Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKTesis ini berisi penelitian atas hubungan antara beban pajak, dalam bentuk tarif pajak riil yang dipikul oleh Wajib Pajak, dengan aliran masuk FDI di Indonesia selama kurun waktu 1997-2009. Studi yang dilakukan terhadap negara-negara ASEAN, terutama Indonesia, mengindikasikan bahwa baik sebab maupun akibat dari FDI harus dikaji pada lingkup sektoral, karena setiap sektor dapat memiliki respon yang berbeda terhadap aliran masuk FDI. Pentingnya pajak dalam mempengaruhi pembuatan keputusan untuk berinvestasi telah diketengahkan dalam berbagai literatur. Penelitian sebelumnya menyatakan bahwa tarif pajak yang lebih tinggi menahan investasi asing. Secara spesifik, ditemukan bahwa hubungan antara pajak dan aliran masuk FDI di negara-negara eropa adalah beragam diantara sejumlah sektor (Stowhase,2007). Hubungan antara kedua faktor ini, FDI dan tarif pajak, menggunakan beberapa tingkatan agregasi yang berbeda, selanjutnya diangkat sebagai topik di tesis ini. Tepatnya mempertanyakan “ apakah pada perspektif subsektoral, tarif pajak mempengaruhi aliran masuk FDI di Indonesia?”Selanjutnya, aliran masuk FDI biasanya dilaksanakan oleh Perusahaan Multinasional (MNE) yang berada (setidaknya) didalam dua daerah yuridiksi pajak (negara tuan rumah dan negara asal). Respon MNE terhadap perpajakan, secara teori, akan dipengaruhi oleh interaksi baik regim pajak negara tuan rumah dan regim pajak negara asal. Tesis ini juga mengkaji masalah tersebut dalam pertanyaan kedua yaitu apakah regim pajak negara asala mempengaruhi aliran masuk FDI di Indonesia.Analisis Deskripsi diterapkan untuk menganalisa beban pajak pada level mikro menggunakan tarif pajak rata-rata (ATR) yang dihitung dari laporan keuangan perusahaan publik yang terdaftar di Pasar Modal Indonesia (IDX). Lebih lanjut, ATR digunakan untuk mengerti hubungan antara tarif pajak dan aliran masuk FDI pada disaggregated level. Estimasi dilaksanakan dua kali, pertama dengan menggunakan metode data panel dimana data di gabungkan menjadi satu (pool method). Lalu untuk mengetahui hubungan antara ATR subsektor dengan aliran masuk FDI, digunakan data panel dimana setiap subsektor memiliki koefisien slope tarif pajak sendiri.Hasil analisa deskripsi mengindikasikan bahwa keadilan dan netralitas mungkintidak terjadi pada peraturan pajak saat ini. Walaupun terdapat beberapa tanda-tanda perbaikan setelah dua kali amandemen undang-undang pajak, perbedaan masih tetap terjadi. Sementara itu, hasil pendekatan ekonometric mengungkapkan bahwa sensitivitas setiap subsektor, kepada aliran masuk FDI dan beban pajak di sektor tersebut, berbeda. Sebagian besar subsektor yang diteliti memiliki hubungan negatif antara kedua faktor, aliran masuk FDI dan beban pajak, tersebut. Sedangkan untuk subsektor lainnya terungkap bahwa hubungan aliran masuk FDI dan beban pajak adalah positif atau bahkan tidak dapat disimpulkan. Sebagai tambahan, tidak ada temuan yang cukup untuk menyimpulkan bahwa terdapat hubungan antara peraturan perpajakan negara asal dengan aliran masuk FDI.Hasil empiris penelitian ini dapat digunakan sebagai pedoman untuk perancangan kebijakan-kebijakan yang dapat meningkatkan aliran masuk FDI ke Indonesia. Sebagai rekomendasi, pemerintah harus melaksanakan kebijakan pajak yang langsung tertuju kepada subsektor/sektor secara spesifik, dengan memperkenalkan kebijakan perpajakan yang disesuaikan dengan karakteristik subsektor tersebut. kup untuk menyimpulkan bahwa terdapat hubungan antara peraturan perpajakan negara asal dengan aliran masuk FDI Hasil empiris penelitian ini dapat digunakan sebagai pedoman untuk perancangan kebijakan kebijakan yang dapat meningkatkan aliran masuk FDI ke Indonesia Sebagai rekomendasi pemerintah harus melaksanakan kebijakan pajak yang langsung tertuju kepada subsektor sektor secara spesifik dengan memperkenalkan kebijakan perpajakan yang disesuaikan dengan karakteristik subsektor tersebut

