Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 50 Tahun 2012 tentang Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja(SMK3) telah berjalan selama lebih dari 10 tahun dan menjadi suatu pedoman atau acuan yang bersifat wajib untuk dilaksanakan bagi perusahaan yang memiliki potensi bahaya besar atau mempekerjakan paling sedikit 100 orang pekerja. Penerapan SMK3 merupakan salah satu upaya preventif yang harus dilakukan akibat meningkatnya risiko kecelakaan kerja. SMK3 adalah penerapan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja yang akan dapat meminimalkan risiko kerugian moral dan moneter, kehilangan jam kerja, serta keselamatan orang dan lingkungan. Penelitian ini adalah penelitian gabungan (mixed method). Dalam penelitian ini, teknik pengolahan data secara kuantitatif dilakukan untuk mengukur hasil penerapan SMK3 di industri galangan kapal kecil PT. X, PT. Y, dan PT. Z menggunakan instrumen audit tingkat awal (64 kriteria SMK3) sesuai PP No. 50 Tahun 2012. Penelitian ini dilakukan pada Bulan September 2023 - Oktober 2023 yang dengan pengambilan data observasi pada industri galangan kapal kecil PT X., PT. Y, dan PT. Z digunakan untuk mengukur tingkat pencapaian penerapan SMK3 di 3 industri galangan kapal kecil PT. X, PT. Y, dan PT. Z berdasarkan instrumen audit SMK3 PP No. 50 Tahun 2012 tingkat awal (64 kriteria) Manajer HSE dari setiap perusahaan di PT. X, PT. Y, dan PT. Z merupakan responden yang memberikan dokumen dan keterangan. Hasil penelitian didapatkan fakta bahwa Tingkat kesesuaian penerapan SMK3 PT. X : 21,88%, PT. Y : 3,13%, PT. Z : 21,88%. Tingkat ketidaksesuaian penerapan SMK3 PT. X sebesar 78,12 % dengan temuan mayor sebesar 51 %, temuan minor sebesar 45 %, dan temuan kritikal sebesar 4 %. Tingkat ketidaksesuaian penerapan SMK3 PT. Y sebesar 98,44% dengan temuan mayor sebesar 49,21%, temuan minor sebesar 49,21%, dan temuan kritikal sebesar 1,58%. Tingkat ketidaksesuaian penerapan SMK3 PT. Z sebesar 78,12% dengan temuan mayor sebesar 52% dan temuan minor sebesar 48%.

---

Government Regulation (GR) Number 50 of 2012 concerning the Occupational Safety and Health Management System (OSHMS) has been running for more than 10 years and has become a mandatory guideline or reference to be implemented for companies that have the potential for major hazards or employ at least 100 workers. The implementation of OSHMS is one of the preventive efforts that must be carried out due to the increased risk of work accidents. OSHMS is the implementation of an occupational safety and health management system that will be able to minimize the risk of moral and monetary losses, loss of working hours, as well as the safety of people and the environment. This research is a mixed method. In this study, quantitative data processing techniques were carried out to measure the results of the application of OSHMS in the small shipyard industry of PT. X, PT. Y, and PT. Z uses an initial level audit instrument (64 OSHMS criteria) according to PP No. 50 of 2012. This research was conducted in September 2023 - October 2023 with observational data taken on the small shipyard industry of PT X, PT. Y, and PT. Z. Used to measure the level of achievement of the application of SMK3 in 3 small shipyard industries of PT. X, PT. Y, and PT. Z based on the audit instrument OSHMS PP No. 50 Year 2012 entry level (64 criteria) HSE Manager from each company at PT. X, PT. Y, and PT. Z is a respondent who provides documents and information. The results of the study found that the level of suitability of the application of OSHMS PT. X : 21.88 %, PT. Y : 3,13 %, PT. Z : 21,88 %. The level of non-conformity in the application of OSHMS PT. X is 78.12% with major findings of 51%, minor findings of 45%, and critical findings of 4%. The level of non-conformity in the application of OSHMS PT. Y is 98,44% with major findings of 49,21%, minor findings of 49,21%, and critical findings of 1,58%. The level of non-conformity in the application of OSHMS PT. Z is 78,12% with major findings of 52 % and minor findings of 48%."

