Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Central Sterile Supply Department (CSSD) adalah adalah salah satu unit pelayanan di rumah sakit yang merupaakan pusat sterilisasi. Biaya satuan dianalisis untuk memperoleh informasi mengenai perencanaan anggaran, pengendalian biaya, penetapan harga, penetapan subsidi dan membantu dalam pengambilan keputusan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran apoteker dalam pengelolaan dan pengendalian pelayanan kefarmasian serta untuk mendapatkan hasil analisa biaya satuan di Central Sterile Supply Department (CSSD) di Rumah Sakit Universitas Indonesia. Data yang digunakan adalah biaya langsung yang terdiri dari bahan dan alat medis habis pakai dan biaya tidak langsung yang terdiri dari bahan habis pakai non medis, biaya sumber daya manusia, biaya penyusutan, biaya pemeliharaan dan biaya utilisisasi. Hasil penelitian menunjukkan peran apoteker dalam menganalisis biaya satuan pada layanan di unit CSSD RSUI yaitu memelihara sistem manajemen informasi secara lengkap agar lebih banyak lagi informasi yang andal dan terperinci, yang memungkinkan penilaian akurat tentang pemanfaatan sumber daya yang efisien pada unit pelayanan CSSD. Hasil analisis perhitungan biaya satuan dengan metode tradisional diperoleh biaya satuan pada layanan sterilisasi ulang sebesar Rp. 1.399.991 dan produksi kassa steril sebesar Rp. 54.061 yang menunjukkan biaya yang cukup tinggi sehingga diperlukan pengendalian dengan menekan biaya bahan habis pakai.

---

The Central Sterile Supply Department (CSSD) is a service unit in a hospital which is a sterilization center. Unit costs are analyzed to obtain information on budget planning, cost control, pricing, setting subsidies and assisting in decision making. This study aims to determine the role of pharmacists in the management and control of pharmaceutical services and to obtain the result of unit cost analysis at the Central Sterile Supply Department (CSSD) at Rumah Sakit Univeristas Indonesia. The data used are direct costs consisting of consumable medical materials and equipment and indirect costs consisting of non-medical consumables, human resource costs, depreciation costs, maintenance costs and utilization costs. The results of the study show the pharmacist's role in analyzing unit costs for services in the CSSD unit at RSUI, namely maintaining a complete information management system so that there is more reliable and detailed information, which allows accurate assessment of the efficient use of resources in the CSSD service unit. The results of the analysis of calculating unit costs using the traditional method obtained unit costs for re- sterilization services of Rp. 1,399,991 and sterile gauze production of Rp. 54,061 which shows a fairly high cost so that control is needed by reducing the cost of consumables.

"

"Latar Belakang. Merek adalah nama, istilah, tanda, symbol atau desain atau kombinasi dari hal-hal tersebut.. Merek dikatakan dapat menambah atau mengurangi nilai dari suatu perusahaan atau disebut ekuitas merek. Ekuitas merek ini terdiri dari 4 elemen yaitu, kesadaran merek, asosiasi merek, persepsi kualitas, dan loyalitas merek. Tugas pemasaran adalah menanamkan merek dalam benak pelanggan, karena merek mempengaruhi keputusan pembelian pelanggan. Tesis ini membahas analisa hubungan demografi pelanggan dengan ekuitas merek RS Karya Bhakti Bogor. Metode. Penelitian ini bersifat analisis dengan pendekatan cross sectional. Pengumpulan data dengan survey menggunakan kuesioner. Sampel adalah pelanggan poliklinik rawat jalan RS Karya Bhakti Bogor yang membayar sendiri dan telah berkunjung minimal untuk kedua kalinya pada saat penelitian berlangsung. Analisis data menggunakan analisis univariat, analisis bivariat dengan uji Kai Kuadrat, analisis multivariate dengan uji regresi logistik. Hasil. Hasil penelitian menunjukkan bahwa adanya hubungan yang signifikan antara tingkat pendidikkan dan pengeluaran dengan ekuitas merek RS Karya Bhakti Bogor. Pelanggan dengan tingkat pendidikkan kurang sama dengan SMA dan pengeluaran kurang dari 3 juta rupiah per bulan mempunyai kemungkinan lebih besar memiliki ekuitas merek RS Karya Bhakti yang lebih kuat.

