Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Skripsi ini membahas pengambilalihan PT Indosat Tbk oleh Qatar Telecom. Dimana Qatar Telecom mengambil alih seluruh saham Indonesia Communications Limited dan Indonesia Communications Pte. Ltd dari Asia Mobile Holdings Pte. Ltd yang merupakan pemegang saham pengendali di Indosat. Pengambilalihan tersebut mengakibatkan perubahan pengendalian Indosat. Tujuan penulisan untuk mengetahui apakah akusisi ini telah sesuai dengan UU No.5 Tahun 1999 dan prosedur hukum pasar modal. Penulisan berdasarkan penelitian normatif. Hasil penelitian menyatakan tidak ada pelanggaran UU No.5 Tahun 1999 dan sesuai prosedur pengambilalihan perusahaan terbuka menurut hukum pasar modal, meskipun terdapat keterlambatan pelaksanaan Penawaran Tender dikarenakan negosiasi kesepakatan jumlah maksimal kepemilikan saham.

---

This normative research thesis is to analyze the acquisition of PT Indosat Tbk by Qatar Telecom through acquisition of Indonesia Communications Limited and Indonesia Communications Pte. Ltd from Asia Mobile Holdings Pte. Ltd, the controlling shareholders of PT Indosat Tbk. The purposes of this thesis are to observe whether the acquisition is in accordance with the UU No. 5 Tahun 1999 and procedure on capital market regulations. The research shows that the acquisition is not violating both of regulations. Albeit the postponed on the implementation of Tender Offer because of the negotiation on maximum amount of share ownership by foreign investor."

"Tesis ini membahas mengenai Perjanjian Waralaba di PT. X ditinjau dari Peraturan di Bidang Waralaba dan Peraturan di Bidang Anti Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Penelitian ini menggunakan metode penelitian juridis normatif. Hasil penelitian menguraikan beberapa rekomendasi perubahan isi perjanjian waralaba di PT. X agar dapat sejalan dengan ketentuan yang diatur dalam peraturan di bidang waralaba dan peraturan dibidang anti monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Jika PT. X tidak melakukan perubahan atas isi perjanjian waralabanya, maka hal ini dapat menjadi celah bagi Penerima Waralaba dari PT. X tersebut untuk menuntut pembatalan isi perjanjian, karena perjanjian dianggap tidak memenuhi syarat obyektif berupa sebab yang halal.

---

This thesis will talk about the Franchise Agreement in PT X in the view of Franchise Regulations and Anti-trust Regulations. This research use the normative jurisdiction method. Result of this research will explain some recommendation of the content of Franchise Agreement in PT X in order to run it in harmony with the terms of franchise regulations and anti-trust regulations. If PT X do not conduct any change of the content of franchise agreement, this matter will become a tort for the franchisee of PT X to terminate the agreement, because the agreement deemed can not fulfill the objective conditions, halal causa."

"Skripsi ini membahas tentang pengambilalihan saham yang dilakukan oleh PT Elang Mahkota Teknologi Tbk terhadap PT Indosiar Karya Media Tbk, ditinjau dari hukum persaingan usaha khususnya Peraturan Pemerintah No.57 Tahun 2010. Dengan akusisi ini maka PT Elang Mahkota Tekologi Tbk menguasai saham dua stasiun televisi yaitu SCTV dan Indosiar. Penguasaan terhadap dua stasiun televisi ini berpotensi menciptakan Barrier to Entry terhadap pelaku usaha lain karena menguasai frekuensi penyiaran yang telah dipunyai oleh kedua stasiun televisi ini. Hal ini tentunya akan sangat membahayakan kondisi dalam pasar industri pertelevisian. Oleh sebab itu pengawasan berdasarkan pengawasan persaingan usaha terhadap akusisi ini haruslah dilakukan. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dimana data penelitian ini sebagian besar dari studi kepustakaan. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa Akusisi PT Elang Mahkota Teknologi tidaklah melanggar persaingan usaha namun penilaian KPPU dalam menganalisis akusisi banyak terdapat kekurang tidakcermatan.

---

This mini-thesis discusses about the acquisition of PT. Elang Mahkota Teknologi Tbk on PT Indosiar Karya Media Tbk analyzed from Unfair Business Competition Law according to Government Regulation Number 57 Year 2010.. With this acquisition, PT Elang Mahkota Teknologi Tbk control two television station namely SCTV and Indosiar. Mastery of two station televisions potentially creates a barrier to entry to other businesses because control the frequency of broadcasting that has been acquired by both of the two station televisions. Causing of this acquisition this is certainly going to be very dangerous conditions in the market. And therefore, regulation and supervision based on competition law for this action of acquisition is absolutely necessary. This study uses Juridical Normative research where data is mostly from the research literature. The results of this study that the Acquistion of PT Elang Mahkota Teknologi Tbk does not violate unfair business competition law, however evaluation of KPPU in analyzing this acquisition have much of lack."

