Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi memunculkan fenomena baru yang dikenal dengan cybercrime. berdasarkan laporan dari state of the internet 2013 menyimpulkan bahwa indonesia memiliki banyak catatan kasus kejahatan dunia intenet terbesar dan masuk peringkat kedua untuk kasus kejahatan cybercrime. salah satu kasus cybercrime yang banyak dialami perempuan indonesia adalah love scams(penipuan hubungan cinta melalui internet). pola komunikasi yang dilancarkan pelaku cybercrime (scammers) yang baru dikenal korban justru lebih dipercaya, dibanding komunikasi langsung dari orang yang telah dikenal dekat. tujuan penlitian ini untuk mendeskripsikan pola komunikasi dalam kasus cybercrime. metode penelitian yang digunakan adalah analisis isi kualitatif dengan menggunakan computer mediated communication (cmc) models yang terdiri dari impersonal, interpersonal dan hyperpersonal. penelitian ini menyimpulkan ketiga pola ini terbangun dalam kasus love scam. faktor sumber pesan (scammers) memiliki kontrol yang besar terhadap dirinya sendiri dan berada dalam pengaturan komunikasi dengan korban-korbannya yang sama sekali tidak tahu siapa sebenarnya mereka. karena itu scammers umumnya mencoba menyampaikan unsur-unsur diri yang terbaik, termasuk kepribadian, prestai, dab bahkan penampilan (foto) melalui saluran komunikasi internet. penerima pesan (korban) yang sedang kesepian dan mencari cinta dan tanpa pikir panjang melakukan umpan balik. komunikasi secara intens pun terjalin sehingga korban terjerumus dan masuk perangkap penipuan dan kehilangan uang hingga ratusan juta rupiah"

"Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah menciptakan celah untuk mengeksekusi suatu kejahatan siber tertentu hingga mengeksekusi para pelakunya sekalipun, seperti aksi vigilantisme digital melalui doxing sebagai reaksi sosial terhadap kejahatan yang dilakukan dengan bentuk kejahatan siber lainnya. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjelaskan proses di mana korban penipuan online melakukan drift dan mendalihkan tindakannya sebagai pelaku doxing di Twitter, secara khusus melalui penerapan teknik netralisasi. Penelitian ini menggunakan data berupa utas kasus di Twitter yang diunggah oleh para korban penipuan online, berisikan pengalaman viktimisasi yang dilengkapi oleh penjabaran kronologi kasus dan penyebaran beberapa data pribadi sensitif orang lain. Dalam menganalisis konten tersebut, digunakan teori drift oleh Matza (1964) serta konsep teknik netralisasi oleh Sykes dan Matza (1957), Klockars (1974), dan Henry (1990). Hasil analisis menunjukkan bahwa kelima utas kasus terbukti sebagai tindakan vigilantisme digital dengan tipologi tertentu yaitu investigating dan hounding. Vigilantisme digital juga dilakukan melalui tindakan doxing yang menyerang beberapa konsep identity knowledge, terutama nama lengkap legal. Perbedaan tujuan doxing dalam kelima utas kasus mengarahkan mereka pada tipologi tertentu. Melalui uraian doxing sebagai bentuk kejahatan siber, disimpulkan bahwa korban penipuan online telah melakukan drift atas dirinya sendiri menjadi pelaku doxing, yang juga berkaitan erat dengan terjadinya suatu proses Van Dijk Chain dalam setiap kasus. Guna mengetahui dan menganalisis viktimisasi yang menghasilkan drift, penjabaran teori drift secara lebih spesifik dielaborasikan dan didukung oleh penerapan teknik netralisasi oleh pelaku doxing dari masing-masing utas kasus, sehingga memungkinkan terjadinya proses pendalihan atau pembenaran terhadap kejahatannya.

---

The development of information and communication technology has created loopholes to execute certain crimes or even to execute the offenders or perpetrators itself, for example digital vigilantism through doxing as a social reaction to crime which committed with another form of cyber crime. The purpose of this research is to explain the process in which the online fraud victims drift and justify their actions as Twitter- doxing offenders, specifically through the application of neutralization techniques.

