Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 141842 dokumen yang sesuai dengan query
cover
Sihombing, Bernike
"Bidang usaha PT.X (100% saham asing) adalah "Perdagangan Besar dan Distributor Utama" barang/jasa telekomunikasi, merupakan Bidang Usaha Terbuka bagi PMA. Perjanjian jual-belinya memakai sistem turnkey dimana PT.X diminta melaksanakan pekerjaan konstruksi yang merupakan Bidang Usaha Terbuka Dengan Persyaratan Kepemilikan Modal Asing maksimal 55%. Bagaimana tanggungjawab PT.X terhadap Pembeli karena menggunakan jasa subkontraktor untuk melaksanakan pekerjaan konstruksi? Bagaimana kecakapan PT.X menandatangani satu kontrak turnkey dan apa implikasi penandatangan ini? Studi menunjukkan: PT.X bertanggungjawab penuh atas perjanjian. Ditinjau dari perizinan, maksud dan tujuan serta kegiatan usahanya, PT.X tidak diizinkan menandatangani perjanjian pekerjaan konstruksi. Penandatanganan perjanjian menimbulkan implikasi terhadap PT.X dalam kaitannya dengan pekerjaan konstruksi.

The business field of PT.X (100% shares owned by foreign investment) is "Wholesaler and Main Distributor" of telecommunication equipments, a business open to foreign investment. PT.X sales contract uses turnkey type requiring PT.X to perform civil works, a business open to foreign investment with certain condition in share ownership (55%). How is the responsibility of PT.X towards the Buyer since the civil works is subcontracted? How is the capacity of PT.X to sign a turnkey contract and what is the impact of the signature of such contract? The study shows: PT.X is fully responsible for the whole works. Based on business license, aim and purpose, PT.X is not allowed to sign contract containi."
Depok: Universitas Indonesia, 2009
S24921
UI - Skripsi Open  Universitas Indonesia Library
cover
Maulida Ningtari
"Tesis ini membahas mengenai perubahan bidang usaha pada suatu perusahaan penanaman modal asing yang mengakibatkan perubahan persyaratan kepemilikan saham asing (PT.PMA). Berdasarkan regulasi yang berlaku di Indonesia, tidak semua bidang usaha dapat dijalankan oleh pihak asing secara bebas, melainkan hanya beberapa bidang usaha yang dapat dimasukin pihak asing secara bebas dan sisanya hanya dapat dijalankan jika telah dipenuhinya persyaratan tertentu atau bahkan sama sekali tertutup bagi asing. Adanya pengaturan sebagaimana tersebut diatas adalah untuk melindungi serta mendukung perkembangan Usaha Kecil, Mikro, Menengah, dan Koperasi (UKMMK) di Tanah Air.
Fokus permasalahan dalam tesis ini ialah metode yang ramai digunakan dalam praktik sehari-hari oleh pemegang saham asing untuk dapat tetap menjalankan bidang usaha yang tertutup baginya serta bagaimana keabsahan tindakan hukum yang dilakukannya tersebut. Penelitian ini bersifat yuridis normatif, menggunakan alat pengumpulan data studi dokumen. Dalam pengolahan data digunakan metode kualitatif yang menghasilkan penelitian yang bersifat deskriptif analitis.
Hasil penelitian menunjukan bahwa dalam praktiknya untuk dapat menjalankan bidang usaha yang tertutup bagi asing, para pemegang saham tersebut menggunakan konsep perjanjian nominee. Berdasarkan ketentuan berbagai hukum positif yang berlaku serta asas-asas hukum perjanjian maka perjanjian nominee tersebut akan menjadi batal demi hukum apabila diadakan secara langsung dan terang-terangan, lain halnya jika perjanjian tersebut dilakukan menggunakan serangkaian perjanjian lainnya, dalam hal ini perjanjian tersebut dapat dibatalkan.