---

Background. Brand is name, term, symbol or design or their combination. Brand acts as added value or negative value of a company or brand equity. Brand equity are consists of four (4) elements which are brand awareness, brand association, quality perception and brand loyalty. Marketing function is to put the brand in customer's mind as brand influence the buying decision of customer. This thesis examines and analyzes relationship of customer's demography with brand equity of Karya Bhakti Hospital, Bogor.

Methode. This research had analytical characteristic with cross sectional approach. Data collection performed with survey by questionnaire. The samples are outpatient customer of policlinic of Karya Bhakti Hospital Bogor which self paid and has visited the hospital for the second time or more. Data analysis are using univariate analysis, bivariate analysis with Ci Square test, multivariate analysis with logistic regretion.

Result. Research analysis showed that significant relationship among education level and expenses with brand equity Karya Bhakti Hospital Bogor. Customer with education level Senior high School or less and customer who had expenses of 3 million rupiah per month or less had much stronger brand equity of Karya Bhakti Hospital."

"Dalam memenuhi tuntutan masyarakat yang semakin kritis terhadap pelayanan kesehatan dan agar dapat bisa bersaing dengan rumah sakit lain, Rumah Sakit Karya Bhakti (RSKB) yang merupakan rumah sakit swasta madya atau setara dengan rumah sakit pemerintah kelas C, berupaya untuk meningkatkan kualitas pelayanannya. SaIah satu upaya yang dilakukan adalah meningkatkan kualitas pelayanan di bagian Instalasi Farmasi.Instalasi Farmasi di rumah sakit merupakan unit yang memberikan kontribusi terbesar yaitu sebesar 40% dari keseluruhan pendapatan Rumah Sakit Karya Bhakti. Untuk itu Instalasi Farmasi dituntut untuk memberikan pelayanan yang cepat, tepat dan teliti sehingga dapat memuaskan pelanggan. Namun, pelayanan penunjang medik yang diberikan belum berjalan optimal, terutama pada pelayanan resep bagi pasien rawat jalan.Tiijuan dari penelitian ini adalah untuk memperoleh gambaran dan menganalisis sistem supply obat pada pelayanan rawat jalan yang digunakan oleh Depo Farmasi Rumah Sakit Karya Bhakti serta memberikan saran pemecahan masalah yang dapat meningkatkan produktivitas pelayanan.Hasil yang didapat dari penelitian ini adalah bahwa pelayanan farmasi yang diberikan oleh Depo Fannasi cenderung lama. Faktor-faktor penyebab lamanya pelayanan adalah sarana dan prasarana yang kurang menunjang khususnya sistem IT yang selalu mengalami gangguan, kurangnya Sumber Daya Manusia, tidak adanya pemisahan tugas dalam melayani pasien rawat jalan dan rawat inap, perencanaan obat tidak sesuai dengan kebutuhan, dan kurangnya informasi kepada petugas Depo Farmasi mengenai obat-obat baru.Berdasarkan hasil penelitian ini disarankan untuk segera memperbaiki sistem IT, karena masalah ini merupakan prioritas utama, menambah tenaga pelaksana (fungsional), perlu adanya pemisahan tugas agar beban kerja petugas berkurang, memberikan informasi kepada dokter tentang obat standarisasi RSKB, dan meningkatkan kualitas petugas Depo Farmasi.

---

In filling the demand for the community that increasingly critical towards the health service and in order to be able to compete with the other hospital, Karya Bhakti hospital which are a private hospital or the same level as a class C government hospital, trying to increase their quality of service. On of their attempt is to increase the service quality of hospital pharmacist division.

40% of the hospital income is come from hospital pharmacist division. So the Pharmacy Installation was demanded to give the fast service, exact and thorough so as to be able to satisfy the customer. However, the medical service which was given did not yet go optimal, especially in the recipe service for the outpatient.

The purpose of this research is to get an image of and to analyst the drug supply system that had been use in the hospital pharmacist. And also to give some solution for their problem to increase their service productivities.

