Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKKetatnya persaingan bisnis khususnya di bidang pengembangan teknologi informasi berbasis transaksi melalui telepon genggam. Memasuki tahun 2013 ini memfokuskan bisnisnya di dalam bidang transaksi telepon genggam. Diperlukan suatu kajian secara menyeluruh untuk membuat kajian mengenai produk ini agar bisa diterima oleh perusahaan yang akan menerimanya. Kajian menyeluruh mengenai produk ini akan dibahas mellaui metode gabungan E-Servqual (E-S-Qual dan E-RecS-QUal), Metode Kano, dan Quality Function Deployment (QFD). Ketiga metode gabungan ini akan bersinergi dan membuat suatu analisis yang komprehensif mengenai performa dari klaim asuransi elektronik ini dari segi kepuasan pelanggan, serta juga memberikan solusi perbaikan yang berdasarkan permintaan dan kepuasan pelanggan. Data didapat dari penyebaran kuesioner yang dibagikan kepada pemegang sistem Klaim Asuransi Elektronik. Performa dari produk layanan ini banyak yang belum terpenuhi dari segi pengguna dan masih banyak yang harus diperhatikan khususnya pada masalah jaringan dan servis yang diberikan. Perbaikan dapat dilakukan dengan memperhatikan hal-hal yang ada pada QFD sampai dengan level 3 sehingga dapat memberikan solusi yang komprehensip dari mulai mengetahui masalah yang terjadi sampai ketahap solusi yang optimal.

---

ABSTRACTThe tightness of Business competition, especially in the field of development of information technology-based transactions through mobile phones. Entering 2013 is focusing its business in the field of mobile phone transaction. It requires a thorough assessment to make assessment of the product to be accepted by the company that will receive it. A comprehensive review of the product will be discussed with combined E-SERVQUAL method (ES-QUAL and E-Recs-QUAL), Kano Method, and Quality Function Deployment (QFD). All three methods will be combined and make a comprehensive analysis of the performance of electronic insurance claims in terms of customer satisfaction, as well as providing repair solutions based on demand and customer satisfaction. Data obtained from the distribution of questionnaires distributed to the person of Electronic Insurance Claims system management. The performance of these services has not full fill the costumer expectation and still a lot to be considered, especially on the issue of the network and the services. The improvement can be done by considering the things that exist in QFD up to level 3 so as to provide a comprehensive solution from beginning to recognize the problems that occurred until optimal solution level."

"Skripsi ini membahas mengenai pengaturan penjualan asuransi yang dilakukan melalui digitalisasi atau perdagangan elektronik yang belum komprehensif diatur di Indonesia serta pengaturan mengenai polis asuransi digital bila dikaji dari perspektif Good Corporate Governance. Metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah yuridis normatif. Penelitian hukum ini menggunakan jenis data sekunder yang diperoleh dari bahan pustaka. Pembahasan di dalam skripsi ini mencakup regulasi mengenai penjualan asuransi yang dilakukan secara digital, baik itu peraturan secara umum atau secara khusus. Dibahas juga mengenai permasalahan yang timbul dalam pengaturan polis asuransi digital yang masih mewajibkan perusahaan asuransi dan reasuransi untuk mengirimkan ikhtisar dari polis digital tersebut secara hardcopy. Hasil penelitian menunjukan bahwa perlu adanya peraturan mengenai penjualan asuransi yang dilakukan melalui digitalisasi dan pengkajian lebih lanjut terhadap polis digital sebagai dokumen elektronik.This thesis discusses the regulations for insurance sales conducted through digitalization or electronic commerce that has not been comprehensively regulated in Indonesia and the regulations regarding digital insurance policies assessed from the perspective of Good Corporate Governance.  The research method used in this thesis is normative juridical.  This legal research uses secondary data types obtained from library materials.  The discussion in this thesis covers regulations regarding insurance sales which are conducted digitally, be it regulations in general or specifically.  Also discussed about the problems that arise in the regulation of digital insurance policies that still require insurance and reinsurance companies to send an overview of the digital policy in hardcopy.  The results showed that the need for regulations regarding insurance sales conducted through digitization and further assessment of digital policies as electronic documents."

"Dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan, BPJS Kesehatan mengembangkan sistem Vedika verifikasi digital klaim untuk memudahkan rumah sakit dalam proses pengajuan klaim. Penelitian ini membahas pengaruh implementasi sistem Vedika terhadap ketepatan waktu pengajuan dan pembayaran klaim BPJS Kesehatan di Rumah Sakit Hermina Jatinegara periode Juli 2017-April 2018. Pengaruh tersebut dilihat berdasarkan jumlah klaim dan ketepatan waktu pengajuan dan pembayaran klaim periode Pra Vedika dan Vedika. Pengajuan klaim tepat waktu apabila dilakukan maksimal tanggal 10 sepuluh pada bulan berikutnya. Pembayaran klaim tepat waktu apabila dilakukan paling lambat 15 lima belas hari kerja sejak dokumen klaim diterima lengkap di kantor cabang/KLOK BPJS Kesehatan. Ketepatan waktu verifikasi klaim juga dilihat karena verifikasi merupakan tahapan antara pengajuan dan pembayaran klaim. Verifikasi klaim tepat waktu apabila BPJS Kesehatan memberikan umpan balik hasil verifikasi maksimal 12 dua belas hari kerja sejak dokumen klaim diajukan. Penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan desain studi cross sectional. Variabel independennya adalah implementasi sistem Vedika dan variabel dependennya adalah ketepatan waktu pengajuan, verifikasi, dan pembayaran klaim. Analisis data dilakukan secara univariat dan bivariat uji chi-square dengan sumber data yang digunakan adalah data sekunder yang didapatkan dari Bagian Keuangan, Unit JKN Rumah Sakit Hermina Jatinegara, dan hasil observasi peneliti pada software INACBG. Hasil penelitian menunjukkan adanya selisih jumlah klaim antara yang diajukan dengan yang dibayar oleh BPJS Kesehatan periode Pra Vedika dan Vedika. Pengajuan, verifikasi, dan pembayaran klaim periode Vedika memiliki persentase ketepatan waktu yang lebih besar daripada periode Pra Vedika. Berdasarkan uji statistik dapat disimpulkan adanya pengaruh yang signifikan antara implementasi sistem Vedika terhadap ketepatan waktu pengajuan, verifikasi, dan pembayaran klaim p-value 0.000.

---

In order to improve the quality of service, BPJS Kesehatan develops Vedika system digital claim verification to facilitate the hospital in the process of claim submission. This study discusses effect of Vedika system implementation to timeliness of submission and payment of BPJS Kesehatan claim at Hermina Jatinegara Hospital July 2017 April 2018 period. Identified of the effect based on the total of claims and the timeliness of the submission and claim payment of the Pre Vedika and Vedika period. Claim submission is timely if it rsquo s done maximum on the 10th of the following month. Claim payment is timely if its done no later than 15 working days since the claim documents completely received at branch office KLOK BPJS Kesehatan. Timeliness of claim verification is also identified because verification is the step between submission and claim payment. Claim verification is timely if BPJS Kesehatan provides verification results maximum 12 days from the claim documents submitted.

This research is a quantitative research with cross sectional study design. The independent variable is the implementation of the Vedika system and the dependent variables are the timeliness of the submission, verification, and payment of claim. Data analysis was done by univariate and bivariate chi square test with data source used was secondary data obtained from Finance Department, JKN Unit of Hermina Jatinegara Hospital, and observation results from INACBG 39s software.

The results showed the difference between the total of submitted claims and those paid by BPJS Kesehatan on Pre Vedika and Vedika period. Submission, verification and claim payment on Vedika period have a greater percentage of punctuality than the Pre Vedika period. Based on statistical test, it can be concluded that there is a significant effects between Vedika system implementation and the timeliness of submission, verification, and claim payment p value 0.000. "

"Pelanggaran terhadap prinsip utmost good faith seringkali menjadi permasalahan seperti dalam kasus yang terjadi antara Muhammad Idris, seorang ahli waris dari nasabah Bank BRI dan peserta asuransi Bringin Life, Ibrahim Idris, dengan Bank BRI. Bringin Life menolak klaim asuransi terkait dengan alasan pelanggaran terhadap prinsip utmost good faith karena Ibrahim Idris telah menyembunyikan riwayat kesehatannya dalam pengisian surat pernyataan kesehatan, yang diduga diisi oleh pihak Bank BRI. Bringin Life pada akhirnya memberikan pembayaran klaim secara ex gratia sebesar lima ratus juta rupiah melalui Bank BRI dan telah diterima oleh Muhammad Idris. Muhammad Idris kemudian menggugat Bank BRI untuk membayar ganti kerugian karena Bank BRI telah melakukan kelalaian yang menyebabkan kerugian. Penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui dasar pertimbangan hukum dari hakim dalam putusan Nomor 21/PDT.G/2011/PN.KAG terkait dengan prinsip utmost good faith, dasar dalam memberikan ex gratia payment, serta status hak untuk mengajukan klaim setelah pembayaran secara ex gratia dilakukan. Penelitian dilakukan dengan metode penelitian yuridis-normatif dengan menggunakan data sekunder berupa studi pustaka dan wawancara dengan narasumber. Berdasarkan hasil analisis dalam penelitian ini diperoleh kesimpulan bahwa dalam penerapan prinsip itikad paling baik (utmost good faith), pertimbangan hukum dari hakim dirasa kurang tepat mengingat Ibrahim Idris lah yang menandatangani surat pernyataan kesehatan. Dasar pemberian ex gratia payment sendiri bisa bermacam-macam, salah satunya adalah pertimbangan bisnis. Selain itu, setelah mendapatkan ex gratia payment¸ idealnya tidak boleh lagi ada tuntutan terkait klaim tersebut di kemudian hari

