Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Skripsi ini membahas mengenai penerapan perjanjian baku dalam proses penerbitan kartu kredit syariah (Dirham Card) oleh Bank Danamon Syariah ditinjau dari sudut Hukum Perlindungan Konsumen. Pelaku usaha dunia perbankan saat ini terbiasa membuat perjanjian yang telah dibakukan (ditentukan) isi (klausula) perjanjian tersebut sebelumnya. Dalam penerbitan kartu kredit syariah (Dirham Card), Bank Danamon Syariah telah menentukan isi (klausula) perjanjian tersebut sebelumnya. Hal ini membuat konsumen (pemegang Dirham Card) tidak mempunyai pilihan lain, selain menyetujui syarat-syarat yang telah dibuat sebelumnya oleh pelaku usaha untuk mendapatkan fasilitas Dirham Card. Bagaimanakah penerapan perjanjian baku tersebut terhadap hak-hak konsumen. Apakah konsumen tetap terlindungi hak-haknya dengan dibuatnya perjanjian secara sepihak tersebut oleh pelaku usaha (Bank Danamon Syariah).

---

The Focus of this Thesis is concern about implementation of standard agreement on issuing process of shari’a card (Dirham Card) by Bank Danamon Syariah Reviewed from the point of Consumer Protection Law. This time, the actor of Bussiness Banking used to make agreement have been defined the content (clause) before the agreement. In issuing shari’a card (Dirham Card), Bank Danamon Syariah has determined the content (clause) before the agreement. This case makes consumers (Dirham Card holders) do not have any other options, oteher than agreed the terms and conditions have been made by Bank Danamon Syariah to get Dirham Card facilities. How is the implementation of standard agreement on the rights of consumers. Are consumers still protected their rights with a unilateral agreement made by actor of bussiness (Bank Danamon Syariah)."

"Dewasa ini, perkembangan aktivitas bisnis merupakan fenomena yang sangat kompleks karena mencakup berbagai bidang baik hukum, ekonomi, dan politik. Dalam kehidupan bermasyarakat, seringkali dapat dilihat bahwa aktivitas manusia dalam dunia bisnis tidak lepas dari peran Bank selaku pemberi layanan perbankan bagi masyarakat. Salah satu jenis pelayanan jasa Bank adalah kartu kredit. Di dalam pelayanan jasa Bank dibidang kartu kredit ini, terdapat tiga pihak yang terlibat di dalamnya, yakni penerbit kartu (Bank), pemegang kartu dan Merchant. Pihak penerbit kartu kredit pada umumnya telah membuat terlebih dahulu perjanjian secara sepihak anatara penerbit kartu dengan pemegang kartu, yaitu perjanjian keanggotaan kartu kredit yang dibuat dalam bentuk perjanjian baku atau klausula baku. Pengertian klausula baku menurut Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen adalah setiap peraturan atau ketentuan dan syarat-syarat yang telah dipersiapkan dan ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha yang dituangkan dalam suatu dokumen dan/atau perjanjian yang mengikat dan wajib dipenuhi oleh konsumen. Dalam perjanjian baku tersebut, biasanya pihak penerbit kartu kredit mempunyai posisi yang dominan, dimana klausul-klausul yang ada pada umumnya berisikan hal-hal yang memberatkan pihak pemegang kartu kredit, yang dalam hal ini disebut juga sebagai konsumen.Di dalam perjanjian kartu kredit Bank Mandiri, Citibank Dan Standard Chartered Bank sebagai suatu bentuk perjanjian baku, mempunyai suatu ketidakseimbangan yang terlihat dari adanya klausul-klausul eksonerasi (memberatkan) yang tidak adil bagi pemegang kartu kredit, dimana hal tersebut bertentangan dengan Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

---

Nowadays, the growth of business activities is a highly complex phenomenon due to it's scope on various fields such as law, economy, and politic. In daily lives, we often encountered that public activities in business is attached to the role of the Bank as the provider of banking services for the public. One of the banking service provided is credit card. In this type of service, there are three parties participated within, those are the publisher of the card (bank), the holder of the card (the customer) and the Merchant. The publisher of credit card generally produced a prior one-sided arrangement between the publisher and the holder of the card, namely the agreement for credit card membership which is produced in a form of standard clause. The definition of standard clause in accordance to the Law No. 8 of 1999 concerning Customer's protection is every regulation or arrangement and stipulations prepared and defined one-sidedly by any business which is written on a document and/ or a binding agreement and compulsory to the customer. In the said agreement, the publisher of the credit card is usually granted with dominant position, whereas the existing clauses generally contain matters which bear responsibilities to the holder of credit card, which in this case is also the customer. In the agreement for credit cards issued by Mandiri Bank, Citibank and Standard Chartered Bank which formed a standard agreement, the author found inequalities as shown from the unfair exoneration clauses for the holder of credit card, and that these clauses contrast to the Civil Law and the Law No. 8 of 1999 concerning Customer's Protection."

"Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh variabel merek, fitur, biaya dan komitmen beragama terhadap preferensi dan perilaku konsumen atas produk kartu kredit syariah. Metode pengumpulan data melalui kuesioner dengan skala Likert yang telah lulus uji validitas dan reabilitasnya dengan tehnik sampling convenience sample dan jumlah sampel 201. Responden dipilih yang belum memiliki kartu kredit syariah namun memiliki karakteristik sesuai dengan persyaratan keanggotaan kartu kredit syariah yaitu berusia produktif, memiliki penghasilan minimal Rp. 2,5 juta per bulan serta memiliki sekurangnya satu kartu kredit konvensional. Metode analisis yang digunakan untuk menganalisis hubungan antar variabel adalah Analisis Jalur (path analysis). Hasil penelitian menunjukan bahwa preferensi konsumen atas produk secara keseluruhan berada pada tingkat positif-moderate dengan atribut variabel yang berpengaruh positif secara signifikan adalah merek pada urutan pertama, biaya pada urutan kedua serta fitur pada urutan ketiga. Sebaliknya, tingkat komitmen beragama tidak berpengaruh terhadap preferensi atas produk. Atribut merek yang sangat mendukung adalah persepsi atas reputasi Bank Danamon Syariah yang dipandang baik serta berkompeten dalam menerbitkan kartu kredit syariah serta nama kartu kredit syariah yaitu Dirham Card. Sedangkan atribut fitur yaitu goodwill investment dan atribut merek yaitu pengetahuan tentang produk Bank Danamon Syariah mendapat tanggapan negatif dari responden atau dengan kata lain atribut goodwill investment cenderung tidak disukai dan produk Bank Danamon Syariah cenderung tidak dikenal. Preferensi terbukti berpengaruh positif sangat signifikan terhadap perilaku atau niat beli konsumen.

---

The purpose of this research is to analyze whether pricing concept, product feature, brand awareness & brand knowledge, and religious commitment have influence in developing consumer preference and behaviour toward the sharia credit card. Data were collected from selected respondent using Likert-scale questionnaire which were valid and reliable. The sampling technique used was convenience sample with 201 respondent data. Selected respondents were those who had not sharia credit card but met the requirements to have sharia credit card, namely: in the phase of productive age, minimum monthly fixed income IDR 2.5 million, and own at least one conventional credit card. To analyze the cause-effect relationship within variables, the path analysis was conducted. The result of this research shows that consumer preference towards product attributes is positive-moderate. The preference is significantly and positively influenced by brand awareness and brand knowledge at the first rank, pricing concept at the second rank and product feature at the third rank. On the other hand, religious commitment does not influence significantly the preference. The supported brand attribute is the consumer perception on the reputation and competence of Bank Danamon Syariah to manage sharia credit card. The brand of sharia credit card, Dirham Card, gives good perception to consumer as well. Goodwill investment and brand knowledge of Bank Danamon Syariah products tend to get negative perception from the respondent meaning that goodwill investment does not liked and Bank Danamon Syariah products are not well known. Behaviour or intention to buy is significantly and positively influenced by the consumer preference toward the product."

"Kredit Pemilikan Rumah adalah kredit yang bertujuan membantu konsumen yang memerlukan rumah untuk dapat membeli rumah dengan fasilitas kredit perbankan. Dalam Perjanjian Kredit Pemilikan Rumah Bank Persyarikatan di Purwakarta terdapat "bargaining position" yang tidak seimbang antara konsumen dengan pihak bank, yang terasa berat dengan adanya pencantuman klausula baku dan tidak sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan Hukum Perdata. Tidak adanya pilihan bagi salah satu pihak dalam perjanjian ini cenderung merugikan pihak yang kurang dominan, sehinga berada dalam posisi "take it or leave it". Permasalahan dalam tesis ini adalah mengenai penerapan dan akibat hukum klausula baku dalam Perjanjian Kredit Pemilikan Rumah Bank Persyarikatan serta peran pemerintah dan notaris berkaitan dengan penerapan klausula baku tersebut, ditinjau dari Undang-Undang Perlindungan konsumen dan juga Hukum Perdata. Penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum kepustakaan yang bersifat yuridis-normatif, menggunakan data sekunder berupa bahan hukum primer, sekunder maupun bahan hukum tersier. Untuk melengkapi dilakukan juga wawancara dengan beberapa informan terkait. Dari hasil penelitian dan analisis dapat disimpulkan bahwa perjanjian haruslah memenuhi kesepakatan para pihak dan tidak ada paksaan, kekhilafan serta penipuan. Dalam Perjanjian KPR Bank Persyarikatan ada beberapa pasal yang tidak sesuai dengan Pasal 18 Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan tidak memenuhi unsur-unsur sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata. Hal ini dapat menimbulkan akibat hukum yaitu batal demi hukum. Peran pemerintah diperlukan dalam pengawasan dan penerapan klausula baku dalam Perjanjian KPR, yaitu dengan didaftarkan di instasi yang berwenang. Peran Notaris juga diperlukan dengan cara bertindak profesional dan tidak berat sebelah kepada salah satu pihak."