---

ABSTRACTThis study examines the relationship between tax rate and foreign direct investment (FDI) inflows in Indonesia during 1997-2009 period. Literature claims that higher tax rates deter foreign investments. The importance of tax in influencing investment decision- making has been underscored in a number of literature. The relationship between tax and FDI inflows were found to differ across the sectors (Stowhase, 2007).The influences of these two factors specifically on the determination of the level of aggregation were therefore investigated. This research specifically aims to answer the following question, “From a subsector perspective, do tax rates affect FDI inflows in Indonesia?”Moreover, FDI inflow usually conducted by Multinational Enterprise (MNE) involved (at least) two tax jurisdiction (host country and home country). Responses of MNE to taxation (in theory) are influenced by the interaction of both host country tax regime and home country tax regime. This study examined this issue further with the second objectives to examine whether or not home country tax treatment influenced FDI inflows in Indonesia.Descriptive analysis was used to analyze the tax burden on a micro level based on the average tax rate (ATR) calculated from the Financial Statements of companies listed in the Indonesian Capital Market. Furthermore, the ATR was used to understand the relationship between the tax rates and FDI inflows at the disaggregated level. Estimates conducted using the panel data method which requires data to be pooled together, were first performed. To understand the unique subsector average tax relationship with FDI inflows, panel data that allows different sub-sectors to have different tax rate slope coefficients were then used.The result from the descriptive analysis indicated that equity and neutrality may not hold in the current tax treatment. Although there were signs of improvement after the tax code was changed twice, dispersion still exists. Meanwhile, the results in the econometric approach revealed that the sensitivities of each subsector to the FDI inflows and the corresponding tax burden were different. A negative relationship between the two factors was observed in most of the subsectors studied. For the other subsectors, the results revealed either a positive relationship between the FDI inflows and tax, or were inconclusive. In addition, there were no conclusive findings of home country tax treatment influence FDI inflow.The empirical results of this study can be used as a guide for the formulation of policies that may help increase FDI inflows to Indonesia. It is recommended that the government should conduct a direct targeting tax treatment to the specific subsectors/sector, by introducing tax treatments that are tailored to each of the subsectors’ characteristics."

"Pandemi COVID-19 memberikan dampak besar pada aliran investasi asing (Foreign Direct Investment/FDI) di negara-negara anggota ASEAN. Seiring dengan menurunnya FDI selama krisis global, tesis ini menyelidiki potensi pengaruh penurunan tarif pajak korporasi terhadap FDI. Dengan menggunakan model Fixed Effect dan analisis Difference-in-Difference (DiD) pada data panel dari tahun 2010 hingga 2021, penelitian ini menegaskan adanya hubungan negatif antara tarif pajak korporasi dan aliran FDI. Selain itu, setelah implementasi penurunan tarif pajak pada tahun 2020, negara yang menerapkan kebijakan tersebut mengalami peningkatan aliran FDI yang lebih tinggi dibandingkan dengan negara yang tidak melakukan penurunan pajak. 

---

The occurrence of the COVID-19 pandemic has had profound impact on Foreign Direct Investment (FDI) inflows in ASEAN countries. As FDI experienced a decline during this global crisis, this thesis investigates the potential influence of corporate tax rate reductions on FDI. Utilizing a Fixed Effect Model and Difference-in-Difference (DiD) analysis on panel data from 2010 to 2021, the study establishes a negative relationship between corporate tax rates and FDI inflows. Additionally, after the implementation of tax rate reductions in 2020, countries that enacted such measures experienced higher FDI inflows compared to those without tax cuts. "