"Tesis ini membahas mengenai apakah kepemilikan silang Temasek Holdings Pte. Ltd. di PT Telekomunikasi Selular dan PT Indosat Tbk. merupakan kepemilikan saham mayoritas yang dilarang berdasarkan Pasal 27 huruf a Undang-undang Anti Monopoli dan pendekatan hukum yang digunakan oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha untuk membuktikan ada atau tidaknya pelanggaran tersebut. Penelitian ini menggunakan metode penelitian preskriptif dengan data sekunder sebagai sumber datanya. Hasil penelitian menyarankan sebaiknya Komisi Pengawas Persaingan Usaha menerbitkan pedoman mengenai kepemilikan silang yang dilarang di Pasal 27 Undang-undang Anti Monopoli yang dapat memberikan ukuran defmisi terhadap masing-masing unsur di dalam Pasal 27 Undang-undang Anti Monopoli.

---

This thesis is made to examine whether the cross ownership of shares by Temasek Holdings Pte. Ltd. in PT Telekomunikasi Seluler and PT Indosat Tbk. is a restricted majority shares cross ownership as regulated in Article 27.a of Anti Monopoly Law and what kind of legal method used by Business Competition Supervisory Board in proving any such violation. This research is using prescriptive method with secondary data as its source. The results of this research suggest that Business Competition Supervisory Board issue a guideline regarding the cross ownership that is restricted under Article 27.a of Anti Monopoly Law that can gives a clearer measure to the definitions of each substance in Article 27 of Anti Monopoly Law."

"Krisis ekonomi yang dialami oleh bangsa Indonesia beberapa tahun yang lalu hingga saat ini mendorong terbentuknya Undang-undang Anti Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Dengan terbentuknya Undang-undang ini, diharapkan terciptanya sebuah keadaan yang kondusif bagi persaingan yang sehat, segala bentuk praktek monopoli dapat dicegah semaksimal mungkin dan melindungi konsumen. Keberadaan Undang-undang Anti Monopoli ini, diwujudkan dengan UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Keberadaan Undang-undang ini mempengaruhi salah satu bank umum yang ada di Indonesia, yaitu PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk., yang diduga telah melakukan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat dalam menunjuk rekanan asuradurnya, yaitu PT. Asuransi Wahana Tata, PT. Asuransi Tri Pakarta, MAI, dan Jasindo. Hal ini dapat dilihat dari adanya perjanjian yang dibuat oleh PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. dengan keempat rekanan asuradurnya tersebut yang menghambat perusahaan asuransi lain untuk dapat masuk menjadi rekanan asuradur di PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Hal ini tentunya tidak sesuai dengan tujuan awal dibentuknya UU No. 5 Tahun 1999, dimana seharusnya PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. memberikan kesempatan yang sama kepada setiap perusahaan asuransi yang ingin menjadi rekanan asuradurnya. Dalam memperoleh data, penulis menggunakan metode penelitian kepustakaan yang diperoleh dari bahan hukum primer, sekunder, tersier yang juga didukung oleh wawancara. Sedangkan dalam menganalisa data, penulis menggunakan metode kualitatif, menghasilkan data deskriptis analitis yang bertujuan untuk mengungkapkan dan memahami fakta atau kebenaran yang ada."

"Persaingan usaha merupakan unsur esensial di dalam setiap kegiatan ekonomi yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi bagi praktik bisnis, pemberian kesempatan usaha yang sama kepada segenap pelaku usaha, dan perlindungan terhadap konsumen. Praktik persaingan usaha di Indonesia dilandasai pada ketentuan Pasal 27 UUD 1945 yang telah diamandemen pada Tahun 2000 berikut peraturan di bawahnya antara lain berupa Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.Persaingan usaha dapat berlangsung di segenap bidang kegiatan usaha, termasuk di bidang pasar modal. Mekanisme persaingan di bidang pasar modal dapat dibedakan ke dalam dua kelompok, yaitu persaingan sehat dan tidak sehat. Mekanisme persaingan sehat berupa stabilisasi harga, kebijakan dividen, tender offer, dan sebagainya. Sedangkan praktik persaingan tidak sehat di bidang pasar modal berlangsung dengan menggunakan mekanisme: manipulasi data, manipulasi pasar, transaksi semu, perdagangan orang dalam atau insider trading, dan take over.Alat persaingan usaha di bidang pasar modal dapat berupa penerapan prinsip keterbukaan, obyek perdagangan dan prospektus. Prospektus memiliki beberapa fungsi: merupakan fakta, dokumen formal penawaran umum, alat penjual efek, dan alat persaingan usaha. Substansi di dalam prospektus yang dapat digunakan sebagai alat persaingan meliputi: risisko usaha, prospek usaha, strategi bisnis, pemasaran, kebijakan dividen dan bunga obligasi, kegiatan atau bidang usaha emiten, kondisi keuangan, penggunaan dana hasil emisi, dan manajemen. Penyusunan prospektus harus dilakukan dengan mengindahkan prinsip keterbukaan, dan harus sesuai dengan fakta material agar dengan demikian akan menampakkan keadaan perusahaan emiten secara apa adanya."