Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Prinsip keterbukaan informasi merupakan inti dan jiwa dari pasar modal itu sendiri. Sebab itu, hukum pasar modal mewajibkan setiap emiten atau perusahaan publik untuk menyampaikan setiap peristiwa material yang dapat mempengaruhi harga efek dari emiten atau perusahaan publik tersebut kepada masyarakat. Adanya keterbukaan informasi mengenai keadaan perusahaan dari emiten atau perusahaan publik maka investor mempunyai bahan pertimbangan secara rasional untuk dapat mengambil keputusan melakukan pembelian atau penjualan atas efek tersebut. Tetapi prinsip keterbukaan informasi yang diatur dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 Juncto Peraturan Bapepam Nomor X. K.1 sering dilanggar oleh emiten atau perusahaan publik dan anggota direksinya. Bermula dari pelanggaran prinsip keterbukaan informasi maka dapat menimbulkan praktek kejahatan di pasar modal. Salah satunya adalah praktek insider trading atas suatu transaksi efek di bursa efek. Dugaan praktek insider trading atas perdagangan saham PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk pun telah terdeteksi oleh otoritas pasar modal. Tentunya yang menderita kerugian dari praktek insider trading adalah masyarakat investor pasar modal. Perlu untuk diketahui indikasi-indikasi praktek insider trading telah terjadi dan kategori suatu prinsip keterbukaan informasi telah dilanggar dan kendala-kendala yang terjadi dalam melakukan upaya penegakan hukum pasar modal merupakan pokok permasalahan yang dibahas dalam tesis ini. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan tipe penelitian eksplanatoris. Kategori adanya pelanggaran prinsip keterbukaan yaitu apabila informasi material yang disampaikan oleh emiten atau perusahaan publik kepada masyarakat tidak disampaikan secara lengkap dan akurat. Apabila pelanggaran tersebut menimbulkan praktek insider trading maka diharapkan bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh Bapepam-LK kepada investor pasar modal tidak hanya dalam bentuk sanksi administratif saja melainkan memberikan sanksi pidana agar memberikan efek jera dan memberikan rasa keadilan bagi masyarakat. Sedangkan kendala pembuktian mengenai informasi elektronik maka sekarang sudah tidak menjadi hambatan berarti untuk membawa data/informasi elektronik tersebut ke dalam persidangan karena sejak diundangkannya Undang- Undang No. 11 Tahun 2008, informasi elektronik dapat dijadikan alat bukti yang sah di sidang pengadilan.

---

Disclosure Information Principle is the backbone and soul in capital markets its self. Therefore the capital market regulations have made it compulsory for every listed company to disclose any material information's that can influence the price of the stock to the public. With the disclosure of the company information's, public has relevant information to make a rational decision to buy or to sell the company stocks. The provision regarding disclosure of information in Law Number 8 Year 1995 jo Indonesia Capital Market and Financial Institution Supervisory Agency Regulation Number X.K.1. is often breached by public companies and their directors. It starts from a breach of information disclosure then can escalate to a crime in capital market. An example is the insider trading in a trade in capital market. An Indication of insider trading in stocks trading for PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk has been spotted by the supervisory agency. Its the public who will bear the loss from the practice of insider trading. It should be noted that indication of insider trading practice has been spotted and disclosure information principle has been breached and the obstacles in enforcing the capital market law will be discussed in this thesis.

This Thesis is researched with juridical normative approach and with explanatory type of research. a category for a breach of disclosure information principle is if there was a material information that has not been disclosed accurately and properly. If that breach escalated in form of insider trading practice, therefore it's hoped that the supervisory agency should give some sort of legal protection for the investor not only in form of administrative sanction but also in form of criminal sanction to give a sense of justice and to give a chasten effect for public. The obstacle in proofing with electronic proofs is no longer an obstacle since the enacted of Law Number 11 Year 2008, all electronic information can be a valid source of proof in court of law."