"Kecelakaan kerja khususnya kecelakaan di industri masih tinggi yaitu rata-rata 17 orang meninggal tiap hari kerja. Faktor manusia memegang peran penting timbulnya kecelakaan kerja. Tujuan penelitian ini adalah menentukan jenis kecelakaan dan cedera yang dialami oleh pekerja serta faktor risiko yang berhubungan dengan kejadian kecelakaan kerja di kawasan industri Pulogadung. Jenis penelitian ini adalah operasional riset (riset terapan) dengan rancangan penelitian Cross-Sectional. Responden adalah 950 orang pekerja industri yang berusia 15 - 55 tahun yang bekerja pada 7 perusahaan di wilayah kawasan industri Pulo Gadung. Pengumpulan data dilakukan dengan metode wawancara dengan kuesioner. Pekerja industri yang pernah mengalami kecelakaan kerja sebanyak 29,9% dengan cedera sendi-pinggul-tungkaiatas (40,2%), kepala (24,8%) dan pergelangan tangan (14,3%). Luka akibat kerja adalah luka terbuka (37,2%), lecet (29,6%) dan cedera mata (14,8%). Kecelakaan kerja sering terjadi pada jenis industri baja (11,2%) yaitu mata kemasukan benda (gram) (10%), industri spare part (8,2%) yaitu tertusuk (6,1%) dan industri garmen (3,7%) yaitu tertusuk (43,1%). Faktor-faktor yang berhubungan dengan kecelakaan kerja pada pekerja industri adalah pekerja laki-laki dengan OR 3,25 (95% CI 2,29-4,62), aktifitas kerja sedang OR 2,08 (95% CI 1,48-2,92), status distres OR 1,36 (95% CI 1,03-1,80), keluhan nyeri OR 1,50 (95%CI 1,13-1,98), dan pemakaian APD OR 1,50 (95% CI 1,13-1,98). Untuk faktor risiko fisik tempat kerja yang berhubungan dengan kejadian kecelakaan kerja meliputi kebisingan OR 2,24 (95% CI 1,66 - 3,03), ruangan terlalu panas OR 2,19 (95%CI 1,63 - 2,93), ruang pengap OR 2,32 (95%CI 1,57-3,41), bau menyengat OR 2,01 (95%CI 1,42-2,85), ruang berdebu OR 1,87 (95%CI 1,41-2,48) dan ruang berasap OR 2,40 (95%CI 1,77-3,25).

---

Occupational Accident and Injury on Industrial Workers in Jakarta Pulo Gadung Industrial Estate. Occupational accidents are stil high. There were 17 workers death each workday. Human factor is main caused risk factor of occupational accident. The objective of study to determine type of accidents and injuries related with accident at workplace in Pulogadung Industrial Estare. The study was operational research with cross sectional design. The study conducted 950 industrial workers at seven companies in 2006. Respondents were industrial workers who were worked in Jakarta Pulogadung industrial estate. Data collected based on interview with questionnaire and analyzed with statistic analysis. Result showed that industrial workers have ever been accident at workplace 29.9% with injury on hinge-hip-upper leg (40.2%), head (24,8%) and hand ankle (14.3%). Type of injuries were excoriasi (37.2%), superficial (29.6%) and an eyes injury (14.8%). Occupational accident often occurence on steel industry (11.2%) with an eyes injury (10%), spare part industry (8.2%) with pierced (6.1%) andi garment industries (3.7%) with pierced (43.1%). Occupational aacident correlated with male workers OR 3.25 (95% CI 2.29-4.62), moderate level of activity OR 2.08 (95% CI 1.48-2.92), distres OR 1.36 (95% CI 1.03-1.80), painful OR 1.50 (95%CI 1.13-1.98), and using safety tools OR 1.50 (95% CI 1.13-1.98). Physical condition correlated with occupational accident such as noisy OR 2.24 (95% CI 1.66-3.03), heat OR 2.19 (95%CI 1.63-2.93), close OR 2.32 (95%CI 1.57-3.41), extreme scent OR 2.01 (95%CI 1.42-2.85), dusty OR 1.87 (95%CI 1.41-2.48) and smoky OR 2.40 (95%CI 1.77-3.25)."

