Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Perkenankanlah saya terlebih dahulu memanjatkan puji syukur kepada Tuhan yang Masa Esa atas rahmat dan karunia-Nya hingga upacara pengukuhan saya sebagai Guru Besar Tetap dalam lhnu Gizi di Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia dapat terselenggara pada hari ini. Saya ucapkan terima kasih kepada para hadirin sekalian yang telah memberikan perhatian dan meluangkan waktu untuk menghadiri pengukuhan saya.Pada tahun ini kita akan mengakhiri Pembangunan Jangka Panjang Tahap I (PJPT-I) dan akan memulai PJPT II pada tahun depan yaitu awal era tinggal landas. Tujuan utama era tinggal landas pembangunan nasional ini adalah pengembangan sumberdaya manusia yang berkualitas tinggi. Salah satu upaya di bidang kesehatan yang mempunyai dampak besar terhadap peningkatan kualitas sumberdaya manusia tersebut, adalah upaya peningkatan gizi masyakarat. Kiranya wajar kalau pada kesempatan ini saya memilih judul:Peranan Perguruan Tinggi dalam Upaya Perbaikan Gizi di IndonesiaMasalah gizi telah diidentifikasi di Indonesia sebelum Perang Dunia II. Setelah Perang Dunia II yaitu setelah kemerdekaan, sekitar tahun 1950-1965, beberapa daerah di Indonesia mengalami krisis pangan, busung lapar, 3-5% anak-anak menderita Kurang Kalori Protein berat dan pendarita Kwashiorkor serta Marasmus mudah ditemukan di bangsal-bangsal rumah sakit.Usaha pemerintah untuk menanggulangi masalah gizi telah lama dilakukan di Indonesia. Ini tercermin pada program-program sebelum dan selama PJPT-I. Pada tahun lima puluhan dibentuk Panitia Negara Perbaikan Menu Makanan Rakyat, dibangun Lembaga Makanan Rakyat dan pada tahun 1963 diadakan Applied Nutrition Program, yang kemudian dikenal sebagai Usaha Perbaikan Gizi Keluarga (UPGK). Dalam Repelita I (1969-1974) dan Repelita II (1974-1979) pembangunan sektor pertanian serta produksi pangan mendapat prioritas, Nutritional Surveillance System/Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG) dirintis dalam bentuk Pilot Project pada tahun 1979. Pilot Project ini berkembang menjadi Sistem Isyarat Dini dan Intervensi (SIDI)/Early Warning Information and Intervension System yang kemudian menjadi Timely Warning System. Selanjutnya salah satu tujuan utama Repelita III adalah pengembangan UPGK hingga mencakup 75% desa yang tersebar di 27 propinsi. Dalam Repelita IV program perbaikan gizi merupakan bagian dari program program bidang kesehatan, pertanian, pembangunan daerah pedesaan serta kependudukan, sedangkan dalam Repelita terakhir PJPT-I (1989-1994) upaya perbaikan pangan dan gizi dikaitkan dengan peningkatan kualitas hidup penduduk.Ternyata PJPT-I berhasil dan keberhasilannya dalam bidang pertumbuhan ekonomi, perkembangan bidang pertanian, keluarga berencana serta penunman angka kematian bayi telah mengubah keadaan pangan dan gizi di Indonesia. Dan pengimpor beras nomor satu di dunia, Indonesia menjadi negara swasembada pangan dan prevalensi penyakit-penyakit kurang gizi utama sekitar tahun 1990 lebih rendah jika dibandingkan dengan sekitar tahun 1980; penyakit Kurang Kalori Protein dari 29,9% menjadi 10,48%, Kurang Vitamin A (KVA) dari 1,4% menjadi 0,7%, Gangguan Akibat Kekurangan Iodium (GAKI) dari 37,2% menjadi 23,2% dan Anemia Gizi dari 70% menjadi 55%. Tetapi juga diidentifikasi gizi lebih di kelompok masyarakat tertentu.Keberhasilan PJPT-I dalam upaya perbaikan gizi tidak lepas dari pendekatan sistem yang dipakai serta perkembangan kelembagaan gizi di Indonesia."

