Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Dalam melakukan investasi obligasi, risiko kegagalan pembayaran oleh emiten merupakan suatu risiko kerugian yang harus slap dihadapi oleh investor. Dalam beberapa kasus, kegagalan pembayaran oleh emiten telah menyebabkan hilangnya kepercayaan investor untuk berinvestasi di obligasi. Keadaan seperti ini tidak dapat dibiarkan secara terus menerus karena berpengaruh pada Pasar Modal yang merupakan salah satu elemen sistim ekonomi yang dapat memacu pertumbuhan ekonomi dan bisnis, oleh karena itu perlindungan hukum terhadap para pemegang obligasi sangatlah penting. Melalui penelitian yuridis normatif yang bersumber pada peraturan perundang-undangan yang didukung dengan wawancara dengan instansi yang terkait, disimpulkan wall amanat harus pro aktif untuk memastikan emiten memenuhi perjanjian perwaliamanatan dan dengan persetujuan RUPO, maka wall amanat dapat melakukan tindakan-tindakan hukum untuk memaksakan penagihan kepada emiten dan melakukan tindakan-tindakan hukum berkaitan dengan penagihan tersebut kepada emiten, namun apabila wali amanat lalai dalam melaksanakan kewajibannya berdasarkan undangundang dan perjanjian perwaliamanatan, maka wall amanat wajib memberikan ganti rugi kepada pemegang obligasi. Perlindungan hukum terhadap pemegang obligasi yang diterbitkan tanpa diberikan suatu jaminan khusus akan memberikan jaminan berupa seluruh harta kekayaan emiten baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak yang telah ada maupun yang akan ada dikemudian hari berdasarkan ketentuan Pasal 1131 dan Pasal 1132 KUH Perdata, serta ketentuan Pasal 119 sampai dengan Pasal 124 UUPT, selain itu dalam hal emiten berada pada keadaan wanprestasi, maka kreditur dapat menuntut penyelesaian dengan memilih diantara beberapa ketentuan yang disebutkan dalam Pasal 1267 KUH Perdata."

"Akhir-akhir ini obligasi merupakan salah satu instrumen pasar modal yang menjadi alternatif sumber pembiayaan yang efektif bagi emiten dan juga sebagai alternatif investasi bagi investor. Pihak emiten mendapatkan keuntungan karena mendapatkan dana segar untuk pengembangan usaha, sedangkan pihak investor sebagai pemegang obligasi berhak untuk mendapatkan pembayaran kembali utang pokok beserta bunga dari obligasi. Seperti badan-badan usaha lainnya, bank sebagai badan usaha membutuhkan dana yang sangat besar untuk usahanya agar dapat bertahan dalam persaingan antar bank yang semakin ketat. Salah satu sumber pembiayaan bagi perbankan adalah obligasi. Masalah yang mungkin timbul dalam hal bank menjadi penerbit obligasi adalah jika pada suatu saat Bank Indonesia sebagai bank sentral mencabut izin usaha dari bank yang menerbitkan obligasi. Oleh karena itu dalam skripsi ini penulis akan membahas mengenai bentuk-bentuk perlindungan hukum yang terdapat dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang dapat melindungi kepentingan para pemegang obligasi.Dalam skripsi ini, penulis menggunakan metode penelitian kepustakaan yang ditunjang oleh penelitian lapangan dengan tipologi penelitian fact finding dan preskriptif. Berbagai peraturan yang berlaku saat ini telah memberikan perlindungan hukum kepada pemegang obligasi. Namun perlindungan tersebut masih sangat minim, karena masih terdapat ketidakteraturan dan ketidakselarasan antara peraturan yang satu dengan lainnya, bahkan masih ada hal yang belum jelas pengaturannya. Untuk itu, Bapepam sebagai pengawas pasar modal dan Bank Indonesia sebagai lembaga pengawas perbankan perlu menyempurnakan dan melengkapi berbagai peraturan yang terkait dengan obligasi subordinasi agar pemegang obligasi mendapatkan kepastian hukum dan kepentingannya dapat terlindungi secara hukum."

