Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKSkripsi ini membahas mengenai Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang merupakan salah satu jenis kredit tanpa agunan yang didukung fasilitas penjaminan dari pemerintah. KUR bertujuan untuk meningkatkan akses pembiayaan bagi UMKMK yang melakukan kegiatan usaha produktif dan layak namun belum bankable. Di antara beberapa bank pelaksana yang menyalurkan Kredit Usaha Rakyat, Bank Rakyat Indonesia (BRI) adalah bank pelaksana yang menyalurkan Kredit Usaha Rakyat terbesar. Pokok permasalahan dalam skripsi ini adalah prosedur pemberian Kredit Usaha Rakyat, penjaminan dan penyelesaian Kredit Usaha Rakyat yang bermasalah atau mengalami kredit macet khususnya pada Bank Rakyat Indonesia. Bentuk penelitian yang digunakan dalam melakukan penelitian ini adalah Yuridis-Normatif yaitu penelitian yang menekankan pada penggunaan norma-norma hukum secara tertulis serta didukung dengan hasil wawancara narasumber. Prosedur pemberian KUR pada Bank Rakyat Indonesia (BRI) secara umum menyesuaikan ketentuan prosedur pemberian KUR yang ditentukan oleh pemerintah. Pada setiap KUR yang disalurkan, pemerintah memberikan penjaminan sebesar 70% melalui PT Asuransi Kredit Indonesia (Askrindo) dan Perum Jaminan Kredit Indonesia (Jamkrindo). Apabila terdapat KUR yang bermasalah, maka penyelesaian yang dapat dilakukan yaitu dengan merestrukturisasi kreditnya atau dapat mengajukan klaim kepada Perusahaan Penjamin untuk mendapatkan penggantian.

---

ABSTRACTThis thesis discusses the Micro Business Credit (KUR), which is one type of collateral-backed loans without guarantees from government facilities. KUR aims to increase access to finance for conducting business UMKMK productive and decent but not yet bankable. Among the few banks that distribute executor Micro Business Credit, Bank Rakyat Indonesia (BRI) is the executing banks that distribute the greatest KUR. The principal problem in this thesis is the procedure of the Micro Business Credit, Business Credit underwriting and settlement of people with problems or experiencing particularly bad loans at Bank Rakyat Indonesia. Form of research used in this research is Juridical-Normative research that emphasizes the use of legal norms in writing and supported by the results of the interview the informant. The procedure of KUR at Bank Rakyat Indonesia (BRI) is generally conform to the procedural rules of KUR set by the government. At each KUR distributed, the government provides a guarantee of 70% through the Indonesian Credit Insurance (Askrindo) and Perum Credit Guarantee Indonesia (Jamkrindo). If there is a problem KUR, the settlement that can be done is to restructure its credit or to file a claim with Insurance Company to get a replacement."

"Tujuan penelitian ini adalah Pelaksanaan perjanjian kredit usaha rakyat dalam praktek antara BRI Unit Depok Timur dengan Debitur, Penyelesaian sengketa wanprestasi yang dilakukan BRI terhadap debitur yang melakukan tindakan wanprestasi. Serta Upaya yang dapat ditempuh oleh BRI dalam memperoleh kembali pelunasan piutangnya. Permasalahan hukum dari pemberian kredit usaha rakyat adalah terjadinya wanprestasi yang dilakukan oleh debitur. Upaya yang dilakukan BRI adalah penagihan secara kontinuitas kepada debitur serta memperketat analisis kredit. Terhadap kredit macet, upaya yang dilakukan BRI adalah pengajuan klaim ke Askrindo sesuai dengan Nota Kesepahaman yang telah disepakati oleh Pemerintah dengan Perusahaan Penjamin serta bank pelaksana kredit usaha rakyat.