"ABSTRAKIndustrialisasi dari tahun ke tahun semakin meningkat proses ini menuju pertumbuhan ekonomi dan struktur industri yang kuat.Keterlibatan manusia khususnya tenaga kerja dalam proses pembangunan semakin meningkat, agar supaya tenaga kerja menjadi sehat dan produktif, maka peranan kesehatan kerja dan keselamatan kerja semakin menjadi penting.Dalam hal ini pula perlu diterapkan peraturan-peraturan yang telah ada sesuai dengan petunjuk dan maksud dari peraturan itu.Pada saat ini banyak timbul masalah-masalah dalam kesehatan kerja yang datangnya dari pihak majikan, buruh tenaga kerja) itu sendiri.Dalam penelitian ini akan dilakukan dari dekat, yaitu, sampai sejauh mana sudah dilaksanakan peraturan-peraturan atau perundang-undangan kesehatan kerja yang telah dilaksanakan dan masalah apa saja yang menghambat dalam pelaksanaannya.Dalam penelitian itu diambil sebanyak sepuluh buah perusahaan industri yang ada di Kawasan Pulo Gadung itu, hampir 80% sudah melaksanakan peraturan perundang-undangan di bidang kesehatan kerja, keselamatan kerja dan kecelakaan kerja.Hasil dari pengamatan bahwa diperusahaan industri itu sudah hampir 85% sudah mempunyai tenaga dokter umum dan tenaga perawat.Hasil pengamatan, apabila terjadi suatu kecelakaan ringan dapat ditangani oleh petugas kesehatan perusahaan itu sendiri kecuali yang agak berat baru di bawa ke Rumah Sakit Umum yang ada di wilayah itu atau Rumah Sakit tertentu yang sudah rutin sebagai langganan. Dan untuk program preventif teknis, yakni terhadap ancaman lingkungan kerja, itu dilakukan pemeriksaan oleh Kanwil Hiperkes setempat, tidak oleh pengusaha yang bersangkutan inipun dilakukan sebagian besar atas permintaan atau atas dasar keluhan pada karyawan.Dalam pengamatan, bahwa pada umumnya ancaman lingkungan kerja berupa debu adalah paling utama, dan urutan kedua kebisingan dan ketiga panas.Dalam pengamatan bahwa, secara komperhensif bentuk pelayanan kerja adalah meliputi bentuk kuratif preventif serta perlindungan tenaga kerja sudah dilaksanakan terpadu.Dalam pengamatan pelayanan preventif medis meliputi pemeriksaan calon karyawan, pemeriksaan berkala, imunisasi, pendidikan kesehatan dan lain-lain baru bisa dilaksanakan oleh 6 perusahaan itupun dalam keadaan sangat sederhana sekali (mungkin karena biayanya yang agak minim).Dalam pengamatan bahwa imunisasi pada umumnya dilakukan oleh 10 perusahaan itu, terutama jenis vaksinasi kholera, sedangkan kegiatan pencegahan lainnya melalui pendidikan kesehatan hanya dilakukan oleh 5 perusahaan, dengan menggunakan ceramah atau spanduk.Dalam pengalaman dan kekurangan dari pihak perusahaan bahwa sudah pernah diadakan latihan penataran hygine perusahaan dan kesehatan kerja terhadap para dokter perusahaan para medis, sesuai dengan kebutuhan dan pengembangan tenaga kesehatan dan keselamatan kerja didasarkan pada prospek jumlah tenaga kerja yang ada pada perusahaan industri itu.

---

ABSTRACT

Industrialization is increasing from year to year; this process proceeds to strong economical growth and industrial structure.

The involvement of man especially labor force in the development process is increasing in order the labor force becomes healthy and productive, so the role of occupational health and occupational safety becomes more important.

Also in this matter we need apply the existing regulations according to the directive and the aim of those regulations. At this time many problems appear in the occupational health, which come from the employer's side or from the employees or the labor force themselves.

In this research we will carry out from near as how far the regulations or the legislation have been executed and what kind of problems hamper the execution.

In our approach as many as ten industrial enterprises in the Pulo Gadung Industrial Estate nearly 80% have carried out the regulation of the Legislation in the field of occupational health, occupational safety and occupational accident.

The result of the survey that in the industrial enterprise already nearly 85% have public doctors and nurses.

The result of the survey shows that when it happens a light accident the health officers in charge of the enterprise themselves can overcome it, except in case of more serious accident the patient has to be taken to Public Hospital in that region or to a certain Hospital which is already routine as customer.

And for technical preventive program, i.e. against occupational environment threat, the inspection is done by the local Kanwil Hiperkes, not by the entrepreneur concerned, mostly it is done on the request or based on the complaint of the employees.