"This quantitative research relates tax-incentive policy with investment-climate for foreign-invested ompanies in textile industry by using the method of survey analysis. This research took samples by using simple random sampling method. The result shows that the tax-incentive policy is not significantly related to investment-climate of foreign-invested companies in textile industry in Indonesia. There are a lot of factors that influence investment-climate, among others, the availability of cheap, professional experts, political stability, the condition of market and its potential, macro-economic stability, the condition of infrastructure, legal certainty, and the condition of bureaucracy, as well as the rate of corruption in Indonesia. Based on the analysis on the research result, however, market access appears to be the significant factor that generates foreign investors in textile industry in Indonesia"

"Penelitian ini menggunakan analisis data panel untuk mengetahui pengaruh perjanjian pajak dan determinan FDI lainnya terhadap FDI di Indonesia. Menggunakan Model Gravitasi, penelitian ini menyimpulkan bahwa perjanjian pajak berpengaruh positif terhadap arus masuk FDI di Indonesia. Penelitian ini juga menyimpulkan bahwa pengaruh perjanjian pajak terhadap FDI di Indonesia semakin meningkat menurut waktu. Pengaruh perjanjian pajak dan umur FDI konsisten antara jumlah FDI dan FDI menurut sektor. Namun penelitian ini memberikan hasil yang beragam tentang pengaruh determinan FDI lainnya terhadap FDI Indonesia. Hasilnya bervariasi menurut sektor FDI. Faktor kelembagaan memberikan hasil yang tidak signifikan terhadap FDI, konsisten di semua sektor FDI.

---

This study uses panel data analysis to investigate the effect of tax treaty and others FDI determinant on FDI in Indonesia. By Gravity Model, this research conclude that tax treaty has a positive effect on FDI inflows in Indonesia. The effect of tax treaty on FDI Indonesia is grow over time. The result of tax treaty effect and age of FDI are consistent among FDI total and FDI by sectors. A mixed result on the effect of others FDI determinant on FDI Indonesia, varied by sectors. The institutional factors gives insignificant result on FDI, consistent by all sectors of FDI."

"Sebagai salah satu bagian dimia dan mempakan negara berkembang pembangiman saat ini sedang ditingkatkan. Melalui peningkatan sumber pendanaan yang diperlukan dalam membiayai seluruh pengeluaran pemerintah. Pemerintah memerlukan dana yang tidak sedikit oleh sebab itu diperlukan peian seluiuh masyarakat dalam iloit mendanai pembangunan tersebut. Tea haven bukan lagi hal yang bam dan akan terns ada oleh kaiena ada kebutuhan akan negara tersebut. Kompetisi dalam hal tarif pajak akan semakin ketat, karena pajak yang terlalu tinggi juga akan membuat para pengusaha akan berusaha untuk meminimalkan hutang pajaknya. Negara akan mengalami keragian kuangan yang semakin besar lagi karena adanya kemimgkinan pajak yang tidak dapat ditagih dan akhimya iklim investasi akan semakin tidak menarik lagi bagi investor

---

As a part of the dynamic and formidable development of developing countries, development is currently being improved. By increasing the sources of funding needed to finance all government expenditures. The government requires a large amount of funds, therefore it is necessary for the entire community to participate in funding the development. Tea haven is no longer a new thing and will continue to exist because there is a need for this country. Competition in terms of tax rates will be even tighter, because taxes that are too high will also make entrepreneurs try to minimize their tax debts. The country will experience even greater financial losses due to the possibility of uncollectible taxes and ultimately the investment climate will become increasingly unattractive to investors."

"Studi ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara public service delivery dari jalan aspal kepada kepatuhan pendaftaran wajib pajak di Indonesia. Kepatuhan pajak dilihat dari sisi wajib pajak diluar sistem perpajakan. Pengukuran kepatuhan wajib pajak menggunakan data administrasi pendaftaran Nomor Pokok Wajib Pajak Orang Pribadi pada level kabupaten/kota tahun 2018 hingga 2020. Hasil estimasi menunjukkan terdapat hubungan non-linier berbentuk U antara rasio jalan aspal dengan penambahan pendaftaran NPWP Orang Pribadi. Hubungan tersebut membuktikan adanya free rider dalam barang publik jalan. Semakin besar manfaat uang pajak yang dirasakan oleh wajib pajak dapat mempengaruhi kepatuhan sukarela free rider untuk patuh masuk kedalam sistem perpajakan.