"Berlakunya Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal seharusnya menjadi tonggak penting bagi terjaminnya penegakkan hukum dalam seluruh kegiatan di pasar modal, sehingga tercipta kepastian hukum bagi para pelaku pasar modal. Salah satu tindak pidana yang cukup berat sanksinya adalah tindak pidana insider trading (perdagangan orang dalam) yaitu 10 tahun penjara dan denda maksimum 15 miliar rupiah. Dengan beratnya sanksi pidana yang dikenakan kepada pelaku insider trading, jelas sekali landasan pemikiran dikeluarkannya undang-undang ini adalah untuk menegakkan hukum di pasar modal. Sebagai penyedia utama gas bumi, PT. Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk. (PGN) memiliki dua bidang usaha yaitu distribusi (penjualan) dan transmisi (transportasi) gas bumi melalui jaringan pipa yang tersebar di seluruh wilayah usaha. Divestasi PGN sebesar 5%, yang sahamnya dimiliki oleh Pemerintah sebesar 61% dan oleh Masyarakat melalui Penawaran Umum sebesar 39% menjadi pemicu panic selling yang melanda investor asing maupun lokal, ternyata PGN terlambat memberitahukan ke publik tentang penyelesaian proyek Pipanisasi South Sumatera-West Java (SSWJ), akibatnya terjadi panic selling di Bursa Efek Jakarta. Berdasarkan indikator dari insider trading, yaitu; return or negative return, volatility, frequency transaction, volume transaction, dominasi anggota bursa, maka Bapepam-LK berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal, seharusnya sudah dapat melakukan penyidikan dimana unsur-unsurnya telah terpenuhi. Sikap tegas dari Bapepam-LK sangat perlu, agar para investor mendapatkan kepastian hukum, dan mereka dapat mempercayai bahwa Bapepam-LK dapat diandalkan sebagai lembaga yang mempunyai otoritas."

"Dalam menghadapi persaingan yang semakin kompetitif, perusahaan dituntut untuk menjadi ambidextrous melalui manajer yang bersikap ambidextrous dengan cara menciptakan sebuah konteks yang mendukung. Berdasarkan literatur konteks pembelajaran dan organisasi, perusahaan yang ambidextrous dikarakterisasi oleh adanya organisasi pembelajaran. Tesis ini membahas pengaruh kepemimpinan transformasional terhadap organisasi pembelajaran dan kreativitas karyawan dalam upaya menumbuhkan sikap ambidextrous karyawan dalam konteks PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepemimpinan transformasional mempengaruhi sikap ambidexterous manajer melalui organisasi pembelajaran dan kreativitas. Data berasal dari 202 manajer pada PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk.

---

In facing a competitive business environment, companies are needed to be ambidextrous through its ambidextrous managers by creating of a supportive context. Building on the learning and organization context literatures, ambidextrous companies are characterized by a context of learning organization. This research analyzes the influence of transformational leadership on learning organization and creativity to produce the ambidextrous managers at PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk. The results showed that learning organization and creativity mediate the relationship between transformational leadership and managers? ambidexterity. Data collected from 202 managers in PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk."

"Unsur fundamental dalam pasar modal adalah keterbukaan informasi. Keterbukaan dalam pasar modal dimulai pada saat suatu perusahaan melakukan penawaran umum (dengan mengajukan pernyataan pendaftaran), setelah emiten mencatat dan memperdagangkan sahamnya di bursa dan dalam hal terjadi peristiwa yang penting yang laporannya harus disampaikan secara tepat waktu yaitu laporan yang dirinci dalam Peraturan BAPEPAM X.K.1. Skripsi ini akan membahas mengenai keterbukaan perusahaan yang melakukan penawaran umum terkait dengan masalah kesalahan pencatatan dana dan alokasi penggunaan dana penawaran umum yang tidak sesuai sebagaimana diungkapkan dalam prospektus. Surat Pernyataan Efektif tertanggal 1 Februari 2010 dari BAPEPAM-LK sudah keluar dan menandai prinsip keterbukaan informasi sebelum melakukan penawaran umum sudah dilaksanakan dengan baik oleh PT Benakat Petroleum Energy, Tbk. Namun lain halnya dengan penerapan prinsip keterbukaan sesudah melakukan penawaran umum. Prinsip keterbukaan sesudah melakukan penawaran umum tidak terpenuhi secara baik oleh PT Benakat Petroleum Energy, Tbk dimana terjadi kesalahan pencatatan dana dan hal tersebut baik disengaja maupun tidak, merupakan pelanggaran terhadap prinsip keterbukaan dalam pasar modal. Ditambah lagi dengan dana yang salah catat tersebut, yang notabene merupakan dana hasil penawaran umum ternyata tidak sesuai dengan rencana penggunaan dana dalam prospektus. PT Benakat Petroleum Energy, Tbk sudah menyanggupi untuk mempertanggungjawabkan segala kesalahan akibat kesalahan pencatatan dana (terlepas dari alokasi dananya). Dengan kesanggupan tersebut, ini merupakan bentuk perlindungan investor yang diberikan oleh PT Benakat Petroleum Energy Tbk kepada investor yang membeli atau akan membeli sahamnya.

