Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 88350 dokumen yang sesuai dengan query
cover
Rizky Assyarif
"Skripsi ini membahas mengenai bagaimana menentukan adanya penggunaan merek dalam kegiatan perdagangan dan bagaimana menentukan suatu merek telah tidak dipergunakan. Dalam Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek tidak terdapat pengaturan yang jelas mengenai apakah yang dimaksud dengan penggunaan merek dalam kegiatan perdagangan. Namun, dalam yurisprudensi dapat dilihat kriteria-kriteria untuk menentukan penggunaan merek dalam kegiatan perdagangan. Kriteria ini sangat penting untuk melihat apakah pemenuhan kewajiban penggunaan merek oleh Pemilik atau Pemegang Merek sudah terpenuhi atau tidak sehingga Daftar Umum Merek bersih dari merek yang tidak dipergunakan.

The Focus of this Thesis is concerning how to determines of trademark use in trade of goods and/or services and how determines a mark has not been used. In Trademark Law No.15 Year 2001 has no clear definition about what that intended with trademark use in trade of goods and/or services. But, in jurisprudence can be used as criterions to determine trademark use. This criterion is important to see liabilities accomplishment of trademark use by The Proprietor or the right holder of mark has been accomplished or not until The General Register of Marks free from trademarks-non use."
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2009
S24853
UI - Skripsi Open  Universitas Indonesia Library
cover
"Arti penting merek dalam dunia periklanan dan
pemasaran dapat menimbulkan sengketa antara pelaku usaha,
yaitu mengenai gugatan pembatalan atau penghapusan merek.
Ketentuan mengenai penghapusan ada pada pasal bagian
pertama, Bab VIII dalam Undang-Undang Merek Nomor 15 Tahun
2001. Penghapusan dapat dilakukan melalui prakarsa Kantor
Merek, permintaan pemilik merek serta pihak ketiga melalui gugatan penghapusan di Pengadilan Niaga. Gugatan
penghapusan dapat dilakukan apabila merek terdaftar
tersebut tidak digunakan selama tiga tahun berturut-turut
dalam perdagangan barang dan/atau jasa sejak tanggal
pemakaian terakhir dan pemakaian merek yang tidak sesuai
dengan apa yang telah didaftarkan pada Kantor Merek.
Doktrin mengenai intent to use pada pemakaian merek
merupakan dasar bagi penghapusan merek dengan alasan nonuse. Doktrin mengenai distinctiveness dan likelihood of confusion dapat dijadikan tolak ukur suatu pemakaian yang tidak sesuai. Pada studi kasus yang pertama, yaitu Top One vs Megatop, PT. Lumasindo Perkasa telah memperdagangkan oli dengan menggunakan merek MEGATOP dengan tulisan kata MEGATOP dalam elips, penggunaan angka 1, kata ”New Formula” dalam angka 1, serta lukisan dan unsur warna merah dan kuning, yang tidak sesuai dengan yang terdaftar dalam Daftar Umum Merek, yang berupa kata MEGATOP dengan uraian warna biru dan kuning didaftarkan pada tanggal 10 Maret 1998 dengan nomor 411000. Pada studi kasus kedua, yaitu Krisma vs Karisma, dapat dikatakan terjadi pembalikan paradigma dasar dari perumusan ketentuan Undang-Undang Merek mengenai penghapusan dimana PT. Astra Honda Motor telah tidak menggunakan merek Karismanya sesuai dengan yang
didaftarkan pada Kantor Merek. Namun, awal mulanya gugatan penghapusan oleh PT. Tossa Shakti ini karena ia mendapatkan somasi dan pelaporan polisi oleh pihak Astra Honda Motor."
