Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKGuna menunjang kelancaran tugas-tugas umum Pemerintahan dan tugas-tugas pembangunan, Pemerintah Reptiblik Indonesia secara terus menerus mengupayakan meningkatkan mutu pengawasan di bidang pelaksanaan Anggaran Belanja Negara, baik Anggaran Rutin maupun Angaran Pembangunan. Untuk itu, Pemerintah membentuk BPKP dengan Kepusan Presiden Nomor 31 Tahun 1983, Badan ini merupakan Lembaga Pemerintah Non Departemen yang berperan sebagai Badan Pengawasan Intern Pemerintah, dan secara struktural BPKP mempunyai kedudukan langsung di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden. Tugas-tugas pokok BPKP adalah merencanakan program kerja pengawasan dan melaksanakan program program pengawasan terhadap kebijaksanaan pengawasan yang telah digariskan oleh Wakil Presiden, dengan berlandaskan kepada ketentuan-ketentuan Instruksi, Preeiden Nomor 15 Tahun 1983. Dimana salah satu ketentuannya menyebutkan bahwa secara operasional, taknis pelaksanaan pengawasan yang akan di terapkan oleh BPKP harus dikonsultasikan kepada Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Menteri Koordinator Bidang EKUIN dan Pengawas Pembangunan. Sedangkan setiap laporan hasil-hasil pengawasan BPKP kepada Presiden harus melalui Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Menko Ekuin dan Pengawasan Pembangunan. Secara struktural, kedudukan BPKP berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden, namun dalam prakteknya segala tindakan-tindakan yang akan diambil oleh BPKP harus dikonsultasikan kepada Menteri Negara PAN dan Menko Ekuin/Wasbang sehingga secara psikologis eksistensi BPKP selaku Pengawasan Intern Pemerintah adalah lemah karena harus melalui pihak ketiga."

"Dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsi Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagai pengemban kuasa permanen Presiden dalam pengujian undang-undang di Mahkamah Konstitusi, Direktorat Litigasi Perundang-undangan sebagai unit esselon II pada Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan, antara lain melakukan penyiapan penyusunan Keterangan Pemerintah dimulai dengan kegiatan analisis permohonan, pengumpulan bahan/data, melakukan koordinasi dengan instansi yang terkait dengan pengujian undang-undang serta penyusunan konsep Keterangan Pemerintah dan Opening Statement. Oleh karena Keterangan Presiden adalah keterangan resmi pemerintah baik secara lisan maupun tertulis mengenai pokok-pokok permohonan yang merupakan hasil koordinasi dari menteri-menteri dan/atau Lembaga/Badan Pemerintah terkait, maka dalam penyusunan Keterangan pemerintah Direktorat Litigasi Perundang-undangan melakukan korrdinasi dengan Departemen, Lembaga Negara, Lembaga Pemerintah Non Departemen, organisasi kemasyarakatan, organisasi agama, atau organisasi profesi serta mengundang narasumber baik dari lingkungan Akademisi, Praktisi, Profesional dan Lembaga Swadaya Masyarakat guna mencari masukan atau informasi terkait berbagai hal yang berhubungan dengan pokok-pokok permohonan."

"Tesis ini menganalisi mengenai pengawasan oleh Dewan Perwakilan Rakyat terhadap pelaksanaan keadaan darurat atau keadaan bahaya menurut Pasal 12 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang kewenangan dalam keadaan darurat tersebut hanya terletak pada satu cabang kekuasaan, yaitu eksekutif. Bahkan, dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 1959 disebutkan, bahwa pengawasan oleh hakim dan Dewan Perwakilan Rakyat ditiadakan jika situasi negara berada dalam keadaan darurat sesaat setelah diumumkan oleh penguasa keadaa darurat (eksekutif). Berbeda halnya pengaturan mengenai pengawasan dibeberapa negara yang memberikan Dewan Perwakilan Rakyat kewenangan untuk melakukan pengawasan, bahkan sebelum keadaan darurat tersebut diumumkan. Tesis ini bermaksud menjawab mengenai bagaimana pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat di Indonesia terlibat dalam berbagai keadaan darurat yang pernah terjadi di Indonesia, dan juga mengenai bagaimana pengaturan yang ideal pengawasan yang dilakukan oleh Dewan Perwakilan rakyat dalam keadaan darurat. Dengan menggunakan pendekatan secara konseptual dan juga pendekatan secara perundang-undangan ditemukan beberapa persoalan di dalam beberapa situasi darurat yang berkaitan dengan pengawasan yang dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan juga hukum yang digunakan dalam situasi darurat itu sendiri, dan dengan berbagai pendekatan yang dilakukan, disimpulkan bahwa pengaturan mengenai keadaan darurat di Indonesia harus ditinjau ulang karena banyak yang sudah tidak sesuai dengan perkembangan zaman, khususnya dalam hal pengawasan. Pelaksanaan keadaan darurat tidak bisa dijalankan oleh satu kekuasaan tanpa melibatkan cabang kekuasaan lain, hal itu akan cenderung disalahgunakan

