Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Dalam situasi seperti apa hukum internasional harus menyalahkan negara atas tindakan individu non-negara? Walaupun negara pada umumnya tidak bertanggungjawab atas tindakan aktor non-negara, telah ditentukan bahwa tindakan agennya dapat diatribusikan ke negara tersebut. Yaitu tindakan yang hanya berpura-pura sebagai aktor privat dan cukup terhubungnya tindakan tersebut dengan pelaksanaan kekuasaan publik dimana “tindakan privat” tersebut dapat dianggap tindakan negara. Oleh karena itu, skripsi ini menjelaskan mengenai tanggung jawab negara dalam perspektif hukum internasional. Selain itu skripsi ini juga membahas mengenai tanggung jawab negara sehubungan dengan tindakan individu non-negara. Terakhir, skripsi ini menjelaskan pendekatan mengenai peraturan atribusi atas suatu tindakan kepada negara yang dilihat oleh Mahkamah Internasional dalam kasus Bosnia v. Serbia. Dalam hal ini, mendiskusikan atribusi berdasarkan status organ dan atribusi berdasarkan arahan dan kontrol. Secara singkat pembahasannya adalah bahwa tindakan individu atau entitas non-negara dapat diatribusikan ke negara selama memenuhi syarat sebagaimana dituangkan dalam ILC Draft. Akan tetapi dalam kasus Bosnia v. Serbia menurut Mahkamah, tindakan Republika Srpska tidak dapat diatribusikan ke Serbia.

---

Under what circumstances should international law impute to states the acts of non-state persons? Although states as a general rule are not liable for the conduct of non-state actors, it is now well-settled that the acts of its agent are attributable to the state. That is, the conduct of ostensibly private actors may be sufficiently connected with the exercise of public power that otherwise "private acts" may be deemed state action. Thus, the thesis explains about state responsibility in international law perspective. The thesis also provides more general remarks on the law of state responsibility as it pertains to acts of non-state persons.

Finally it analyses the approach concerning the rules of attribution of conduct to a state followed by the ICJ in the Bosnia v. Serbia case, In that regard, it discusses attribution based on organ status and attribution based on direction and control. In short, the act form persons or entity can be attributed to a State, as long it has satisfied any requirement needed from ILC draft. But prior to, Bosnia v. Serbia case, the act from the Bosnia Serbs, according to Court’s decision, can not be attributed to Serbia."

"ABSTRAK Anggapankerugiantersebutdipicudariadanya addendumpekerjaantambahpadaKontrakPekerjaanPengadaanBarangdanJasa Life TimeExtention GT 2.1 dan GT 2.2 PLTGU BelawandimanasetelahterjadinyaKontrak,padasaatPenyediaBarangdanJasabesertaPenggunaBarangdanJasayaituMapna Co.denganP.T. PLN Perseromelakukan Fact Finding,merekamenemukanadanyakerusakantambahandimanakerusakantersebuttidaktermasukdalampekerjaan yang adadidalamkontrak. PekerjaanTambahtersebut yangdimasukkankedalam addendum kontrakdianggaptelahmerugikan Negaradkarenamembuatnilaikontrakmenjadimelebihi HPS yangtelahditetapkanolehPanitiaPengadaan.Hal tersebutlah yangmenjadidasardariJaksaPenuntutUmumuntukmemberikandakwaanbahwaTersangkatelahmelakukanperbuatan yang merugikan Negara.Dalamskripsiini,penulisakanmembahasmengenaitanggungjawabdireksisebagaipengurus PT. PLNPerserodansebagaipihak yangmemberikanpersetujuanataspenetapanpemenangPengadaanBarangdanJasa LTE GT2.1 dan 2.2 PLTGU Belawan, danapakahbenaradatindakan yang merugikan Negaradalamkasusini.

---

ABSTRACT The assumption of loss was driven by the presence of the added work addendum onthe contract of Life Time Extention Goods and Services Job Procurement in GasTurbine 2.1 and Gas Turbine 2.2 PLTGU Belawan, where at the PLTGU followingthe contract, at the time of providers of goods and services and users of goods andservices that is Mapna co. with PT. Perusahaan Listrik Negara (Persero) doing theFact Finding procedure, they found some additional damage where the additionaldamage are not included in its work there in contract.Added work the addendumcontract considered to have been included in losses to the state because the additionalwork caused by the additional damage make the contract price exceeding the ceilingprice (HPS) that has been made by the committee of procurement.Those things beingthe ground of Public Prosecutors to give an indictment that the suspect has been doesan action which losses to the state .In this thesis, writer will talk about theresponsibility of the board of directors as the PT. PLN (Persero) Directors and as theparty that provide the approval to the determination of this procurement winner."

"Tesis ini membahas tentang fiduciary duty Direksi PT BUMN dan tanggung jawab mereka atas pelanggaran fiduciary duty tersebut yang mengakibatkan kerugian pada Perusahaan. Penelitian ini adalah penelitian normatif dengan menggunakan studi kasus yang relevan sebagai penunjang analisis atas kerangka teoritis. Hasil penelitian menyarankan agar diadakan perubahan pada Undang-undang Anti Korupsi untuk memberikan kesempatan yang lebih adil kepada Direksi PT BUMN dalam hal justifikasi terhadap businesss judgment yang mereka ambil masih dalam lingkup fiduciary duty-nya walaupun terjadi kerugian pada Perseroan.

---

The focus of this thesis is the fiduciary duty of the Directors of the state-owned company and their responsibility for the breach of the duty leading to the loss to the company. The thesis is based on a normative research using the relevant case studies to support the analysis on the theoretical concept.

The research proposes a revision on Anti Corruption Law to allow a fair opportunity to the Directors of the state-owned company in justifying their business judgment within the context of their fiduciary duty in the event of the company’s loss"

"ABSTRAKPenelitian mengacu pada obligasi PT. Jasa Marga III tahap I seri F dengan jangka waktu maturity 5 tahun. Oleh karena itu perubahan tingkat suku bunga yang diamati disesuaikan dengan umur obligasi yaitu 5 tahun, dari tahun 1985 sampai dengan tahun 1989. Pengamatan dilakukan melalui 3 macam periode maturity, yaitu tahunan. Semiannual dan triwulan, kedalam suatu grafik. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah variasi yield ditentukan oleh perubahan tingkat suku bunga. Disamping itu gejala fluktuasi dan volatility yang diakibatkan oleh variasi yield, apakah juga ditentukan oleh periode maturity dan skala yang digunakan. Selanjutnya penelitian juga bertujuan membuktikan bahwa transformasi logaritma natural terhadap tingkat suku bunga dapat meratakan gejolak fluktuasi dan volatility secara proposional. Melalui serangkaian pengamatan terbukti bahwa variasi yield obligasi ditentukan oleh perubahan tingkat suku bunga yang sulit dikendalikan dan diramalkan sebelumnya. Adanya variasi yield obligasi, mengakibatkan timbulnya fluktuasi dan volatile. Selain variasi yield obligasi, gejolak tersebut juga ditentukan oleh periode maturity dan skala yang digunakan. Gejolak fluktuasi dan Volatile dapat diratakan, melalui transformasi logaritma natural terhadap tingkat suku bunga, yang terlihat pada grafik yang menghubungkan antara perubahan logaritma natural yield dan periods maturity."