[Universitas Indonesia, ], 2006
S23576
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Jakarta: Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri dan Dep. Perdagangan dan Koperasi, 1978
382 IND p (1)
Buku Teks  Universitas Indonesia Library
cover
Adham Ramadhan Jatikansha
"Kepastian hukum menjadi hal penting yang harus tersedia dalam perlindungan hukum merek di Indonesia. Perkembangan isu merek di dunia melahirkan isu terbaru yang salah satunya adalah klaim parodi merek, dalam sengketa merek terkenal tindakan parodi merek digolongkan sebagai tindakan yang beritikad buruk. Tindakan parodi merek yang muncul pada sengketa merek terkenal melahirkan pertanyaan hukum yang berkaitan dengan bagaimana pengaturan mengenai merek terkenal di Indonesia berkaitan terhadap tindakan parodi merek dan bagaimanakan batasan perlindungan klaim parodi merek antara Indonesia dengan Amerika Serikat. Pada penelitian ini penulis melakukan analisis yuridis sekaligus studi banding berkaitan dengan sengketa parodi merek terkenal di Indonesia dan Amerika Serikat. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 pada saat ini belum mengakomodir kepastian perlindungan hukum merek terkenal dari tindakan parodi merek. Perlindungan hukum dilusi merek dan identifikasi sumber menjadi pengaturan sekaligus batasan khusus yang menjamin perlindungan hukum merek terkenal di Amerika Serikat dari tindakan parodi merek yang beritikad buruk. Perlindungan hukum merek terkenal di Indonesia pada dasarnya memerlukan perlindungan dan kepastian hukum tambahan untuk menganalisis perlindungan serta batasan perlindungan parodi merek terkenal.

Legal certainty is an important thing that must be available in the protection of trademark law in Indonesia. The development of trademark issues in the world gave birth to the latest issues, one of which is the claim of trademark parody, in the famous trademark dispute the act of trademark parody is classified as an act of bad faith. Trademark parody actions that arise in well-known trademark disputes give birth to legal questions relating to how the regulation of well-known trademarks in Indonesia relates to trademark parody actions and how the protection limits of trademark parody claims between Indonesia and the United States. In this research, the author conducts a juridical analysis as well as a comparative study related to famous mark parody disputes in Indonesia and the United States. Law Number 20 Year 2016 at this time has not accommodated the certainty of legal protection of well-known trademarks from acts of trademark parody. The legal protection of brand dilution and source identification become special arrangements as well as limitations that guarantee the legal protection of famous marks in the United States from acts of bad faith brand parody. The legal protection of famous marks in Indonesia basically requires additional protection and legal certainty to analyse the protection as well as the limitation of protection of famous mark parody."
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2024
S-pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Andi Muh. Alfian
"Matriks Perdagangan Intemasional (MIT) menggambarkan keseimbangan jaringan perdagangan internasional dari seluruh negara. Alat analisis ini memungkinkan kita untuk menganalisis paling tidak dua hal yang menjadi tujuan dari penelitian ini, pertama, mengukur tingkat saling ketergantungan antar ekonomi melalui jaringan perdagangan internasional, dan kedua, melakukan simulasi dampak pertumbuhan satu atau sekelompok ekonomi terhadap ekonomi lainnya. Hal ini akan memberikan gambaran bagaimana struktur perekonomian dan perdagangan dunia, mempengaruhi distribusi dampak pertumbuhan tersebut.
MIT menghasilkan paling tidak empat besaran kuantitatif yang menjadi pedoman analisis yakni, (i) Trade linkage, (ii) Field of Influence, (iii) Multiplier product matrices, (iv) Multiplier, yang dapat didekomposisi menjadi direct import requirement, indirect import requirement, infernal dan external propagation, dan (v) Hasii simulasi Net Foregin Balance.
Dengan mempergunakan data 178 negara dengan penekanan pada ASEAN, basil penelitian ini mengkonfirmasi posisi terbesar Singapura dan Malaysia diantara negara anggota ASEAN lainnya dalam perdagangan internasional. Kedua, basil penelitian ini juga menunjukkan peran besar Amerika Serikat dan Jepang sebagai partner dagang panting untuk ASEAN. Ketiga, penelitian ini menunjukkan bahwa dampak pertumbuhan ekonomi di negara diluar ASEAN yang dinikmiati oleh wilayah ASEAN jauh lebih kecil dibandingkan dampak peningkatan pertumbuhan wilayah ASEAN yang dirasakan negara non-ASEAN. Kesimpulan keempat yang diperoleh dari perbandingan beberapa titika waktu analisisi (MIT 1995 s.d. 1998) menunjukkan bahwa penyaluran dampak krisis ke negara lain, sangat tergantung kepada pola perdagangan yang ada. Contohnya, dampak yang dirasakan Jepang lebih besar dibandingkan dengan Amerika Serikat sebab selain tingkat keterkaitan perdagangan Amerika dengan negara Asia yang lebih kecil, market share Amerika tidak terpusat di wilayah Asia sebagaimana halnya Jepang.