"Tindak pidana pencucian uang tidak hanya rentanterjadi pada sektor perbankan, akan tetapi juga rentan terjadipada sektor pasar modal. Yang berwenang melakukanpenegakan hukum di bidang pasar modal adalah Bapepam.Sedangkan yang berwenang melakukan penegakan hukumdi bidang tindak pidana pencucian uang adalah PPATK.Dalam perusahaan terbuka maka segala informasi yangmenyangkut mengenai perusahaan tersebut akan dapatmempengaruhi harga saham di bursa. Dalam kasus ini, faktayang dapat mempengaruhi harga saham di bursa tersebutadalah terjadinya tindak pidana pencucian uang pada PTBank BNI Tbk. Informasi yang salah atau simpang siur akanmembuat harga saham perusahaan tersebut di bursa akanbergerak secara signifikan dan hal ini dapat merugikanpemegang saham khususnya dalam hal ini adalahpemegang saham minoritas yang biasanya merupakanpemegang saham publik. Penulisan skripsi ini bermaksuduntuk melakukan pengkajian terhadap peranan Bapepam didalam kasus pembobolan dana sebesar Rp1,7 triliun yangterjadi di PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.Sebagaimana diketahui bahwa PT Bank Negara Indonesia(Persero) Tbk merupakan suatu perusahaan publik yangkarena statusnya tersebut berada dibawah yurisdiksiBapepam. Sebagai sebuah perusahaan publik, makakepentingan pemegang saham minoritas harus terlindungi.Untuk itu, melalui penulisan skripsi ini penulis berusahamengkaji secara yuridis peranan Bapapam dalam upayapenegakan hukum terhadap dugaan tindak pidanapencucian uang pada kasus pembobolan dana di PT BankNegara Indonesia Tbk serta mengkaji dan menganalisasecara yuridis masalah perlindungan pemegang sahamTinjauan yuridis..., Amalia Christianti, FH UI, 2005vminoritas PT Bank Negara Indonesia Tbk sehubungandengan kasus."

"Penduduk merupakan pelaku penting dalam upaya Hankam Negara untuk meningkatkan Ketahanan Nasionalnya karena ciri-ciri dan perilakunya dapat mempengaruhi upaya Hankam, dilihat dari :A. Kependudukannya.1. Jumlah dan pertumbuhannya terus meningkat Kenaikannya tidak diikuti dengan pertambahan jumlah kebutuhan penduduk secara seimbang sehingga sering menimbulkan berbagai masalah yang mengganggu Ketahanan Nasional.2. Berdasarkan komposisi umur, jenis kelamin dan usia reproduksi, jumlah perempuan lebih banyak dari jumlah laki-laki. Hal ini menunjukkan tingkat fertilitas masih cukup tinggi.3. Kelompok usia muda lebih banyak dibanding kelompok usia tua, berarti masih,menunjukkan lagu pertumbuhan penduduk Indonesia masih cukup tinggi.4. Persebaran penduduk, kepadatannya dan persebaran angkatan kerjanya tidah merata untuk setiap wilayahnya, sehingga sering menimbulkan kerawanan kerawanan di berbagai bidang.5. 78% angkatan kerjanya berpendidikan SD ke bawah, sehingga sumber daya manusianya kurang bisa diproduktifkan dalam pembangunan. B. Pertahanan Keamanan Negaranya.Penduduk yang ditempatkan ke dalam unsur-unsur Hankam masih belum memenuhi persyaratan seperti pada:1. Masih sulit diperoleh dari penduduk yang mampu menggunakan segala jenis perlengkapan militer untuk AL, AU, Artileri dan Havaleri (ADJ,2. Penduduk yang mampu menggunakan senjata dengan kondisi yang ada dan dapat menghancurkan musuh di garis dapan yang dipersiapkan untuk Infantri (AD) masih langka/sulit diperoleh.3. POLRI, berasal dari penduduk berkualitas yang mampu melayani logistik, personil dan lain-lain.4. Rakyat terlatih, cadangan dan Perlindungan Masyarakat, semua berasal dari penduduk yang berkualitas.5. Hasil seleksi langsung dari penduduk, banyak calon yang gagal pada tes Kesamaptaan dan Kesehatan. C. Ketahanan Nasionalnya.Dari delapan Gatra (Asta Gatra) sebagai unsur-unsur Ketahanan Nasional masih terdapat kendala-kendala yang dapat mengancam kelangsungan Hidup Bangsa dan Negara Indonesia. Oleh sebab itu, ciri-ciri dan perilaku penduduk serta sosialisasinya dalam kecintaan terhadap tanah air (Bela Negara) harus ditata kembali agar mampu mendukung upaya Hankam Negara dalam rangka meningkatkan Ketahanan Nasional."