---

Violation of utmost good faith principle often brings up some problems, just like in a case which occurred between Muhammad Idris, the heir of Bank BRI customer and the insured of Bringin Life, Ibrahim Idris, with Bank BRI. Bringin Life rejected the related claim because of the violation of the utmost good faith principle as Ibrahim Idris had hid his health history in filling the health statement, which is allegedly filled by Bank BRI. At the end, Bringin Life gave an ex gratia payment of five hundred million through Bank BRI and it was received by Muhammad Idris. Muhanmad Idris then prosecuted Bank BRI to pay a sum of money due to Bank BRI’s negligence which led to loss. This study aimed to determine the law consideration by the judges in court decision no. 21/PDT.G/2011/PN.KAG related to utmost good faith principle, the basic reasons for giving ex gratia payment, and the status of rights to claim after the ex gratia payment has been paid. Research is conducted by the juridical-normative research methods using secondary data from the study of documents and interviews with sources. Based on the analysis in this study, it can be concluded that in applying the utmost good faith principle, the law consideration by the judge is less appropriate considering that Ibrahim Idris was the one who signed the health statement. The basic reasons for giving ex gratia payment can vary which one of them is business consideration. Moreover, after receiving an ex gratia payment, ideally there should be no more claims related to it in the future."

"ABSTRAKThesis ini membahas analisis efisiensi di Industri asuransi Indonesia periode2006-2010 dengan menggunakan data industry asuransi jiwa dan asuransikerugian/umum. Metodologi yang digunakan adalah non parametricmenggunakan Data Envelopment Analysis untuk melihat efisiensi teknikal.Kemudian analisis efisiensi dilakukan berdasarkan kelompok ukuran bankberdasarkan kepemilikan dan ukuran yang dilihat dari besaran modal sendiri.Hasilnya adalah bahwa asuransi dengan modal sendiri di atas 100 Miliarmerupakan kelompok perusahaan asuransi yang lebih efisien dibandingkanperushaaan asuransi dengan modal sendiri di bawah 100 Miliar. Selain itukelompok asuransi kerugian swasta rata-rata lebih efisien dibandingkanperusahaan patungannya. Sementara di kelompok asuransi jiwa, perusahaanpatungan sedikit lebih efisien dibandingkan perusahaan swastanya

---

ABSTRACTThis Thesis investigate Indonesian Insurance Industry between 2006-2010.Medotodology used is non parametrics analysis using Data Envelopment Analysisto analyse the technical efficiency. Efficiency analysis is conducted acrossdifferent group by the size and ownership. The results indicates that insurancewith equity capital above 100 Bilion Rupiah more efficient than insurance below100 Bilion Rupiah. Other results show that private general insurance is moreefficient on average than its joint ventures. While in the group life insurance, jointventure slightly more efficient than private enterprise"

