Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Pokok permasalahan tesis ini adalah bagaimana kaitan antara Zakat Penghasilan dengan Pajak Penghasilan, apakah Zakat Penghasilan merupakan beban untuk mendapatkan penghasilan atau sama sifatnya dengan pajak sebagai suatu kewajiban yang dapat dipaksakan tanpa kontra prestasi langsung. Oleh karena itu, maka tujuan penulisan tesis adalah mejelaskan kemungkinan Zakat Penghasilan dipersamakan dengan Pajak Penghasilan dan mencari alternatif guna penyempurnaan system Pajak Penghasilan dengan memperhatikan kedudukan yang sebenarnya dari Zakat Penghasilan.Tipe penelitian yang digunakan dalam penulisan tesis ini adalah deskriptif analitis, dengan metode pengumpulan data berupa studi kepustakaan dan penelitian lapangan melalui wawancara dengan Direktur Pemeriksaan, Penyidikan dan Penagihan Pajak, Direktur Peraturan Perpajakan, Ketua Pansus RUU Tentang Perubahan Undang-undang Perpajakan, Anggota DPR-RI Fraksi Persatuan Pembangunan dan Anggota DPR-Rl Fraksi Reformasi.Pada dasarnya suatu beban dapat dikurangkan sebagai pengurang Penghasilan Kena Pajak jika beban tersebut merupakan biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan. Dengan demikian, perlakuan Zakat Penghasilan sebagai pengurang Penghasilan Kena Pajak menjadi tidak tepat. Berdasarkan hasil penelitian dan analisis atas hasil penelitian tersebut, zakat penghasilan lebih tepat diperlakukan sebagai kredit pajak mengingat bahwa Pajak dan Zakat Penghasilan itu setara dalam kedudukannya sebagai institusi yang independen untuk mengumpulkan dana yang pengelolaannya perlu dilakukan dengan sebaik-baiknya.Sementara, perlakukan zakat penghasilan sebagai kredit pajak masih memerlukan beberapa perbaikan, di antaranya adalah dengan membuat perundangan yang mengatur secara khusus tentang penegakan kewajiban Zakat Penghasilan (enforcement). UU No. 3811999 hanya mengatur tentang mekanisme pengumpulan, penyaluran, dan pendayagunaan zakat oleh Amil Zakat. Untuk lebih mengefektifkan enforcement Zakat Penghasilan, disarankan pula agar dibentuk lembaga yang dikhususkan untuk mengelola, memungut, menegakkan, dan mendistribusikan Zakat (Penghasilan) yang pada akhirnya, penerimaan dan pengeluaran Zakat (Penghasilan) dimungkinkan untuk masuk dalam APBN untuk memenuhi akuntabilitas pengelolaannya."

"ABSTRAKKewajiban perpajakan merupakan salah satu kewajibanbagi warga negara untuk berperan serta dalam pembiayaan danpembangunan nasional. Selain itu, di negara Indonesia yangmayoritas penduduknya beragama Islam, bagi umat muslim yangsudah memenuhi syarat, juga berlaku kewajiban membayarzakat. Pemerintah berusaha menyikapi dua kepentingan dankewajiban tersebut dengan mengeluarkan aturan yang mengaturmasalah zakat dan pajak, yakni dalam Undang-undang No.17tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan dan Undang-undangNo.38 tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat. Namun dalampelaksanaannya di Indonesia, zakat baru sebatas digunakansebagai pengurang penghasilan kena pajak, selain ituternyata masih terdapat hambatan dan kendala dalammenjalankannya. Umat muslim di Indonesia pun meminta agarpemerintah mengamandemen kebijakan yang mengatur masalahzakat dan pajak, karena dirasakan belum sesuai dengan yang diharapkan."