---

The fundamental element in capital market is information disclosure. Disclosure in capital market is begun when a company conducts public offering (by proposing registration statement), after issuing company notes and sells its shares in stock exchange and in terms of important events that the report should be submitted in a timely manner specified in the Regulation of Capital Market Supervisory Board (BAPEPAM) X.K.1. This thesis will discuss about the information disclosure of company which is conducting a public offering related to the problem of error in reporting funds and the bidding allocation of funds which was not comply with the allocation funds in prospectus. Registration Statement dated 1 February from Capital Market Supervisory Board has been issued and it has noted that the information disclosure principal before conducting a public offering has been performed well by PT Benakat Petroleum Energy, Tbk. However, it was different with the application of information disclosure principle after conducting a public offering, which was not comply properly by PT Benakat Petroleum Energy, Tbk in which there was an error in reporting funds whether willful or un-willful, that is definitely a violation on disclosure principle in capital market. Moreover, with the error fund listed, and also thte incompliance bidding allocation of funds, PT Benakat Petroleum Energy, Tbk has stated that it was agreed to take the responsibility on the error due to an error in reporting but not about the wrong allocation funds. That statement has signed the forms of investor protections that was given by PT Benakat Petroleum Energy Tbk for investor whose buy or own its shares."

"Pemilihan topik keterbukaan informasi dalam Pasar Modal dilatar belakangi oleh ketertarikan penulis pada pasar modal yang mana penulis percaya dapat menjadi sarana efektif dalam membangunan perekonomian Negara. Pasar Modal dapat membantu sector-sector produktif dalam sebuah Negara mengumpulkan modal dalam jangka panjang.Salah satu elemen penting dalam terlaksananya pasar modal yang efektif, adalah kepercayaan dari masyarakat yang wajib dilaksanakan oleh emiten. Kewajiban untuk menjaga kepercayaan masyarakat dalam pasar modal dikenal dengan prinsip disclosure. Penulis membedah Prinsip keterbukaan informasi dalam pasar modal dengan melihat pengaturannya Undang-Undang Pasar Modal no. 8 Tahun 1995, juga peraturan pelaksanaanya yakni, PP No. 45 Tahun 1995, selain itu keterbukaaan informasi juga diatur oleh Bapepam-LK sebagai lembaga yang berotoritas. Prinsip keterbukaan informasi dilakukan dalam 2 tahap, yaitu: keterbukaan informasi dalam rangka penawaran umum dan keterbukaan informasi pasca penawaran umum. Penelitian yang dilakukan penulis adalah dengan menganalisa pelanggaran yang dilakukan oleh PT. Bakrie&Brothers, Tbk. dan PT. Bakrie Sumatera Plantations, Tbk. Kedua perusahaan tersebut melakukan pelanggaran dalam melaksanakan prinsip keterbukaan informasi dengan melanggar ketentuan Peraturan Bapepam X.K.4 dan IX.E.2 jo. UUPM dan PP.No.45 Tahun 1995. Penanganan pelanggaran prinsip keterbukaan informasi yang dilakukan oleh PT. Bakrie&brothers, TBk, dan PT. Bakrie Sumatera Plantations, Tbk. dapat diselesaikan dengan memperhatikan system hukum pasar modal secara komprehensif. Pendekatan penyelesaian kasus pelanggaran keterbukaan informasi ini dengan memperhatikan Teori Lawrence M friedmen tentang factor Structure, Substance dan Legal culture.

---

The Selection of information disclosure topic is based on the author’s interest of the capital markets, that the authors believe to be an effective tool in order to build a stronger State economy. In a lot of country capital markets could help its productive sector to raise their capital in long-term condition.One important element in the implementation of an effective capital market is the trust of its community. That is why it is important to be implemented by the issuer. The obligation to maintain public’s trust in capital markets is known as the principle of disclosure.The authors examine the principle of disclosure in capital markets trough researching the law of the Capital Market Law which in Indonesia named as the Undang- undang No. 8 tahun 1995, as well as PP No. 45 Tahun 1995. In addition to the regulations of disclosure principle, Bapepam as an authoritative institution also regulates it. The principles of disclosure are acted upon 2 stages, first of all in the context of public offerings and second of all in the context of post-initial public-offering.

In this thesis the author is analyzing the violations committed by PT. Bakrie & Brothers, Tbk. And PT. Bakrie Sumatera Plantations, Tbk. Both companies are proven to committed violations against the principles of disclosure which regulated by Bapepam’s regulations No. X.K.4 and IX.E.2 jo. Capital Market Law No. 8 Tahun 1995 aa well as PP.No.45 of 1995. Handling the violations against the principles of disclosure done by these companies: PT. Bakrie & Brothers, Tbk, and PT. Bakrie Sumatera Plantations, Tbk. had to be solved in regard to the comprehensive legal system in capital markets. On the other hand to resolve this disclosure violations case, regarding Theory Lawrence M. Friedman is to consider three factor in law, such: Structure, Substance and Legal culture."