"Perjanjian baku dalam penjanjian kredit bank mencantumkan klausul-klasusul yang cenderung baku sehingga debitur hanya disuguhi dua pilihan yaitu menolak atau menerima pernjanjian baku tersebut. Masalah yang dikaji penulis dalam penelitian ini adalah; Bagaimana bentuk dan isi perjanjian baku yang selama diterapkan oleh tiga Bank yaitu Bank Mega, Bank Mandiri serta HSBC, apakah perjanjian perjanjian baku yang diterapkan dalam perjanjian kredit ketiga bank di atas bertentangan dengan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen serta bagaiama praktek dan implementasi perjanjian baku ketiga bank tersebut. Dengan pendekatan yuridis normative, dimana penulis menitikberatkan penelitiannya pada hukum positif dan data kepustakaan disertai teknik pengumpulan data dengan cara wawancara yang dilakukan oleh penulis di Tiga Bank yaitu Bank Mega, Bank Mandiri serta HSBC, maka penulis menganalisis data di atas dengan menggunakan analisis kualitatif yaitu penulis menguraikan data dalam bentuk uraian dan konsep hukum dalam prosentase ataupun angka. Setidaknya ada dua kegunaan dalam penelitian ini secara praktis yakni memebrikan masukan kepada lembaga-lembaga terkait seperti, Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia, dan secara teoritis yaitu sebagai koreksi perihal berlakunya Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Dalam penelitian ini penulis mendapati bahwa Perjanjian baku dalam perjanjian kredit bank mencantumkan klausul-klausul yang isinya sebagai pengalihan tanggung jawab bank kepada debitur, sehingga memberatkan debitur, karenanya bertentangan dengan Pasal 18 Undang-undang Nomor 18 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen."

"Dengan berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi · secara pesat, maka timbul berbagai dampak. Salah satunya adalah perkembangan yang terjadi dalam dunia perbankan. Perkembangan ini dapat dilihat dari beraneka ragam produk pelayanan jasa bank yang dikeluarkan dimana salah satunya adalah kartu kredit. Pihak Penerbit Kartu Kredit biasanya telah membuat terlebih dahulu perjanjian secara sepihak yaitu Perjanjian Keanggotaan Kartu Kredit yang merupakan perjanjian baku. Dalam perjanjian ini biasanya pihak penerbit kartu kredit mempunyai posisi yang dominan, dimana klausul-klausul yang ada, biasanya memberatkan pihak pemegang kartu kredit yang dalam hal ini disebut juga konsumen. Secara jelas penerbit kartu kredit membatasi tanggung jawabnya terhadap konsumen. Posisi Pemegang kartu kredit dalam perjanjian keanggotaan kartu kredit adalah sebagai pihak yang lemah karena tidak memiliki posisi tawar menawar. Di dalam perjanjian kartu kredit Citibank sebagai suatu perjanjian baku mempunyai suatu ketidakseimbangan yang terlihat dari adanya klausul-klausul eksonerasi yang tidak adil bagi pemegang kartu kredit, dimana hal itu bertentangan dengan KUHPerdata dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Dalam perjanjian keanggotaan kartu kredit Citibank banyak ditemui klausul-klausul eksonerasi/eksensi, yang merugikan nasabah pemegang kartu kredit sebagai konsumen. Sebenarnya UU Perlindungan Konsumen merupakan undang-undang yang cukup baik dalam melindungi hak-hak konsumen, namun pengaturannya masih bersifat umum sehingga diperlukan suatu peraturan perundang-undangan khusus mengenai kartu kredit ini. Dan saat ini, telah ada upaya penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan yaitu dengan dibentuknya BPSK (Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen). Lembaga ini merupakan alternatif peradilan yang cukup baik dalam menyelesaikan sengketa-sengketa konsumen yang timbul."