Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Pajak sebagai salah satu sumber penerimaan negara dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, memiliki peranan yang sangat signifikan dalam penerimaan negara. Sehingga penting bagi negara untuk dapat mengumpulkan pajak secara optimal dari wajib pajak namun juga legal karena telah dinyatakan dalam undangundang dimana mengatur pula tentang hak dan kewajiban wajib pajak. Dalam pengumpulannya diperlukan suatu sistem, dan sistem perpajakan yang dianut di Indonesia saat ini adalah self-assessment system, yang pada kenyataannya tidak mudah dijalankan oleh wajib pajak. Kehadiran konsultan pajak mendampingi wajib pajak mengimpelementasikan sistem tersebut pada akhirnya diperlukan dan dirasakan manfaatnya bukan hanya bagi wajib pajak, namun juga oleh negara. Tetapi sampai dengan saat ini pengaturan bagi profesi konsultan pajak sendiri masih belum diatur dalam undang-undang, yang dalam kenyataannya posisi konsultan pajak adalah sebagai pihak yang independen, dimana konsultan pajak berperan dalam mewujudkan keadilan bagi wajib pajak dalam membayar pajak akibat ketidaktahuannya, serta mendukung upaya pemerintah dalam pengumpulan pajak.

---

Taxes as a source of state revenue in the Budget of the State, has a very significant role in state revenue. So important for the country to be able to optimally collect taxes from taxpayers but also legal because it has been stated in the law which also governs the rights and obligations of taxpayers. In its collection need a system, and the tax system applied in Indonesia today is a selfassessment system, which in reality is not easily carried by the taxpayer. The presence of tax consultants to accompanying taxpayer to implement its systems is ultimately necessary and perceived benefits not only for taxpayers, but also by the state. But until now the setting for the profession of tax consultant still has not set in legislation, which is in fact the position of tax consultant is as an independent party, where tax consultants play a role in bringing about justice for the taxpayer to pay taxes due to ignorance, as well as supporting efforts governments in tax collection."

