Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Being a non-party to the 1951 Convention relating to the Status of Refugees (“1951 RefugeeConvention”) and 1967 Protocol relating to the Status of Refugees (“1967 Protocol”), Indonesiadoes not have legal obligations to provide permanent resettlement for asylum seeker and/orrefugee. However, as a transit country for those seeking shelter in Australia, Indonesia undergoesa myriad of issues resulting from illegal entrance by asylum seeker and/or refugee. Besides havingneither legal framework nor domestic mechanism to handle asylum seekers and/or refugee,Indonesia’s immigration law identifies every foreigner including asylum seeker and refugee whounlawfully enter Indonesia’s territory into the same box as illegal migrant. It then leads to thearrest of asylum seeker and/or refugee to be put in an over-capacity detention center or otherplaces. This paper will analyze various issues related to asylum seeker and refugee in Indonesiaand to weigh whether it is indispensable for Indonesia to accede to the 1951 Refugee Conventionand its 1967 Protocol.Sebagai negara yang tidak menjadi peserta dari Convention relating to the Status of Refugees(“Konvensi Pengungsi”) dan Protokolnya, Indonesia tidak memiliki kewajiban hukum untukmenyediakan penempatan permanen bagi pencari suaka dan/atau pengungsi. Namun demikian,sebagai negara transit bagi mereka yang mencari suaka ke Australia, Indonesia menghadapiberbagai permasalahan akibat illegal entrance yang dilakukan oleh pencari suaka dan/ataupengungsi. Di samping Indonesia tidak memiliki kerangka hukum ataupun mekanisme untukmengatasi pencari suaka dan/atau pengungsi, hukum imigrasi Indonesia mengkategorikansetiap orang asing termasuk pencari suaka dan pengungsi yang masuk ke wilayah Indonesiadengan melawan hukum sebagai migran illegal. Hal ini mengakibatkan penahanan pencarisuaka dan/atau pengungsi yang kemudian ditempatkan di rumah detensi atau tempat lain yangsudah melebihi kapasitas jumlah orang. Tulisan ini mengkaji pelbagai permasalahan pencarisuaka dan pengungsi di Indonesia serta menilai ada atau tidaknya urgensi bagi Indonesia untukmelakukan aksesi atas Konvensi Pengungsi dan protokolnya."

"Indonesia sebagai negara bukan anggota dari Konvensi Tahun 1951 tentang Status Pengungsi (Konvensi Pengungsi) sering kali disalahkan atas ketidakmampuannya dalam pemenuhan hak pendidikan pencari suaka anak dan pengungsi anak. Posisi hukum suatu negara terhadap suatu konvensi merupakan landasan dari terbentuknya kewajiban negara tersebut atas ketentuan yang terdapat didalamnya. Adanya keikutsertaan Indonesia di dalam konvensi hak asasi manusia lainnya menyebabkan ketidakpastian atas standarisasi pemenuhan hak pendidikan anak berdasarkan statusnya sebagai pencari suaka maupun pengungsi. Maka, berdasarkan masalah ini, peneliti melakukan penelitian berdasarkan metode penelitian hukum normatif kualitatif melalui studi kepustakaan. Selanjutnya penemuan atas penelitian bahwa dalam hal kewajiban negara bukan pihak dalam Konvensi Pengungsi terhadap hak pendidikan anak, terdapat 2 kewajiban yaitu penerimaan berdasarkan non-refoulement dan penghormatan atas hak asasi manusia yang keduanya merupakan bagian dari hukum adat internasional. Sebagaimana hasil penelitian, seharusnya komunitas internasional membantu secara aktif upaya pemenuhan hak pendidikan pencari suaka anak dan pengungsi anak melalui kontribusi nyata baik secara langsung maupun tidak langsung dan bukannya menuntut pemenuhan hak tersebut secara sepihak kepada negara-negara bukan pihak, yang dalam hal ini salah satunya adalah Indonesia.