In the survey in general shows that occupational environment threat conspicuously consists of dust, and on the second place noise and heat.

In the survey that comprehensively the form of occupational service envelops preventive curative form and the protection of the labor force has been carried out solidly.

In the survey the medical preventive service envelops the examination of would-be employee, periodical examination, immunization, health education etcetera can be just executed by 6 enterprises that is to say in a very in a very simple way (probably its cost is rather small).

In the survey that immunization in general is done by 10 enterprises, especially cholera vaccination, while activities on other prevention through health education have been only done by 5 enterprises, using lectures or banners.

In the experience and shortcoming of the enterprise "side that training on enterprise" hygiene and occupational health have been given to enterprise doctors and nurses according to the need and development of the health staff and occupational safety based on the prospect of the number of the labor force owned by that industrial enterprise."

"The modern and hitech equipment on operation, in one face can give more friendly user or make it easy, in other face can be make it trouble, such as the knowledge of worker to handle the equipment, the implementation of environment working and sense of discipline still minimum. In a working, an employee needs guarantee of his health and safety life in the company. This becomes a primary requirement to build a secure feeling amongst employees which may give a better result of his work, furthermore, this can also support the objectives of the company it self.The Research Question are How the Implementation of Occupational Health and Safety Management System, Case Study of Aspect Safety of Air Transport at PT.Merpati, and secondly to identify the employee`s perception of that system implementation. Approach used in this research is a quantitative approach. In addition, a descriptive type of research was chosen to be in line with the research purposes. This research used 194 employee of Flight Crew division and 48 employee of Aircraft Maintenance division as population, and had 66 employee of Flight Crew division and 32 employee of Aircraft Maintenance division as samples.The sample was chosen by using simple random sampling technique. Data collection was using questionaires and interviews. And then, data was being analyzed using univariate technique. The Implementation of Occupational Health and Safety Management System, Aspect of Air Transport Safety at PT. Merpati Nusantara Airlines based on the observation by researcher is exceptional. Furthermore, employee`s perception of that system implementation is also exceptional. However, PT.Merpati needs to reanalyze policies of the documentation of some health and safety documents in order to give a better change for that system implemantation."

"Kecelakan kerja setiap tahun nya kerap kali meningkat, hal ini bisa disebabkan oleh banyak faktor dan didasarkan pada sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja yang kurang baik. Pelaksanaan sistem manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) adalah salah satu bentuk upaya untuk menciptakan tempat kerja yang aman dan sehat sehingga dapat mengurangi terjadinya risiko besar berupa kecelakaan, kebakaran, peledakan, dan penyakit akibat kerja. Bidang listrik sendiri menjadi sektor yang paling sering dan/atau memiliki tingkat keparahan terbesar dalam kasus kebakaran. Penelitian ini merupakan studi kasus audit penerapan SMK3 bidang listrik di salah satu fasilitas pelayanan kesehatan. Audit yang dilakukan terdiri dari audit dokumen (ISO 45001), visual (standar kelistrikan), dan pengukuran (kualitas daya, tahanan isolasi penghantar, dan instalasi penyalur petir) dengan metode studi kasus deskriptif. Penerapan SMK3 telah baik dengan tingkat kepatuhan 94.55% berdasarkan ISO 45001. Berdasarkan audit visual didapatkan titik risiko kebakaran tertinggi terdapat pada Panel Prelevement dan Ruang Genset. Sedangkan titik risiko kecelakaan kerja listrik tertinggi terdapat pada Panel Pit. Kedua temuan titik risiko tersebut berkaitan dengan temuan ISO 45001, yaitu perusahaan belum melaksanakan audit external dan audit internal. Disisi lain, ditemukan keberadaan harmonisa individual arus yang melampaui batas standar yang dibangkitkan oleh peralatan fasilitas pelayanan kesehatan. Tidak ditemukan masalah dari nilai karakteristik beban listrik. Sedangkan, Penghantar listrik dan instalasi penyalur petir sudah terpasang dan dalam kondisi baik.