This research uses data in the form of Twitter threads which are uploaded by the victims of online fraud itself, containing experiences of victimization and followed by a description of the chronology of the cases and dissemination of the fraudsters’ sensitive personal data. In analyzing the content, drift theory by Matza (1964) and the concepts of neutralization techniques by Sykes and Matza (1957), Klockars (1974) and Henry (1990) were used. The results of the analysis show that all five Twitter threads are proven to be a form of digital vigilantism with certain typologies, namely investigation and hounding. Digital vigilantism is also exercised through acts of doxing which attack some notions of knowledge identity, especially the legal name. Different goals of doxing in all five threads leads them to a certain typology.

Through the explanation of doxing as a form of cyber crime, then it means that the online fraud victims have drifted themselves into doxing offenders, which is also closely related to the occurence of the Van Dijk Chain process on each case. In order to identify and analyze the victimization which results in drift, the elaboration of drift theory is more specifically elaborated and supported by the application of neutralization techniques, done by doxing offenders from each thread, thus enabling a process of justification of their crimes."

"Web defacement merupakan bentuk serangan oleh defacer (pelaku serangan web defacement) terhadap sebuah situs web yang mengakibatkan perubahan pada tampilan asli atau konten situs tersebut. Web defacement menjadi salah satu bentuk cyber crime atau kejahatan siber yang banyak terjadi di Indonesia maupun dunia. Fokus dari penelitian ini adalah membahas kegiatan web defacement yang terjadi pada situs web milik lembaga pemerintah di Indonesia. Penelitian ini akan menganalisis kegiatan web defacement berdasarkan norma hukum Indonesia dan bagaimana implementasi hukumnya dengan menggunakan Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2020/PN Bil, Nomor 527/Pid.Sus/2020/PN Smn, dan Nomor 17/Pid.Sus/2021/PN Jmr. Melalui penelitian dengan metode penelitian doktrinal ini, dapat disimpulkan bahwa dalam kegiatan web defacement, terdapat 2 (dua) tindakan yang dilakukan, yaitu penerobosan terhadap keamanan sistem elektronik dan/atau komputer serta pengubahan yang dilakukan terhadap tampilan situs web. Kegiatan web defacement telah diatur dan diakomodir secara implisit dalam norma hukum Indonesia tepatnya pada UU ITE, PP PSTE, Perpres SPBE, Perpres IIV, dan UU Hak Cipta. Namun, pada praktiknya pengimplementasian norma hukum tersebut masih inkonsisten apabila melihat dari contoh kasus Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2020/PN Bil, Nomor 527/Pid.Sus/2020/PN Smn, dan Nomor 17/Pid.Sus/2021/PN Jmr.

---

Web defacement is a form of attack by a defacer (web defacement attacker) against a website that results in changes to the original appearance or content of the site. Web defacement has become one of the most common forms of cyber crime in Indonesia and the world. The focus of this research is to discuss web defacement activities that occur on websites belonging to government agencies in Indonesia. This research will analyze web defacement activities based on Indonesian legal norms and how they are implemented using Decision Number 16/Pid.Sus/2020/PN Bil, Number 527/Pid.Sus/2020/PN Smn, and Number 17/Pid.Sus/2021/PN Jmr. Through this doctrinal research method, it can be concluded that in web defacement activities, there are 2 (two) actions taken, namely breaching the security of electronic and/or computer systems and modifying the appearance of websites. Web defacement activities have been regulated and accommodated implicitly in Indonesian legal norms, precisely in the ITE Law, PSTE Government Regulation, SPBE Presidential Regulation, IIV Presidential Regulation, and Copyright Law. However, in practice, the implementation of these legal norms is still inconsistent looking at the case examples of Decisions Number 16/Pid.Sus/2020/PN Bil, Number 527/Pid.Sus/2020/PN Smn, and Number 17/Pid.Sus/2021/PN Jmr."