Temuan ini memberikan beberapa implikasi kebijakan cukup mendasar, dalam hal pentingnya mempertimbangkan efek distribusi keuntungan perdagangan dalam pemilihan mitra dagang, pentingnya meningkatkan kapasitas produksi domestik untuk memenulti permintaan domestik dan luar negeri, perluasan wilayah pemasaran, pengurangan hambatan dan biaya non ekonomi serta upaya peningkatan keterbukaan dan peran Indonesia sebagai negara penghubung dalam jaringan perdagangan global.

Matrices of International Trade (MIT) describes global trade linkage. This tools allow us to analyze the interdependecy between economy and to simulate the impact of ecomonic growth. MIT provide four indicator, (i) Trade linkage, (ii) Field of Influence, (iii) Multiplier product matrices, (iv) Multiplier, which can be decomposed into direct import requirement, indirect import requirement, internal and external propagation, dan (v) Simulation of Net Foregin Balance.
Using data of 178 countries and focusing on ASEAN the thesis conform biggest role of Singapore and Malaysia among other ASEAN member in international trade. Second, we also conform the role of United States and Japan as the largest trading partner for ASEAN. Third, our result shows that the advantage received by non-ASEAN countries from the growth of ASEAN is much larger than what ASEAN receive from the same growth of non-ASEN countries. Fourth, the magnitude of economic crisis impact transmitted, depends on the pattern of global trade network. For instance, Japan suffer more than United States because United States has smaller trade linkage with ASEAN countries and his market share on this region is not as big as Japan.
Our findings give at least five policy implications, first, it is important to consider gain of trade distribution on choosing trading partner, second, it is important to increase the domestic capacity, third, enlarging the market, fourth, reduction on trade barrier and fifth, we need to increase the role as connecting country on global trade network.
"
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2004
T20057
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Parewangi, Andi Muh. Alfian
"Matriks Perdagangan Internasional (MIT) menggambarkan keseimbangan jaringan perdagangan internasional dari seluruh negara. Alat analisis ini memungkinkan kita untuk menganalisis paling tidak 2 tujuan dari tesisi ini; pertama, mengukur tingkat saling ketergantungan antara ekonomi melalui jaringan perdagangan internasional, dan kedua, melakukan simulasi dampak pertumbuhan satu atau sekelompok ekonomi terhadap ekonomi lainnya. Hal ini akan memberikan gambaran bagaimana strukutur perekonomian dan perdagangan dunia mempengaruhi distribusi dampak pertumbuhan tersebut MIT menghasilkan paling tidak 5 besaran kuantitatif yang menjadi pedoman analisis yakni, (i) trade linkage, (ii) field of influence, (iii) multiplier product matrix, (iv) multiplier yang dapat didekomposisi menjadi direct import requirement, indirect import reguirement, internal dan external propagation, dan (v) simulasi net foreign balance. Dengan menggunakan data 178 negara, hasil pertama penelitian ini mengkonfirmasi posisi teratas Singapura dan Malaysia diantara negara anggota ASEAN lain dalam perdagangan internasional. Kedua, hasil penelitian ini juga menunjukkan peran besar Amerika Serikat dan Jepang sebagai partner dagang penting untuk ASEAN. Ketiga, penelitian ini menunjukkan bahwa dampak pertumbuhan ekonomi di negara diluar ASEAN yang dinikmati oleh wilayah ASEAN ternyata jauh lebih kecil dibandingkan dampak pertumbuhan wilayah ASEAN yang dirasakan oleh negara-negara non-ASEAN. Kesimpulan keempat yang diperoleh dari perbandingan beberapa titik waktu analisis menunjukkan bahwa penyaluran dampak krisis ke negara lain, sangat tergantung pada pola perdagangan yang ada. Temuan ini memberikan beberapa implikasi cukup mendasar yakni (i) perlunya mempertimbangkan efek distribusi keuntungan perdagangan dalam pemilihan mitra dagang, (ii) pentingnya meningkatkan kapasitas produksi domestik untuk memenuhi permintaan domestik dan asing, perluasan wilayah pemasaran, pengurangan hambatan dan biaya non ekonomi serta (iii) perlunya upaya peningkatan keterbukaan dan peran Indonesia sebagai negara penghubung dalam jaraingan perdagangan global.