---

This study was conducted to determine the relationship between public service delivery from asphalt roads to taxpayer registration compliance in Indonesia. Tax compliance from the side of taxpayers outside the tax system.  Taxpayer compliance is measured using administrative data to register Individual Taxpayer Identification Numbers at the district/city level from 2018 to 2020. The estimation results show that there is a U-shaped non-linear relationship between the asphalt road ratio and the addition of the tax registration of individual taxpayers. This relationship proves the existence of free riders in road public goods. The greater the benefits of tax money felt by taxpayers, it can affect the voluntary compliance of free riders to comply with entry into the taxation system."

"Pelaksanaan UU No.22/1999 dan UU No.25/1999 yang kemudian diamandemen menjadi UU No.32 /2004 dan UU No.33/2004 memberikan perubahan besar dalam pengaturan hubungan anatar Pusat dan Daerah. Kini, Daerah memiliki kewenangan yang lebih besar untuk mengatur rumah tangganya sendiri, baik dari aspek perencanaan, keuangan, maupun pelaksanaan. Dengan menganut prinsip keadilan, maka dalam kebijakan otonomi daerah tak hanya mengatur peningkatan wewenang dan tanggung jawab Daerah tetapi juga upaya manifestasi kemandirian daerah dengan memberikan kebebasan menggali sumber penerimaannya sendiri.Dalam perkembangannya, sejak diterapkan Otonomi Daerah pada tahun 2001 hingga saat ini belum cukup memberikan gambaran peningkatan kemandirian Daerah secara finansial, sebaliknya kecenderungan yang terjadi adalah meningkatnya ketergantungan terhadap Pusat. Hal ini dapat dilihat dari kenaikan bantuan dari Pusat yang tidak diimbangi oleh kenaikan PAD yang signifikan terhadap pengeluaran Daerah. Padahal kemampuan Pusat dalam memberikan subsidi ke Daerah memiliki keterbatasan.Kondisi tersebut mensyaratkan Daerah untuk siap dengan berbagai langkah terobosan untuk mengatasi masalah PAD-nya. Upaya yang selama ini umumnya dilakukan oleh Daerah adalah melakukan ekstenfikasi pajak melalui penciptaan pajak baru. Sementara alternatif lain seperti pertimbangan pendaerahan pajak-pajak Pusat yang potensial kurang mendapat sorotan.Usulan kebijakan PBB menjadi pajak daerah diwarnai pro-kontra. Padahal jika dilihat karakteristik obyek pajaknya, PBB dapat dikategorikan dalam pajak daerah. Apalagi jika dilihat sistem pembagian penerimaannya yang hampir seluruhnya diserahkan kembali ke Daerah. Penelitian ini bermaksud untuk menganalisis potensi kebijakan tersebut terhadap penerimaan Daerah. Potret yang diambil dalam penelitian ini yakni seberapa besar pengaruh pendaerahan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) terhadap tax effort pajak daerah di kabupaten/kota di Indonesia dalam kurun waktu 2001-2003. Mengingat tax effort merupakan pendekatan atas tingkat penggunaan potensi pajak.Penelitian ini ingin menjawab apakah dengan PBB menjadi pajak daerah mampu menstimulus pemungutan pajak di Daerah sehingga dapat mengurangi ketergantungan Daerah terhadap Pusat. Variabel-variabel yang digunakan dalam penyusunan model dalam penelitian didasarkan pada penelitian-penelitian terdahulu dan UU perpajakan. Teknik pengolahan data yang digunakan adalah panel dengan random effect untuk sampel observasi sebanyak 217 kabupaten/kota di Indonesia tahun 2001-2003.Dan dari hasil penelitian, terlihat adanya pengaruh signifikan dari pendaerahan PBB terhadap tax effort pajak daerah. Hal ini menunjukkan bahwa Daerah akan menikmati manfaat yang besar dengan usulan kebijakan pendaerahan PBB tersebut."