"ABSTRAKTesis ini berjudul "Kebijakan Penerapan dan Pelaksanaan Pidana Penjara Dalam Rangka Reintegrasi Sosial Terhadap Terpidana kejahatan Kekerasan", dan tujuan penelitian dalam tesis ini yaitu untuk mengetahui kebijakan hakim di dalam penerapan pidana penjara dan kebijakan pembina lembaga pemasyarakatan di dalam pelaksanaan pidana penjara dalam rangka reintegrasi sosial terpidana kejahatan kekerasan.Penelitian ini bersifat deskriptif, dan pengumpulan data dilakukan melalui penelitian kepustakaan dan penelitian di lapangan berupa studi dokumen, observasi, angket dan wawancara dengan Hakim Pengadilan Negeri Purwokerto, Petugas Pembina Lembaga Pemasyarakatan dan Narapidana kejahatan kekerasan di Lembaga Pemasyarakatan Purwokerto. Penentuan responden dilakukan secara purposive non random sampling, dan analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif dan deskriptif kuantitatif.Maksud kebijakan penerapan pidana penjara dalam rangka reintegrasi sosial, yaitu kebijakan hakim di dalam menjatuhkan pidana penjara dengan tujuan untuk perlindungan masyarakat terhadap bahaya akibat tindak pidana dan, dengan tujuan untuk mendidik pelaku tindak pidana. Kebijakan pelaksanaan pidana penjara dalam rangka reintegrasi sosial dilaksanakan dengan cara memasukkan narapidana ke dalam lembaga pemasyarakatan dan selama menjalani pidana dilakukan pembinaan kepribadian dan pembinaan kemandirian dan pembinaan reintegrasi dengan masyarakat yang berupa asimilasi, pembebasan bersyarat dan cuti menjelang bebas.Kebijakan penerapan pidana penjara terhadap terpidana kejahatan kekerasan di Pengadilan Negeri Purwokerto apabila dilihat dari berat pidana penjara yang dijatuhkan, telah memenuhi dan dapat sebagai sarana proses reintegrasi sosial yang berupa asimilasi, pembebasan bersyarat ataupun cuti menjelang bebas, namun apabila dilihat dari pertimbangan-pertimbangan penjatuhan pidana penjara maka dapat dikatakan tidak berdasar tujuan reintegrasi sosial sepenuhnya.Kebijakan pelaksanaan pidana penjara dalam rangka reintegrasi sosial terhadap terpidana/narapidana kejahatan kekerasan di Lembaga Pemasyarakatan Purwokerto lebih ditonjolkan pada bentuk pembinaan kepribadian dan pembinaan kemandirian serta pembinaan dalam bentuk asimilasi di dalam lembaga atau di dalam gedung lembaga pemasyarakatan yang meliputi kegiatan pembinaan mental spiritual atau keagamaan, olah raga, keterampilan pertukangan, perbengkelan, pertanian dan peternakan. Pembinaan narapidana dalam bentuk asimilasi dilakukan dengan cara pembauran antara narapidana dengan petugas pembina lembaga, pembauran dengan sesama narapidana dan Pembauran dengan masyarakat pengunjung lembaga pemasyrakatan.Dalam rangka mewujudkan tujuan pelaksanaan pidana penjara dalam rangka reintegrasi sosial diperlukan sarana dan prasarana yang memadai, profesionalisme pembina lembaga pemasyarakatan dan diperlukan partisipasi positif dari masyarakat.

---

ABSTRACT

The title of the thesis is 'The application and implementation of imprisonment sentence policies based on social reintegration of violent crime offenders. The aim of the present research were to know the judge policy in inflicting imprisonment sentence and to know the prison management policy in implementing the imprisonment sentence based on social reintegration of the violent crime offenders.

This 'research was descriptive.. The data was obtained through library and field researches involving documentary study, observation, questionnaire and interview with the Purwokerto state court, prison management and prisoner of violent crime prisoners in Purwokerto prison. Respondents were chosen based on purposive non random sampling. Data was analyzed based on descriptive qualitative methods.

The aims of the imprisonment policy based on the social reintegration was the implementation of imprisonment sentence based on social defence and treatment of offender method. This policy was implemented by giving i;a treatment to the offenders in a prison like personality and self-esteem education; and reintegration education, involving programs like assimilation, conditional release and to go on leave before released.

If, the judge policy on the application of imprisonment sentence was viewed based on its heaviness, it would be fit in with the social reintegration policy involving assimilation, conditional release and to go on leave before released, but if it was wied based on its considerations in inflicting imprisonment sentence, it would not be fit in with the aims of the social reintegration policy.

The implementation of the imprisonment sentence in the Purwokerto prison was more focused on the personality and self-esteem educations, and assimilation inside the Purwokerta prison involving activities like moral and spirituai1l educations, sport, artisan, mechanic, agriculture and husbandry. The assimilation of offenders was done by establishing close communication with prison officers, Other prisoner and public prison visitors.

To Teach the aims of the implementation of imprisonm1nt sentence based on social reintegration, it needed sufficient facilities; professionalism of the prison officers and positive social participation."