This thesis discusses the changes in the field of business in a foreign investment company that resulted in changes in foreign ownership requirements (PT.PMA). Pursuant to regulations in force in Indonesia, not all areas of the business can be run by foreign parties freely, but only a few areas of business that can be inserted foreign parties freely and the rest can only be run if the specific requirements has been fulfilled or even completely closed to foreigners. Those regulations as mentioned above is to protect and support the development of Small, Micro and Medium Enterprises and Cooperatives (UKMMK) in the country.
The problem of this thesis is the methods are often used in everyday practice by foreign shareholders to be able to keep running the business fields closed to him and how the validity of the legal action does. This study is normative, using a data collection study document. In the data processing used qualitative methods to produce research which is descriptive analytical.
The results showed that in practice to be able to run the business sectors closed to foreign shareholders are using the concept of nominee agreement. Under the provisions of the various positive law and principles of the law of treaties, the treaty nominee will become null and void if it explicitly states the use of the name of another party, another case if the agreement is carried out using a series of other agreements, in which case the agreement can be canceled.
"
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2016
T46449
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Miranda Andamsari
"ABSTRAK
Tesis ini membahas mengenai permasalahan hukum yang timbul pada saat sebuah
perseroan terbatas berstatus penanaman modal asing di Indonesia hendak
melakukan jual beli saham dalam perseroan, yang berkaitan dengan permasalahan
sah atau tidaknya perjanjian jual beli saham yang dilakukan sebelum memperoleh
persetujuan dari Badan Koordinasi Penanaman Modal, permasalahan mengenai
ketidaksetujuan dan hak dari para karyawan perseroan atas adanya jual beli saham
yang dilakukan oleh perseroan, serta mengenai persetujuan jual beli saham dalam
perseroan yang dilakukan melalui keputusan sirkular para pemegang saham
perseroan. Hasil analisa dari permasalahan yang dikemukakan di atas dilakukan
secara yuridis normatif berdasarkan undang-undang yang berlaku."
2009
T37683
UI - Tesis Open  Universitas Indonesia Library
cover
"After the law foreign Investment was legitimated as a government policy. the transfer of technology could be applied although no special law of transfer of technology until now. The process of transfer of technology through the function of social control and social engineering met some obstacles, either from aspect of regulation or making contract with foreign investros."
343 JPIH 21 (1999)
Artikel Jurnal  Universitas Indonesia Library
cover
Egawarman
"ABSTRAK
Organisasi tidak mungkin dapat mencapai tujuan tanpa dukungan anggota organisasi. Hal ini tidak terkecuali berlaku pula bagi organisasi pemerintahan yang bersifat nonprofit. Organisasi tidak mungkin dapat mencapai tujuannya secara optimal tanpa kontribusi dari segenap jajaran pegawainya. Program kerja yang telah disusun sedemikian rupa dalam rangka mencapai target-target tertentu bisa sia-sia apabila tidak disokong oleh kinerja pegawai yang optimal. Hal itu menunjukkan bahwa kinerja merupakan faktor yang tidak bisa ditawar dalam kehidupan organisasi, karena kinerja ádalah prasyarat dan sekaligus modal dasar untuk membangun kinerja organisasi. Kinerja organisasi tidak akan optimal tanpa dukungan kinerja pegawai yang optimal pula.
Bagi organisasi pemerintahan yang memberikan pelayanan publik, kinerja dapat terkait dengan pelayanan publik (masyarakat) sebagaimana yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dengan segenap Kantor Wilayah dan Kantor Pelayanan Pajak yang berada di bawah naungannya. Sebagai unit organisasi pemerintah, DJP memberikan pelayanan publik dalam bidang perpajakan. Namun, seperti unit kerja organisasi pemerintah lainnya, kinerja pegawai pajak yang dilakukan DJP tidak selamanya mulus. Indikasinya antara lain tampak dari masih adanya keluhan masyarakat atas pelayanan yang diberikan aparatur DJP, misalnya yang terkait dengan kekurangramahan aparatur saat memberikan pelayanan, kekurangtanggapan aparatur terhadap persoalan yang dihadapi masyarakat wajib pajak, dan kekurangsabaran aparatur dalam membantu wajib pajak yang mengalami kesulitan mengisi Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT). Kecenderungan seperti ini tidak terkecuali juga muncul di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Timur, yang menjadi obyek penelitian ini.