The results that were received from this research were that the pharmacy service that was given by the Pharmacy Depot tended take time. Cause factors of the length of the service were facilities and equipment did not supportive especially the IT system that always experienced the disturbance, the shortage of human resources, the nonexistence of the separation of the task in serving the outpatient and inpatient, medicine planning was not in accordance with the requirement, and the shortage of information to the official of the Pharmacy Depot about new medicines.

The solution for this research was improved the IT system, because this problem was the main priority, recruited worker, needed the existence of the separation of the task so that the burden of the work of the official decreases, gave information to the doctor about standard medicine in Darya Bhakti Hospital, and increased the quality of the official of the Pharmacy Depot."

"Akreditasi RS di Indonesia telah dimulai sejak tahun 1995 oleh Depkes dengan membentuk Komisi Gabungan Akreditasi Rumah Sakit, dan sekarang disebut Komisi Akreditasi Rumah Sakit (KARS). Akreditasi rumah sakit merupakan pengakuan yang diberikan kepada manajemen rumah sakit yang telah memenuhi standar. RSKB sebagai satu-satunya rumah sakit terakreditasi 12 pelayanan di Kota Bogor yang telah diakui oleh Pemerintah dan warga Kota Bogor dan sekitarnya Akreditasi RSKB tahap awal pertama kali dilakukan pada tahun 2001 dengan 5 pelayanan dasar, kemudian berlanjut ke tahap selanjutnya pada tahun 2004. Instalasi Farmasi RSKB merupakan sam dari 12 unit pelayanan yang terakreditasi pada tahap kedua. Akreditasi RSKB tahap ke-dua dilakukan pada bulan Juni 2004, IFRS Karya Bhakti masuk di dalamnya. Hasil akreditasi IFRSKB bila dibandingkan dengan sebelas jenis pelayanan lainnya mendapatkan nilai tertinggi yaitu 94 %. Nilai ini mempakan nilai yang sangat baik yang diperoleh. Walaupun IFRSKB memperoleh nilai akreditasi yang sangat tinggi, namun tidak demikian dengan pelayanan di farmasi. Pasca Akrcditasi IFRSKB belum pernah dilakukan monitoring dan evaluasi oleh instansi yang berwenang yaitu Dinas Kesehatan Propinsi setempat, padahal berdasarkan buku pedoman akreditasi yang dikeluarkan oleh Depkes Pusat, dijelaskan bahwa 12 bulan Titik Awal, Dinas Kesehatan Propinsi harus melakukan Pembinaan Pasca Akreditasi yang difokuskan pada monitoring manajemen rumah sakit, apakah sudah melaksanakan rekomendasi yang dibuat oleh surveyor. Berdasarkan hal tersebut di atas, peneliti merasa tertarik untuk rnelakukan evaluasi nilai pasca akreditasi IFRSKB, peneliti juga ingin mengetahui seberapa jauh nilai tersebut tetap konsisten terhadap hasil penilaian pada saat akreditasi setelah satu tahun pasca akreditasi.Tujuan penelitian ini adalah mengetahui gambaran Hasil Evaluasi Nilai Pasca Akreditasi IFRSKB Di Bogor tahun 2006. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, informasi yang didapat berupa data primer melalui observasi dan wawancara mendalam dengan informan adalah Kepala IFRSKB, Kepala Gudang IFRSKB, Kepala Depo, Staf IFRSKB, Kepala Bagian RT, Kepala Bidang Medik, dan Kepala Bagian Keuangan. Dan data menggunakan data sekunder melalui telaah dokumen.Hasil penelitian menunjukkan bahwa terjadi penurunan nilai pasca akreditasi mengalami sebesar 1,25 %. Penurunan nilai terjadi pada standar 2 parameter 1 dan parameter 2, dan standar 7 parameter 2, sedangkan peningkatan nilai terjadi pada standar 5 parameter 2 dan standar 7 parameter 3. Manajemen logistik farmasi mengalami sedikit perubahan antara masa pra dan pasca akreditasi. Perubahan yang terjadi terutama pada fungsi perencanaan dan penganggaran di IFRSKB.Kesimpulan walaupun nilai total pasca akreditasi RSKB terjadi penurunan, namun secara umum akreditasi RSKB memperoleh nilai yang sangat memuaskan. Saran kepada RSKB adalah meningkatkan status akreditasinya menjadi akreditasi istimewa, mengimplementasikan TQM dan mengoptimalkan Program Menjaga Mutu, serta melakukan perbaikan secara berkesinambungan.