The Matrix of International Trade describse the global trade linkage. The tools allow us to analyze the interdependency between economy and to simulate the impact of the economic growth. MIT provide 5 quantitative measurement namely (i) trade linkage, (ii) field of influence, (iii) multiplier product matrix, (iv) multiplier which can be decomposed into direct and indirect import requirement, internal and extemal propagation, and (v) simulation of the net foreign balance. The model is applied on the data set of 178 countries. Based on the 5 measurement aboves, our first conclusion is confonning the largest role of Singapore and Malaysia among other ASEAN member in inteniaiional trade. Second, we also conform the role of United States and Japan as the largest trading partner for ASEAN. Third, our result shows that the advantage received by non-ASEAN countries from the ASEAN growth is much larger than what ASEAN receive from the equal growth of the non-ASEAN countries. Fourth, the magnitude of the economic crisis transmitted to certain countries depends on the pattern of the global trade network. These results leads to at least 5 policy implication; (i), it is important to consider the gain of trade distribution on choosing the trading partner, (ii), it is important to increase the domestic capacity, to enlarge the market, and to reduce the trade barrier, (iii) we need to increase the role as connecting (hub) country in the global trade network."
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2009
T26447
UI - Tesis Open  Universitas Indonesia Library
cover
Parewangi, Andi Muh. Alfian
"Matriks Perdagangan Internasional (MIT) menggambarkan keseimbangan jaringan perdagangan internasional dari seluruh negara. Alat analisis ini memungkinkan kita untuk menganalisis paling tidak 2 tujuan dari tesisi ini; pertama, mengukur tingkat saling ketergantungan antara ekonomi melalui jaringan perdagangan internasional, dan kedua, melakukan simulasi dampak pertumbuhan satu atau sekelompok ekonomi terhadap ekonomi lainnya. Hal ini akan memberikan gambaran bagaimana strukutr perekonomian dan perdagangan dunia mempengaruhi distribusi dampak pertumbuhan tersebut. MIT menghasilkan paling tidak 5 besaran kuantitatif yang menjadi pedoman analisis yakni, (i) trade linkage, (ii) field of influence, (iii) muiliplier product matrix, (iv) multiplier yang dapat didekomposisi menjadi direct import requirement, indirect import requirement, internal dan external propagation, dan (v) simulasi net foreign baiance. Dengan menggunakan data 178 negara, hasil pertama penelitian ini mengkonfirmasi posisi teratas Siangapura dan Malaysia diantara negara anggota ASEAN lain dalam perdagangan internasional. Kedua, hasil penelitian ini juga menunjukkan peran besar Amerika Serikat dan Jepang sebagai partner dagang penting untuk ASEAN. Ketiga, penelitian ini menunjukkan bahwa dampak pertumbuhan ekonomi di negara diluar ASEAN yang dinikmati oleh wilayah ASEAN ternyata jauh lebih kecil dibandingkan dampak pertumbuhan wilayah ASEAN yang dirasakan oleh negara-negara non-ASEAN. Kesimpulan keempat yang diperoleh dari perbandingan beberapa titik waktu analisis menunjukkan bahwa penyaluran dampak krisis ke negara lain, sangat tergantung pada pola perdagangan yang ada. Temuan ini memberikan beberapa implikasi cukup mendasar yakni (i) perlunya mempertimbangkan efek distribusi keuntungan perdagangan dalam pemilihan mitra dagang, (ii) pentingnya meningkatkan kapasitas produksi domestik untuk memenuhi permintaan domestik dan asing, perluasan wilayah pemasaran, pengurangan hambatan dan biaya non ekonomi serta (iii) perlunya upaya peningkatan keterbukaan dan peran Indonesia sebagai negara penghubung dalam jaringan perdagangan global.