---

The purpose of this study is the implementation of the credit agreement between the practice of business people in the East with BRI Depok Debtor, Breach of contract dispute resolution conducted BRI against defaulting debtors act. And efforts that can be reached by BRI in recovering payment claims. Legal problems of the people's business lending is the occurrence of default by the debtor. Efforts are made BRI is a continuity to the debtor's billing as well as the tightening of credit analysis. Against bad credit, BRI's efforts to Askrindo claim in accordance with the Memorandum of Understanding agreed between the Government and the Guarantor and the Company's bank credit executing the business people."

"ABSTRAKDesa Ngemplak terletak di lereng Gunung Lawu sebelah barat daya, termasuk dalam wilayah Kecamatan Karangpandan, Kabupaten Karanganyar (Surakarta), Propinsi Jawa Tengah. Lahan pertanian dengan kemiringan antara 15% - 45% merupakan permukaan tanah yang rawan dengan erosi karena air hujan. Tanpa upaya penanggulangan erosi ini, dikhawatirkan lapisan permukaan tanah yang subur semakin larut terbawa erosi air hujan. Hal ini berakibat semakin menurunnya tingkat kesuburan tanah, yang pada gilirannya, akan berpengaruh pula terhadap kemerosotan penghasilan petani.Berdasarkan perhitungan Sub Balai Rehabilitasi Lahan dan Konservasi Tanah Solo Cabang Kabupaten Karanganyar dengan mempergunakan Rumus Bals, di Desa Ngemplak telah dapat dikurangi laju erosi. Sebelum pelaksanaan Pilot Proyek Kredit Usahatani Konservasi (PPKUK), besarnya erosi diperhitungkan mencapai 151,86 ton/Ha/tahun. Setelah dilaksanakan PPKUK, laju erosi dapat ditekan menjadi 33,34 ton/Ha/tahun atau pengurangan erosi sebesar 78,05%. Sesungguhnya usahatani konservasi (UK) merupakan kegiatan yang pada dasarnya bertujuan untuk kepentingan pengawetan tanah serta peningkatan produktivitasnya.Masalah yang dihadapi masyarakat tani di Desa Ngemplak terletak pada tingkat penghasilan mereka yang relatif rendah serta kurang mampu untuk membangun, memperbaiki dan memelihara bangunan konservasi. Dalam hal ini pemerintah telah mengambil kebijaksanaan dengan memberikan bantuan dana yang dapat dipergunakan untuk keperluan membangun/memperbaiki bangunan konservasi serta tambahan modal usahatani konservasi melalui PPKUK.Bertitik tolak dari permasalahan tersebut, penelitian dimaksudkan untuk dapat memperoleh gambaran sampai seberapa jauh pelaksanaan PPKUK pada Kelompok Tani "Pangrukti Tani" Desa Ngemplak, Jawa Tengah, dapat mencegah kelanjutan erosi tanah, dan seberapa jauh keberhasilan ini mempengaruhi taraf hidup para petani. Metode penelitian yang diterapkan, sesuai dengan sifat penelitian deskriptif, adalah dengan melakukan penelitian kepustakaan, khususnya untuk memperoleh data awal dari Direktorat Konservasi Tanah, Ditjen Reboisasi dan Rehabilitasi Lahan (RRL), Departemen Kehutanan, dan penelitian lapangan dengan wawancara berstruktur terhadap ke 35 orang anggota Kelompok Tani "Pangrukti Tani". Untuk mengetahui sampai sejauh mana pelaksanaan PPKUK yang diikuti oleh para petani anggota Kelompok Tani "Pangrukti Tani" di Desa Ngemplak, Jawa Tengah, kemungkinan dapat dilakukan pengukuran dampaknya dengan dua cara. Pertama, dengan membandingkan pelaksanaan PPKUK di Desa Ngemplak, Kecamatan Karangpandan, dengan yang dilaksanakan di Desa Blorong dan Desa Sedayu, keduanya di Kecamatan Jumantono, kesemuanya terletak di Kabupaten