Kondisi tersebut tentu saja tidak berdiri sendiri. Banyak faktor yang dapat mempengaruhi kinerja seseorang dalam menjalankan tugasnya, yang diantaranya adalah: motivasi, kemampuan, harapan, aktualisasi diri, kecerdasan emosional, kecerdasan spiritual, sikap, kepuasan kerja, pengetahuan, kreativitas, persepsi, kompetensi, disiplin, komitmen organisasi, komunikasi organisasi, pelatihan, kepemimpinan, koordinasi, iklim organisasi, kompensasi, manajemen sdm, budaya organisasi, konflik peran, karakteristik pekerjaan, lingkungan kerja, penilaian kinerja, dan Pelaksanaan pengawasan wajib pajak untuk meningkatkan kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakannya maka pemerintah melalui instansi Direktorat Jenderal Pajak berupaya untuk senantiasa memantau potensi penerimaan pajak. Pajak Pertambahan Nilai adalah pajak atas konsumsi umum dan dalam negeri, yaitu Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai tersebut hanya atas konsumsi barang kena pajak dan atau jasa kena pajak yang dilakukan di dalam negeri.
Berdasarkan hasil penelitian sesuai dengan pernyataan yang tercantum dalam kuesioner yang diberikan terdapat 18 (delapan belas) variabel yang mempengaruhi kinerja, dimana terdapat 4 ( empat ) faktor yang mempunyai mempengaruhi signifikan terhadap kinerja pegawai yaitu kreativitas, kemampuan melayani dengan sigap dan tepat waktu, kepuasan dan manajemen sumber daya manusia . Sedangkan 14 (empat belas) faktor yang lain ternyata tidak mempunyai dampak yang signifikan dengan kinerja yaitu, harapan, motivasi, sikap, kepuasan, komitmen, kompensasi, iklim organisasi, penilaian kinerja, kompetensi, kebersediaan untuk berbagi, kenyamanan untuk saling menghargai, kesiapan melayani tanpa diskriminasi, aktualisasi diri, dan pimpinan.
Dengan adanya faktor-faktor yang signifikan semoga menjadi perhatian Direktorat Jenderal Pajak, khususnya Kantor Wilayah DJP Jakarta Timur, agar dapat mengaplikasikan faktor yang signifikan tersebut terkait dengan kinerja para pegawainya. Sedangkan terhadap faktor ? faktor yangtidak berpengaruh secara signifikan menjadi perhatian bagi para pimpinan di lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak, agar proses modernisasi yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak tidak terganggu. Faktor-faktor tersebut dapat ditingkatkan lebih baik lagi, supaya dapat bersinergi dengan empat faktor yang signifikan dalam rangka meningkatkan kinerja pegawai pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Timur, sehinggaa visi dan misi Direktorat Jenderal Pajak secara keseluruhan dapat terwujud.

ABSTRACT
It is impossible for an organization to achieve its goal without the support from its members. It applies also to non profit governmental organization without exception. It is impossible for an organization to achieve the goal optimally without the contribution of all of its employees. The work program already prepared in such a way in the frame of achieving the certain targets will be useless if not supported by the optimum performance of the employees. It indicates that the performance is the undeniable factors in the life of organization, because it is the prerequisite as well as basic capital to establish an organization performance. The organization performance will not be optimum without the support from the employee having optimum performance too.
For a governmental organization giving the public service, the performance may relate to the public service as done by the Directorate General of Taxes with all of Territorial Offices and Tax Service Offices under its shelter. As a governmental organization unit, Directorate General of Taxes gives the public service in tax matter. However, like other governmental organization work unit, the tax service performance of Directorate General of Taxes will not always be smooth. It is indicated among others from the grievances conveyed by the people about the service rendered by the apparatus of Directorate General of Taxes, for example the unfriendly apparatus when rendering the service, non responsive apparatus to the problem encountered by taxpayers and impatient apparatus in assisting the taxpayers having difficulty in filling in Tax Annual Return (SPT) Form. This kind of tendency is also occurred in Territorial Office of Directorate General of Tax of East Jakarta being the object of this research.