The Matrix of International Trade describse the global trade linkage. The tools allow us to analyze the interdependency between economy and to simulate the impact of the economic growth. MIT provide 5 quantitative measurement namely (i) trade linkage, (ii) field of influence, (iii) multiplier product matrix, (iv) multiplier which can be decomposed into direct and indirect import requirement, internal and extemal propagation, and (v) simulation of the net foreign balance. The model is applied on the data set of 178 countries. Based on the 5 measurement aboves, our first conclusion is conforming the largest rofe of Singapore and Malaysia among other ASEAN member in intemational trade. Second, we also conform the role of United States and Japan as the largest trading partner for ASEAN. Third, our result shows that the advantage received by non-ASEAN countries from the ASEAN growth is much larger than what ASEAN receive from the equal growth of the non-ASEAN countries. Fourth, the magnitude of the economic crisis transmitted to certain countries depends on the pattern of the global trade network. These results leads to at least 5 policy implication; (i), it is important to consider the gain of trade distribution on choosing the trading partner, (ii), it is important to increase the domestic capacity, to enlarge the market, and to reduce the trade barrier, (iii) we need to increase the role as connecting (hub) country in the global trade network."
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2009
T26922
UI - Tesis Open  Universitas Indonesia Library
cover
Rinaldi
"Kegiatan komunikasi pemasaran terpadu (imc) dalam mengelola komunikasi merek Studi Deskriptif Pada Kegiatan Pilar IMC dalam Mengelola Komunikasi Merek "12 Jalur Destinasi" Wisata Pesisir Jakarta Utara.

Integrated marketing communication (imc) on strategic management of brand communications programmes Descriptive Studies IMC Pilars on Strategic Management of Brand Communications "12 Jalur Destinasi" North Jakarta Coastal Tourism.
"
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2012
T31046
UI - Tesis Open  Universitas Indonesia Library
cover
Napitupulu, Randy
"Indonesia merupakan negara maritim yang terdiri dari puluhan pulau di seluruh nusantara Indonesia ini. Selain itu Indonesia juga merupakan negara yang berkembang yang mempunyai potensi untuk menjadi negara maju, Indonesia layaknya negara yang lain membutuhkan pembangunan yang berkala, guna agar terciptanya masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan kepada Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945.
Apabila kita berbicara mengenai pembangunan maka kita berbicara mengenai perbankan, perbankan merupakan suatu system pembayaran dari suatu negara. Di dalam Bank pun terdapat yang namanya Rahasia Bank yang merupakan suatu metode yang harus dipegang teguh oleh Bank dimanapun dia berada, karena hal tersebut merupakan kepercayaan nasabah terhadap suatu bank, tetapi dengan adanya Rahasia Bank tersebut terdapat suatu masalah yang terjadi yaitu adanya penyimpangan yang bernama Pencucian Uang yaitu suatu kejahatan yaitu menghapuskan atau menghilangkan jejak dan asal-usul uang tersebut dan biasanya uang tersebut berasal dari suatu kejahatan.
Terdapat 1 kasus yang berkaitan dengan hal tersebut yaitu kasus yang melibatkan Dolfie Palar yang merupakan pegawai Bank Sulut yang melakukan Korupsi dan Pencucian Uang di dalam Bank Sulut. Permasalahan timbul sehubungan dengan kasus tersebut yaitu dalam hal apa bank dapat diklasifikasikan sebagai tindak pidana pencucian uang serta bagaimana penyelesaian yang diambil terhadap bank yang melakukan kegiatan pencucian uang tersebut.