---

Work-related injuries often increase every year, it could be due to many factors with a poor occupational health and safety management system. The implementation of an Occupational Safety and Health (OH&S) management system is one form of effort to create a safe and healthy workplace therefore to reduce the occurrence of major risks in the form of accidents, fires, explosions, and occupational diseases. The electricity itself is the sector that is most frequent and/or has the greatest degree of severity in fire cases. This research is a case study on the application of electrical OH&S audits in a health care facility. The audits carried out consisted of document audits (ISO 45001), visuals (electrical standards), and measurements (power quality, insulation resistance of cable, and lightning protection) using a descriptive case study method. The implementation of OH&S has been good with a compliance level of 94.55% based on ISO 45001. However, based on a visual audit, it was found that the highest fire risk were in the Prelevement Panel and Genset Room. Meanwhile, the highest risk point for electrical work accidents is in the Pit Panel. The two risk point findings are related to ISO 45001 findings, the company has not carried out external and internal audits. On the other hand, individual harmonic current generated by health care facility equipment were found exceeded the standard limits. No problems were found from the value of the electrical load characteristics. Meanwhile, the electrical conductor and lightning conductor installation have been installed and are in good condition."

"Konsep Total Quality Management telah dikenal luas sebagai suatu cara meningkalkan kinerja secara terus-menerus pada setiap level operasi atau proses dengan menggunakan sumber daya manusia dan modal yang tersedia. Integrasi konsep dan teknik TQM ke dalam manajemen keselamatan berawal dari bagaimana mendapatkan beberapa inti manajemen keselamatan dan filosofi TQM yang telah diakui secara prinsip selama ini. Penelitian ini mencoba menggunakan kerangka kerja Stephen C. K. Yu dan Bob Hunt untuk melakukan pendekatan TQM pada penerapan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja di sebuah perusahaan konstruksi. Sistem audit yang selama ini dilakukan hanya mengidentifikasi naik turunnya indeks K3 tanpa adanya analisa kendala faktor keselamatan apa yang dapat diprioritaskan dari sebuah proyek yang sedang berjalan. Selanjutnya dengan mengikuti kerangka kerja Stephen C. K.Yu dan Bob Hunt, dilakukan analisa keseluruhan terhadap kemungkinan pendekatan TQM dalam penerapan K3 di perusahaan. Hasil analisa menunjukkan bahwa tiga faktor K3 yaitu material berbahaya, komunikasi bahaya, dan gas bertekanan menjadi prioritas kendala dari proyek yang sedang berjalan saat ini. Inkonsistensi pencapaian zero accident menjadi hambatan bagi perusahaan untuk dapat dikatakan telah melakukan manajemen K3 yang berbasis TQM."

"Konsep Total Quality Management telah dikenal luas sebagai suatu cara meningkatkan kinerja secara terus-menerus pada setiap level operasi atau proses dengan menggunakan sumber daya manusia dan modal yang tersedia. lntegrasi konsep dan teknik TQM ke dalam manajemen keselamatan berawal dari bagaimana mendapatkan beberapa inti manajemen keselamatan dari filosofi TQM yang telah diakui secara prinsip selama ini.Penelitian ini mencoba menggunakan kerangka kerja Stephen C-K. Yu dan Bob Hunt untuk melakukan pendekatan TQM pada penerapan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja di sebuah perusahaan konstruksi. Sistem audit yang selama ini dilakukan hanya mengidentifikasi naik turunnya indeks K3 tanpa adanya analisa kendala faktor keselamatan apa yang dapat diprioritaskan dan sebuah proyek yang sedang berjalan. Selanjutnya dengan mengikuti kerangka kerja Stephen C.-K, Yu dan Bob Hunt, dilakukan analisa keseluruhan terhadap kemungkinan pendekatan TQM dalam penerapan K3 di perusahaan.Hasil analisa menunjukkan bahwa tiga factor K3 yaitu material berbahaya, komunikasi bahaya, dan gas bertekanan menjadi prioritas kendala dari proyek yang sedang berjalan saat ini. Inkonsistensi pencapaian zero accident menjadi hambatan bagi perusahaan untuk dapat dikalakan telah melakukan manajemen K3 yang berbasis TQM.

---

Total Quality Management concept has been widely recognized as a way of performance continuous improvement in each level of operation or process using available human resources and capital. The starting point of the integration of TQM concepts and techniques into safety and health management system is how to get some cores of safety management from the philosophy of TQM which have been admitted principally during the time.

This research tries to use the framework formulated by Stephen C.-K. Yu and Bob Hunt which proposed an approach of TQM in applying safety and health management system in a construction company. The audit system conducted by company during the time only identifying the fluctuation of safety indexes without the existence of analysis to identify which safety factor constraint should be given high priority in the on going project. Hereinafter by following the framework proposed by Yu and Hunt, the overall analysis was conducted to see the possibility of TQM approach in safety management system in the company.