"Penelitian ini adalah jenis penelitian uji hipotesis yang hendak menguji apakah persepsi keadilan pajak mempengaruhi perilaku kepatuhan Wajib Pajak Badan di Indonesia. Persepsi keadilan pajak diwujudkan ke dalam 5 (lima) dimensi yaitu keadilan umum, timbal balik dengan pemerintah, ketentuan-ketentuan yang berlaku khusus, struktur tarif pajak dan kepentingan pribadi. Dengan survey kuesioner terhadap 100 responden tentang keadilan pajak dihasilkan kesimpulan bahwa tidak ada dimensi keadilan pajak yang berpengaruh secara signifikan terhadap perilaku kepatuhan Wajib Pajak Badan di Indonesia. Perbedaan budaya dan tingkat pendidikan mungkin menjadi alasan mengapa hipotesis tidak diterima.

---

This study is a hypothesist testing study which examines whether tax fairness perceptions affects tax compliance behaviour in Indonesia. The tax fairness perceptions consist of 5 (five) tax fairness dimensions, they are general fairness, exchanges with the government, special provisions, tax rate structure and self interests. A questionnaire survey was administered to 100 respondents. The findings reveal that none of the dimensions significantly affect tax compliance behaviour in Indonesia. Education and cultural differences in Indonesia compared to another countries could possibly explain why the hypothesists are rejected."

"Menggunakan bunching estimation dan data SPT dari DJP, diketahui pada periode 2011-2013 ada perilaku bunching, yaitu perilaku menahan omzet, yang signifikan di area sekitar batasan PKP Rp. 600 juta. Akan tetapi pada periode 2014-2016 tidak ada bunching pada area yang sama. Respons bunching menunjukkan batasan PKP justru menjadi penghalang pertumbuhan usaha. Menggunakan analisis level perusahaan, wajib pajak dengan status hukum Persekutuan & Firma dan sektor usaha Transportasi dan Pergudangan memiliki probabilitas tertinggi untuk melakukan bunching. Probabilitas melakukan bunching dengan cara underreporting omzet tertinggi ada pada karakteristik wajib pajak dengan status hukum Yayasan dan sektor usaha perdagangan. Pada area sekitar Rp. 4,8 Miliar tidak ada bunching terhadap batasan PKP, justru yang ada fenomena negative bunching, yaitu wajib pajak memilih untuk memiliki omzet diatas batasan. Hal ini dikarenakan ada kebijakan lain yang berpengaruh pada area yang sama yaitu kebijakan tarif pajak flat 1% dari omzet.

---

Using bunching estimation and data from tax return in Directorate General of Taxes, it is known there is significant bunching behavior, holding it's sales, in the area around threshold Rp. 600 million, but in the period 2014-2016 there is no bunching in the same area. The bunching response shows that the VAT threshold is actually a barrier to business growth. Using company-level analysis, taxpayers with legal status "Persekutuan & Firma" and in Transportation and Warehousing sector have the highest probability of bunching. The highest probability of doing bunching by underreporting is on the characteristics of the taxpayer with the legal status "yayasan" and in trade sector. In the area around Rp. 4.8 Billion there is no bunching at VAT threshold, at this point there is negative bunching phenomenon, the taxpayer chooses to have sales above the limit. This is because there are other policies that affect the same area that is tax rate policy flat 1% of sales rather than profit."

"Penelitian ini menguji dan menganalisis pengaruh hubungan politik dan reformasi perpajakan pada tahun 2009 terhadap tarif pajak efektif. Sampel penelitian ini adalah 91 perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia untuk tahun 2008-2009. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat pengaruh negatif reformasi perpajakan terhadap tarif pajak efektif sesuai dengan penurunan tarif pada Undang-Undang Pajak Penghasilan yang baru. Sedangkan hubungan politik tidak terbukti berpengaruh terhadap tarif pajak efektif.

---

AbstractThis study examines and analyzes the influence of political connections and tax reform to the effective tax rate. The sample of this study was 91 companies listed in Indonesia Stock Exchange for the years 2008-2009. The results showed that there are negative effects of tax reform with the effective tax rate in accordance with the tariff reduction on the new Income Tax. Political relations did not influence the effective tax rate."