Such condition is of course not independent. There are many factors that may affect the performance of someone in performing his tasks which are among others motivation, ability, hope, self actualization, emotional intelligent, spiritual intelligent, attitude, work satisfaction, knowledge, creativity, perception, competence, discipline, organization commitment, organization communication, training, leadership, coordination, organization climate, compensation, human resources management, organization culture, role conflict, work characteristic, work environment, performance evaluation and taxpayer supervision to improve the obedience of fulfillment of tax obligation, the government through Directorate General of Tax endeavors to always monitor the tax revenue potency. The Value Added Tax is the tax of public and domestic consumption, namely the imposition of such Value Added Tax will only be on the taxable consumptive goods and or taxable service made in the home country.
Based on the research findings in accordance with the statement contained in the questioner already given there are 18 (eighteen) variables affecting the performance, where 4 (four) out of it giving the significant influence to the employee?s performance namely creativity, ability to serve skillfully and timely, satisfaction and human resources management. While 14 (fourteen) other factors are proven having no significant impact to the performance namely hope, motivation, attitude, satisfaction, commitment, compensation, organization climate, performance evaluation, competence, willingness to share, convenience for mutual appreciation, readiness to serve on non discriminative basis, self actualization, and leadership.
By those significant factors may the Directorate General of Taxes gives its attention, especially Territorial Office of Directorate General of Taxes of East Jakarta in order to be able to apply the significant factor relating to the performance of its employees. Whereas regarding the insignificant affecting factors, the management within the environment of Territorial Office of Directorate General of Taxes should pay the attention in order that the modernization process will not be uninterrupted. Those factors are improvable to the better manner that it can be synergized with the four significant factors in the frame of improving the service performance of Territorial Office of Directorate General of Taxes of East Jakarta that the vision and mission of Directorate General of Taxes can entirely be realized."
2007
T19485
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
cover
Khoirunnisa
Depok: Fakultas Ilmu Pengetahuan dan Budaya Universitas Indonesia, 2007
S12257
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Fathia Noor Rahma
"Modal ventura merupakan salah satu alternatif sumber pembiayaan selain pembiayaan berupa perolehan kredit dari bank. Salah satu kegiatan usaha modal ventura adalah penyertaan saham yang dilakukan untuk jangka waktu tertentu. Sebelum menjalankan kegiatan usaha nya, perusahaan modal ventura harus mendapatkan izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan. Namun, pada praktiknya terdapat badan usaha asing yang melakukan penyertaan saham di Indonesia yang diduga dilakukan dalam rangka pembiayaan dengan sistem modal ventura. Penelitian ini bermaksud untuk mengkaji bagaimana pengaturan hukum Indonesia terkait penanaman modal asing pada bidang usaha modal ventura dan apakah badan usaha asing dapat melakukan penyertaan saham dalam rangka pembiayaan dengan sistem modal ventura di Indonesia. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kepustakaan yang bersifat Yuridis-Normatif.

Nowadays, venture capital company has appear as one of the alternative source of financing other than bank loans. Equity participation is one of the business activities which carried out by venture capital company in certain period of times. Before performing its business in Indonesia, such venture capital company must obtain a business license from Financial Service Authority OJK . However, in practice there are foreign business entities which conduct an equity participation in Indonesia, which may be considered as using a venture capital system. The purposes of this research are to examine the regulation of Indonesian law regarding equity participation by foreign business entities in the sector of venture capital business, and whether such foreign business entities may conduct an equity participation for the purpose of financing by using venture capital system. The method used in this research is literature research that is juridical normative.
"
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2016
S66469
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
cover
<<   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   >>