"Transnational cyber crime adalah masalah serius yang dihadapi pemerintah Indonesia pada era digital ini. Indonesia menduduki ranking teratas dalam peringkat kejahatan cyber dunia, terutama untuk kejahatan kartu kredit dan hacking. Hal ini menjadi citra buruk bagi Indonesia di mata dunia. Akibatnya Indonesia sulit masuk ke dalam komunitas digital internasional. Beberapa kali Indonesia diblokir dari e-commerce antar negara. Bila hal ini terus terjadi dikhawatirkan posisi Indonesia akan semakin tidak kompetitif dalam perekonomian dunia. Ironisnya Indonesia adalah salah satu negara di dunia yang justru belum memiliki piranti hukum untuk mengatasi masalah cyber crime. Rancangan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik yang rencananya akan menjadi cyber law Indonesia, tidak kunjung selesai dibahas di parlemen dan pemerintah. Selama ini Indonesia masih menggunakan perangkat hukum konvensional yang jelas sangat tidak memadai untuk berhadapan dengan kejahatan cyber yang bersifat maya dan transnasional. Tesis ini berusaha melihat mengapa pemerintah Indonesia sulit mengkonstruksikan hukum transnational cyber crime pada periode 2003-2006 Untuk membahas tesis ini akan dilihat bagaimana proses konstruksi kesepahaman antar subjek akan menciptakan suatu urgensi mengenai keberadaan hukum cyber di Indonesia. Ada empat variabel yang akan digunakan, yaitu: identitas, tujuan, etika, dan instrumen kerja sama (domestik dan internasional). Penelitian ini menemukan bahwa: (1) pemerintah Indonesia ternyata tidak memiliki kejelasan identitas dalam dunia teknologi informasi; (2) kebijakan teknologi informasi pemerintah selama ini sangat inkonsisten; (3) pemerintah Indonesia belum memiliki etika cyber yang kuat; (4) kerja sama domestik dan internasional belum mampu mengkonstruksikan kesepahaman akan urgensi cyber law bagi pemerintah Indonesia. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kesulitan pemerintah Indonesia mengkonstruksikan hukum transnational cybercrime adalah disebabkan oleh keempat faktor ini.

---

Transnational cyber crime is a serious matter that is faced by Indonesian government in this digital era. Indonesia is positioning the highest rank on cyber crime in the world, especially on the carding and hacking. This is become a bad image for Indonesia. As the result it is hard for Indonesia to enter international digital community. Indonesia has been blocked several times from the ecommerce between countries. If this problem happening continuously, it is afraid that Indonesia position on world economy will become less competitive.

Ironically, Indonesia is one among the countries that doesn?t have cyber law until right now. The Information and Electronic Transaction Draft Bill, which should become Indonesian cyber law, hasn?t finished being reviewed in the parliament and the government. All this time Indonesia is still using the conventional law that obviously very inadequate to meet the challenge for virtual and transnational cyber crime. This thesis tries to see why Indonesia government hard to construct transnational cyber law for the period of 2003-2006.

To asses that, it will be studied how the inter-subjective understanding process will create urgency about cyber law in Indonesia. There will be four variables to be used, there are: identity, purpose, ethics, and instrument of cooperation (domestic and international).

This thesis has found that: (1) Indonesia government has an identity gap in the world of information technology (IT); (2) the existing government IT policy all this time has been very inconsistent; (3) Indonesian government doesn?t have strong cyber ethics; (4) the domestic and international cooperation still cannot construct the understanding about the urgency of cyber law. There for it can be concluded that Indonesian government difficulty on constructing transnational cyber law is caused by these for factors."