Karanganyar. Kedua, dengan membandingkan perkembangan pelaksanaan PPKUK di Desa Ngemplak sendiri pada awal tahun serta tahun ketiga pelaksanaannya dengan keadaan sebelum pelaksanaan PPKUK, yakni usahatani tradisional. Berdasarkan pertimbangan keterbatasan waktu dan biaya, cara kedua yang dipilih dalam pelaksanaan penelitian lapangan.Sebagai hipotesis kerja pada penelitian deskriptif dalam tesis ini adalah, pertama, bahwa intensifikasi usahatani konservasi dalam rangka pelaksanaan PPKUK Kelompok Tani "Pangrukti Tani" Desa Ngemplak, Jawa Tengah, dapat meningkatkan taraf hidup petani, serta kedua, bahwa adanya dukungan dari pemerintah serta pihak lainnya (instansi/lembaga terkait) dapat menunjang keberhasilan usahatani konservasi.Dari hasil penelitian lapangan menunjukk;an, bahwa pelaksanaan PPKUK yang diikuti oleh para petani Kelompok Tani "Pangrukti Tani" Desa Ngemplak telah terjadi peningkatan penghasilan pada awal pelaksanaannya. Namun demikian pada tahun ketiga pelaksanaan PPKUK memperlihatkan adanya penurunan penghasilan. meskipun masih berada di atas tingkat penghasilan usahatani tradisional (UT), yakni sebelum pelaksanaan PPKUK.Disamping itu masalah beban angsuran kredit nampaknya dirasakan cukup berat bagi petani. Hal ini terlihat dengan adanya tunggakan setiap tahap angsuran, namun masalah ini terkait dengan kewajiban para petani untuk memenuhi kewajiban pengadaan sarana "listrik masuk desa" pada awal pelaksanaan PPKUK. Sebagai akibatnya, bagian penghasilan UK yang diperolehnya harus dialokasikan pula untuk memenuhi keperluan dimaksud, sehingga mengganggu kelancaran angsuran kredit PPKUK.Dalam jangka panjang UK diharapkan merupakan salah satu bentuk usaha pelestarian lingkungan, sehingga kelanjutan usahatani ini perlu terjamin. Perbaikan dan pemeliharaan bangunan serta kegiatan UK di lahan kritis memerlukan biaya yang sulit dapat dipenuhi dari hasil UK, sehingga masih memerlukan bantuan "dana murah", yakni kredit dengan bunga rendah seperti yang berlaku pada PPKUK.PPKUK yang sekarang masih berjalan hanya berlaku selama tiga tahun untuk kredit modal kerja permanen (KMKP) dan telah habis masanya dan lima tahun untuk kredit investasi kecil (KIK) yang masih tersisa dua tahun lagi. Sebagai penggantinya tidak dapat lagi pola KIK dan KMKP ini diteruskan, karena dengan berlakunya kebijaksanaan pemerintah di bidang perkreditan bulan Januari 1890 (Paket Kebijaksanaan Moneter Januari/Pakjan 1990), pola ini dihapus. Dengan kredit usaha kecil (KUK) dari lembaga perbankan berdasarkan Pakjan 1990, dana ini sulit diterima oleh para petani, karena mendasarkan pada persyaratan teknis perbankan biasa dengan kriteria "the five C's of credit analysis, yang merupakan "dana mahal" bagi mereka.Sumber "dana murah" lain perlu diupayakan bagi para petani UK, baik untuk para petani yang sudah memperoleh PPKUK namun memerlukan kelanjutannya, maupun bagi para petani UK baru yang belum pernah memperoleh "dana murah". Penelitian lebih mendalam diperlukan terhadap kemungkinan jalan ke luar untuk para petani UK memperoleh "dana murah". Kemungkinan ini kiranya dapat ditempuh dengan penyaluran kredit likuiditas Bank Indonesia melalui lembaga bank yang ada, pola kredit koperasi kepada anggotanya, atau pemanfaatan sebagian dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) melalui Proyek Inpres Penghijauan yang bersifat subsidi. Koperasi yang sudah mampu dan sehat dapat memberikan kredit berbunga rendah kepada anggotanya.

