Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKTujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui sejauh mana implementasi strategi yang telah dijalankan oleh PT Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk dilihat dari konsep four levers of control yang terdiri dari belief systems, boundary systems, diagnostic control systems dan interactive control systems.Hasil penelitian menunjukkan bahwa PT Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk memiliki visi, misi, dan sasaran tujuan yang jelas. Untuk mencapai tujuan perusahaan tersebut perlu adanya penyelarasan misi individu dengan misi perusahaan. Selain itu, batasan-batasan baik strategic boundary maupun business conduct boundary perlu dipatuhi baik oleh manajemen BNI maupun oleh pegawainya. BNI perlu menerapkan strategy map dan BSC dalam memetakan strateginya. BNI juga perlu menerapkan interactive control yang intensif guna mengantisipasi perubahan-perubahan yang terjadi.

---

ABSTRACTThe main purpose of this research is analyze how far strategic implementation has been executed by PT. Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk based on four levers of control concept (belief systems, boundary systems, diagnostic control systems and interactive control systems).The result shows that PT. Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk has a clear vision, mission and goals. To achieve company’s goals, BNI needs alignment individual’s mission and company’s mission. Strategic boundary and business conduct boundary must be obeyed by management and employee. BNI should do strategy map and balanced scorecard for its strategic. Beside that, BNI should do intensive interactive controls to anticipate strategic uncertainties."

"PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang XYZ adalah merupakan salah satu Cabang Bank Pemerintah yang telah go public sejak tahun 1996, di mana kegiatan utamanya adalah menghimpun dana masyarakat dan menyalurkan kembali dana tersebut kepada masyarakat dalam bentuk kredit, salah satu bentuk kredit Bank BNI adalah Kredit Usaha Kecil yang ditujukan untuk para pengusaha ritel.Permasalahan utama Bank BNI Cabang XYZ adalah menurunnya performance kredit usaha kecil sejak terjadinya krisis moneter tahun 1997 serta bagaimana agar perusahaan mampu meningkatkan pangsa pasar di kemudian hari mengingat prospek bisnis kredit usaha kecil cukup baik karena didukung oleh kebijakan Pemerintah yang mengharuskan semua perbankan menyalurkan kredit usaha kecil sebesar 20 % dari total kredit yang disalurkan. Penelitian ini di awali dengan menganalisis kondisi lingkungan internal dan eksternal Bank BNI Cabang XYZ, dimana dalam menganalisis tersebut di gunakan metode Proses Hirarki Analitik (PHA) untuk memberikan bobot derajat kepentingan setiap faktor, sedangkan untuk menentukan posisi bersaing Bank BNI Cabang XYZ digunakan metode General Electric Matrix.Hasil dari pengujian PHA dan General Electric Matrix diperoleh posisi bersaing Bank BNI Cabang XYZ berada pada set V yaitu Hold and Maintain (bertahan dan membangun), sesuai dengan posisi bersaing perusahaan menurut Fred R David dapat direkomendasikan bahwa strategi alternatif perusahan adalah pengembangan pasar, pengembangan produk, diversifikasi konsentrik, diversifikasi konglomerat dan diversifikasi horizontal.Berdasarkan posisi bersaing Bank BNI Cabang XYZ disertai kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman serta tujuan perusahaan, maka strategi alternatif yang paling cocok bagi Bank BNI Cabang XYZ adalah strategi pengembangan pasar, mengingat pasar masih belum jenuh dan mempunyai prospek baik di masa mendatang."

"Work-life balance merupakan salah satu faktor yang perlu diperhatikan perusahaan. PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk sebagai salah satu perusahaan perbankan yang memiliki tingkat work-life balance yang baik. Pengelolaan sumber daya manusia bagi BNI sebagai salah satu faktor utama untuk mencapai keberhasilan strategi di dunia perbankan. Salah satunya dengan memperhatikan aspek work-life balance. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh work-life balance terhadap organizational citizenship behavior melalui organizational commitment sebagai variabel mediasi pada karyawan PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif yang dilakukan melalui pengumpulan data dengan penyebaran kuesioner terhadap 99 responden yang merupakan pegawai tetap di kantor pusat PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Analisis data pada penelitian ini dilakukan dengan analisis deskriptif, analisis regresi, analisis mediasi (causal step) dan analisis sobel test. Hasil penelitian menunjukan bahwa terdapat pengaruh dari work-life balance terhadap organizational citizenship behavior, work-life balance terhadap organizational commitment, dan organizational commitment terhadap organizational citizenship behavior. Berdasarkan hasil uji mediasi yang telah dilakukan, tidak terdapat pengaruh mediasi organizational commitment pada pengaruh work-life balance terhadap organizational citizenship behavior.

