Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Dampak krisis moneter dan kenaikan harga BBM semakin menyebabkan masyarakat miskin dan tidak mampu mengalami kesulitan dalam menaikkan derajat kesehatannya. Pemerintah mengupayakan berbagai upaya dan strategi. Upaya-upaya yang dilakukan yaitu Program Surat Keterangan Masyarakat Miskin (SKTM), Program Kartu Sehat, Program Jaring Pengaman Sosial-Bidang Kesehatan (JPS-BK), Program Dampak Pengurangan Subsidi Energi (PDPSE), Program Kompensasi Pengurangan Subsidi Bahan Bakar Minyak (PKPS-BBM) dan kemudian Program Jaminan Pemeliharaan Masyarakat Miskin (JPKMM-Askeskin) dengan penunjukkan PT Askes sebagai penyelenggara. Untuk menjamin dan mengamankan kegiatankegiatan dalam pelaksanaan Program JPKMM-Askeskin agar tepat sasaran, berhasil guna dan berdaya guna, maka dibentuk tim safeguarding, yang terdiri dari tim safeguarding pusat, propinsi, dan kabupaten/kota. Tim safeguarding terdiri dari tim pengarah, tim teknis, dan sekretariat safeguarding.Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui gambaran penyelenggaraan kegiatan safeguarding Program JPKMM-Askeskin oleh Sekretariat Safeguarding Pusat tahun 2007. Penelitian ini dilakukan pada bulan Mei-Juni tahun 2008 di Pusat Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan yang merupakan lokasi kegiatan sekretariat safeguarding pusat. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan sistem, yaitu faktor input, proses dan output. Faktor input, yaitu kebijakan, sasaran kegiatan, tenaga pelaksana, dana, sarana, dan metode. Faktor proses terdiri dari perencanaan, pengorganisasian, penggerakkan, dan pengawasan. Sedangkan faktor output adalah tingkat pencapaian kegiatan, yaitu kegiatan yang telah dilaksanakan dan tingkat penyerapan dana. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan teknik wawancara mendalam (indepth interview) dengan informan, observasi, dan telaah dokumen data sekunder. Untuk mendapatkan hasil penelitian, dilakukan analisis data yang kemudian dibahas dengan menyesuaikan pada teori yang ada.Hasil penelitian ini dapat diketahui bahwa penyelenggaraan kegiatan safeguarding pusat Program JPKMM-Askeskin belum optimal apabila dilihat dari pencapaian hasil kegiatan. Hambatan penyelenggaraan kegiatan dari komponen input adalah kurangnya kuantitas dan kualitas tenaga pelaksana dan kurang mendukungnya sarana. Dari komponen proses adalah proses perencanaan yang memakan waktu sehingga realisasi kegiatan dan anggaran tidak sesuai dengan rencana, serta belum tersedianya juknis khusus untuk melaksanakan kegiatan penggerakkan dan pengawasan yang kurang optimal. Saran yang dapat diberikan adalah menambahkan tenaga pelaksana khususnya bidang keilmuan Teknologi Informasi dan juga pendidikan pelatihan bagi tenaga pelaksana yang ada. Penambahan sarana, khususnya komputer, mesin faks, dan line telepon, dan ruangan yang lebih memadai. Dan juga pembuatan petunjuk teknis serta pembagian tugas yang lebih jelas sehingga tidak menyebabkan adanya overlapping job pada petugas pelaksana yang ada."

"Skripsi ini membahas mengenai gambaran klaim persalinan bermasalah Rumah Sakit "X" untuk Program JPK di PT Jamsostek (Persero) Kantor Cabang Rawamangun pada periode Juli - Desember tahun 2010 berdasarkan kelengkapan dokumen, kelayakan tindakan, dan kelayakan biaya. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui gambaran klaim persalinan bermasalah yang diajukan oleh RS X. Penelitian ini menggunakan metode cross-sectional dengan pendekatan kuantitatif data sekunder dan didukung dengan pendekatan kualitatif dengan melakukan wawancara. Berdasarkan hasil penelitian, maka peneliti menyarankan agar dalam Ikatan Kerja Sama (IKS) lebih diperjelas apa yang menjadi syarat, baik dalam pengajuan klaim provider maupun pemberian layanan kepada peserta/tertanggung, penggunaan sistem informasi online seperti pada klaim reimbursement (SIPT) juga dapat digunakan dalam penyimpanan data klaim provider, dan pembuatan tarif paket (INA-DRG) sehingga indikasi moral hazard atas pelayanan berlebihan dapat dicegah. Selain itu, peneliti juga menyarankan agar pihak RS X melakukan verifikasi administasi sederhana sebelum melakukan pengajuan klaim, serta mendidik seluruh staf mengenai asuransi kesehatan, khususnya mengenai program JPK PT Jamsostek (Persero).