---

ABSTRACT

Ngemplak village is in the slope of the southwest of Mount of Lawu, located in, Karangpandan district, Karanganyar regency (near Surakarta) Central Java Province. The slope of agricultural land between 15° - 450 is very sensitive of rain's erosion. Without erosion protection, the cover of fertile ground will be depreciated, and farmers' income will decrease.

According to Sub Balai Rehabilitasi Lahan dan Konservasi Tanah Solo Cabang Karanganyar's calculation using Bals' formula, degree of erosion in Ngemplak village has dropped. Before the execution of PPKUK, erosion PPKUK, it was only 33.34 ton/Ha/year, or about 78% decrease. Actually, dry farming conservation is an activity for preserving and increasing land's productivity.

Farmers' problem in Ngemplak village is relatively low income with inability to build and maintain conservation constructions. Government has decided to facilitate low interest credit of bank to the farmers for building or upgrading conservation constructions and to add their working capital. This decision is the pilot project of dry farming conservation credit (pilot proyek kredit usahatani konservasi/PPKUK).

The purpose of this research is seeking fact on the performance of the pilot project (PPKUK) -of farmers' group "Pangrukti Tani", Ngemplak village, Central Java, i.e. getting information on protection of soil erosion activities and its impact on farmers' higher income. Application of research methodology of this descriptive research is, first, library research, especially for getting preliminary data from Directorate of Soil Conservation, Forestry Department, and secondly, field research by conducting a structured questionnaires to 35 persons, members of "Pangrukti Tani" farmers' group.

There are two methods to evaluate the impact of the performance of PPKUK in Ngemplak village. The first method is comparing the performance of PPKUK in Ngemplak village (in Karangpandan district) to Blorong and Sedayu villages (both in Jumantono district), all of them are in Karanganyar regency. The second method is comparing the performance of PPKUK in Ngemplak village before the execution, the first year and the third year of PPKUK. According to time and financial considerations, the second method was chosen for this re-search.

Working hypothesis for this descriptive research are, first, that dry farming conservation with the execution of PPKUK in Ngemplak village may increase farmers' standard of living, and secondly, that the government's and other institutions' assistance can support the dry farming conservation successfully.

The result of field research disclosed that the performance of PPKUK in Ngemplak village was successfully with the increasing of farmers' income in the first year of execution of PPKUK. Nevertheless, its performance in the third year decreased, although it was still above the farmers' income before PPKUK.

The burden of debt installment for the farmers in Ngemplak village is really heavy enough, because they had to fulfill the cost of electricity of their village in the early execution of PPKUK. They had to put aside their income for this obligation that should be allocated to debt installment of PPKUK.

In the long run, dry farming conservation will be very useful for preservation of land fertility, and the continuity of this soil conservation policy should be considered. For building, upgrading, or maintaining conservation constructions, and for conservation plants in the "critical soil", need "cheap funds" for dry farming conservation farmers, cheaper than bank funds.

Current PPKUK in t4gemplak village was valid for two years for permanently working-capital credit (kredit modal kerja permanen/KMKP) and now is expired, and is valid for five years for small investment credit (kredit investasi kecil/KIK) with remaining for-two years. Since January 1990 monetary policy (Paket Januari/Pakjan 1990), KMPK and KIK were abolished and replaced by small business credit (kredit usaha kecil/KUK). KUK is not suitable for the dry farming conservation farmers, because its interest rate is very high. Banking technical considerations for evaluating of credit application are used, the five C's of credit analysis" (character, capital, collateral, capacity and condition). This bank fund is "dear funds" for them.