"Sejak sukuk pertama kali diterbitkan pada tahun 2001, pasar sukuk terus mengalami perkembangan secara global sebagai sarana investasi, baik digunakan oleh perusahaan maupun digunakan oleh pemerintah negara. Akan tetapi, terdapat beberapa faktor yang dapat menimbulkan tantangan bagi perkembangan pasar sukuk, salah satunya adalah terjadinya kasus gagal bayar sukuk profil tinggi di beberapa negara. Kasus gagal bayar sukuk yang terjadi di beberapa negara tersebut menunjukan bahwa pengaturan dalam suatu negara mempunyai peran yang signifikan dalam memberikan perlindungan hukum kepada pemegang sukuk dalam hal terjadi gagal bayar sukuk dan rupanya, masih terdapat negara yang tidak mempunyai sistem hukum yang mengayomi dan melindungi pemegang sukuk. Hal tersebut menjadi menimbulkan pertanyaan apakah pengaturan sukuk Indonesia sudah memberikan perlindungan hukum terhadap pemegang sukuk dalam hal sukuk tersebut gagal bayar, terutama karena Indonesia merupakan negara dengan kontribusi terbesar kedua dalam menerbitkan sukuk secara domestik dan internasional. Mengingat bahwa Malaysia adalah satu-satunya negara yang mempunyai kontribusi lebih besar dalam pasar sukuk dibanding Indonesia maka skripsi ini akan membahas dan menganalisis perbandingan pengaturan perlindungan hukum bagi pemegang sukuk yang diatur di Indonesia dengan di Malaysia, yang dapat memberikan rekomendasi untuk perbaikan peraturan di Indonesia. Bentuk penelitian ini adalah yuridis-normatif dengan menggunakan tipologi penelitian deskriptif analitis. Berdasarkan perbandingan yang dilakukan antara Indonesia dengan Malaysia, dapat disimpulkan bahwa peraturan perundang-undangan di Indonesia dan Malaysia telah memberikan perlindungan hukum kepada pemegang sukuk dalam hal terjadi gagal bayar sukuk, baik perlindungan hukum yang bersifat preventif, maupun perlindungan hukum yang bersifat represif. Namun terdapat beberapa persamaan dan perbedaan antara yang diatur dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia dengan di Malaysia. Oleh karena itu, disarankan untuk dilakukan perubahan pengaturan perlindungan hukum pemegang sukuk di Indonesia sehingga menjadi lebih komprehensif, jelas dan menyeluruh.

---

Since the first sukuk issuance in 2001, the sukuk market has continued to develop globally as an investment method, both used by companies and by state governments.  However, there are several factors that can pose a challenge to the development of the sukuk market, one of which is the occurrence of high-profile sukuk default cases. The sukuk default cases that occurred in several countries demonstrates that regulations in a particular country have a significant role in providing legal protection to sukuk holders in the event of a sukuk default and apparently, there are still countries that do not have regulations that protects sukuk holders. This raises the question on whether Indonesia's regulations have provided legal protection for sukuk holders in the event of sukuk defaults, especially since Indonesia is the country with the second largest contribution in the sukuk market, both domestically and internationally. Given that Malaysia is the only country that has a larger contribution to the sukuk market than Indonesia, this thesis will discuss and analyse comparisons between the regulations on the legal protection for sukuk holders regulated in Indonesia with the regulations in Malaysia, which can provide recommendations for improving the regulations in Indonesia. This study utilizes a juridical-normative methodology with a descriptive analytical research typology. Based on the comparative analysis between Indonesia and Malaysia, it can be concluded that both the regulations in Indonesia and Malaysia have provided legal protection to sukuk holders in the event of default on sukuk, both preventive and repressive legal protection. However, there are several similarities and differences between those regulated in the regulations in Indonesia and those in Malaysia. Therefore, it is recommended to make changes to the Indonesian regulations to create a more comprehensive, clear and thorough regulatory framework on the legal protection for sukuk holders."