---

This thesis describes a description of trouble delivery claims of Hospital "X" for Health Insurance Program (JPK) at PT Jamsostek (Persero) Branch Office Rawamangun in the period from July to December of 2010 based on the completeness of documents, the feasibility of action, and cost feasibility. The purpose of this research is to find out about trouble delivery claims posed by Hospital X. This research used a cross-sectional method with quantitative approach of secondary data and supported by qualitative approach with conducting interviews. Based on the results, the researcher suggested that the Agreement of Cooperation (IKS) is made clearer in the terms and conditions, both in the submission of provider claims or providing services to an insured, using online information systems such as for reimbursement claim (SIPT) can also be used in data storage of provider claims, and making tariff package (INA-DRG) that can be used to indicate and prevent of moral hazard for excessive service. Others, the researcher also suggested that the Hospital X is doing a simple verification administration before submitting claims, and educating the staff about health insurance, especially Health Insurance Program (JPK) of PT Jamsostek (Persero)."

"Skripsi ini membahas analisis umur, jenis kelamin, wilyah tempat tinggal dan diagnosis terhadap utilisasi klaim Program Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Bapel JPKM PT X di RS P. Penelitian ini adalah penelitian deskriptik analitik dengan desain cross sectional atau potong lintang. Hasil penelitian menyarankan perlu memperhatikan factor lain selain factor usia, jenis kelamin, wilayah tempat tinggal dan diagnosis. Faktor lain yang perlu diperhatikan adalah lama hari rawat dan penyedia layanan kesehatan.

---

This study analyzes age, gender, country of resident and diagnosis of disease of participants on the level of utilization and claim cost in Health Maintenance Program in Bapel JPKM PT X di RS P. This is describe about descriptic analytical study use cross sectional design. The results of this study suggest that is a need to consider other factors beside at gender, age, contry of residence and diagnosis. Some factors need to be concerned are length of stay and type of health care providers."

"Manajemen Penanganan Keluhan adalah suatu prosedur yang jelas dan tetap yang dengan cepat dapat mengetahui, menilai dan mengatasi segala keluhan dan permasalahan yang dirasakan oleh pelanggan. Manajemen Penanganan keluhan ini telah dilaksanakan oleh Program Jaminan Pemeliharaan Kesehatan (PJPK) Sint Carolus. PJPK adalah salah satu lembaga yang bergerak dalam program JPKM (Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat) yaitu suatu jaminan pelayanan kesehatan paripurna yang diperoleh seseorang setelah membayar kontribusi/iuran kepada suatu Badan Penyelenggara (Bapel) yang mengikat kontrak dan membayar praupaya (kapitasi) kepada jaringan Pemberi Pelayanan Kesehatan (PPK) berjenjang (dari pelayanan dasar sampai pelayanan spesialis) yang terjaga mutunya untuk melayani peserta tersebut. PJPK merupakan salah satu Bapel JPKM yang terbaik di DKI Jakarta. Masalah yang ditemui di PJPK adalah meningkatnya jumlah keluhan peserta yaitu 33 keluhan pada tahun 2001 menjadi 66 keluhan pada tahun 2002.Penelitian bertujuan untuk mendapatkan gambaran mengenai manajemen penanganan keluhan yang dilaksanakan di PJPK. Jenis penelitian dalam studi ini adalah kualitatif. Sedangkan metode yang digunakan adalah melalui wawancara mendalam dan analisis data sekunder terhadap hasil laporan manajemen penanganan keluhan di PJPK. Informan yang diambil adalah petugas PJPK yang terkait dalam penanganan keluhan di Bapel PJPK, Basis, Direktur JPKM, Ketua Perbapel dan perusahaan yang menjadi peserta PJPK.Hasil penelitian menunjukkan bahwa jumlah dan kualitas petugas di PJPK dalam menangani keluhan peserta masih kurang dan terbatas. Sedangkan pengetahuan dan tanggapan petugas terhadap manajemen penanganan keluhan sudah baik dan positif. Dana untuk manajemen penanganan keluhan di PJPK tidak dialokasikan secara khusus tetapi dimasukkan kedalam dana-dana rutin yang ada di PJPK. Keluhan peserta PJPK meliputi aspek keluhan administrasi dan aspek keluhan pelayanan medis. Jenis keluhan peserta ada yang sifatnya non keluhan dan keluhan murni. Pedoman/SOP yang digunakan oleh Bapel dan Basis adalah sama yaitu prosedur tetap penanganan keluhan dan form laporan keluhan peserta PJPK. Sarana dalam manajemen penanganan keluhan adalah telepon, surat, komputer, kendaraan, form-form dan kotak saran. Kebijakan Direksi untuk manajemen penanganan keluhan baik di Bapel maupun di basis belum ada. Perencanaan baik di Bapel maupun di basis sama-sama menggunakan sistem bottom up. Uraian Penanganan keluhan Bapel termuat pada uraian kerja/job diescription bagian marketing dan pelayanan, tetapi pada pelaksanaannya penanggung jawab penanganan keluhan adalah manajer pelayanan, sedangkan di basis uraian kerja dan penanggung jawab penanganan keluhan berada dibawah penanggung jawab Basis. Evaluasi untuk penanganan keluhan telah dilakukan di Bapel dalam bentuk angket dan merekapitulasi dari buku keluhan, sedangkan evaluasi di Basis belum dilaksanakan.Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa PJPK telah melaksanakan manajemen penanganan keluhan dan didalam pelaksanaannya PJPK dan basis bersama-sama menangani keluhan peserta. Sehubungan dengan hal tersebut, maka ada beberapa saran yang penulis sampaikan, yaitu bagian-bagian lain agar dilibatkan dan koordinasi antar bagian agar ditingkatkan. Untuk melibatkan petugas dalam manajemen penanganan keluhan perlu ditingkatkan kualitasnya dengan pembinaan dan pelatihan. Selain itu PJPK agar lebih proaktif dalam melaksanakan penanganan keluhan, tidak hanya menunggu keluhan dari peserta saja. Untuk mengurangi keluhan yang masuk, pembinaan kepada PPK maupun penyuluhan kepada peserta agar ditingkatkan, oleh karena itu hendaknya didalam perencanaan dijadwalkan tidak hanya menangani keluhan tetapi juga kunjungan ke PPK maupun ke perusahaan dalam rangka mengatisipasi adanya keluhan dari peserta.Daftar Bacaan : 29 (1981-2003)

