Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Pasar Modal mempunyai peran yang sangat vital dalampertumbuhan perekonomian suatu negara, kemudian dengansemakin terintegrasinya pasar modal di dunia yangmengakibatkan pasar modal Indonesia menuju globalisasi,yang memberikan tantangan dan sekaligus kesempatan bagipasar modal Indonesia agar menjadi pasar yang menarik bagiinvestor. Bentuk sikap dan tindak lanjut dari BAPEPAMadalah dengan mempersiapkan rencana pendirian pasar modalsyariah yang akan menjadi mediator instrumen berbasissyariah. Konsep pasar modal syariah yang direncanakanBAPEPAM mempunyai pola investasi dan penanaman modal yangmengikuti kaidah syariah Islam yaitu harus didasari padatiga hal penting : menghindari riba, resiko yang berlebihan(maysir) dan ketidaktransparanan (gharar). Sejauh iniinstrumen yang berkembang adalah reksadana syariah, indekssyariah dan obligasi syariah yang dikeluarkan melalui fatwadari DSN-MUI. Namun yang menjadi permasalahan adalah bahwafatwa dari DSN-MUI tidak mempunyai kekuatan yang mengikatbagi pengguna instrumen tersebut oleh karena itu seharusnyafatwa tersebut dituangkan dalam bentuk peraturan perundangundanganoleh BAPEPAM baik dengan mengeluarkan peraturanyang menyatakan bahwa fatwa DSN-MUI berlaku mengikat bagipengguna instrumen syariah atau menuangkan fatwa tersebutdalam peraturan. Selain itu masih terdapat beberapapenyesuaian terhadap konsep pasar modal konvensional yangberjalan saat ini. Seperti option, warrant dalam prinsipsyariah tidak diperbolehkan diperdagangkan karena tidakterdapat underlying assetnya selain itu instrumen yangdikeluarkan harus berasal dari perusahaan yang mempunyaicore business yang halal. Dalam mekanisme perdagangan pasarmodal berprinsip syariah tidak diperbolehkan untukmelakukan spekulasi, dan melakukan margin trading karenadapat menimbulkan ketidakpastian (uncertaint"

"Laporan magang ini membahas mengenai analisis praktik dan perlakuan akuntansi pembiayaan murabahah pada PT. Astra Sedaya finance terhadap prinsip Syariah dan PSAK 102 tentang Akuntansi Murabahah. Laporan ini merupakan studi kasus bersifat analisis deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan implementasi perlakuan akuntansi pembiayaan murabahah pada PT. Astra Sedaya Finance belum seluruhnya sesuai dengan PSAK 102. Selain itu, juga terdapat beberapa implementasi pembiayaan murabahah yang belum sesuai dengan ketentuan yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia (DSNMUI), yaitu fatwa No.17/DSN-MUI/IX/2000 tentang Penundaan Pembayaran dan fatwa No.47/DSN-MUI/II/2005 tentang Penyelesaian Piutang Murabahah.

---

This internship report presents about analysis of implementation and accounting treatment of murabahah financing at PT. Astra Sedaya Finance, towards syariah principles and PSAK 102 about murabahah accounting. This report is a descriptive-analysis study case. This report shows that accounting treatment of murabahah financing at PT. Astra Sedaya Finance has not entirely in accordance with PSAK 102. In addition, there are several implementations of murabahah financing that does not meet to sharia principle issued by National Sharia Council - Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), which is fatwa No.17/DSN-MUI/IX/2000 about deferred payment and fatwa No.47/DSN-MUI/II/2005 about settlement of murabahah receivable."

