Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAK Penelitian ini menggambarkan dan menganalisis tentang pelaksanaan programTanggungjawab Sosial Perusahaan atau Corporate social Responsibility (CSR)Lapindo Brantas Inc. terhadap masyarakat yang terkena bencana lumpur Sidoarjo.Penelitian ini menyoroti faktor- faktor dan kendala-kendala yang dihadapi olehLapindo Brantas Inc. dalam menjalankan program CSR agar bermanfaat bagimasyarakat korban lumpur Sidoarjo. Penelitian ini menggunakan metodepenelitian kualitatif dengan studi deskriptif analisis. Hasil penelitian menunjukanbahwa Lapindo Brantas Inc. telah melaksanakan program dan kegiatantanggungjawab sosial perusahaan dalam bentuk pengembangan lnasyarakat sejaksebelum terjadinya bencana lurnpur Sidoarjo pada 2006. Setelah terjadinyabencana lumpur Sidoarjo, progran tanggungjawab sosial perusahaan difokuskankepada pernberdayaan masyarakat melalui pembudidayaan lele serta usahawarung makanan dari lele. Berbagai langkah dan upaya perbaikan dilakukan olehLapindo Brantas Inc. melalui pelibatan partisipasi warga untuk mengatasi kendalatersebut agar citra dan reputasi Lapindo Brantas Inc. menjadi lebih baik.

---

ABSTRACT This study describes and analyzes the implementation of the program onCorporate Social Responsibility or Corporate Social Responsibility (CSR)Lapindo Brantas Inc.. to the affected communities. This study highlights thefactors and constraints faced by Lapindo Brantas Inc.. in carrying out CSRprograms to benefit the victims of the Sidoarjo mud. This study uses qualitativeresearch methods to the study of descriptive analysis. The results shor,ved thatLapindo Brantas Inc.. has been implementing programs and activities in the forrnof corporate social responsibility comrnunity development since before theSidoarjo rnud disastbr in 2006. After the Sidoarjo rnud disaster, corporate socialresponsibility programs focused on conmunity empowerment through thecultivation of catfish and catfish food from the kiosk. Various measures andremedial efforts undertaken by Lapindo Brantas Inc.. through the involvement ofcitizen participation_to overcome these obstacles so that the image and reputationof Lapindo Brantas Inc.. for the better."

"Penelitian bertujuan mengetahui peranan strategi negosiasi Polda Jatim dalam pencegahan terjadinya konflik skala besar kasus Lapindo. Metode penelitian kualitatif, sifat penelitian deskriptif kualitatif Data diperoleh melalui; wawancara mendalam satu narasumber (key informan) yaitu Kapolda Jatim, studi kepustakaan, kajian literatur terkait, observasi, mengumpulkan artikel di media cetak yang berhubungan dengan penelitian. Penelitian menyimpulkan strategi negosiasi yang diterapkan ialah strategi negosiasi level atas, pencapaian tujuan akhir negosiasi strategis. Dengan strategi negosiasi level atas, konflik skala besar sampai sekarang dapat diredam. Penelitian merekomendasikan untuk melakukan penelitian strategi negosiasi level menengah atau bawah dengan pencapaian tujuan akhir negosiasi berbeda, taktis dan teknis.

---

This research is to know the function of negotiation strategy in East Java Police Department to prevent big scale of conflict in Lapindo’s case. Using a qualitative descriptive interpretive. The exploration data by depth interview to one single source which is Head Office of East Java Police Department, librarian study, literature theories, observation, and articles in print media connected with the research. The research concluded that negotiation strategy in high level has been used with the strategic achievement as on The big scale conflict has been reduced with the use of negotiation strategy high level. The research recommended thal therc should be another research in middle and low level negotiation strategy with different achievement on il, tactical and technical."