---

Indonesia as a non-party to the 1951 Convention on the Status of Refugees (the Refugee Convention) is often blamed for its inability to fulfill the educational rights of child asylum seekers and child refugees. The legal position of a country towards a convention is the basis for the formation of the country's obligations for the provisions contained therein. The existence of Indonesia's participation in another human rights conventions causes uncertainty over the standardization of the fulfillment of children's education rights based on their status as asylum seekers or refugees. Therefore, based on this problem, the researcher conducts research based on qualitative normative legal research methods through literature study. Furthermore, the findings from the research show that in terms of the obligations of a country that is not a party to the Refugee Convention towards  children's education rights, there are 2 obligations, namely acceptance based on non-refoulement and respect for human rights, both of which are parts of international customary law. As the research results, the international community should actively assist efforts to fulfill the educational rights of child asylum seekers and child refugees through real contributions, either directly or indirectly, instead of demanding the fulfillment of these rights unilaterally to non-parties, which in this case is Indonesia."

"ABSTRAKSebagian beaar keglatan pembangunan adalah mengolah Biuaber alam dan mengubah lingkungan. Menurut Sallm (1990:28), perubahan lingkxmgan dapat memutuskan mata rantai dalam berbagai elklue yang hldup dalam ekosistem, eehingga mengganggu keeelarasan hubungan manusla dengan lingkungannya. Karena itu eangatlah penting agar proses pembangunan dllakukan dengan memelihara keutuhan berfungsinya berbagai siklue yang hidup dalam ekosistem ini. Sehubiuigan dengan hal tersebut, maka sasaran pembangionan diutamakan pada peningkatan kualitaa hldup. Dengan demikian diharapkan 4 akan lahir manuaia-manusia yang berkualitae yang dapat mengisi kegiatan pembangunan dengan bijaksana, arif dan bertanggung j awab, sehingga pembangunan dapat terus berlanjut. Anak adalah generasi penerus bangsa dan modal dalam pembangunan yang akan memelihara, mempertahankan,melaksanakan, dan mengembangkan hasil pembangunan serta yang akan melanjutkan upaya dalam menjaga keseimbangan lingkungan hidup. Untuk memenuhi fungsi tersebut diperlukan kesehatan fisik dan mental. Kesehatan fisik berhubungan erat dengan kondisi gizi seseorang. Namun kenyataannya, kondisi gizi anak dewasa ini sangat memprihatinkan. Laporan UNICEF menyebutkan 1/4 jut a anak di dunia meninggal eetiap minggu, dan jutaan lagi hanya mampu bertahan hidup selama setengah masa kehidupan mereka, karena menderita kekurangan gizi dan keaehatan yang buruk (Grant, 1992:5). Padahal menurut Salim (1988:12), salah satu cara meningkatkan kualitas hidup adalah meningkatkan kualitas diri manusia secara fisik dan nonfisik. Bersifat fieik antara lain adalah gizi. Sehubungan hal tereebut, Strong dalam pidato di Konferenei Lingkungan dan Pembangunan Sedunia tahun 1992, mengatakan upaya mengurangi keeakitan dan kekurangan gizi pada anak sangat penting, bukan hanya untuk kepentingan sendiri tetapi juga*sebagai sarana untuk membantu mengurangi tekanan penduduk danmemungkinkan pembangunan lingkungan dapat berkelanjutan dalam abad ke-21 dan setelah itu (Strong dalam Grant, 1992:21).Banyak faktor yang berhubungan dengan statue gizi seorang anak. Pengetahuan glzl yang dimiliki ibu mempunyai hubungan erat dengan status gizi anaknya. Dalam teori saluran dari Lewin disebutkan bahwa ibu rumah tangga atau anggota keluarga lain yang mengendalikan arus makanan mempunyai peranan yang penting dalam pengelolaan makanan keluarga (Lewin dalam Khumaidi, 1986:36). Mar'at (1981:13) mengatakan, pengetahuan dan perasaan yang merupakan kluster dalam sikap akan menghasilkan tingkah laku tertentu. Selain itu Suriasumantri (1990:42), menambahkan semakin tinggi tingkat pengetahuannya maka semakin tinggi pula tingkat penalarannya.Faktor lain yang berhubungan dengan status gizi adalah konsumsi sehari-hari. (Khumaidi, 1989:84) mengatakan, konsumsi makanan merupakan kebutuhan pokok yang harus dipenuhi untuk dapat mempertahankan dan melaksanakan kewajiban hidup. Jumlah yang diperlukan hanya secukupnya, bila kurang atau lebih dari kebutuhan akan berdampak buruk bagi kesehatan. Selain itu Syarief (1992:5)"