---

Work-life balance is one of the factors that companies need to pay attention to. PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk as a banking company that has a good work-life balance. Managing human resources for BNI is one of the main factors in achieving a successful strategy in the banking world. One of them is by paying attention to the work-life balance aspect. This study aims to analyze the effects of work-life balance on organizational citizenship behavior with organizational commitment as a mediating variable on the employees of PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. This research used a quantitative approach using data by distributing questionnaires to 99 respondents who are permanent employees at the headquarters of PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Data analysis in this study was conducted by descriptive analysis, regression analysis, mediation analysis (causal step) and sobel test analysis. The results of this study indicate that there is an influence of work-life balance on organizational citizenship behavior, work-life balance on organizational commitment, and organizational commitment on organizational citizenship behavior. Based on the results of mediation tests, there is no mediation effect of organizational commitment on the influence of work-life balance on organizational citizenship behavior."

"ABSTRAK

Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui service quality/kualitas pelayanan mempunyai pengaruh secara langsung yang signifikan terhadap loyalitas nasabah Unit Usaha Syariah PT. Bank Tabungan Negara (Persero),Tbk, dan untuk mengetahui peran interaksi service quality/kualitas pelayanan dan kepuasan nasabah sebagai moderating variable dalam mempengaruhi loyalitas nasabah Unit Usaha Syariah PT. Bank Tabungan Negara (Persero),Tbk. Metode analisa yang digunakan adalah metode Structural Equation Model (SEM) dengan jumlah responden sebanyak 114 yang tersebar dari seluruh wilayah Jabodetabek. Responden dalam penelitian ini merupakan nasabah Unit Usaha Syariah PT. Bank Tabungan Negara (Persero), Tbk yang sedang memanfaatkan pembiayaan komersial Bank BTN Syariah. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ada pengaruh yang signifikan dan positif variabel service quality/kualitas pelayanan secara langsung terhadap variabel loyalitas nasabah Unit Usaha Syariah PT. Bank Tabungan Negara (Persero), Tbk. Service quality/kualitas pelayanan memiliki peran yang besar dengan mendukung kepuasan nasabah dalam mempengaruhi loyalitas nasabah. Hal ini terlihat dari nilai koefisien kualitas pelayanan (servqual) dan kepuasan nasabah terhadap loyalitas nasabah yaitu sebesar 0,232, dan nilai signifikansi lebih besar dari 1,96. Sehingga peran interaksi service quality/kualitas pelayanan dan kepuasan nasabah sebagai moderating variable dalam mempengaruhi loyalitas nasabah Unit Usaha Syariah PT. Bank Tabungan Negara (Persero)Tbk cukup besar.

---

ABSTRACT

This study aims to determine service quality has a significant direct effect on customer loyalty Unit Usaha Syariah PT. Bank Tabungan Negara (Persero),Tbk, and to determine the role of interaction of service quality and customer satisfaction as a moderating variable in influencing customer loyalty Unit Usaha Syariah PT. Bank Tabungan Negara (Persero),Tbk. Analysis method used is the method of Structural Equation Model (SEM) with the number of respondents 114 were scattered from all over the Greater Jakarta area. Respondents in this study are customers Unit Usaha Syariah PT. Bank Tabungan Negara (Persero),Tbk is utilizing commercial financing BTN Syariah. Results of this study indicate that there is a significant influence and positive service quality variabel directly toward the customer loyalty Unit Usaha Syariah PT. Bank Tabungan Negara (Persero),Tbk. Service quality has a major role in supporting the customer satisfaction influencing customer loyalty. This can be seen from the coefficient of service quality and customer satisfaction on customer loyalty that is equal to 0.232, and a significance value greater than 1.96. So that the role of interaction of service quality and customer satisfaction as a moderating variable in influencing customer loyalty Unit Usaha Syariah PT. Bank Tabungan Negara (Persero),Tbk big enough"