Source of other "cheap funds" for dry farming conservation farmers, former PPKUK farmers and also new PPKUK farmers, are very important. Another research for this purpose should be conducted to get another way out of low interest rate or "cheap funds" for them. Maybe Bank Indonesia, as central bank, can give "primary credit" to commercial banks or peoples' banks (bank perkreditan rakyat/BPR) as "cheap funds" or low interest for dry-farming conservation credit. Another "cheap funds" should be considered via government subsidy of the annual development budget for soil conservation purposes. For the healthy and wealthy cooperation, they can give credit with low interest to their members."

"Pada awal Oktober 1995, Pemerintah memperkenalkan skim kredit baru yang diperuntukkan bagi pengusaha kecil yang diberi nama Kredit Kelayakan Usaha atau disingkat KKU. Sesuai dengan namanya, dasar penilaian pemberian kredit ini dititikberatkan pada kelayakan usaha penerima kredit, dan bukan dititikberatkan pada ada atau tidak adanya agunan tambahan. Kebijakan mengenai pemberian kredit yang menitikberatkan penilaian pada kelayakan usaba penerima kredit sebenamya bukanlah merupakan hal yang baru dalam dunia perbankan. Sebut Saja KIK/KMKP yang dikeluarkan Pemerintah pada akhir tahun 1973. Dalam prakteknya kredit jenis ini ternyata tidak dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya, karena kalangan perbankan pada saat itu merasa kesulitan untuk memberikan kredit kepada pengusaha kecil dengan hanya menilai faktor kelayakan usahanya saja tanpa mempunyai sesuatu yang layak untuk dapat dijadikan sebagai jaminan pengembalian kreditnya. Terlebih lagi dalam Undang undang No. 14 Tahun 1967 tentang Pokok-pokok Perbankan pasal 24 dinyatakan secara tegas bahwa bank tidak memberi kredit tanpa jaminan kepada siapapun juga Pandangan perbankan mengenai pentingnya aspek jaminan dalam setiap pemberian kredit mengalami perubahan setelah dikeluarkannya Undang-undang No. 7 Tahun 1992 tentang Pokok-pokok Perbankan yang menggantikan UU No. 14 Tahun 1967, dimana dalam pasal 8 dinyatakan bahwa dalam memberikan kredit, Bank Umum wajib mempunyai keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan debitur untuk melunasi hutangnya sesuai dengan yang diperjanjikan. Isi dari ketentuan pasal 8 ini sangat memungkinkan untuk dapat dijadikan sebagai landasan hUkum yang kuat bagi berlakunya ketentuan skim KKU, dimana aspek watak, kemampuan serta prospek usaha debitur menjadi dasar penilaian yang lebih diutamakan daripada penilaian terhadap aspek jaminan. Komitmen Pemerintah untuk mengembangkan sektor usaha kecil secara optimal dengan cara memberikan kemudahan kepada mereka untuk mendapatkan akses ke dunia perbankan, patut kita harus dan sudah selayaknyalah mendapat dukungan dan pematian dari semua pihak terutama pihak perbankan. Dengan demikian sektor usaha kecil diharapkan dapat lebih memberikan kontribusinya bagi kemajuan perekonomian nasional."