"ABSTRAKDalam proses modernisasi dan pembangunan ekonomi selama ini menunjukkan korporasi sebagai pelaku pembangunan semakin memegang peranan penting dalam kehidupan masyarakat. Namun seiring dengan semakin besarnya peranan korporasi dalam pembangunan ekonomi, realitas menunjukkan bahwa banyak terjadi dampak yang merugikan masyarakat akibat aktivitas-aktivitas yang tidak bertanggungjawab dengan berbagai modus operandi yang dilakukan oleh korporasi, khususnya terhadap pencemaran lingkungan hidup. Semenjak adanya kasus pencemaran lingkungan, permasalahan, apakah sebuah korporasi dapat dibebani suatu pertanggungjawaban menjadi suatu hal yang menarik untuk diperdebatkan. Dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPLH), telah diatur tentang tuntutan pertanggungjawaban perdata yang dapat diajukan oleh masyarakat yang menjadi korban pencemaran lingkungan maupun tuntutan pertanggungjawaban pidana dan sanksinya terhadap badan hukum yang melakukan pencemaran juga terhadap mereka yang memberi perintah atau yang menjadi pemimpin dalam perbuatan tersebut. Selama ini dalam kejadian kasus pencemaran/perusakan lingkungan yang diajukan ke Pengadilan, yang menjadi tersangka adalah persoon, sementara korporasi dan Direksi tidak tersentuh oleh penegak hukum. Dalam konteks tersebut, Penulis melakukan penelitian dan berusaha menganalisis tanggungjawab pengurus perusahaan/direksi dan pemegang saham Lapindo Brantas Inc., balk pertanggungjawaban perdata maupun pertanggungjawaban pidana. Di akhir penelitian tesis, penulis menarik kesimpulan bahwa pertanggungjawaban perdata maupun pidana dalam peristiwa semburan lumpur panas di Porong Sidoarjo tidak sebatas pada persoon teknisi lapangan tetapi juga menjangkau perusahaan, para direksilpengurus perusahaan dan para pemegang saham. Dalam penelitian ini juga, penulis mencoba mengkaji penerapan strict liability pada peristiwa semburan lumpur panas di Porong Sidoarjo tersebut."