"Penelitian ini beranjak dari menjamurnya keberadaaan Badan Usaha Jasa Pengamanan dan Penyelamatan (BUJPP) semenjak dikeluarkannya Surat Keputusan KAPOLR1 No. Poi: Skep111381X1 1999 pada tanggal 5 Oktober 1999. Surat Keputusan ini beranjak dari kondisi riil keterbatasan POLRI dalam menyelenggarakan tugas utamanya sebagai pelindung dan pelayan Masyarakat. Oleh karenanya, kehadiran BUJPP ini diharapkan mampu mendukung penyelenggaraan fungsi kepoiisian yang semakin kompleks sejalan dengan perkembangan masyarakat.Maraknya Perusahaan Jasa Pengamanan yang dulu sempat dilarang ini, membawa konsekuensi logis pada sebuah pertanyaan tentang profesionalisme dalam pelaksanaan tugasnya. Dikuatirkan, keberadaan BUJPP ini, bukannya membantu penyelenggaraan tugas POLRI dengan harapan tingkat profesionalisme yang tinggi, malah menghasilkan problem baru karena tidak profesional.Karena tertarik dengan kondisi tersebut, penulis mencoba melakukan studi pada penyelenggaraan pengamanan oleh BUJPP. Untuk itu penulis mengambil studi kasus Pengamanan Gedung Menara Imperium oleh PT Nawakara Perkasa Nusantara melalui Security System (55-911), Sebagai salah satu perusahaan jasa pengamanan, PT. Nawakara Perkasa Nusantara, juga diharapkan mampu menjalankan penyelenggaraan pengamanan wilayah sehingga membantu fungsi tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia.Permasalahan yang hendak diangkat dalam penelitian ini adalah, Bagaimana Satpam SS-911 mewujudkan pola-pola keteraturan dalam penyelenggaraan sistem pengamanan gedung Menara Imperium dengan memperhatikan standar-standar pengamanan gedung bertingkat yang ada dan berlaku sehingga mendukung penyelenggaraan fungsi tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri).Penulis akan mengamati kasus ini dengan memakai hipotesis kerja sebagai berikut: Pola-pola keteraturan yang diwujudkan oleh Satpam 911 akan mendukung penyelenggaraan fungsi tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) manakala interaksi-interaksi sosial antara Satpam 911 dengan komponen-komponen pengamanan di wilayah pengamanan swakarsa Menara Imperium berlangsung secara akomodatif sehingga berhasil mewujudkan keamanan di Gedung Menara imperium. Namun sebaliknya jika pola-pola keteraturan yang diwujudkan oleh Satpam 911 malah memberatkan penyelenggaraan fungsi tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) manakala interaksi-interaksi sosial antara Satpam 911 dengan komponen-komponen pengamanan di wilayah pamswakarsa Menara Imperium tidak berlangsung secara akomodatif sehingga gagal mewujudkan keamanan di Gedung Menara Imperium.Sebagai alat analisis masalah, penulis memakai kerangka berfikir yang mengkombinasikan perspektif administrasi dan antropologi. Perspektif administrasi membantu penulis untuk dapat memahami prosedur kerja, hubungan antar institusi serta mekanisme-mekanisme relasi organisasi. Sedangkan perspektif antropologi melalui metode etnografi sangat membantu memahami masalah ini Iebih mendalam dalam jenjang hubungan antar personal dan melihat proses yang terjadi dalam kerangka menciptakan keteraturan sosial agar mampu menunjang proses penyelenggaraan pengamanan gedung.Penelitian ini, secara substansif, merupakan penelitian kualitatif. Namun demikian, ada beberapa data untuk mengetahui sikap dan pendapat 3 unsur utama pengamanan gedung: satpam, karyawan atau tamu/pengunjung, serta tenant yang diliput dengan kuesioner. Analisis kuantitatif ini hanyalah menjadi penunjang penelitian kualitatif. Untuk menghimpun data mengenai perilaku manajemen dan tindakan personil yang terlibat digunakan metode observasi dan wawancara tidak berstruktur.Temuan utama penelitian yang terkait dengan permasalahan penelitian adalah ditemukannya fakta bahwa usaha Satuan Pengamanan S5-911 untuk menciptakan pola-pola keteraturan demi menunjang fungsi Polri belum berjalan baik. Masih banyak kendala di lapangan yang menghambat proses tersebut karena interaksi antara komponen-komponen yang terkait untuk menciptakan kondisi keamanan belum berjalan akomodatif. Hal itu dibuktikan dengan masih adanya tindak kejahatan yang terjadi di wilayah pamswakarsa Gedung Menara Imperium.Banyak faktor yang menghambat terciptanya pola-pola keteraturan yang ideal. Sebagai subkontraktor yang bekerja sesuai kontrak, relasi yang dibangun antara PT Nawakara dengan Manajemen PPMI belum berjalan baik. Proses penciptaan pola keteraturan juga terhambat oleh lemahnya perhatian pihak PPMI dalam masalah pengamanan yang berdampak pada minimnya sarana dan prasarana penunjang pengamanan gedung, khususnya masalah dana pengamanan dan peralatan pengamanan.Imbas dari kondisi struktural manajerial tersebut adalah lemahnya dukungan terhadap personil S5-911 yang bertugas mengimplementasikan visi dan misi perusahaan berdasarkan kontrak kerja.Hal lain yang juga mengganggu adalah kenyataan keterbatasan kemampuan (skill) personal yang dimiliki oleh para personil SS-911, Kondisi wilayah pam swakarsa yang sangat modern, teratur dan ekslusif ini, gagal diakomodasi oleh Satpam SS-911 yang rata-rata berpendidikan rendah. Akibatnya, mereka melaksanakan proses pengamanan dengan lebih menonjolkan aspek fisik (security) saja, sampai terkesan melupakan aspek human relation, aspek Safety (kenyamanan) yang sangat dituntut dalam wilayah pengamanan swakarsa yang demikian modern. Banyak satpam masih terkungkung dalam perspektif pengamanan fisik, seperti yang dilakukan di pabrik-pabrik, hingga terasa janggal untuk diterapkan di Gedung Menara Imperium. Akibatnya, mereka yang dulunya sangat dihormati di wilayah pam swakarsa pabrik, mengalami gejala anomi karena kemerosotan wibawa (post-power syndroms). Mereka juga seringkali kurang berhasil untuk menciptakan hubungan yang harmonis dengan komponen lain yang terlibat dalam proses penyelenggaraan pengamanan.Implikasi dari temuan ini adalah perlunya pembenahan manajemen dan skill individu yang Iebih baik dari sudut pandang BUJPP. Mereka harus mau mengutamakan profesionalisme ketimbang prestige. Kesadaran untuk bekerja sesuai dengan sarana dan prasarana yang menunjang harus dikedepankan ketimbang mengambil sebuah tawaran yang hanya memberatkan posisi mereka karena lemahnya daya dukung dari mitra kerjasama. Pihak Polri pun sebaiknya tidak sekedar memberikan izin penciptaan BUJPP. Mereka harus terlibat aktif untuk membantu mengembangkan kemampuan BUJPP melalui pelatihan yang berjenjang dan komprehensif."