"Kredit Usaha Kecil (Surat Edaran Direksi Bank Indonesia No.22/4/UKK tanggal 29 Januari 1990) adalahinstrumen pemerataan dibidang usaha yang mewajibkan bank untuk mengalokasikan sebesar 20% dari kredit yang diberikan untuk disalurkan kepada pengusaha kecil, sehingga usaha kecil diharapkan dapat meningkatkan peranannya dalam perekonomian nasional. Di sisi lain, pengusaha kecil dalam mengajukan permohonan pinjaman kepada bank kerapkali menghadapi kendala dalam penyediaan jaminan/agunan sebagai persyaratan yang digariskan undang-undang, dan alasan ini seringkali digunakan pihak bank untuk menolak permohonan kredit dari pengusaha kecil. Undang-undang No. 7 tahun 1992 tentang perbankan telah memberikan satu dasar hukum terhadap suatu pola kredit yang berorientasi pada kelayakan usaha yaitu degan melakukan penilaian yang seksama terhadap watak, kemampuan, modal, agunan, dan prospek usaha dari calon debitur, dan apabila dianggap layak maka kredit dapat diberikan dengan barang, hak tagih, dan proyek atau usaha itu sendiri sebagai jaminan/agunan. Dengan kredit yang berpola pada kelayakan usaha ini, maka setiap pengusaha kecil yang memiliki usaha yang layak akan mempunyai peluang yang sangat luas dan sama dalam memperoleh pinjaman dari bank. Bagi pihak bank sendiri pola kredit ini salah satu alternatif terbaik dalam menyalurkan kepada pengusaha kecil."

"Penelitian ini dilatarbelakangi oleh kebijakan penyaluran Kredit Usaha Rakyat KUR yang diterapkan pemerintah dalam menggerakan sektor UMKM dengan pola penjaminan kredit. Kinerja kualitas kredit KUR yang terlihat dari rasio Non Performing Loans NPL memiliki tren memburuk, bertolak belakang dengan kinerja industri perbankan yang cenderung stabil sehingga menimbulkan perbedaan kinerja antara kredit umum dan KUR pada bank penyalur KUR. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh faktor spesifik bank, kompetisi dan besaran kuota plafond terhadap perbedaan kinerja yang terjadi. Penelitian mengggunakan data panel dengan objek penelitian sembilan bank penyalur KUR pada periode Juni 2012 hingga Desember 2014. Hasil penelitian ini adalah faktor spesifik bank yang terdiri dari Total Aset, Rasio Pinjaman terhadap Simpanan LDR berpengaruh positif signifikan sedangkan Rasio Kecukupan Modal CAR berpengaruh negatif signifikan, serta market share pada kredit umum dan besaran plafond KUR memiliki pengaruh negatif signifikan terhadap perbedaan kinerja antara kredit umum dan KUR. Perbedaan kinerja antara kredit umum dan KUR yang dipengaruhi oleh faktor spesifik bank, market share dan besaran plafond dapat dijadikan landasan pemerintah dalam pemilihan bank penyalur KUR yang berdasarkan pada standar dan kriteria tertentu sehingga kinerja KUR dapat lebih optimal.

---

This research is motivated by policy of Kredit Usaha Rakyat KUR that implemented by the government in moving the SME sector with credit guarantee scheme. Quality credit performance of KUR could be seen from the ratio of Non Performing Loans NPL that have a deteriorating trend, but in contrast to the performance of the banking industry are likely to be stable that causing the difference in performance between public credit and KUR on Bank that distribute KUR. This study aimed to analyze the effect of bank specific factors that consists of Total Assets, Loan to Deposit Ratio LDR dan Capital Adequacy Ratio CAR , competition and the amount of quota ceiling of the performance difference occurs. The research used data objects of research panel with nine banks channelling KUR in the period June 2012 to December 2014. Results of this study are bank specific factors that consist of Total Assets and LDR has positive significant effect on the performance difference NPL between public credit and KUR where bank with total assets and LDR is higher that tend to have performance differences NPL be larger, while CAR has negative significant where the greater CAR have effect the difference in performance NPL will be smaller. General credit market share, the amount of the loan plafond quota and bank that have focus on distributed credit to SME sectors has a negative significant influence on the performance difference, that means bank with a market share of public credit and quota KUR is large, as well as focus on the credit to the SME sector tends to have a small performance differences NPL. The performance difference between public credit and KUR influenced by bank specific factors like CAR, general credit market share, the amount of the plafond may be invoked by the government in the selection of the participating banks KUR based on certain criteria and standards so that performance of KUR can be optimized."