"ABSTRAKTesis ini tentang "Penanganan akibat bencana luapan lumpur panas PT. Lapindo Brantas di Kecamatan Porong oleh Polres Sidoarjo" Yaitu : tindakan-tindakan manajerial maupun operasionaI yang dilakukan oleh Polres Sidoarjo dalam menangani akibat yang ditimbulkan oleh bencana luapan lumpur panas PT Lapindo Brantas di Kecamatan Porong. Fokus penanganan yang dilakukan adalah warga masyarakat yang menjadi korban bencana luapan lumpur. Tesis ini disusun berdasarkan penelitian yang menggunakan pendekatan kwalitatif, dimana teknik pengumpulan data dilakukan dengan pengamatan, pengamatan terlibat, wawancara dengan pedoman serta pemeriksaan dokumen.Gambaran umum daerah penelitian yaitu : Kecamatan Porong, Tanggulangin dan Jabon Kabupaten Sidoarjo. Sebelum terjadinya bencana semburan lumpur, kecamatan ini merupakan wilayah yang sangat potensial. Kondisi sosial ekonomi, tidak kurang 123 industri terdapat di tiga kecamatan tersebut. Di sektor pertanian dan perkebunan wilayah tersebut merupakan wilayah yang subur, lahan pertanian dan perkebunan ditanami padi dan tebu. Sektor perikanan, di tiga kecamatan tersebut juga terdapat tambak yang cukup luas. Sektor pertambangan, terdapat eksplorasi gas bumi milik PT Lapindo Brantas sebanyak 19 sumur gas. Di sektor perdagangan, terdapat pertokoan dan pasar bahkan sudah banyak minimarket. Sosial budaya, terdapat sekolah SD s/d SLTA juga sekolah agama. Kegiatan keagamaan terutama agama Islam untuk mernperkuat ukuwah Islamiyah serta menumbuhkan suasana kekerabatan sesama warga masyarakat tumbuh subur di daerah tersebut.Bencana luapan Lumpur telah menciptakan 4 macam kerugian yaitu kerugian materiil yang sifatnya permanen, kerugian fisik, kerugian mental, dan kerugian sosial. Masyarakat setempat meminta PT Lapindo Brantas sebagai penyebab terjadinya bencana untuk bertanggungjawab atas kerugian tersebut. Ada 4 tanggungjawab yang ditanggung oleh PT Lapindo Brantas yaitu tanggungjawab kemanusiaan, tanggungjawab kerugian, tanggungjawab penutupan semburan dan luapan lumpur serta tanggungjawab hukum.Upaya penanganan bencana yang dilakukan oleh Pemkab Sidoarjo, Pokes Sidoarjo serta instansi terkait lainnya didasarkan pada SK Bupati Sidoarjo nomor: 18816891404.1.1.312006 tanggal 15 Juni 2006 tentang Pembentukan Tim Terpadu Penanganan Bencana Luapan Lumpur Di Kecamatan Porong dan Sekitarnya Tahun 2006. Selain berpedoman pada SK Bupati tersebut Polres Sidoarjo juga telah menyusun organisasi penanganan bencana melalui Operasi "Rencana Kontijensi Khusus" Penanganan Dampak Luapan Lumpur Porong Sidoarjo. Prinlak Ops Polres Sidoarjo "Rencana Kontijensi Khusus Tentang Penanganan Dampak Luapan Lumpur Porong Sidoarjo " No.Pol : RlPrinlak Ops/591LX12006. Penanganan bencana dibagi dalam tiga tahap yaitu tahap sebelum kejadian bencana, tahap saat terjadinya bencana, tahap setelah kejadian bencana serta adanya rehabilitasi mental korban bencana. Mengingat banyaknya instansi pemerintah yang terlibat dalam penanganan bencana sebagaimana SK Bupati tersebut maka diperlukan adanya koordinasi dan hubungan tata cara kerja yang baik antara Pokes Sidoarjo dengan beberapa instansi terkait lainnya. Namun Koordinasi dan HTCK ini kurang terlaksana dengan baik.Penanganan bencana yang dilakukan oleh Polres Sidoarjo dan instansi terkait lainnya secara garis besar telah mempedomani 6 siklus Disaster Management yaitu pencegahan, mitigasi, kesiapsiagaan, respon, pemulihan dan pembangunan. Namun pada tindakan pemulihan pada bencana luapan lumpur tidak bisa dilakukan karena korban menderita kerugian materiil yang sifatnya permanen. Pada penanganan bencana tersebut juga dilaksanakan Simulasi menghadapi ancaman jebolnya tanggul penahan luapan lumpur. Simulasi bertujuan untuk memberikan gambaran penanganan bencana agar masyarakat yang menjadi korban tidak panik dan aparat kepolisian serta instansi terkait lainnya memahami tentang apa yang harus dikerjakan dalam melakukan penanganan bencana.Hubungan tata cara kerja dan koordinasi antara instansi terkait kurang berjalan dengan baik. HTCK dan koordinasi masih terpengaruh oleh sistem birokrasi pemerintahan yang bersifat Patrimonial. Koordinasi yang dilakukan hanya bersifat reaktif saja. Ini yang menjadi kendala dalam pelaksanaan penanganan bencana sehingga penanganan bencana menjadi parsial. Masing-masing instansi melakukan penanganan sesuai kebijakan pimpinan masing-masing yang sifatnya temporer.

---

ABSTRACT

The thesis is about the handling of the impact of hot mud of PT Lapindo Brantas in Porong Sub-district by Sidoarjo Resort Police. The thesis discusses the managerial and operational action conducted by Sidoarjo Resort Police in handling the impact of hot mud of PT Lapindo Brantas in Porong Sub-district. The focus of the thesis is the handling the community as the victims of the disaster. The writer employs qualitative approach and data is collected by using several methods, such as observation, involved observation, interview, and document review.

As we all know that before the disaster happened, Porong Sub-district had been known as a potential area There were at least 123 factories or manufacturers, large areas of agriculture, fisheries, oil and gas exploration in which some of them belong to PT Lapindo Brantas. The disaster caused by the hot mud has created four kinds of loss: (1) permanent material losses, (2) physical loss, (3) mental loss, and (4) social loss. The local community has asked PT Lapindo Brantas as the party which caused the disaster to be responsible for the disaster. There are four responsibilities that must be borne by PT Lapindo Brantas: (1) humanity responsibility, (2) losses responsibility, (3) the responsibility of closing the hole and the overflow of the mud, and (4) law responsibility.