"Tugas akhir ini diajukan sebagai usulan pemecahan masalah berkenaan pcnurunan penilaian kinerja dari management consultant di Konsultan X karena mayoritas dari mereka tidak berhasil dalam pencapaian target tahunan yang, tclah ditctapkan. Management consultant merupakan jabatan kunci yang mcmiliki lugas dan target pekerjaan pada Iebih dari satu businesw unit di Konsultan X. Soialan ama ini program seleksi management consultznzr di dengan hal tcrsebul diketahui sel. Kcnsultan X belum memiIiki kualifikasi panda aspek perilaku yang disesuaikun dcngan dcngan perilaku kerja yang dibutuhkan untuk berhasil dalamjabaran lersebul. Dalam usaha mendapazkan management consultant dengan kualitas pcrilaku sesuai dengan target pekerjaan di Konsultan X, maka penulis mengusulkan pembuatan profil pada tes DISC bcrupa faktor kepribadian utama yang bemda di mms garis lengah grafik (energy line). Profil DISC disusun dengan disesuaikan terhadnp job description dan key performance indicator (KPI) yang dikategorikan kc dalrun kcempat faktor dalam DISC. Metodologi penclitian yang digunakan dalam pemecahan masalah adalah dengan menggunakan behavioral event imen-few (12151) dan focused group discussion (FGD) yang melibalkan para pcmcgang jabatan management consultant untuk mend- tk ' ' ` ~ dibutuhkan dalam jabatan mereka. Selanjutnya bcrdasarkan metodc yang dilakukan dalam pemecahan masalah. diperoleh hasil penclitian bcrupa profil DISC dengan Faktor kcpribadian ulama padw fhktor ltyhtcnce, Dominance clan Compliance yang bcrada di alas garis tengah grafik (energy line) scbagai usulan yang diajukan untuk knalifikasi pada ztspck perilaku untuk program pcngembangan management consultant di Konsullan X. apa an gambaran perilaku sesuat dongan yang

---

This final assignment is proposed as a problem solving for the decreasing of perlbrmance appraisal of management consultant position in X Consultant. that is caused most of them cottIdn‘t achieve their annually target. Management consultant is a key position that has several tasks and jobs target in more than one business unit in X Consultant. According this matter, it has been known that the selection program for management consultant that have been run, didn’t have behavior requirements based on behavior qualifications of the job on that position.

For the purpose of having behavior qualification based on their jobs target in the selection process of management consultant, writer proposed DISC protile that describes primary behavior style above the middle line (energy line). This DISC prolile composed in accordance with management consultant’s job description and key performance indicator (KPI) which is identilied in the Ibur behavioral styles of DISC. The method that used as a problem solving in this research is lwlunfiorul event inle/view (BEI) and focused group discussion (FGD) among the management consultants, and then is purposed to develop behavior qualilications that required on that position.

According to the method that has been done in the evaluation of problem solving, acquired the result of DISC profile are l»‘jIur:r1r:e. Dominance. and Compliance primary behavior styles as a behavior qualification lor development program of management consultant in X Consultant."

"PT X adalah sebuah perusahaan konsultansi di bidang SDM yang didirikan sejak 1992. Dalam usaha mempertahankan kelangsungan hidup perusahaan sehubungan dengan makin beragamnya permintaan klien terhadap servis yang ditawarkan sekaligus hadirnya tuntutan pasar yang semakin tinggi saat ini, PT X bermaksud melakukan "service continuous improvement" dalam salah satu working group-nya. Melakukan continuous improvement adalah tugas utama para konsultan. Masalah muncul manakala dalam kurun waktu hampir 3 tahun, hanya sedikit improvement yang terjadi dan tidak ada 1 pun servis baru yang dihasilkan. Untuk mempercepat proses ini, dilakukan knowledge management dengan memberdayakan efektivitas sharing session. Pendekatan yang dipilih untuk menunjang terjadinya transfer pengetahuan melalui sharing session ini adalah proses pembelajaran Serial Transfer yang dikenal dengan istilah After Action Reviews (AARs), dikemukan oleh Dixon (2000). Sementara itu, konversi tacit dan explicit knowledge dibahas dalam penggunaan model kombinasi SECI (Socialization, Externalization, Combination, dan Internalization) dan Ba (Nonaka & Takeuchi, 1995). Pada Tugas Akhir ini dirancang suatu program percepatan "services continuous improvement" yang terdiri dari tahap persiapan, pelaksanaan (yang merupakan penugasan riil), dan evaluasi setelah kelompok melakukan beberapa kali serial transfer. Sebagai pilot project, rancangan ini akan diaplikasikan di dalan Working Group Individual Development PT X."

"The early twenty-first century is witnessing both an increasing internationalization of many markets, firms, and regulatory institutions, and a reinforcement of the key role of nation states in managing economic development, financial crises, and market upheavals in many OECD and developing economies. Drawing on a variety of interdisciplinary perspectives from leading US and European scholars, this book analyses how capitalism and national capitalisms are changing in this context. It focuses on the economic rise of new countries such as the BRICs, the increasing influence of regional organizations such as the EU and NAFTA, and new forms of private and public international regulation. It also considers how states are adapting their economic policies and processes in this new environment, and the consequences of these adaptations for inequality and risk within different societies. These changes are linked to how firms are developing new strategies for organizing global value chains and the application of scientific knowledge to the commercialization of products in contexts where financial markets are becoming more uncertain and crisis prone, and where different groups are making new demands for more effective forms of corporate governance and corporate social responsibility. Drawing on examples from Europe, North and Latin America, and Asia, it illustrates the complex ways in which different forms of national capitalism are adapting and changing their institutions in response to international financial markets, the global financial crisis, the development of cross-border value chains, and expansion of multinational firms"