"Bank dalam menjalankan pengelolaan likuiditasnya mempunyai potensi keuntungan dan kerugian yang selalu mengikuti. Untuk mengendalikan risiko tersebut perlu suatu proses manajemen risiko yang memadai, mulai dari identifikasi risiko, pengukuran risiko hingga implementasi mitigasi risiko. Pengukuran risiko likuiditas pada BNI yaitu menggunakan Liquidity Coverage Ratio. Penyediaan likuiditas sangat penting untuk mengantisipasi adanya kebutuhan likuiditas sehingga dapat mengcover kewajiban Bank baik dalam kondisi normal maupun krisis. Namun demikian, penyediaan likuiditas tidak boleh tersedia secara berlebihan karena timbul biaya likuiditas yang harus ditanggung oleh Bank. Oleh karena itu, diperlukan penetapan limit biaya pengelolaan likuiditas yang bersedia di tanggung oleh Bank berdasarkan risk appetite dari management serta batas limit maksimum Liquidity Coverage Ratio harus ditetapkan oleh Bank. Penetapan limit tersebut merupakan hal penting dalam proses mitigasi risiko agar pendapatan yang hilang karena adanya penyediaan likuiditas dapat diminimalkan sehingga dapat tercipta peningkatan laba bagi Bank. Data yang diperoleh dalam penelitian ini merupakan komponen dari Liquidity Coverage Ratio BNI selama 2 Tahun 2015-2016 . Metode dalam penelitian ini secara kuantitatif. Pada kondisi saat ini BNI belum melakukan pengelolaan likuiditas jangka pendeknya secara efektif. Hal ini terbukti dari hasil perhitungan rata-rata Liquidity Coverage Ratio yang masih tinggi yaitu 267 . Bahkan pernah tertinggi sebesar 389 pada Q4 2015. Regulator menetapkan batas Liquidity Coverage Ratio minimum sebesar 100 . Dengan adanya, penetapan pengelolaan biaya pemeliharaan likuiditas maksimum dan penetapan limit maksimum Liquidity Coverage Ratio diharapkan dapat diimplementasikan oleh BNI sehingga dapat tercipta peningkatan laba bagi Bank.

---

Bank in carrying out liquidity management always followed with potential gains and losses. There should be an adequate risk management process to manage these risks, starting from risk identification, risk measurement to risk mitigation implementation. Liquidity risk measurement in BNI using Liquidity Coverage Ratio. The providing of liquidity is very important to anticipate liquidity needs so as to cover the liabilities of the Bank both in normal and crisis conditions. However, the providing of liquidity should not be available to excess liquidity because there will be costs to be borne by the Bank. Therefore, it is necessary to establish limit liquidity management fee paid by the Bank prepared based on the risk appetite by management as well as the maximum limit of the Liquidity Coverage Ratio must be determined by the Bank. The limit setting process is important in order to mitigate the risk of lost revenue due to the providing of liquidity could be minimized so as to create an increase in profits for the Bank. Data obtained in this study is a component of the Liquidity Coverage Ratio BNI for 2 years 2015 2016 . The method in this research is quantitative. In the current conditions the BNI not do short term liquidity management effectively. This is evident from the results of the calculation of average Liquidity Coverage Ratio are still high at 267 . The highest ever amounted to 389 in Q4 2015. Regulator set a minimum limit of the Liquidity Coverage Ratio at 100 . With the, determination of maximum liquidity management of maintenance costs and maximum limits Liquidity Coverage Ratio is expected to be implemented by the BNI so as to create an increased Bank profitability."

"Lembaga perbankan mempunyai peran strategis dalam peningkatan dana pembangunan, melalui fungsinya sebagai wadah yang dapat menghimpun sekaligus menyalurkan dana masyarakat secara efektif dan efisien. Jenis usaha bank antara lain menghimpun dana masyarakat dalam bentuk simpanan, pemberian kredit, penjualan surat-surat berharga, penyimpanan barang atau surat berharga, dan sebagainya. Garansi bank merupakan salah satu jenis kegiatan usaha bank. Garansi bank diterbitkan untuk menjamin kepentingan kreditur apabila debitur melakukan wanprestasi. Apabila debitur melakukan wanprestasi, maka kreditur dapat mengajukan klaim pembayaran atas garansi bank tersebut. Dalam (praktek penerbitan garansi bank di PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. terdapat permasalahan-permasalahan, antara lain permohonan garansi bank yang diajukan dalam waktu yang terlalu singkat, dan nilai kontra garansi yang lebih kecil dari nominal garansi bank. Namun kasus-kasus tersebut hanya dapat terjadi di kalangan nasabah yang telah mempunyai hubungan dan reputasi baik dengan pihak bank. Selain itu, ada juga permasalahan mengenai kesepakatan tentang terjadinya wanprestasi, dan juga tentang besarnya uang yang dibayarkan dalam hal terjadi pencairan garansi bank. Apabila belum ada kesepakatan mengenai terjadinya wanprestasi, pihak bank akan menunda pencairan garansi bank sampai tercapai kesepakatan. Sedangkan besarnya jumlah uang yang dibayarkan di perhitungkan dan dipertimbangkan dengan penelitian terhadap proyek yang bersangkutan, atau dimusyawarahkan oleh para pihak."

