Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Skripsi ini membahas mengenai operasional dan mekanisme pinjaman pada koperasi simpan pinjam yang berbasis syariah serta pengaturan yang dilakukan oleh peraturan perundang-undangan Indonesia terhadap koperasi simpan pinjam yang berbasis syariah. Pemilihan topik penelitian mengenai koperasi simpan pinjam syariah ini dilatarbelakangi oleh adanya fakta bahwa sistem ekonomi syariah dan koperasi memiliki keunggulan dari sistem ekonomi dan badan usaha lain, yakni tahan terhadap krisis ekonomi global. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan desain deskriptif. Hasil penelitian ini menjelaskan mengenai pengaturan dari peraturan perundang-undangan Indonesia terhadap koperasi simpan pinjam berbasis syariah, operasional yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah bagi koperasi dikaitkan dengan praktik dalam koperasi simpan pinjam syariah Berkah Madani, dan kesesuaian mekanisme pinjaman dari koperasi simpan pinjam syariah Berkah Madani dengan prinsip-prinsip syariah.

---

This essay talks about operation and mechanism of loan that distributes by sharia based financial cooperative also the regulation made ​​by the Indonesian legislation of sharia based financial cooperative. The selection of research topics on sharia financial cooperative was motivated by the fact that sharia economic system and cooperative have the advantage of economic system and other business entities, which are resistant to the global economic crisis. The study is a qualitative with descriptive design.

The result from this essay will explain about regulation on sharia financial cooperative that applies in Indonesia also the suitability of sharia financial cooperative Berkah Madani operation and loan mechanism with Indonesian regulation and the sharia principles."

"Penelitian ini bertujuan menjelaskan kesesuaian penerapan transaksi Simpanan dan Pembiayaan Mudharabah pada KJKS BMT BUMi serta menganalisis kesesuaiannya berdasarkan ketentuan yang berlaku, yaitu SOP KJKS dan Fatwa DSN MUI No.02/DSN-MUI/IV/2000 tentang tabungan mudharabah serta Fatwa DSN MUI No.07/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan mudharabah. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam penerapan transaksi Simpanan dan pembiayaan mudharabah tersebut masih terdapat banyak ketidaksesuaian. Hal ini terjadi karena beberapa praktik operasional yang dimodifikasi oleh KJKS BMT BUMi antara lain penerapan perhitungan bagi hasil Simpanan Sukarela yang tidak berdasarkan saldo rata-rata serta pembiayaan mudharabah yang diterapkan berdasarkan estimasi pendapatan di awal akad.

---

This study aims to explain the application of the suitability of the transaction on Mudharaba Savings and Financing on KJKS BMT BUMi and analyze their suitability based on existing regulations, namely SOP KJKS and MUI Fatwa DSN No.02/DSN-MUI/IV/2000 about saving deposit and MUI Fatwa DSN. 07/DSN-MUI/IV/2000 of financing is. The results of this study indicate that the application of the Deposit transaction and the financing is still a lot of mismatches. This occurs because some operational practices are modified by KJKS BMT BUMi include the application of the results of the calculation for Simpanan Sukarela and profit sharing of Mudharabah Financing is calculated by estimation profit in the beginning mudharaba agreement."

"Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) merupakan bagian integral ekonomi rakyat yang mempunyai kedudukan, peran dan potensi strategis untuk mewujudkan struktur perekonomian nasional yang seimbang, berkembang dan berkeadilan. Namun sampai saat ini ada permasalahan yang masih dihadapi mereka yaitu kurangnya permodalan dan keterbatasan pada akses pembiayaan. Dalam hal ini, diharapkan adanya peran dari pemerintah untuk memperkokoh permodalan Koperasi serta mengembangkan lembaga keuangan koperasi, yang sesuai dengan amanat Pasal 62 huruf c Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian. Salah satu cara yang dilakukan oleh pemerintah untuk mengembangkan kehidupan ekonomi khusunya yang berbasis syariah, adalah dengan menyelenggarakan program pembiayaan yaitu P3KUM (Program Pembiayaan Produktif Koperasi dan Usaha Mikro) menggunakan pola syariah, yang diatur dalam Peraturan Menteri Negara Koperasi dan UKM nomor 06/Per/M.KUKM/I/2007 tentang Petunjuk Teknis Program Pembiayaan Produktif Koperasi dan Usaha Mikro Pola Syariah. Pembiayaan ini menggunakan dana bergulir syariah yang disalurkan kepada Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS), dimana KJKS merupakan salah satu lembaga keuangan syariah yang menaruh perhatian yang besar dalam mendukung dan mendorong pengembangan sektor keuangan dan perbankan syariah di Indonesia.Berdasarkan semua hal diatas, maka skripsi ini akan membahas mengenai pengaturan dalam perundangundangan mengenai Dana Bergulir Syariah yang disalurkan kepada UMK melalui KJKS, mekanisme penyaluran Dana Bergulir Syariah yang disalurkan kepada UMK melalui KJKS, dan praktek penyaluran Dana Bergulir Syariah yang disalurkan kepada UMK melalui salah satu KJKS yaitu disini adalah diambil contoh pada Koperasi BMT An-Nur Jombang.