---

This thesis analyzes the supervision by the House of Representatives on the implementation of an emergency or a state of danger according to Article 12 of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia which authority in an emergency situation lies only in one branch of power, namely the executive. In fact, in Law Number 23 Prp of 1959 it is stated that supervision by judges and the House of Representatives is abolished if the state is in a state of emergency immediately after an emergency (executive) authority has announced it. This is different from the regulation regarding supervision in several countries which gives the House of Representatives the authority to carry out supervision, even before the state of emergency is declared. This thesis intends to answer how the supervision of the House of Representatives in Indonesia is involved in various emergencies that have occurred in Indonesia, and also about the ideal arrangement of supervision carried out by the House of Representatives in an emergency. By using a conceptual approach as well as a statutory approach, several problems were found in several emergency situations related to the supervision carried out by the House of Representatives and also the law used in the emergency situation itself, and with the various approaches taken, it was concluded that Regulations regarding the state of emergency in Indonesia must be reviewed because many are not in accordance with the times, especially in terms of supervision. The implementation of a state of emergency cannot be carried out by one power without involving other branches of power, it will tend to be misused."

"ABSTRAKPenerimaan negara bukan pajak merupakan seluruh penerimaan pusat yang bukanberasal dari penerimaan perpajakan. Hal itu, diatur Undang-Undang Nomor 20Tahun 1997 Tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak. Selain pajak, penerimaannegara bukan pajak memiliki arti dan peran yang sangat penting dalam pembiayaanpenyelenggaraan pemerintahan negara dan pembangunan nasional. Olehkarenanya, diperlukan peningkatan pendapatan Negara dari sektor penerimaanNegara bukan pajak.Permasalahan yang dapat diungkap adalah bagaimanakah aspek hukum dan upayapeningkatan penerimaan Negara bukan pajak oleh Badan Pengawasan Keuangandan Pembangunan (BPKP) sebagai aparat pengawasan intern pemerintah (Tinjauankewenangan BPKP) dan hal-hal apa saja yang menjadi kendala dalam peningkatanpenerimaan negara tersebut.Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, dengan pendekatan yuridis normatifdimaksudkan untuk memahami hukum dipandang hanya sebagai peraturan ataukaidah-kaidah saja. Spesifikasi penelitian deskriptif analitis berupayamenggambarkan secara rinci fenomena sosial yang menjadi pokok permasalahantanpa melakukan hipotesa dan perhitungan secara statistik.Lokasi penelitian di Jakarta tempat berkedudukan Badan Pengawasan Keuangandan Pembangunan, sebagai salah satu aparat pengawasan intern pemerintah yangmelakukan pengawasan intern terhadap akuntabilitas keuangan negara melaluiaudit, reviu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya. Pengumpulandata penelitian dilakukan dengan studi dokumen atau kepustakaan (data sekunder)yang dapat memberikan informasi berkaitan dengan cakupan penelitian ini.Hasil penelitian membuktikan bahwa penggunaan teori welfare state dalam upayapeningkatan penerimaan Negara bukan pajak menunjukkan bahwa upayapeningkatan penerimaan Negara bukan pajak yang dilakukan BPKP, dapatmeningkatkan penerimaan negara untuk kemanfaatan dan kesejahteraanmasyarakat. Dengan upaya peningkatan penerimaan Negara bukan pajak yangdilakukan BPKP ini, dapat mengurangi penyalahgunaan pengelolaan penerimaanNegara bukan pajak dan menemukan potensi penerimaan Negara bukan pajak baru.Kendala atas peningkatan penerimaan Negara bukan pajak disebabkan olehperubahan terhadap Undang-Undang Keuangan Negara, Undang-UndangPemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan Undang-Undang Pemerintahan Daerah serta lemahnya sistem pengendalian internpemerintah menyebabkan penerimaan Negara dari sektor penerimaan Negarabukan pajak menjadi tidak maksimal sehingga mengurangi manfaat yang dapatditerima masyarakat.

---

AbstractNon-Tax State Revenue is the entire central government revenue which is notoriginating from tax. It is regulated by the Law Number 20 Year 1997 concerningNon-Tax State Revenue. Besides tax, Non-Tax State Revenue also has importantmeaning and role in the financing of state governance and national development.Therefore, the increasing of state revenue from non-tax sector is necessary.The issues that can be exposed are how the legal aspects and efforts of increasingNon-Tax State Revenue by the Finance and Development Supervisory Agency asthe internal auditor of the Indonesian government and what are the matters whichbecome obstacles in increasing Non-Tax State Revenue.This study is a qualitative research with a normative juridical approach which isintended to understand law reviewed only as regulations or principles. Thespecification of descriptive analytical research seeks to describe in detail the socialphenomena which become main issue without making hypotheses and statisticalcalculations.The research took place in Jakarta where the Finance and DevelopmentSupervisory Agency as one of the government?s internal auditor which performsinternal supervision of state financial accountability through audit, review,evaluation, monitoring, and other supervisory activities is located. The collectionof the data is done by documents or literature study (secondary data) which canprovide the information relating to the scope of the study.Based on the welfare state theory, the efforts taken by the Finance andDevelopment Supervisory Agency in increasing Non-Tax State Revenue mayincrease state revenue for the public benefit and welfare. These efforts can alsoreduce the misuse of the Non-Tax State Revenue management and discover otherpotential Non-Tax State Revenue.The constraints of increasing Non-Tax State Revenue are caused by theamendment of the law concerning State Finance, the law concerning the Audit ofthe Management and Accountability of the State Finance, and the law concerningRegional Government and the weakness of the government internal control system.These constraints led to the low optimization of state revenue from the Non-TaxState Revenue, thereby reducing the benefits to be received by the public."