---

Hospital accreditation in Indonesia has been applied since 1995 by Ministry of Health and Joint Commission of Hospital Accreditation (Komisi Gabungan Akreditasi Rumah Sakit), presently known as Komisi Akreditasi Rumah Sakit (KARS). Hospital accreditation is acknowledgement for hospitals which have met standards required. Rumah Sakit Karya Bhakti (RSKB) as the only 12 service accredited hospital in Bogor has been acknowledged by municipality and citizens of Bogor. First phase of accreditation in RSKB was carried out in 2001 regarding 5 basic services, continuing to the next phase in 2004. Pharmacy department of RSKB is one of 12 services unit accredited in second phase. Accreditation score 94 % of pharmacy department of RSKB is the highest among other 11 service units. Even though the accreditation score is the highest, the service is not as high as its accreditation score. After accreditation, there is no monitoring and evaluation of the authorized institution namely District Health Office (Dinkel Propinsi). In fact Ministry of Health reguired that monitoring and evaluation be done 12 months after the accreditation point, focusing on hospital management monitoring and ascertaining whether the surveyors recommendation has been carried out. Due to this situation, it is necessary to evaluate the post accreditation score of pharmacy department of RSKB. It is also necessary to evaluate the consistency of the score at accreditation point and one year later.

This study is aimed to evaluate the post accreditation score of pharmacy department of RSKB at Bogor in the year 2006. This is a qualitative study, collective primary data by observation and in-depth interview. The informants are head of pharmacy department, head of storage of RSKB, head of pharmacy depo, staff of pharmacy department RSKB, head of housekeeping, head of medical department, and head of finance department. Secondary date was carried out by document review.

The study shows that there is a 1,25 % decrease in post accreditation score. The decrease occurs at standard 2 parameter 1 and parameter 2, and standard 7 parameter 2. However there is on increase in standard 5 parameter 2 and standard 7 parameter 3, There is a slight charge in logistic management of pharmacy department after accreditation point. The change occurs in planning and budgeting function.

It is concluded that there is a decrease in post accreditation score; however, in general RSKB gets satisfactory result in accreditation. It is recommended that RSKB improve its accreditation status to "excellent" accreditation, implementation of TQM, optimize its Quality Assurance Program, and carry out continuous improvement."