---

Micro, Small and Medium Enterprises (MSME) is an integral part of people's economy which has the status, role and strategic potential to achieve a balanced, developed and equitable national economy structure. But until now there are problems still facing them: the lack of capitalization and limitations on access to financing. In this case, it is expected the government to strengthen the role of cooperatives as well as the capital of financial institutions to develop cooperative, in accordance with the mandate of Article 62 letter c of Law No. 25 of 1992 on Cooperatives. One way is done by the government to develop economic life especially sharia-based, is to organize the financing program that is P3KUM (Financing Program for Productive Cooperatives and Micro) using patterns of sharia, which is set in the Minister of Cooperatives and SMEs 06/Per number / M.KUKM/I/2007 about Financing Program Technical Instructions Productive Cooperatives and Micro Pattern Sharia. Financing uses revolving funds channeled to Islamic Sharia Cooperative Financial Services (KJKS), where KJKS is one Islamic financial institution that has looked great in supporting and encouraging the development of Islamic banking and finance sector in Indonesia.

Based on all the above, then this essay will discuss about the arrangements in the legislation regarding Sharia Revolving Fund which is distributed to MSEs through KJKS, the distribution mechanism Sharia Revolving Fund which is distributed to MSEs through KJKS, and distribution practices Sharia Revolving Funds channeled to SMEs through KJKS ie one here is a sample taken at the BMT An-Nur Jombang."

"Penyusun adalah orang-orang yang paham masalah agama dan sangat berpengalaman praktik dalam bidang koperasi. Untuk itu, para penulisnya menuliskan pengalaman praktiknya yang dikombinasikan dengan landasan syar’i Oleh karena itu, buku ini menjelaskan landasan syariahnya sangat rinci, sehingga isi buku ini enak dibaca, karena tidak terlalu teoretis, layak untuk dimiliki dan dipelajari. Prof. Drs. Tjiptohadi Sawarjuwono, M.Ec., Ph.D. CPA, CA (Dosen FEB Unair, Wakil Rektor I UISI, Mengajar Akuntansi dan Auditing Syariah, dan Metode Penelitian Kaffah/Kualitatif).Buku terkait Koperasi Syariah sudah banyak terbit di Indonesia, namun buku “Manajemen Koperasi Syariah” ini memiliki kelebihan dibanding buku-buku yang sejenis dalam hal pembahasannya yang lengkap dan komprehensif, mulai dari konsep dasar, sejarah, produk jasa hingga manajemen operasional koperasi syariah. Buku ini tidak hanya sangat layak dibaca oleh para akademisi, praktisi, dan masyarakat pecinta koperasi syariah, tetapi juga para Pengawas Syariah (Dewan Pengawas Syariah) koperasi wajib membaca hingga khatam agar memperoleh pemahaman yang tuntas terkait lembaga yang menjadi soko guru perekonomian Indonesia berdasarkan prinsip syariah. Azharuddin Lathif, M.Ag., M.H. (Direktur Dewan Syariah Nasional/DSN Institute).Ber-syirkah adalah akhiran di dalam Islam berlandaskan semangat fastabiqul khoirot. Namun, niat yang baik untuk kemashlahatan bersama tak cukup hanya berhenti sampai dibuatan baik saja, namun juga perlu mengetahui seluruh rambu-rambu the dog and the don’ts- Untuk itulah buku yang ditulis secara berjamaah ini dihadirkan. Agar di dalam melangkah bersama koperasi tidak perlu harus tersesat pada rimba kebingungan terlebih dahulu, sehingga bisa langsung mengayuhkan “langkah kanan” menuju cita harap ummat dan rahmatan lil alamiiiin. Dr. Hj. Marissa Haque, SH., MA., MM., M.Hum (Duta Koperasi Syariah & Artis).Buku ini membahas koperasi syariah dari tataran sejarah, latar belakang, konsep pendirian dan implementasi, hingga hal-hal praktis seperti lembar perhitungan dan kontrak akad-akad operasional. Dengan buku ini kita sudah dapat mengetahui seluk beluk koperasi syariah. Riyana Kushendrani (Kepala Bidang Pemberdayaan dan Pengembangan KSPPS Kementerian Koperasi dan UMKM).Kami sangat mengapresiasi penerbitan buku ini menjadi menambah pemahaman dan pengetahuan dalam pengembangan ekonomi syariah, penulis adalah seorang pemerhati Ekonomi Kerakyatan khususnya Ekonomi Syariah yang bergerak di Koperasi. Pengalaman dan aplikasi dari apa yang dilakukan dituangkan dalam tulisan semoga semakin menambah literatur dalam pengembangan Koperasi Syariah. Dahlia Nadeak, M.Kes. (Plt Kepala Dinas Koperasi & UKM Kota Tangerang Selatan).Buku Manajemen Koperasi Syariah ini merupakan satu buku yang komprehensif membahas koperasi syariah disertai dengan aturan baru dari Kementerian Koperasi dan UKM. Buku ini sangat cocok untuk kalangan akademisi maupun praktisi di bidang koperasi syariah untuk menambah khazanah keilmuan koperasi syariah. Muhammad Sukri, M.M. (Wakil Ketua Umum Dewan Koperasi Indonesia).Ini adalah buku yang sangat bernilai. Di dalamnya memuat banyak hal tentang koperasi syariah terkini, termasuk bagaimana melakukan restrukturisasi pembiayaan bermasalah, bagaimana mengukur tingkat kesehatan dan juga dilengkapi contoh akad-akad koperasi syariah. Buku ini sangat layak untuk menjadi bacaan dan referensi. Ahmad Juwaini (Direktur Keuangan Mikro Syariah, Keuangan Inklusif dan Dana Sosial Keagamaan – Komite Nasional Keuangan Syariah/KNKS) ."