"Tesis ini membahas tentang penerapan dari ketentuan yang terdapat di dalam Pasal 277 dan Pasal 284 KUHD berkaitan dengan adanya dua polis dari Perusahaan Asuransi berbeda untuk objek asuransi yang sama, lebih lanjut dikaitkan dengan kasus dalam Putusan Mahkamah Agung No. 5145 K/Pdt/2022. Pokok permasalahan dalam tesis ini adalah (1) Bagaimana penerapan Pasal 277 KUHD  terhadap klaim asuransi kerugian yang dijamin oleh dua polis dari Perusahaan Asuransi Umum yang berbeda untuk suatu objek asuransi yang sama dalam Putusan Mahkamah Agung No. 5145 K/Pdt/2022? dan (2) Bagaimana penerapan Subrogasi Pasal 284 KUHD oleh Perusahaan Asuransi Umum dalam hal terdapat dua polis asuransi dari Perusahaan Asuransi Umum yang berbeda untuk suatu objek asuransi yang sama dalam Putusan Mahkamah Agung No. 5145 K/Pdt/2022? Metode penelitian yang digunakan dalam menganalisis data adalah bentuk penelitian yuridis-normatif dengan data sekunder, analisis data dilakukan secara kualitatif. Adapun teori yang digunakan adalah Teori Pengalihan Risiko. Hasil dari penelitian ini adalah sebagai Penanggung pertama yang menanggung sebagian dari kerugian yang timbul, PT Asuransi FPG Indonesia selaku Penggugat harus membayarkan kerugian terlebih dahulu sebelum kerugian selebihnya dibayarkan oleh Penanggung lainnya, pembagian kerugian tersebut didasarkan pada Pasal 277 ayat (2) KUHD. Selain itu, Penggugat memiliki hak subrogasi berdasarkan ketentuan Pasal 284 KUHD, tetapi kerugian yang dapat dituntut kepada Tergugat I hanyalah sebesar kerugian yang disebabkan oleh tabrakan kapal yang dinakhodai Tergugat II. Belum ada peraturan yang mengatur secara khusus mengenai siapa pihak yang memiliki hak subrogasi dalam hal terdapat lebih dari satu Penanggung untuk objek pertanggungan yang sama. Saran yang bisa diberikan adalah untuk diadakan pelatihan-pelatihan yang memuat materi mengenai subrogasi, sehingga Hakim dapat lebih memahami adanya prinsip subrogasi beserta keberlakuannya di Indonesia, dan Perusahaan Asuransi selaku Penanggung untuk lebih cermat dalam menerbitkan polis terhadap objek pertanggungan berupa benda, dengan selalu menanyakan apakah Tertanggung sudah memiliki polis lain untuk objek pertanggungan yang sama atau belum.

---

This thesis discusses about the implementation of the provision contained in Article 277 and Article 284 of KUHD related to the existence of two policies from different Insurance Companies for the same insurance object, more related to the case in Supreme Court Decision No. 5145 K/Pdt/2022. The main problems discuss in this thesis are (1) How is Article 277 of KUHD applied to loss insurance claims guaranteed by two policies from different General Insurance Companies for the same insurance object in the Supreme Court Decision No. 5145 K/Pdt/2022? and (2) How is the implementation of subrogation principle of Article 284 of KUHD by the General Insurance Company if there were two insurance policies from different Insurance Companies for the same insurance object in the Supreme Court Decision No. 5145 K/Pdt/2022? This research uses a normative-juridicial method of research with a secondary data, data analysis was conducted qualitatively. The theory used is Risk Transfer Theory. The result of this research is that as the first Insurer who bears part of the losses incurred, PT Asuransi FPG Indonesia as the Plaintiff must pay the losses first before the remaining losses are paid by other Insurers, the distribution of losses is based on Article 277 section (2) of KUHD. In addition, the Plaintiff has the right of subrogation based on the provisions of Article 284 of KUHD, but the losses that can be claimed against Defendant I are only the amount of losses caused by the collision of the ship captained by Defendant II. There are no regulations specifically governing which party has the right of subrogation in the event that there is more than one Insurer for the same insured object. The suggestion that can be given based on this research is that to hold trainings that contain material regarding subrogation, so that Judges can better understand the existence of the principle of subrogation and its application in Indonesia, also Insurance Companies as Insurers should be more careful in issuing policies on insured objects in the form of objects, by always asking whether the Insured already has another policy for the same insured object or not."

"Skripsi ini membahas mengenai aspek hukum, politik dan sosial yang mempengaruhi belum terimplementasinya kebijakan asuransi pendidikan bagi putra-putri PNS. Kebijakan asuransi pendidikan bagi putra-putri PNS merupakan bagian dari usaha kesejahteraan PNS yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan desain deskriptif. Penelitian menemukan bahwa adanya kebijakan lain yang telah mengcover kebijakan asuransi pendidikan bagi putraputri PNS, kurangnya komitmen pemerintah serta adanya kekhawatiran kebijakan ini dapat memicu munculnya kecemburuan sosial merupakan beberapa faktor dalam aspek hukum, politik dan sosial yang mempengaruhi belum terimplementasinya kebijakan.

---

The focus of this studies is to identify law, politic and social aspect that affect education insurance policy for civil servants children that hasn't been implemented yet. Education insurance policy for civil servants children is part of the welfare for civil servants policies which is contained in Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian. This research is qualitative descriptive interpretive.

Research found that the presence of other policies that covered education insurance policies for civil servants children, lack of governments commitment and concern of this policy may lead to the emergence of social jealousy are some factors in the legal, political and social aspects that affect the implementation of this policy."