The result of analysis indicates that there are three factors of safety and health, i.e. Hazard Materials, Hazard Communications, and Compressed Gases that become constraint priority in the on going project. Inconsistency attainment of zero accident becomes a resistance to the company to be able to be said that have conducted TQM-based safety and health management system."

"Tesis ini dilatarbelakangi karena Kawasan Industri Pulo Gadung merupakan aset Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang harus dikelola dengan baik khususnya di era otonomi dan desentralisasi daerah kini dituntut pertanggungjawaban segala kinerja, termasuk pengelolaan asset berupa tanah. Di antara langkah awal untuk dapat mengelola tanah ini secara baik, bagi Pemerintah Kota Administratif Jakarta Timur, adalah mengetahui harga/nilainya secara tepat. Apabila hanya mendasarkan diri pada data NJOP, yang dihasilkan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cakung Satu Jakarta Timur, dalam penentuan penggunaan tanah di Kawasan Industri Pulo Gadung tentu tidak baik. Sebab sejauh ini Kantor PBB Cakung Satu memperlakukan nilai/harga tanah yang sama untuk semua perusahaan di zona yang sama. Selain itu dengan memperlakukan harga secara sama untuk semua bidang tanah tanpa memperhatikan lokasi jelas akan berakibat tidak adil dalam pemungutan pajak (PBB). Tujuan dari tesis ini adalah untuk mengetahui harga pasar tanah wajar di Kawasan Industri Pulo Gadung. Tesis ini mengaplikasikan standar penilaian tanah yang dirumuskan oleh Komite Penyusunan Standar Penilaian Indonesia (KPSPI) yang kerap disebut Standar Penilaian Indonesia (SPI) Tahun 2007 dengan menggunakan pendekatan perbandingan data pasar untuk menentukan harga pasar tanah dari data jual beli (Data penawaran/data transaksi). Sedangkan nilai bangunan pabrik maupun gudang digunakan penilaian pendekatan kalkulasi biaya. Nilai pasar bangunan diperoleh dengan mengurangi Biaya Penggantian Baru (Replacement Cost, New) bangunan menggunakan Metode Meter persegi dengan Penyusutan/ Depresiasi bangunan pada saat penilaian menggunakan metode langsung (direct Method). Direkomendasikan agar pemerintah melakukan perhitungan kembali terhadap tanah-tanah, setidaknya dengan memanfaatkan standar penilaian tanah yang ada di Indonesia (SPI), khususnya yang ada di Kawasan Industri Pulo Gadung, dan seluruh bidang tanah di wilayahnya mengingat konflik ganti rugi tanah sering terjadi; dan PBB akan diserahkan pengelolaannya ke daerah tahun 2014.

---

This thesis is motivated because Industrial Estate Pulogadung is an asset to the city administration that must be managed well, especially in the era of regional autonomy and decentralization of responsibilities now required of all performance, including management of assets such as land, Among the first steps to properly manage these lands, for the Government of the City of East Jakarta, is to know the price / value appropriately. If only rely on NJOP data, generated by the Tax Office Primary Cakung One East Jakarta, in determining the use of land in Industrial Area Pulo Gadung certainly not good. Because so far the Office Cakung One treats the value / price of land is the same for all companies in the same zone. In addition, by treating the same price for all parcels of land regardless of the location will obviously result in unfair tax (PBB).

The purpose of this thesis is to determine the fair market value of land in Industrial Area Pulo Gadung. This thesis applies the land valuation standards formulated by the Appraisal Standards Development Committee of Indonesia (KPSPI) are often called Standard Assessment of Indonesia (SPI) of 2007 by using the market data approach to determine market price for property in the form of land clearing by comparing the data sale (Data bidding / transaction data) properties of similar / comparable. While the value of factory building and warehouse costing approach used in assessment. Market Value of the building is obtained by subtracting the New Replacement Cost (Replacement Cost, New) square meters of buildings using methods with Depreciation / Depreciation of buildings at the time of assessment using the direct method (direct method).

It is recommended in order that the government do recalculation to lands, so that at least by using standard of estimation of exist land in Indonesia specially which is in Pulo Gadung Industrial Estate and all of land area in its territory. Where as the conflict of imbursement often occurred; and PBB (Building and Land Tax) will be given its management to the state in 2014."