---

Analysis Grievance Management of Participant in Health Care Insurance Program (PJPK) Sint Carolus, Jakarta 2003Grievance Management is a clear and fixed procedure to know, assess and solve quickly all of complaint and problem raised by customer. Grievance Management have been implemented by Health Care Insurance Program ( PJPK) Sint Carolus. PJPK is an Institute which runs in Public Health Care Insurance (JPKM) Program, a complete health service guarantee is obtained by someone after paying contribution 1 fee to JPKM Carrier (Bapel) which ties contract and pays the capital to the Health Services Network (PPK) mechanism (Form Basic Services to Specialist's Services). PJPK is one of the best Bapel JPKM in DKI Jakarta Province. The PJPK' problems is there are increasing complaint of participants in 2001 is 33 complaint and 2002 is 66 complaint.

Research aim to get deeper information conducted in PJPK. Research kind of this study is qualitative. Whereas the used method is through deep interview and secondary data analysis to the report result of grievance management in PJPK. The Informans are related PJPK officers of grievance in Bapel PJPK, Basis, JPKM of Directoe, Head of Perbapel and the company which become PJPK Participant.

Research result shows that the PJPK officer's quality and amount in grievance of participants are still lack and limited. Meanwhile the officers' response and knowledge to grievance management have positive and good. The fund for Grievance Management in PJPK is not allocated specifically but entered in existed routine fund in PJPK. Grievance of PJPK participant cover aspect grievance of administration and grievance of medical service. Kind of PJPK participant' complaint there is which the non complaint and complaint of purification. SOP used by Bapel and Basis are the same, Permanent procedure of Grievance and PJPK participants' complaint report form. Means of Grievance Management are telephone, letter, computer, vehicle, forms and box of idea. Management Policy of Management Grievance in Bapel and Basis don't exist yet. The planning both in Bapel and Basis use bottom-up system. Bapel Grievance description are covered in Job Description of Service and Marketing, But its Grievance Responsibility Implementation is Service Manager, Meanwhile Job Description and Grievance Responsibility is covered by Basis. Evaluation of Grievance has been conducted in Bapel I Bapel in Questionnaire shape and Recapitulate from the complaint book, Whereas Basis evaluation is not implemented yet.

So it can be concluded that PJPK has implemented Grievance Management and its implementation both PJPK and Basis handle participants' complaint. Related to the above, The writer suggests some ideas, That other departments are involved and increased inter department coordination. Involving the officers in Grievance Management, It needs to increase their qualities by training and building skill. Besides, PJPK is more proactive to implement Grievance, not also waiting for participants' complaint. Decreasing the complaint which enter the building skill to PPK and Illumination to participants in order to increase, That's why The Planning Schedule not only Grievance but also Visit to PPK and to the Companies to anticipate participants' complaint.