"Pada tahun 1999 Pemerintah Republik Indonesia menetapkan Undangundang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat yang kemudian dilanjutkan dengan reforrnasi Undang-Undang perpajakan yang salah satunya adalah Undang-Undang no. 7 Tahun 1983 sebagaimana telah dirubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang No.7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan. Irisan dari kedua undang-undang tersebut adalah diperkenankannya zakat sebagai faktor pengurang penghasilan kena pajak wajib pajak yang beragama Islam.Hal tersebut menjadi sangat berarti mengingat sekalipun penerimaan pajak selalu meningkat tiap tahunnya tetapi tingkat kemiskinan masih tinggi dan kesenjangan pendapatan juga sangat lebar. Instrumen zakat diperlukan untuk memperkuat peran pajak dalam distribusi pendapatan yang di Indonesia masih sangat lemah.Berdasarkan hal-hal di atas, maka permasalahan yang dapat diangkat adalah peran dan kedudukan baik zakat serta pajak dalam masyarakat Indonesia serta aspek sinergis antara keduanya. Penelitian pun dilakukan dengan mengadakan telaah literatur serta penggunaan data sekunder dari para pengelola zakat, infak dan sedekah (ZIS).Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif yaitu bersumber dari literatur-literatur yang telah ada tanpa mengumpulkan data primer.Kesimpulan yang diambil adalah agama Islam yang dianut oleh mayoritas masyarakat Indonesia juga mengatur masalah kebijakan fiskal. Juga di jaman Rasulullah SAW pada abad ke-6 Masehi, sekalipun dalam bentuk yang berbeda, kebijakan zakat dan pajak telah diterapkan. Karena itulah antara zakat dan pajak dapat dibedakan tetapi tidak dapat dipisahkan dalam kebijakan fiskal negara Indonesia yang berpenduduk (mayoritas) muslim. Fasilitas zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak masih terbatas pada zakat atas penghasilan, sedangkan potensi zakat yang cukup besar menyangkut pada zakat harta (zakat mal).Berdasarkan kesimpulan, maka disarankan agar dilakukan sosialisasi baik tentang kebijakan zakat maupun pajak. Selain itu pula secara terus menerus memantau sistem perpajakan dan penyalurannya agar tidak melanggar prinsip keadilan. Agar fasilitas tersebut dimanfaatkan optimal oleh masyarakat, maka diperlukan perbaikan peraturan yang mengarah pada kemudahan masyarakat dalam membayar zakat agar dapat dikurangkan dari penghasilan kena pajak. Agar fasilitas pengurang Penghasilan Kena Pajak lebih menarik sehingga akan lebih mendorong wajib zakat melaporkan keadaan yang sebenarnya dan sekaligus melaporkan kewajiban pajaknya dengan benar perlu dipertimbangkan untuk memperluas fasilitas pengurang Penghasilan Kena Pajak tidak hanya terbatas pada zakat atas penghasilan tetapi sekaligus zakat atas harta (zakat mal). Sedangkan bagi non muslim perlu dipertimbangkan untuk diperlakukan kembali Pajak Kekayaan."

"Kebijakan Zakat Penghasilan sebagai Pengurang Penghasilan Kena Pajak berdasarkan Pasal 9 ayat (1) huruf g Undang-Undang No. 17 Tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan dan Pasal 14 ayat (3) Undang-Undang No. 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat secara formil mulai berlaku dengan dikeluarkannya Surat Keputusan Direktorat Jenderal Pajak No. KEP-163/PJ/2003 tentang Perlakuan Zakat atas Penghasilan dalam Penghitungan Penghasilan Kena Pajak Pajak Penghasilan pada bulan Juni 2003. Perangkat peraturan inilah yang menjadi dasar lahirnya tertib administrasi zakat yang dikenal dengan Nomor Pokok Wajib Zakat (NPWZ). Kebijakan ini diharapkan dapat mengoptimalkan dana zakat dari masyarakat muslim Indonesia dan sebagai proses sosialisasi akan kesadaran membayar zakat dan pajak. Pemberlakuan kebijakan Nomor Pokok Wajib Zakat ini terbentur berbagai macam kendala baik dari segi sumber daya manusia, mekanisme pengurangan, dukungan finansial dari pemerintah pusat, dan juga kebijakan itu sendiri yang dirasa kurang memenuhi rasa keadilan masyarakat. Dalam kebijakan Zakat Penghasilan Sebagai Pengurang Penghasilan Kena Pajak, jumlah pengurangan pajak yang diterima masyarakat sangat sedikit karena zakat penghasilan diakui sebagai biaya. Pembayaran zakat adalah kegiatan yang mengurangi penghasilan sehingga tidak tepat diakui sebagai biaya. Lebih tepat dan memenuhi rasa keadilan masyarakat apabila zakat diakui sebagai kredit pajak yang mengurangi pajak terhutang, dengan demikian jumlah pengurangan pajak yang diperoleh menjadi lebih besar."