The handling efforts conducted by Sidoarjo Local Government, Sidoarjo Resort Police as well as other related agencies are based on the decree of Sidoarjo Regent, No. 18816891404.1.1.312006 dated 15 June 2006 regarding the establishment of the Integrated Team for the Handling of the Overflow of the hot mud in Porong Sub-district and its surroundings. In addition, Sidoarjo Resort Police has set up the organization of such handling through an operation called "Special Contingency Plan", No. Pol.: R/Prinlak Ops1591IX12006. Such handling is classified into three stages: (1) before the disaster, (2) when the disaster happened, and (3) after the disaster as well as the rehabilitation of the victims' mental.

The results of the research reveal that the coordination and working organization among the agencies have not run well yet. Such coordination and working organization among the agencies are still influenced by patrimonial system of the government bureaucrat. Coordination is still conducted in a reactive way. Each agency does the handling based on the temporary policies of their administrators."

"Skripsi ini menjelaskan tentang penggunaan legalstanding sebagai salah satu bentuk litigasi kepentinganpublik untuk perkara pelanggaran HAM di peradilan umum.Dengan menggunakan case method, skripsi ini menggunakanpenelitian preskriptif yang bertujuan mencari jalankeluar terhadap permasalahan dengan memberikanrekomendasi yaitu pengaturan legal standing untukperkara HAM. Penggunaan legal standing untuk perkarapelanggaran HAM, berpotensi menimbulkan ketidakpastianhukum karena tidak adanya pengaturan khusus dalamperaturan perundang-undangan. Padahal, penggunaan legalstanding ini diharapkan dapat menjadi salah satu upayadalam rangka pemenuhan access to justice. Contohnyagugatan Lumpur Lapindo yang diajukan Yayasan LBHIndonesia. Gugatan tersebut menjadi preseden baik untukpengembangan legal standing untuk perkara pelanggaranHAM. Penegakan HAM menjadi salah satu tanggung jawabnegara dalam rangka penyelenggaraan HAM. Legal standingini dapat menjadi salah satu alternatif penegakan HAMdengan mengadopsi konsep perwalian di penegakan hukumlingkungan hidup."

"Penelitian ini mencoba mengungkap konstruksi media pada isu-isu yang melatar belakangi pemasalahan sosial pada kasus dampak semburan lumpur di Sidoarjo dalam pola hubungan media, masyarakat (civil society), negara (state), dan pasar (market), dengan segala subjektifitasnya dalam mendefinisikan realita sosial menjadi realitas media dimana didalamnya melibatkan komunikasi politik, dan aktor-aktor sosiai termasuk politik media dalam menseleksi sebuah isu atau peristiwa, yang dengan penilaian tertentu yang boleh jadi hal itu dipengaruhi oleh kepentingan idealis, ideoiogi, politis dan ekonomis owner-market, sehingga dipandang memenuhi keriteria layak dimuat atau tidak layak muat. Atau bisa jadi konstruksi-konstruksi pemberitaan ini juga pengaruh dari Issues Management yang dibuat aktor-aktor sosial, karana semua memiliki kepentingan dalam penyelesaian masalah tersebut. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dangan paradigma konstruktif. Dengan unit analisis seluruh isi berita yang melatar belakangi permasalahan sosial akibat semburan lumpur di Sidoarjo pada surat kabar Kompas, Media Indonesia dan Koran Tempo (periode Juni 2006 hingga Mei 2007). Data penelitian diperoleh dari klipping koran; wawancara pada profesional surat kaban studi Iiteratur dalam rangka memberikan konteks terhadap temuan dalam penelitian. Alasan pemilihan media yang diteliti adalah: koran terbitan pagi; distribusinya nasional area; jenis koran umum; latar belakang kepemilikan dan profesional di sural kabar hubungannya dengan ideologi yang berpengaruh pada visi-misi yang diemban media tersebut. Hal ini berkailan dengan proses produksi berita pola Pamela J. Shoemaker dan Stephen Reese (1996) tentang lima faktor yang mempengaruhi produksi berita yakni: ideological level, extra media level, organizational level, media routine level dan individual level. Dalam penelitian ditemukan adanya beberapa kategori isu yang diangkat secara berulang-ulang oleh media dan mendapat porsi terbanyak dari setiap pemberitaan pada kasus lumpur Sidoarjo, sehingga secara signifikan isu-isu tersebutlah melatar belakangi perrnasalahan sosial adapun isu-isu tersebut adalah pada permasalahan; kopensasi, pengungsi/pengungsian, hukum dan lingkungan. Peneliti juga menemukan adanya ketidak konsistenan media dalam konteks ideologi yang di emban media tersebut dalam membentuk realitas sosial. Terbukti dari media yang diteliti, hampir semua mengangkat topik yang sama pada peristiwa yang sama. Sedikit perbedaan terungkap hanya pada lead berita, nara sumber yang dikutip dan peletakan halaman berita pada isu-isu yang melatar belakangi permasalahan sosial tadi. Hal tersebut juga yang membedakan dalam pengkonstruksian media sebagai realitas sosial, termasuk sikap media lerhadap kasus tersebut yang tertuang dalam editorial dan artikel opini. Saran akademis sebagai tindak Ianjut penelitian ini adalah dirasakan metode kualitatif belum mampu menjelaskan perbedaan pengkonstruksian satu media dengan lainnya terhadap suatu obyek, untuk itu diperlukan metode kualitatif untuk mendapatkan gambaran yang lebih luas, yang dalam penelitian ini peneliti mencoba sedikit menggunakan data kuanitatif untuk melengkapi analisis kualitatif untuk melihat perbedaan pengkonstruksian masing-masing media. Keterbatasan penelitian antara lain, kasus ini masih terus berjalan hingga penulisan ini, dimasa yang akan datang bisa jadi isu yang dilemukan dalam penelitian akan tidak sama. Disisi lain untuk narasumber dari media hanya didapat dari pekerja media (redaktur). Sehingga tidak dapat mengungkap secara langsung pandangan dan keterlibatan pemilik media sebagai regulator."