"Jumlah kasus HIV yang semakin meningkat setiap tahunnya. Status gizi pada penderita HIV/AIDS merupakan salah satu masalah yang sedang dihadapi oleh berbagai negara berkembang. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang berhubungan dengan status gizi pasien HIV/AIDS di RSUPN Cipto Mangunkusumo tahun 2012. Metode: Penelitian ini menggunakan desain studi cros seksional, sampel dihitung menggunakan rumus satu proporsi sehingga diperoleh jumlah sampel 96 responden. Sampel dipilih dengan metode acak sederhana (simple random sampling) dan data diperoleh dari catatan rekam medis pasien. Dari 91 pasien, proporsi pasien yang berstatus gizi baik atau lebih 74% dan gizi kurang 26%. Prevalensi Rasio (PR) untuk variabel jumlah T-CD4 11,88 (CI85% 1.683-83,911), status hemoglobin (PR=2,34, Ci95% 0.879-6,224), umur (PR=2,46 CI95% 1.076-5,622), jenis kelamin (PR=0,741, CI95% 0.369-1,486), pendidikan (PR=7,33, CI95%1,050-51,223), pekerjaan (PR=1,283, 0,683-2,580), status pernikahan (PR=0,80, CI95% 0,391-1,638), status ART (PR=0,517, CI95% 0,264-1,012), lama ART (PR=2,98, CI95% 1,219-7,286), Infeksi oportunistik (PR=1,60, CI95% 0,667-3.851), pengguna narkoba (PR=1,431, CI95% 0,711-2,881) dan konsumsi alkohol (PR=1,648, CI95% 0,830-3,274). Pasien yang memiliki status gizi baik atau lebih, lebih banyak dibandingkan pasien yang memiliki status gizi kurang. Penelitian lebih lanjut tentang status gizi masih perlu dilakukan.

---

The numbers of HIV cases are increasing every year. Poor nutritional status in patients with HIV/AIDS is one of the issues.

The purpose of this study to know the description of the nutritional status of patients with HIV/AIDS in RSUPN Cipto Mangunkusumo 2012.

Design study in this research is cross sectional. The numbers of respondents were 96 samples. The sample was selected by simple random method (simple random sampling) and data collected from medical records of patient.

Of 91 patients, the proportion of patients who were normal or overweight BMI 74% and 26% were underweight. Prevalensi Rasio (PR) for each variable T-CD4 (PR=11,88, CI85% 1.683-83,911), hemoglobin status (PR=2,34, Ci95% 0.879-6,224), age (PR=2,46 CI95% 1.076-5,622), sex (PR=0,741, CI95% 0.369-1,486), education status (PR=7,33, CI95%1,050-51,223), work status (PR=1,283, 0,683-2,580), marital status (PR=0,80, CI95% 0,391-1,638), ART status (PR=0,517, CI95% 0,264-1,012), ART duration (PR=2,98, CI95% 1,219-7,286), opportunistic infection (PR=1,60, CI95% 0,667-3.851), illicit drugs (PR=1,431, CI95% 0,711-2,881) and alcohol consumption (PR=1,648, CI95% 0,830-3,274).

The amount of patients with good nutritional status more than patients with less nutritional status and patients with more nutrition. More research on the nutritional status still needs to be done."

"Perdagangan orang merupakan masalah yang telah menjadi perhatian internasional sejak dahulu kala. Tindakan perdagangan orang kerap memakan korban yang identik dengan keadaan rentan karena lebih memudahkan dalam prakteknya. Salah satu keadaan rentan yang dimanfaatkan oleh pelaku perdagangan orang adalah kondisi rentan dari seorang pengungsi. Skripsi ini menganalisis kasus-kasus mengenai pengungsi yang menjadi korban perdagangan orang, dan dikaitkan dengan dua instrumen hukum internasional. Seseorang dapat dikatakan tergolong dalam kategori serorang pengungsi jika sudah memenuhi unsur-unsur yang terkandung di dalam Convention Relating to the Status of Refugees 1951. Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, Especially Women and Children adalah instrumen hukum internasional yang mengatur mengenai tindakan perdagangan orang, yang merupakan protokol tambahan dari Convention on Transnational Organized Crime 2000. Penulisan skripsi ini menggunakan penelitian hukum normatif dengan analisis pendekatan yuridis normatif. Analisis ini mengungkapkan bahwa terdapat berbagai alasan yang mendasari para pengungsi untuk meninggalkan negaranya, dan bahwa keadaan rentan mereka sebagai pengungsi kerap dimanfaatkan oleh para pelaku perdagangan orang melalui berbagai cara yang merupakan unsur-unsur dari perbuatan perdagangan orang yang melanggar TOC Convention 2000 Protocol.