"Tujuan penelitian : untuk menganalisa sejauh mana peranan BPKP dalam mengaudit 'kelayakan' usulan-usulan pengadaan barang dan jasa Pemerintah khususnya yang bernilai di atas Rp 3 milyar dan peranannya dalam melakukan penyempurnaan atas ketentuan yang berlaku. Metode Penelitian 1.) riset lapangan dimana penulis langsung ikut membantu mengaudit usulan-usulan pengadaan barang dan jasa Pemerintah; 2) riset kepustakaan. Hasil Penelitian jumlah usulan pengadaan barang dan jasa Pemerintah selama 5 (lima) tahun anggaran (1988/89 sid 1992/93) adalah 3675 usulan. Berdasarkan hasil audit Tim BPKP, 1777 usulan (48,35%) merupakan pendapat disetujui sesuai usulan, 1336 usulan (36,35%) merupakan pendapat disetujui dengan catatan, 545 usulan (14,83%) merupakan pendapat dikembalikan, dan 17 usulan (0,47%) adalah pendapat ditolak. Dari pendapat yang disetujui dengan catatan, 4 (empat) dari 11 (sebelas) jenis catatan yang sering menj adi penyebab penyimpangan ketentuan adalah kewajaran harga (27,5%), perencanaan/koordinasi (17,5%), persyaratan kontrak (12,8%) dan valuta asing (11,3%). Sedangkan unsur~unsur penyebab usulan dikembalikan adalah masalah kewajaran harga (38,53%) dan ketentuan yang berlaku (61,47%). Ketentuan pengadaan yang ada ternyata tidak dapat memecahkan masalah-masalah pengadaan yang bervariasi. BPKP sangat berperan dalam melakukan penyempurnaan ketentuan pengadaan barang dan jasa. Kesimpulan : peranan Tim BPKP dirasakan sangat pen ting dan bermanfaa t dalam mengaudit 'kelayakan' usulan-usulan pengadaan barang dan jasa, karena 1898 (1336 + 545 + 17) usulan (51,65%) dari total usulan, merupakan usulan-usulan ketentuan-ketentuan yang yang tidak berlaku. BPKP memenuhi sangat berperan dalam melakukan penyempurnaan atas ketentuan pengadaan barang dan jasa. Saran : pengawasan intern yang masih lemah dalam proses pengadaan barang dan jasa harus lebih ditingkatkan."

"Peran audit intern pada sektor publik di INdonesia dilakukan olehinspektorat/Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP). Tujuan utama penelitian ini adalah untuk mengetahui efektivitas APIP, baik berdasarkan penilai pimpinan APIP maupun pimpinan instansi. Sedangkan tujuan kedua penelitian adalah untuk mengetahui apakah terdapat sudut pandang antara pimpinan APIP dengn pimpinan instansi terhadap risiko yang dihadapi instansi. Metode penelitian ini adalah kuantitatif deskriptif yang menggunakan metode pengumpulan data berupa penyebaran kuesioner. Studi literatur dan wawancara dilakukan untuk mendukung hasil survei. Hasil penelitian terhadap 33 pimpinan APIP menyimpulkan bahwa APIP telah berperan cukup efektif walaupun masih bersifat tradisional (audit ketaatan dan operasional), belum menerapkan risk-based audit serta lemahnya manajemen sumber daya manusia, begitu pula persepsi atas 29 pimpinan instansi yang menilai bahwa peran APIP cukup sesuai harapan walaupun ditemukan minimnya perbedaan sudut pandang antara 26 pimpinan APIP dan pimpinan instansinya yang disebabkan belum diterpkannya risk-based audit. "

"UNDANG-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945) ketika ditetapkan pada 18 Agustus 1945 terdiri atas Pembukaan dan Pasal-Pasal. Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 tersebut memuat nilai-nilai dasar pandangan hidup (Philosojische Grondslag) yang berfungsi sebagai dasar negara, yang kemudian disepakati disebut sebagai Pancasila. Meminjam istilah Hans Nawiasky dalam bukunya Allgemeine Rechtslehre yang memaparkan tentang StufJenbau Theorie, Pembukaan yang memuat Pancasila terse but disebut sebagai staatsfundamentalnorm dan oleh Notonagoro dinamakan Pokok-pokok Kaidah Fundamental Negara. Oleh karena itu Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 memuat cita negara yang dibentuk serta cita hukum dan cita moral bangsa Indonesia dalam menegara, sebagaimana termaktub dalam Pokok-pokok Pikiran dan Alinea-alinea Pembukaan UUD NRI Tahun 1945"