"Putusan pengadilan terhadap gugatan yang diajukan oleh WALHI dan YLBHI terkait kasus Lapindo telah berkekuatan hukum tetap (inkracht), meskipun dinilai tidak dapat membuktikan hubungan kausalitas antara gempa bumi dengan luapan lumpur, selain hanya menyatakan bahwa semburan lumpur di area BJP-1 merupakan fenomena alam. Hakim telah tidak menggunakan pendekatan ilmiah untuk mendapatkan fakta ilmiah (scientific fact) dalam menetapkan putusan hukumnya karena fakta hukum memuat fakta ilmiah. Putusan pengadilan tidak dapat membuktikan tentang adanya hubungan kausalitas antara gempa bumi Bantul/Yogyakarta/Klaten dengan luapan lumpur yang terjadi di Porong Sidoarjo. Putusan tersebut telah menimbulkan pendapat-pendapat kontroversial yang mengemuka baik itu dari kalangan ilmuwan terutama ilmuwan tentang geologi/gempa bumi dan ilmuwan/ahli hukum maupun warga masyarakat.Tujuan dilakukannya penelitian ini bukan untuk menjustifikasikan bahwa Lapindo Brantas benar atau salah ataupun memandang bahwa putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap tersebut merupakan putusan pengadilan yang tidak benar, selain untuk melihat implikasi ekonomi yang dapat timbul dari suatu penegakan hukum yang menggunakan dan/atau menerapkan asas-asas hukum dan konsep-konsep hukum tentang strict liability. Pendekatan melalui strict liability sebagai suatu konsep hukum yang telah dituangkan dalam undang-undang sebagai norma hukum dipandang dapat ditelusuri dan dianalisis dengan pendekatan ekonomi melalui pendekatan critical legal studies (CLS) yang memandang hukum melalui pandangan teori sosial, sebagai social institution, akan mempunyai arti yang penting dalam menegakkan keadilan bagi masyarakat yang terkena dampak.