"Bank Umum dalam memberikan kredit wajib memegang teguh prinsip kehati-hatian antara lain adanya keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan debitor untuk melunasi hutangnya sebagaimana ketentuan Pasal 8 UU No. 10 Tahun 1998. Dalam pelaksanaanya, bank umum sering mensyaratkan adanya agunan kredit berupa borgtoch dalam bentuk personal guarantee atau company guarantee sebagai tambahan jaminan kebendaan dalam pengikatan kredit. PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. mensyaratkan terpenuhinya kriteria penanggung utang selain persyaratan umum yang berlaku.Permasalahan yang diidentifikasi adalah alasan mengapa jaminan berupa penanggungan utang (borgtoch) masih diperlukan sebagai pengikatan jaminan dalam pemberian kredit dan bagaimana pelaksanaan kewajiban Borg apabila debitor yang ditanggungnya wanprestasi kepada PT. Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk serta bagaimana peranan dan keterlibatan Notaris dalam proses pembuatan perjanjiannya. Penelitian menggunakan metode penelitian kepustakaan yang bersifat yuridis normatif, dengan mempergunakan data sekunder balk yang berasal dari literatur maupun peraturan perundang-undangan melalui tipe penelitian explanatoris. Data skunder berupa bahan hukum primer dan skunder dikumpulkan melalui studi dokumen dan wawancara. Analisis dilakukan secara explanatoris evaluatif.Hasilnya diperoleh kesimpulan pertama; dengan adanya kriteria Borg antara lain Personal Guarantor memiliki kepentingan langsung atas usaha debitor dan Company Guarantor harus perusahaan yang memiliki kepentingan langsung terhadap debitor, menjadikan borgtoch menjadi sangat penting bagi PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Kedua, dalam pelaksanaannya Borg harus melepaskan hak-hak istimewanya dan bagi Borg yang wanpresatasi tersedia perangkat hukum antara lain sita lelang kekayaan borg melalui Pengadilan, diserahkan kepada BPULN, pemblokiran dan penyitaan harta kekayaan melalui. PUPN/BUPLN, pencegahan ke luar negeri dan paksa badan. Ketiga, Notaris dapat berperan untuk mendukung prinsip kehati-hatian perbankan melalui kecermatan proses pembuatan, penyimpanan dan penyerahan akta sesuai dengan UU No. 30 Tahun 2004 dan peraturan pelaksanaannya.

---

General bank in order to provide a loan must firmly hold the principle of carefulness, such as conviction to the debtor capacity and performance to settle the debt, as mentioned in article 8, enactment no. 10 year 1998. In fact general bank often requires collateral such as borgtocht in term of personal guarantee or company guarantee as additional collateral for a loan. Bank Negara Indonesia (BNI) Public Ltd. Requires guarantor criteria other than general requirement needed.Problem that is identified is the reason why collateral such loan guarantee (borgtocht) as a collateral binding in a loan agreement and how to implement the guarantor obligation if the debtor he guaranteed collide with BNI Public Ltd. and how is the notaries play a role and take part making the agreement process. This research is using literature research methods that has normative juridical characteristic, by using secondary date either from literature or from enactment by explanatory research type. Secondary data such primary and secondary law material, collected by documentary research and interview. Analysis is done by evaluative explanatory.As the result we get the first conclusion that with the criteria of borg such as personal guarantor has direct interest in debtor deed and company guarantor must be a company that has direct interest to the debtor, it makes borgtocht become very important to BNI Public Ltd. The second conclusion, in the implementation, borg (guarantor) must discharge its special rights and for the violating borg is provided rule of law such as guarantor auction confiscation by court, handed over to BUPLN, obstruction and confiscation of their properties by PUPN/BUPLN, prohibition to leave the country and personal compulsion. Third conclusion, notaries play important role to support the principle of carefulness by accuracy in making process, filing and official document transfer, according to the enactment No. 30 year 2004 and its implementing rule."