---

Human trafficking has been a concerning international problem since a long time ago. Traffickers are often targeting vulnerable group of people because it is easier to commit human trafficking towards vulnerable group of people, such as refugees. Vulnerable condition of a refugee is an advantage to traffickers. This thesis analyzes cases about refugees who are victims of human trafficking, and being related to two international law instruments. A person can be categorized as a refugees if the elements of a refugee based on Convention Relating to the Status of Refugees 1951 has been fulfilled. Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, Especially Women and Children is an international law instrument that regulates the act of human trafficking, which also an additional protocol of Convention on Transnational Organized Crime 2000. This thesis uses normative legal method of research as well as juridical normative analysis in addressing the issue. This analysis concludes that there are several reasons for refugees to leave their country, and that their vulnerable condition as a refugee are often being misused by traffickers through ways which are the elements of human trafficking action against TOC Convention 2000 Protocol."

"Seiring dengan perkembangan dunia perdagangan global, merek semakin memiliki peran penting dalam suatu bisnis, bukan hanya sebagai tanda pembeda barang atau jasa sejenis yang diperdagangkan, tetapi juga sebagai strategi bisnis. Sehingga banyak pengusaha-pengusaha baik dari Indonesia maupun luar negeri yang ingin mereknya mendapatkan pelindungan di banyak negara. Sebelum tahun 1891, agar suatu merek mendapatkan pelindungan, pemohon harus mengajukan permohonan pendaftaran merek secara langsung ke negara-negara tempat pelindungan diinginkan. Kemudian pada tahun 1891 upaya untuk mempermudah proses pendaftaran merek secara internasional dimulai dengan lahirnya Madrid Agreement Concerning The International Registration of Marks (Persetujuan Madrid) dan diikuti dengan Protocol Relating to The Madrid Agreement Concerning The International Registration of Marks (Protokol Madrid) pada tahun 1989. Pada tanggal 2 Oktober 2017 lalu, Indonesia resmi menjadi anggota Protokol Madrid, dan telah berlaku efektif di Indonesia mulai tanggal 2 Januari 2018. Oleh karena itu dalam skripsi ini akah dibahas lebih lanjut mengenai ketentuan pendaftaran merek internasional dengan Sistem Madrid serta pengaruhnya terhadap pendaftaran merek di Indonesia.

---

Along with the significant growth of global trade, marks increasingly has an important role in a business, not only to differentiate similar traded goods or services but also as a business strategy. Thus, many local and foreign businesses seek for protection of marks in many countries. Prior to 1891, for a mark to be protected, applicants must file for a registration of marks directly to the countries where the protection sought. In 1891 attempts to facilitate the process of international registration of marks began with the signing of Madrid Agreement Concerning The International Registration of Marks and followed by Protocol Relating to The Madrid Agreement Concerning the International Registration of Marks (Protocol Madrid) in 1989. On 2 October 2017, Indonesia officially became a member of the Madrid Protocol and has come to effect in Indonesia since January 2, 2018. This thesis will further discuss about the international registration of marks using provisions in Madrid Protocol as well as its impact on the registration of marks in Indonesia."

"GSO segment above the Indonesia area was ever claimed by Indonesia's Government under its sovereignty, but in the subsequent development its sovereignty claim was changed to the preservation right claim in the use to put satellite in a certain place. Ratification of the 1967 space treaty made by Indonesia could influential to the position of Indonesia against the claimed to the GSO segment. The juridical and comparative method was used to examination the data above, the data was examined qualitatively. From the examination's data could be concluded that after the ratification's Indonesia cannot based on the reason again that Indonesia did not bound the 1967 Space Treaty against the Indonesian's claims in the GOS segment. Although Indonesia still have an interest for the sake of use in the GSO segment, but the Indonesia has to implement the Space Treaty 1967 in its activities."