---

Court ruling against a lawsuit filed by WALHI and related YLBHI Lapindo case has legal force and inkracht, although deemed unable to prove causality between an earthquake with a flood of mud, in addition to simply stating that the mudflow in the area of BJP-1 is a natural phenomenon. The judge was not using a scientific approach to get the scientific facts in setting legal decision because the legal facts contain scientific facts. The court's decision not to prove the existence of causality between the earthquake in Bantul / Yogyakarta / Klaten with mudflow that occurred in Porong Sidoarjo. The verdict has led to controversial opinions which arise either from among scientists, especially scientists about the geology / earthquakes and scientists / experts or legal residents.The purpose of this study is not to justify that Lapindo Brantas is right or wrong or who considers that the decision has legal force and equipment is a court ruling that is not true, other than to look at the economic implications that may arise from a law enforcement use and / or apply the principle of law and legal concepts of strict liability. Approach through strict liability as a legal concept that has been poured in the law as a legal norm is seen to be traced and analyzed with the economic approach through the critical legal studies approach (CLS) which looked at the law through the view of social theory, as a social institution, will have meaning important role in upholding justice for the affected communities."

"Sehubungan dengan bencana semburan lumpur Lapindo yang menyebabkan kerugian pada warga sekitar, Pemerintah mengeluarkan Peraturan Presiden No. 14/2007 Tentang Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo bahwa dalam rangka penanganan masalah sosial kemasyarakatan, P.T. Lapindo Brantas diperintahkan membeli tanah dan bangunan masyarakat dengan pembayaran secara bertahap, sesuai dengan peta area terdampak tanggal 22 Maret 2007 dengan akta jual beli bukti kepemilikan tanah yang mencamtumkan luas tanah dan lokasi yang disahkan oleh Pemerintah. Permasalahannya adalah bagaimanakah cara yang dilakukan oleh badan hukum dalam hal ini Perseroan Terbatas untuk dapat menguasai tanah Hak Milik atas tanah sesuai dengan peraturan yang berlaku dan Cara apa yang seharusnya dilakukan oleh P.T. Lapindo Brantas untuk dapat menguasai Hak Milik atas tanah masyarakat yang terkena luapan lumpur Sidoarjo agar tidak bertentangan dengan Pasal 26 ayat (2) UUPA No. 5/1960 serta bagaimana cara ganti rugi yang dilakukan oleh P.T. Lapindo Brantas apakah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-udangan yang berlaku. Penelitian yang digunakan dalam penelitian pada penulisan hukum adalah penelitian hukum Normatif Metode yang digunakan dalam penelitian adalah metodologi normatif yang bersifat deskriptif. Tesis ingin menjelaskan mengenai bahwa cara perolehan hak atas tanah yang dilakukan oleh suatau badan hukum dalam hal ini Perseroan Terbatas Lapindo Brantas terhadap atas Hak Milik atas tanah tidak sesuai dengan UUPA oleh karena itu cara yang seharusnya digunakan adalah dengan Pelepasan Hak atau Pemindahan Hak yang didahului dengan perubahan hak adapun cara menentukan bentuk ganti rugi perlu memperhatikan NJOP, Nilai Bangunan dan Nilai Tanaman.

---

In connection with the Lapindo mudflow disaster that causes harm to surrounding residents, the Government issued Presidential Regulation. 14/2007 On Sidoarjo Mud Management Agency that within the framework of the handling of social issues, PT Lapindo Brantas was ordered to purchase land and building societies with payment in stages, according to the affected area map dated March 22, 2007 with a deed of sale proof of land ownership and land showed location approved by the Government. The problem is how the way in which the legal entity in this Limited Liability Company to be able to control the land Ownership of land in accordance with existing regulations and the way what should be done by P.T. Lapindo Brantas to be able to master the Property Rights of the public lands affected by mudflow Sidoarjo not to conflict with Article 26 paragraph (2) No 5 / 1960 UUPA and how compensation is carried out by P.T. Lapindo Brantas.

Research used in research on legal writing is Normative legal research method used in research is a normative methodology is descriptive. Thesis to explain about that way of acquiring land rights committed by a legal entity in this Limited Liability Lapindo Brantas to top Ownership of land is not in accordance with the BAL therefore the way it should be used is by Waiver or Transfer of Rights, which is preceded by As for the right to determine how changes in the form of compensation need to pay attention NJOP, Value Buildings and Plants."