Reading Index : 29 ( 1981 - 2003 )."

"Tesis ini bertujuan untuk memberikan gambaran tentang manfaat program pelayanan kesehatan (P2K) yang diperoleh pekerja wanita pada PT.Mandom Indonesia Tbk. Hal yang melatarbelakangi dilakukannya penelitian ini adalah semakin meningkatnya angkatan kerja wanita yang masuk dalam dunia kerja sehingga diperlukan perlindungan terhadap resiko terhentinya sementara penghasilan mereka misalnya yang disebabkan oleh keadaan sakit. Disamping itu, hanya program pelayanan kesehatan (P2K) atau jaminan pemeliharaan kesehatan (dari empat jenis program Jamsostek) yang dapat diselenggarakan sendiri oleh suatu perusahan sehingga perlu dikaji sejauhmana manfaatnya bagi tenaga kerja wanita.Jenis penelitian yang dipergunakan untuk dapat memperoleh gambaran yang berkaitan dengan tujuan penelitian ini adalah deskriptif dan pendekatannya kualitatif. Untuk teknik pemilihan informan, dipergunakan teknik purposive dengan informan sebanyak 13 orang. Sedangkan teknik pengumpulan datanya melalui studi kepustakaan, observasi dan in depth interview. Adapun pertanyaan dalam penelitian ini berkaitan dengan pemahaman tenaga kerja wanita tentang program pelayanan kesehatan (P2K), pelaksanaan program P2K bagi tenaga kerja wanita dan faktor-faktor yang menghambat pelaksanaan program P2K bagi tenaga kerja wanita. Dalam penelitian ini konsep yang dipergunakan untuk menambah wawasan peneliti adalah konsep tentang jaminan sosial. Selain itu, dikemukakan juga teori yang dipergunakan untuk menganalisa data, antara lain konsep tentang kebutuhan, jaminan sosial tenaga kerja, kesehatan kerja dan konsep tentang tenaga kerja wanita.Berdasarkan hasil penelitian ini dapat digambarkan bahwa pemahaman karyawan tentang program P2K cukup baik karena disosialisasikan dengan berbagai cara yaitu melalui ketua regu, kepala bagian dan buku KKB. Meskipun ada karyawan yang mengatakan prosedur untuk mendapatkan pelayanan P2K ini cukup mudah namun ada pula yang mengatakan agak sulit. Namun demikian semua karyawan memahami bahwa kesehatan sangat penting untuk menciptakan produktivitas kerja yang optimal.Mengenai tanggapan karyawan terhadap pelaksanaan program P2K ada yang mengatakan cukup baik dan mudah diperoleh namun ada pula yang mengatakan agak sulit. Umumnya karyawan langsung berobat ke poliklinik meskipun hanya sakit influenza ringan, namun ada pula yang mencoba untuk berobat sendiri dengan obat flu biasa atau dengan menggunakan obat tradisional baru kemudian bila tidak kunjung sembuh ia akan berobat ke poliklinik. Adapun tindakan yang diambil karyawan wanita apabila perusahaan tidak mampu memberikan pelayanan yg dibutuhkan antara lain meminta resep obat lain dan dokter poliklinik atau berobat ke dokter luar. Meskipun terdapat kesulitan, karyawan merasa senang, bersyukur dan merasa terbantu, setelah mendapatkan pelayanan dad poliklinik perusahaan.Hambatan yang paling dirasakan oleh karyawan wanita adalah dalam memperoleh pelayanan kesehatan yang bersifat spesifik berkaitan dengan kondisi fisik kewanitaannya serta permasalahan perbedaan santunan pelayanan kesehatan antara karyawan wanita dengan karyawan laki-laki yang berstatus menikah. Selain itu ada pula karyawan wanita yang merasakan hambatan untuk mendapatkan ijin bila sudah sakit dari rumah, proses rujukan dan obat yang diberikan dokter yg tidak cocok, dokter tidak datang tepat waktu, terbatasnya dana untuk pelayanan kesehatan dan terbatasnya fasilitas serta waktu yang tersedia bagi pelaksana pelayanan untuk memberikan pelayanan. Namun demikian, disamping ada karyawan yang mengalami hambatan untuk mendapatkan pelayanan poliklinik ini, ada pula karyawan lainnya yang merasa tidak mengalami hambatan yang berarti.Berkaitan dengan permasalahan diatas, ada beberapa saran yang disampaikan guna perbaikan program di masa mendatang. Bagi pihak pelaksana program P2K, perlu mensosialisasikan prosedur untuk mendapatkan pelayanan kesehatan secara optimal dan perlu mendiagnosis penyakit karyawan secara tepat sehingga proses rujukan dan obat yang diberikan juga sesuai dengan penyakit yang dirasakan oleh karyawan. Bagi pihak perusahaan, perlu mengupayakan agar tersedia dokter poliklinik perusahaan yang dapat bekerja secara tetap di PT.Mandom, meningkatkan dana yang dialokasikan ke bagian kesehatan serta perlu mengembangkan fasilitas pelayanan yang lengkap dan waktu pelayanan yang lebih intensif. Disamping itu perusahaan juga harus menyesuaikan beberapa program P2K dengan standar dari jamsostek sehingga pelayanan yang diperlukan karyawan wanita berkaitan dengan kondisi fisiknya yang khas, dapat dilaksanakan.Kemudian juga perlu mempertimbangkan agar pelayanan kesehatan dapat diberikan kepada anggota keluarga karyawan wanita yang berstatus menikah, sehingga ia memperoleh hak yang sama dengan karyawan laki-laki. Bagi SPSI unit kerja PT.Mandom sebaiknya dapat membantu perusahaan untuk mendata kondisi kehidupan karyawan wanita sehingga SPSI dapat menjadi social control yang baik bagi perusahaan. Begitu pula dengan pihak pemerintah perlu meningkatkan pengawasan terhadap perusahaan yang menyelenggarakan sendiri kegiatan pelayanan kesehatan, sehingga pekerja tidak dirugikan."

