

"Commitment letter sebagai jaminan kredit pada Bank Bukopin, Skripsi, 1993. Dalam rangka pembangunan kesejahteraan masyarakat, peran bank pada dewasa ini sangat dirasakan. Pertumbuhan dibidang perekonomian dan perbankan disertai pula oleh perkembangan kebutuhan akan kredit dan pemberian fasilitas kredit ini memerlukan jaminan. Maksud dari adanya jaminan dar pihak debitur adalah apabila debitur tidak melaksanakan kewajibannya makan kreditur akan memanfaatkan benda jaminan itu sebagai pengganti pelunasan hutangnya. Dalam hukum positif kita dikenal lembaga jaminan yang bersifat kebendaan maupun bersifat perorangan. Dalam hipotik credietverband dan fidueia juga terdapat lembaga cessie. Surat Persetujuan Proyek Pengembangan (SPPP) atau lebih dikenal dengan CL (Commitment Letter) sebagai benda bergerak yang tida terwujud yang merupakan suatu tagihan piutan debitur kepada pihak ketiga atau dapaat dikatakan merupakan suatu surat pernyataan dari pihak ketiga kepada debitur untuk membayar uang atas prestasi kerja yang dilakukan oleh debitu. Dapat dijadikan jaminan tambahan pada bank, dimana pengikatnya dengan cessie selanjutnya oleh karena commitment letter tersebut dijaminkan di bank makan diperlukan Standing Instruction (SI) sebagai surat perintah penyaluran dana realisasi KPR BTN melalui bank tersebut. Namun demikian di dalam prakteknya kadang terjadi pihak debitur yang wanprestasi. Kemudian dalam hal debitur wanprestasi dan terjadi kemacetan kredit maka pihak bank sebagai kreditur akan mencairkan commitment letter tersebut kepada pihak ketiga/tertagih yang dalam hal ini ada BTN."