"Berhasil atau tidaknya pencegahan terhadap praktek perdagangan orang dalam pada perdagangan efek di Pasar Modal sangat berpengaruh terhadap kredibilitas Pasar Modal antara lain terhadap tingkat kepercayaan para investor untuk menginvestasikan dananya melalui Pasar Modal. Oleh karena itu, pembinaan, pengaturan dan pengawasan yang diikuti dengan sanksi yang tegas sangat diperlukan agar praktek perdagangan orang dalam dapat dicegah atau setidaknya diminimalkan.Untuk kepentingan itu, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (UU Pasar Modal) telah memuat ketentuan-ketentuan berupa larangan dan pencegahan praktek perdagangan orang dalam seperti termuat pada Pasal-pasal 95, 96 dan 97. Agar semua ketentuan itu dapat berjalan sebagaimana mestinya Bapepam sebagai regulator Pasar Modal diberi kewenangan yang cukup luas baik untuk pembinaan dan pengawasan maupun membuat peraturan-peraturan beserta sanksi-sanksinya. Kewenangan itu antara lain untuk melakukan pemeriksaan, penyidikan serta memberikan sanksi administratif (Pasal 100, 101 dan 102 UU Pasar Modal).Ketentuan-ketentuan tersebut dilengkapi dengan PP No. 45 Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Pasar Modal dan PP No. 46 Tahun 1995 tentang Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Pasar Modal. Sesuai dengan kewenangannya,Bapepam telah menerbitkan beberapa peraturan pelaksanaan antara lain; Peraturan Bapepam Nomor X.K.1 Tahun 1996 tentang Keterbukaan Informasi Yang Harus Segera Diumumkan Kepada Publik dan Peraturan Bapepam Nomor : XIV. B.1. Tahun 1999 tentang Tata Cara Penagihan Sanksi Adminstratif Berupa Denda.Penelitian dilakukan dengan metode penelitian kepustakaan yaitu dengan cara menganalisa peraturan perundangundangan dan buku-buku yang didukung oleh data primer, sekunder serta observasi dan wawancara yang hasilnya sebagaimana dituliskan pada tesis ini dengan kesimpulan yang diperoleh seperti terurai pada bab penutup."

"Pasar modal Indonesia memegang peranan yang penting sebagai sumber pembiayaan bagi dunia usaha mengingat peran yang amat vital ini, maka hasil dari kegiatan Pasar Modal ini di harapkan semaksimal mungkin untuk tercapainya tujuan tersebut di upayakanlah suatu sistem perdagangan efek yang likuid, efisien, efektif dan ekonomis. Sistem perdagangan efek tanpa warkat yang di terapkan secara penuh dalam Pasar Modal Indonesia ada Pertengahan tahun 2002 ini seakan telah menjawab kebutuhan itu. Sistem ini tidak mengutamakan transaksi efek secara fisik tetapi lewat pemindah bukuan rekening saja. Akan tetapi di dalam penerapannya tentu membawa implikasi yang tidak dapat dielakkan terhadap peran lembaga-lembaga penunjang yang ada di Pasar Modal salah satunya adalah terhadap peran Biro Administrasi Efek (BAE) seperti : Bank Data (Dokumen-Dokumen) yang di miliki oleh BAE dan mengenai dokumen saham yang telah dikonversi ke dalam bentuk tanpa warkat (elektronik)."

"Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”) belum memiliki peraturan khusus terkait denganperubahan status dari perusahaan terbuka menjadi perusahaan tertutup atau exit policy.Pada pelaksanaan proses go private saat ini, OJK akan menerbitkan ruling letter yangberisi kewajiban yang harus dipenuhi oleh Emiten sebelum melakukan go private.Penelitian ini dilakukan dengan sudut pandang regulator dalam menentukan kebijakanyang harus diambil untuk memberikan kepastian hukum terkait perubahan status dariperusahaan terbuka menjadi perusahaan tertutup. Penelitian ini adalah penelitian hukumnormatif yang dilakukan dengan menganalisis berbagai bahan /referensi hukum sertamenganalisis bagaimana hukum diterapkan dalam industri pasar modal. Emiten memilikikewajiban yang harus dilaporkan dan diumumkan secara berkala, namun berdasarkanPOJK 29/POJK.04/2015 terdapat kondisi tertentu Emiten yang dikecualikan untukmelakukan pelaporan dan pengumuman. Emiten yang berada dalam kondisi tersebut dantidak melakukan permohonan go private akan menjadikan status Emiten menjadi tidakjelas dan dapat merugikan pemegang saham publik. Kewenangan OJK dalam menetapkanexit policy diatur dalam Pasal 9 huruf h Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 TentangOtoritas Jasa Keuangan (“UU OJK”) yang menyatakan bahwa untuk melaksanakan tugaspengawasan, OJK mempunyai kewenangan untuk mencabut efektifnya pernyataanpendaftaran. Dalam Pasal 6 juncto Pasal 8 UU OJK juga diatur bahwa OJK memilikikewenangan untuk membuat regulasi yang merupakan peraturan pelaksanaan dari UUOJK. Atas dasar kewenangan tersebut dan untuk memberikan kepastian hukum, OJKmenyusun Rancangan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (“RPOJK”) tentangPenyelenggaraan Kegiatan Di Bidang Pasar Modal yang didalamnya mengatur mengenaiperubahan status dari perusahaan terbuka menjadi perusahaan tertutup. Saat penelitian inidisusun, RPOJK tersebut telah dimintakan tanggapan kepada asosiasi dan masyarakatumum namun masih terdapat substansi yang perlu disesuaikan.