"Kebijakan JPKMM merupakan realisasi dari kebijakan PKPS BBM Bidkes tahun 2005. Pada implementasi di daerah banyak sekali ditemukan permasalahanpermasalahan. Salahsatunya di Kota Bogor yang belum mempunyai RSUD. Dengan menggunakan pendekatan sistem peneliti melihat kesesuaian peran dan ketepatan keterlibatan SDM, kesesuaian dan ketepatan pendanaan, kesesuaian dan ketepatan sarana,kesesuaian dan ketepatan kebijakan yang berlaku di Kota Bogor, kesesuaian dan ketepatan penentuan kepersertaan, kesesuaian dan ketepatan PKS, kesesuaian dan ketepatan tata laksana JPKMM, kesesuaian dan ketepatan pengorganisasian, kesesuaian dan ketepatan Monev, serta yang terakhir adalah ketepatan dan kesesuaian pelaksanaan pelayanan maskin di RS. Penelitian dilakukan dengan pendekatan kualitatif untuk mendapatkan informasi yang mendalam dari informan yai.tu eksekutif, legislatif, Dinas Kesehatan Kota, PT Askes eabang Bogor dan RS.Hasil yang didapati dari penelitian ini adalah: 1. SDM pelaksana kebijakan JPKMM pada PPK RS sudah sesuai dalam memberikan pelayanan kesehatan dengan standar pelayanan, namun belum tepat karena belum sesuai kesepakatan dan keberatan dari SDM RS karena kompensasi yang kecil dan jumlah yang dilayani auk-up banyak, 2. pendanaan sudah sesuai dengan kebijakan dimana selisih tarif dibebankan kepada APBD kota, namun belum tepat karena belum bisa meneukupi kebutuhan pelayanan kesehatan masyarakat miskin, 3. dari segi sarana, PPK RS yang menyelenggarakan JPKMM sudah tepat dan sesuai dari segi kebijakan, kebijakan yang berlaku untuk penyelenggaraan JPKMM sudah sesuai namun belum tepat karena kota Bogor sudah mempunyai kebijakan sendiri untuk penanggulangan kemiskinan didaerahnya, 5. dari segi penentuan kepesertaan sudah sesuai dengan kebijakan namun belum tepat karena belum adanya SK penetapan maskin juga banyaknya penggunaan SKTM yang ternyata bukan maskin, 6. dari segi perjanjian kerjasama (PKS) sudah sesuai namun belum tepat karena ada beberapa provider yang melanggar dengan meresepkan obat-obatan diluar DPHO, 7. dari segi tata laksana belum tepat dan sesuai karena pasien tidak mematuhi persyaratan untuk bisa mendapatkan pelayanan kesehatan yang dijamin oleh pemerintah, pasien dikenakan iur biaya, anak jalanan tidak tercover, 8.dari segi pengorganisasian sudah sesuai pelaksanannya namun belum tepat karena terdapat 2 tim yang menangani hal yang sama dengan sasaran yang sama, 9. Pemantauan dan Exaluasi belum sesuai dan belum tepat karena masih bersifat menunggu bola bukan menjemput bola artinya hanya menunggu laporan-laporan saja. Selain itu evaluasi dengan menggunakan standar pencapaian yang sudah ditetapkan Depkes belum tersosialisasi serta belum dilaksanakan, 10. Pelayanan kesehatan pada PPK RS terhadap maskin dilihat dari kesesuaiannya maka belum sesuai dengan kebijakannya karena pasien ada yang dikenakan iur biaya pelayanan dan that, pelayanan kesehatan pada PPK RS terhadap maskin juga belum tepat karena pasien yang dirawat diruang berkelas menggunakan SKTM untuk mendapatkan keringanan biaya.Kesimpulan akhir dari penelitian ini adalah belum sesuai dan tepat input serta proses dari implementasi kebijakan JPKMM di Kota Bogor pada PPK RS. Saran dan rekomendasi kebijakan yang peneliti coba berikan berdasarkan basil temuan peneliti antara lain ; bagi Dinas Kesehatan yaitu sosialisasi kebijakan, pembuatan kebijakan pembiayaan bertingkat, membuat kebijakan strategis daerah sejalan dengan kebijakan pusat, kebijakan pemberdayaan masyarakat perlu dilanjutkan, koordinasi dan kerjasama lintas sektor untuk menanggulangi anjal, rnekanisnie money yang perlu melibatkan berbagai pihak, pengefektifan ambulance dan peningkatan fungsi Puskesmas. Bagi RS yaitu RS perlu andil dalam sosialisasi baik intern maupun ektem RS, membuat kebijakan internal RS untuk pembiayaan bertingkat dan ikut dalam money pelaksanaan program. Bagi PT Askes yaitu melakukan pengkajian ulang terhadap tarif dengan kondisi Kota Bogor dan sosialisasi sampai ketingkat penerima.

---

Poverty Health Insurance policy have been a realization of PKPS BBM for health sektor in 2005. A lot problem arise during implementation of this policy in counties, for example is Bogor, this county' has different characteristics than others one of them is RSUD inexistence. This issue intrigued me to continue with examination. Systematical approach is being used here to find out role suitability and correct of human resource involvement, appropiation and correct funding, means suitability, policy suitability and exactness, appropriate and correct listing, appropiate and correct cooperative MOU, appropiation and correctness of JPPMM implementation, appropiate and correct organizing, appropiate and correct monitoring and evaluation. Qualitative methode is used for the examination since depth information quality is needed executive, legislative, Health institution county, PT ASKES and hospital are soueces of the information.