"Penelitian ini bertujuan untuk mendeteksi indikasi gagal bayar obligasi dengan melakukan analisis menyeluruh terhadap laporan keuangan dan pengungkapan pelaksanaan tata kelola perusahaan pada PT Trikomsel Oke, Tbk (TRIO). Laporan keuangan perusahaan TRIO menunjunkkan bahwa pendapatan dan keuntungan perusahaan meningkat selama tahun 2009-2014. Namun, lembaga pemeringkat (PEFINDO) menyatakan gagal bayar untuk kedua obligasi yang diterbitkan TRIO pada bulan November 2015, padahal laporan keuangan TRIO mendapatkan pendapat wajar tanpa pengecualian dari salah satu Kantor Akuntan Publik big four selama enam tahun berturut-turut, dan investment grade dari PEFINDO. Studi ini menggunakan metode studi kasus dan dianalisis menggunakan pendekatan deskriptif analisis. Bukti-bukti menunjukkan bahwa terdapat indikasi creative accounting dan tindakan shenanigans sebelum obligasi dinyatakan gagal bayar pada tahun 2015. Indikasi aksi shenanigans yang paling kuat adalah adanya indikasi penggelembungan piutang, penggeseran beban masa kini ke masa depan, dan rasio key metric yang berbeda secara signifikan jika dibandingkan dengan pesaing utama. Struktur kepemilikan TRIO mengindikasikan adanya risiko tunnelling. Sedangkan, analisis prinsip GCG menunjukkan bahwa prinsip pengungkapan dan transparansi, dan tanggung jawab direksi merupakan prinsip yang mengandung indikasi yang dapat mengarah pada gagal bayar obligasi.

---

This study aims to detect indications of bond defaults by conducting a comprehensive analysis of financial statements and disclosure of the implementation of corporate governance in PT Trikomsel Oke, Tbk (TRIO). TRIO's financial statements show that the company's revenue and profits increased during 2009-2014. However, the rating agency (PEFINDO) declared default on both bonds issued by TRIO in November 2015, even though TRIO's financial reports received unqualified opinions from one of the six big consecutive Public Accountants for six years, and investment grade from PEFINDO. This study uses a case study method and is analyzed using a descriptive analysis approach. Evidence shows that there are indications of creative accounting and shenanigans before bonds were declared defaulted in 2015. The strongest signs of the action of shenanigans and creative accounting are indications of inflated accounts, shifting current burdens to the future, and different key metric ratios significantly when compared to major competitors. TRIO's ownership structure indicates the risk of tunnelling and can harm minority shareholders. Besides that, the GCG principle analysis shows that the disclosure and transparency, and the responsibilities of the boards are principles that contain indications which can lead to bond defaults."

"Tulisan ini menganalisis bagaimana bentuk perlindungan hukum kepada pemegang sukuk negara dalam hal terjadi gagal bayar oleh pemerintah. Tulisan ini disusun dengan menggunakan metode penelitian doktrinal. Pemerintah dianggap kebal terhadap gagal bayar karena adanya jaminan pembayaran yang berasal dari APBN yang dikelola oleh Kementerian Keuangan yang juga merupakan pengelola Surat Berharga Syariah Negara. Peralihan Hak Manfaat Barang Milik Negara yang dijadikan underlying asset bersifat formalitas hanya demi memenuhi prinsip syariah. Konsep Hak Manfaat merupakan konsep baru yang diadopsi dari konsep trust yang berasal dari sistem common law konsep ini menimbulkan inkonsistensi dan kekaburan norma yaitu ketidakjelasan mengenai kategori benda pada Hak Manfaat. Oleh karenanya Hak Manfaat Barang Milik Negara tidak dapat di sita jika terjadi gagal bayar oleh pemerintah.

---

This paper analyzes the form of legal protection given to state sukuk holders in the event of default by the government. This paper was prepared using doctrinal research methods. The government is considered immune to default because of the guarantee of payment that comes from the state budget managed by the Ministry of Finance, which is also the manager of State Sharia Securities. The transfer of state property benefit rights used as underlying assets is a formality only for the sake of fulfilling sharia principles. The concept of benefit rights is a new concept adopted from the concept of trust, originating from the common law system. This concept creates inconsistencies and vagueness in norms, namely uncertainty regarding the category of objects in Benefit Rights. Therefore, the state property benefit rights cannot be confiscated in the event of default by the government."