"Jakarta Pusat merupakan wilayah dimana jumlah peserta dari Mitra Kesehatan Jaya paling sedikit dibandingkan wilayah lainnya di Jakarta, Bogor, Depok dan Tanggerang. Namun total tagihan klaim dari klinik dengan sistem bayar fee for service di wilayah Jakarta Pusat menduduki peringkat keempat tertinggi. Bagian Utilization Review dan Kepesertaan Mitra Kesehatan Jaya telah melakukan kegiatan telaah utilisasi, namun telaah utilisasi dengan menggunakan parameter biaya pelayanan kesehatan belum pernah dilakukan sebelumnya.Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui gambaran biaya rata-rata pelayanan kesehatan rawat jalan tingkat pertama klinik fee for service wilayah Jakarta Pusat program jaminan pemeliharaan kesehatan Mitra Kesehatan Jaya periode 2007 dilihat dari segi perusahaan peserta, status kepesertaan, jenis kelamin, pemberi pelayanan kesehatan dan diagnosa. Jenis penelitian yang digunakan dalam meneliti gambaran biaya rata-rata pelayanan kesehatan rawat jalan klinik fee for service wilayah Jakarta Pusat Program Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Mitra Kesehatan Jaya periode 2007 adalah penelitian kuantitatif deskriptif, desain penelitian cross sectional dengan mengambil data sekunder.Subjek penelitian ini adalah data dari tagihan klaim klinik fee for service, data kepesertaan dan data daftar pemberi pelayanan kesehatan Mitra Kesehatan Jaya Periode 2007. Dari hasil penelitian gambaran biaya rata-rata pelayanan kesehatan rawat jalan tingkat pertama klinik fee for service di wilayah Jakarta Pusat didapatkan secara umum biaya rata-rata pelayanan kesehatan di Jakarta Pusat bila dilihat terhadap tarif layanan yang ditetapkan pada klinik fee for service terlihat lebih rendah untuk beberapa klinik. Beberapa klinik menetapkan tarif layanan kesehatan yang lebih tinggi dibandingkan dengan biaya rata-rata pelayanan kesehatan dari hasil penelitian ini. Biaya rata-rata tertinggi bila dilihat dari perusahaan peserta adalah PT. Bumibuana Sempurna II, dilihat dari status kepesertaan adalah anak ketiga, dilihat dari jenis kelamin adalah laki-laki, dilihat dari umur adalah kelompok umur muda (0- 14 tahun), dilihat dari pemberi pelayanan kesehatan adalah Klinik Dharma Bakti, dan dilihat dari diagnosa adalah Atopic Dermatitis.Saran bagi Mitra Kesehatan Jaya adalah data hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan dalam melakukan kredensialing ulang terhadap pemberi pelayanan kesehatan yang melakukan kontrak kerjasama dengan Mitra Kesehatan Jaya. Selain itu dapat menjadi bahan pertimbangan untuk penyesuaian premi terhadap perusahaan peserta yang memiliki risiko untuk mengalami kesakitan cukup tinggi."