---

The Financial Services Authority ("OJK") does not yet have specific regulations relating

to changes in the status of a public company to a private company or an exit policy. In

the implementation of the current go private process, OJK will issue a ruling letter

containing the obligations that must be fulfilled by the Issuer before going private. This

research was conducted with a regulator's point of view in determining the policies that

must be taken to provide legal certainty regarding the change in status from a public

company to a private company. This research is a normative legal research conducted by

analyzing various legal materials/references and analyzing how the law is applied in the

capital market industry. Issuers have obligations that must be reported and announced

periodically, however, based on The Financial Services Authority Regulation Regulation

29/POJK.04/2015, there are certain conditions that the Issuer is exempted from reporting

and announcing. Issuers that are in this condition and do not request to go private will

make the Issuer's status unclear and may harm public shareholders. The authority of the

OJK in determining the exit policy is regulated in Article 9 letter h of Rule No. 21 of 2011

of The Financial Services Authority Law (UU OJK) which states that to carry out

supervisory duties, OJK has the authority to revoke the effectiveness of the registration

statement. Article 6 in conjunction with Article 8 of the UU OJK also stipulates that OJK

has the authority to make regulations which are the implementing regulations of the UU

OJK. On the basis of this authority and to provide legal certainty, OJK has compiled a

Draft Regulation of OJK ("RPOJK") concerning the Implementation of Activities in the

Capital Market which regulates the change in status from a public company to a private

company. When this research was compiled, the RPOJK has asked for a response from

the association and the general public but there are still substances that need to be

adjusted."

"Penelitian ini membahas mengenai pentingnya dan perlunya penyelarasan pengaturan mengenai Medium Term Notes dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 30/POJK.04/2019 tentang Penerbitan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk yang Dilakukan Tanpa Melalui Penawaran Umum, Surat Edaran KSEI No. 05/2021, dengan peraturan perundang-undangan terkait serta tanggung jawab hukum Notaris dalam penyelenggaraan penerbitan Medium Term Notes di Pasar Modal berdasarkan POJK No. 30/2019. Diharapkan dengan adanya pengaturan kewajiban akta Notaris di dalam Peraturan OJK, penerbitan Medium Term Notes dapat berlangsung dengan teratur dan dapat melindungi Notaris karena terdapatnya dasar kewenangan Notaris berdasarkan peraturan perundang-undangan dan pedoman yang lebih terperinci terkait dengan pembuatan dokumen penerbitan oleh Notaris. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis-normatif yang menilik secara peraturan perundang-undangan bagaimana peran dan tanggung jawab Notaris di pasar modal dalam penerbitan Medium Term Notes

---

This study discusses the importance and need for harmonization of regulations regarding Medium Term Notes in Financial Services Authority Regulation Number 30/POJK.04/2019 concerning Issuance of Debt Securities and/or Sukuk Conducted Without Public Offering, KSEI Circular Letter No. 05/2021, with the relevant laws and regulations as well as the legal responsibilities of a Notary in administering the issuance of Medium Term Notes in the Capital Market based on POJK No. 30/2019. It is hoped that with the regulation of Notary deed obligations in OJK Regulations, the issuance of Medium Term Notes can take place regularly and can protect Notaries because there is a basis for Notary authority based on laws and regulations and more detailed guidelines related to making issuance documents by Notaries. This study uses a juridical-normative research method which looks at the laws and regulations on the roles and responsibilities of a Notary in the capital market in the issuance of Medium Term Notes."