Result of the exeamnnation are; 1. The accuracy of human resource involved in this program was right, but not correct cause services different with MOU, 2. Funding accuracy of this program in Kota Bogor was suits with the policy, where price difference was put into APBD, but it was not adequate enough to cover all poor people, 3. For means side, PPK RS which operates JPKMM already suits and appropriate, 4. On the policy side, Kota Bogor has agood policy to operate JPKMM, but they also has their own policy in poverty prevention, 5. From the listing methode, Kota Bogor has an appropiate methode that suits the policy but not yet correct, since there has not been any SK Walikota for determining poor people, and also alot of people who used SKTM which actually not poor, 6. From the MOU side, PT Askes with RS has MOU making process that suits policy, but not yet effective, since many provider neglects the MOU when giving prescription with unlisted drugs, 7.From the procedural implementation side, it is not accurate and effective yet, since there are SKTM holder who actually not meet the qualification, and traps not covered within this program, 8. From the organizational side, it is already suitable with the implementation, but not yet effective since there are 2 teams wich has same theme and object, 9. Monitoring and evaluation is not yet effective and accurate, site there are no pro active movement, only waiting for reports. Ministrary of Health, evaluation standard not yet been socialized and applied, ICI. PPK RS for poor people not appropriate yet with the policy, since there are patients who have to pay for service and drugs, there also people who hospitalized in higher room standard, using SKTM to reduce bills.

The summary for this research is that in Kota Bogor, the process and implementation of JPKMM policy in PPK RS was not suitable and correct on input. Recommended for Djpas Kesehatan Kota are socialization of policy, make a level funding policy, make sjnergization policy, continue poverty prevention policies in ogor city, coorccirgtion with other sector for anak jalanan, mechanism of monj wing and evaluation for involved other sector, ambulance effectiveness, and effectiveness puskesmas fungtion. Recommended for hospital are doing socialization in internal and eksternal hospital, make internal policy for level funding and partisipatif for monitoring and evaluating program. For PT Askes are analisys funding policy adjustment depend on county coundition and doing socialization through people who accept program."

"Penilaian pelayanan rawat jalan secara menyeluruh dibutuhkan oleh pihak manajemen rumah sakit untuk mengetahui posisi layanan saat ini sebagai langkah awal untuk menentukan strategi peningkatan kualitas pelayanan rawat jalan di sebuah rumah sakit. Penelitian ini bertujuan untuk menilai pelayanan rawat jalan di RS Karya Bhakti Bogor tahun 2013, bersifat kualitatif dengan menggunakan standar Matriks Penilaian Pelayanan Rawat Jalan. Kebijakan rawat jalan RS Karya Bhakti telah memperhatikan standar yang ditetapkan oleh Pemerintah dan kebutuhan internal rumah sakit. Pelayanan rawat jalan RS Karya Bhakti termasuk ke dalam kategori transisi untuk indikator penjadwalan dokter, rencana strategis, struktur organisasi dan manajemen, kepuasan pasien, dokter, dan perawat rawat jalan serta tradisional-sangat berkembang untuk indikator pemanfaatan teknologi informasi. Evaluasi komitmen dokter terhadap jadwal praktik, pemanfaatan dan perincian aktivitas di rencana strategis, pengukuran kepuasan pasien, kepuasan kerja dokter dan perawat rawat jalan diperlukan untuk meningkatkan kualitas pelayanan rawat jalan rumah sakit.

---

An assessment of ambulatory care services is needed to determine current service position in order to improve the quality of ambulatory care in a hospital setting. This study was aimed to assess ambulatory care services in Karya Bhakti hospital on 2013. This is a qualitative study using Ambulatory Care Assessment Matrix as a standard. Ambulatory care policies in Karya Bhakti hospital have considered the Government and the internal needs of the hospital. Karya Bhakti hospital outpatient services assessed as trantition category for physician scheduling, strategic plans, organizational structure and management, patient-physician-nurses satisfaction and traditional-highly evolved category for information technology utilization. Evaluation of physician commitment to the practice schedule, utilization and activity details in the strategic plan, measuring patient, physicians and nurses satisfaction are needed to improve the quality of hospital ambulatory care services."