Metode penulisan yang diambil yaitu normative disertai dengan sedikit wawancara, maka berdasarkan metode penulisan tersebut Majelis Hakim memutuskan untuk menyatakan Terdakwa terbukti melakukan pencucian uang dan korupsi serta menghukum terdakwa dengan pidana penjara dan denda sebagaimana yang telah ditentukan di dalam Undang-undang Korupsi dan Pencucian Uang tersebut."
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2009
T36667
UI - Tesis Open  Universitas Indonesia Library
cover
Gabriella Mariana
"

Negara Indonesia mengatur megenai hukum persaingan usaha dalam UU No. 5 Tahun 1999, yang dalamnya terdapat peraturan mengenai kegiatan monopsoni. Dalam perkara PT ASTIL bersama Ir. M. Maxon M. Pekuwali M.Si., melawan KPPU, hakim di dalam amar putusannya menyatakan bahwa PT ASTIL bersama Ir. M. Maxon M. Pekuwali M.Si., tidak terbukti melakukan kegiatan monopsoni. Dengan putusan ini, membatalkan putusan Komisi yang menyatakan bahwa PT ASTIL bersama Ir. M. Maxon M. Pekuwali M.Si., terbukti melakukan kegiatan monopsoni dan dikenakan hukuman denda sebesar Rp.3.200.000.000,00 (tiga milyar dua ratus juta rupiah). Skripsi ini membahas 2 (dua) pokok permasalahan, yaitu apakah putusan No. 106 K/Pdt.Sus-KPPU/2018 telah memenuhi unsur monopsoni dalam UU No. 5 Tahun 1999 dan bagaimanakah akibat hukum Putusan No. 106 K/Pdt.Sus-KPPU/2018 terhadap PT ASTIL dan Ir. M. Maxon M. Pekuwali M.Si. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah yuridis-normatif, yang menekankan pada penggunaan norma hukum secara tertulis. Kesimpulan yang didapat adalah: 1) PT ASTIL bersama Ir. M. Maxon M. Pekuwali M.Si., tidak memenuhi syarat melakukan kegiatan monopsoni; 2) putusan No. 106 K/Pdt.Sus-KPPU/2018 tidak memiliki akibat hukum terhadap PT ASTIL dan Ir. M. Maxon M. Pekuwali M.Si. Saran yang diberikan adalah agar KPPU lebih memaksimalkan dalam melakukan penyelidikan atau pemeriksaan perkara persaingan usaha dan kepada pemerintah untuk menetapkan Harga Patokan Petani (HPP) terhadap pasar rumput laut.


Indonesia regulates competition law in Law No. 5 of 1999, in which there are regulations regarding monopsony activities. In the case of PT ASTIL with Ir. M. Maxon M. Pekuwali M.Si., against KPPU, the Judge in his ruling stated that PT ASTIL together with Ir. M. Maxon M. Pekuwali M.Si., was not proven guilty for monopsony activities. With this court ruling, canceled the Commissions ruling which states that PT ASTIL together with Ir. M. Maxon M. Pekuwali M.Si., was proven guilty for monopsony activities and was fined Rp.3.200.000.000,00 (three billion two hundred million rupiah). This thesis discusses 2 (two) main issues, which are: 1) whether the court ruling No. 106 K / Pdt.Sus-KPPU / 2018 have fulfilled the monopsony element in Law No. 5 of 1999; 2) how is the legal consequences of court ruling No. 106 K / Pdt.Sus-KPPU / 2018 against PT ASTIL and Ir. M. Maxon M. Pekuwali M.Si. The research method used in writing this thesis is juridical-normative, which emphasizes the use of legal norms in writing. The conclusions obtained are: 1) PT ASTIL together with Ir. M. Maxon M. Pekuwali M.Si., is not proven guilty for monopsony activities; 2) court ruling No. 106 K / Pdt.Sus-KPPU / 2018 has no legal consequences against PT ASTIL and Ir. M. Maxon M. Pekuwali M.Si.,. The advice given is for KPPU to maximize in conducting investigations or examining competition cases and for the government to set farmers benchmark price for selling seaweed.

"
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2020
S-pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
<<   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   >>