"Penelitian ini dilatarbelakangi peningkatan jumlah tindak pidana penipuan online. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran Polres Cimahi, khususnya Bhabinkamtibmas, dalam memberdayakan masyarakat dan mengatasi kesenjangan dalam pengetahuan teknologi diharapkan dapat meningkatkan efektivitas pencegahan kejahatan penipuan online di wilayah tersebut. Metode yang digunakan yaitu menggunakan pendekatan kualitatif. Teori yang dipergunakan untuk menjelaskan berbagai persoalan tersebut antara lain: Teori Peran, Teori Pemberdayaan Masyarakat, Teori Pemolisian Masyrakat, Teori Pencegahan Kejahatan , Konsep Tindak Pidana Penipuan dan Konsep Cybercrime. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peran Polres Cimahi dalam pemberdayaan masyarakat untuk pencegahan kejahatan penipuan online dilaksanakan melalui strategi preventif melalui Program Pelatihan Keamanan Cyber. Selama ini model tersebut telah diselenggarakan dengan baik, namun terdapat masalah kurangnya evaluasi dan pemberian umpan balik, sehingga program tersebut menjadi kurang efektif. Meskipun program tersebut berjalan baik, terdapat masalah kurangnya evaluasi dan umpan balik, membuatnya kurang efektif. Faktor internal seperti keterbatasan sumber daya dan kurangnya komitmen organisasi mempengaruhi peran Polres, sementara faktor eksternal melibatkan hambatan dari peraturan, dukungan pemerintah yang minim, dan kurangnya kerjasama dengan pihak ketiga. Kendala tambahan melibatkan rendahnya kesadaran masyarakat tentang ancaman kejahatan online, serta minimnya minat dan literasi digital. Opini publik dan media, serta norma positif terhadap peran Polri, dapat memengaruhi partisipasi masyarakat.

---

This research is motivated by the increase in the number of online fraud crimes. Therefore, this research aims to analyze the role of the Cimahi Police, especially Bhabinkamtibmas, in empowering the community and overcoming gaps in technological knowledge which is expected to increase the effectiveness of preventing online fraud crimes in the area. The method used is a qualitative approach. The theories used to explain various issues include Role Theory, Community Empowerment Theory, Community Policing Theory, Crime Prevention Theory, Fraud Crime Concept, and Cybercrime Concept. The results of this research show that the role of the Cimahi Police Resort in empowering the community for the prevention of online fraud crimes is carried out through preventive strategies, namely the Cyber Security Training Program. While this model has been implemented well, there are issues such as a lack of evaluation and feedback, making the program less effective. Internal factors, such as limited resources and organizational commitment, affect the role of the police, while external factors involve obstacles from regulations, minimal government support, and a lack of cooperation with third parties. Additional constraints involve the low public awareness of online crime threats, as well as the lack of interest and digital literacy. Public opinion and media, as well as positive norms towards the role of the police, can influence community participation. "

"Teknologi yang berkembang sampai dengan saat ini dirasa begitu sangat cepat yang membuat semuanya menjadi sangat mudah, namun hal tersebut juga telah menimbulkan dampak negatif yang cukup banyak bagi kehidupan manusia itu sendiri. Dampak negatif yang terjadi adalah munculnya ancaman cyber bagi semua kalangan khususnya yang menggunakan teknologi internet. Salah satunya adalah deface yang bisa terjadi pada siapa saja bahkan pihak Pemerintah. Sudah banyak contoh kasus deface yang terjadi di Indonesia. Penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif, prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati dari fenomena yang terjadi. Teknik pengumpulan data utama adalah in depth interview lalu dilengkapi dengan documentation study dan participant observation. Analisis data dilakukan secara terus menerus sejak pengumpulan data hingga penulisan, semua hal tersebut sebagai bagian dari proses triangulasi. Dari penelitian ini akan diperoleh gambaran bagaimana kondisi sistem keamanan Siber di Kementerian Pertahanan saat ini, lalu sistem keamanan Siber pada saat Website Kementerian Pertahanan terkena serangan deface pada tahun 2011, dan sistem keamanan cyber di Kementerian Pertahanan di masa mendatang dalam mencegah serangan cyber dalam mewujudkan Pertahanan Siber.

---

The technology that developed until now is felt so very fast that makes everything very easy, but it also has a lot of negative impacts on human life itself. The negative impact that occurs is the emergence of cyber threats for all people, especially those using internet technology. One of them is deface that can happen to anyone even the Government. There have been many examples of defensive cases that have occurred in Indonesia.

This research is a descriptive study with a qualitative approach, a research procedure that produces descriptive data in the form of written or oral words from people and observed behavior from the phenomenon that occurs. The main data collection techniques are in depth interviews and then equipped with the documentation study and participant observation. Data analysis is carried out continuously from data collection to writing, all of these as part of the triangulation process.

From this research we will get an overview of how the current Cyber security system in the Ministry of Defense, then the Siber security system when the Ministry of Defense Website was hit by a deface attack in 2011, and cyber security systems in the Ministry of Defense in the future to prevent cyber attacks in creating Cyber ​​Security."