"ABSTRAKPerubahan dinamika pasar mendorong perusahaan untuk menciptakan keunggulan daya saing sebagai langkah strategis demi kesinambungan kinerja perusahaan yang lebih baik. Beberapa ahli melihat dampak positif dari keterikatan pekerja terhadap kinerja perusahaan. Disampingitu, peran pemimpin sebagai perpanjangan tangan fungsi SDM dan perusahaan dilihatberpengaruh signifikan dalam menciptakan keterikatan pekerja melalui beberapa mediasi yangefektif.Tesis ini membahas pengaruh dari perilaku pemimpin terhadap keterikatan pekerja dalammenciptakan keunggulan daya saing perusahaan yang berkesinambungan melalui beberapamediasi diantaranya : strategic talent management, perceived organizational culture,perceived organizational support, distributive and procedural justice dengan studi kasusdi PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk (?PGN?).Penelitian dalam tesis ini adalah penelitian kuantitatif dengan menggunakan metode survei.Responden yang berpartisipasi dalam penelitian ini sebanyak 326 responden yang merupakanpekerja PGN. Dan dari data kuesioner yang kembali telah diamati serta disimpulkan bahwatransformational leadership dan transactional leadership berpengaruh positif terhadap talentmanagement practices, perceived organizational culture, perceived organizational support,distributive and procedural justice. Untuk talent management practices, perceivedorganizational culture, perceived organizational support berpengaruh positif terhadapemployee engagement. Sementara distributive & procedural justice berpengaruh negatifterhadap employee engagement.

---

ABSTRACTChanges in market dynamics will encourage the Company to make strategic decision increating a sustainable corporate competitive advantage to increase company's performance.Some experts see the positive impact of employee engagement on Corporate Performance.Besides, the role of leader as representative of HR Functions and Corporate seen significant increating employee engagement through several mediation.This thesis discusses the influence of leadership behavior to employee engagement in creatinga sustainable corporate competitive advantage through several mediation include: strategictalent management, perceived organizational culture, perceived organizational support,distributive and procedural justice with a case study in PT Perusahaan Gas Negara (Persero)Tbk ("PGN").The research in this thesis is a quantitative study using survey method. Respondents whoparticipated in this study were 326 respondents who are working on PGN. And from the datareturned questionnaires have been observed and concluded that transformational leadership andtransactional leadership has positive influence on talent management practices, perceivedorganizational culture, perceived organizational support, distributive and procedural justice.And for talent management practices, perceived organizational culture, perceivedorganizational support has positive effect on employee engagement. While distributive andprocedural justice has negative effect on employee engagement."

"Penelitian ini membahas mengenai knowledge inertia dan persepsi terhadap lingkungan yang mempengaruhi perilaku kewirausahaan dalam menciptakan suatu sikap adaptabilitas stratejik. Perilaku kewirausahaan memiliki urgensi untuk dimiliki saat ini untuk mampu mengidentifikasi dan mengeksploitasi peluang sebagai bentuk respon terhadap perubahan lingkungan dan menjadi adaptif lebih cepat dari pesaing. Efektifitas implementasinya dipengaruhi oleh persepsi individu terhadap lingkungan yang dihadapinya dan knowledge inertia yang ada. Knowledge inertia adalah konsep baru yang masih memiliki banyak ruang untuk penelitian lebih lanjut. Penelitian ini dilakukan secara kuantitatif dengan obyek penelitian para pekerja tingkat manajemen pertama dan menengah di suatu BUMN yang sedang mengalami perubahan lingkungan secara signifikan. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa knowledge inertia memiliki pengaruh negatif terhadap perilaku kewirausahaan dan setiap dimensi lingkungan memiliki pengaruh yang berbeda pada pembentukan knowledge inersia dan perilaku kewirausahaan. Selain itu, terbukti bahwa perilaku kewirausahaan memiliki pengaruh positif pada sikap adaptabilitas stratejik.

---

The focus of this study is to analyze knowledge inertia and the environment perception which influenced the entrepreneurial behavior in developing strategic adaptability behavior. Entrepreneurial behavior has been considered to be an urgent concept to be implemented nowadays, since it enable the ability to identify and exploits new opportunities as a response to environment changes and means to be adaptive much faster than competitor. The effectiveness of the entrepreneurial behavior is affected by individual?s perception of the environment and the existed knowledge inertia. Knowledge Inertia is considered as a new concept with a lot of areas to be investigated. The study is conducted in quantitative method with first line and middle management employee in a SOE which in a state of significant environment changes as the research object. The result has shown that knowledge inertia has a negative influence to entrepreneurial behavior and each environment dimension has a distinct influence to the formation of knowledge inertia and entrepreneurial behavior. In addition, the study also has shown that entrepreneurial behavior has a positive influence to the strategic adaptability behavior. "