"Asuransi saat ini dipandang bukan hanya sebagai alat pengalihan resiko akan tetapi juga sebagai alat untuk berinvestasi. Terbukti dengan semakin banyaknya produk-produk asuransi yang mengkombinasikan unsur proteksi dengan unsur investasi. Salah satu contoh produk asuransi yang mengkombinasikan unsur proteksi dengan unsur investasi adalah produk asuransi Diamond Investa yang dikeluarkan oleh PT Asuransi Jiwa Bakrie atau Bakrie Life. Namun, produk asuransi Diamond Investa ini mengalami gagal bayar kepada tertanggungnya sehingga menyebabkan kerugian pada tertanggungnya. Untuk itu penting untuk mengetahui jenis produk asuransi Diamond Investa, dan menelusuri adakah terjadi pelanggaran terhadap penempatan investasi yang dilakukan oleh Bakrie Life berdasarkan ketentuan Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Nomor 424/KMK.06/2003 Jo. Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 158/PMK/010/2008 serta upaya hukum yang dapat ditempuh oleh pihak tertanggung untuk menyelesaikan klaim asuransi Diamond Investa ini. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metodologi kepustakaan dengan alat pengumpul data berupa studi dokumen dan wawancara dengan narasumber. Dari penelitian ini diperoleh pengetahuan bahwa asuransi Diamond Investa merupakan asuransi dwiguna (endowment), dan bahwa tidak terjadi pelanggaran penempatan investasi oleh Bakrie Life, kegagalan bayar terjadi semata-mata dikarenakan agresivitas Bakrie Life yang menempatkan investasi pada produk investasi yang beresiko tinggi, dan untuk menyelesaikan sengketa gagal bayar asuransi Diamond Investa ini tertanggung dapat mengunakan jalur litigasi yaitu dan non litigasi melalui Badan Penyelesaian Sengketa (BPSK), Badan Mediasi Asuransi Indonesia (BMAI) dan arbitrase. Akan tetapi, upaya penyelesaian sengketa ini tidak berjalan dengan optimal. Hal ini dikarenakan proses penyelesaian sengketa tersebut banyak mengalami kendala-kendala yang menghambat terciptanya suatu solusi.

---

Insurance now seen not only as a means of risk transfer but also as a means to invest. Proven by the growing of number of insurance products that combine elements of protection with elements of investment. One of the example of an insurance product that combines the elements of protection with elements of investment is Insurance of Diamond Investa issued by PT Asuransi Jiwa Bakrie or Bakrie Life. However, this product of Diamond Investa are experiencing default, causing losses to the insured. Therefore, it is important to know the types of insurance products of Diamond Investa, and whether there is any violation of placement of investment conducted by the Bakrie Life under the provisions of Decree of the Minister of Finance No. 424/KMK.06/2003 jo. Regulation of the Minister of Finance (PMK) No. 158/PMK/010/2008 and legal efforts that can be taken by the insured to settle the Diamond Investa insurance claim.

This research was conducted by using literature methodology by means of data collection like study documents and interviews with guest speaker. From this research, it is obtained knowledge that the insurance of Diamond Investa is a dwiguna insurance (endowment), and that there is no breach of investment placements by Bakrie Life, the default of Bakrie Life is occurred solely because of the aggressiveness of Bakrie Life in investing in the high-risk investments product, and in order to settle dispute default, the insured may take litigation path or non litigation path through Body of Dispute Settlement (BPSK), Board of Indonesian Insurance Mediation (BMAI) and arbitration. But, this dispute resolution didn't work very optimal. There was many restrain to find the solution of this Bakrie Life's case."

"Skripsi ini membahas tentang penerapan prinsip itikad paling baik yang merupakan salah satu prinsip yang mendasar dan terpenting dalam perjanjian asuransi. Karena prinsip itikad paling baik mengatur tentang hak dan tanggung jawab dari tertanggung dan penanggung. Skripsi ini menganalisis perapan prinsip itikad paling baik dalam kasus sengketa klaim asuransi rangka kapal antara PT. Djakarta Lloyd Persero sebagai tertanggung dan PT. Asuransi Bringin Sejahtera Artamakmur sebagai penanggung. serta membahas atas pertimbangan hukum dari hakim dalam putusannya mengenai kasus tersebut di Tingkat Pertama Pengadilan Negeri, Banding Pengadilan Tinggi, Kasasi Mahkamah Agung, dan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung. Penulisan skripsi ini menggunakan metode penelitian normatif hukum dengan studi pustaka. Penelitian ini menyimpulkan bahwa perusahaan asuransi tidak memiliki kewajiban untuk membayar biaya kompensasi terhadap tertanggung jika tertanggung menyembunyikan fakta-fakta material terhadap objek pertanggungan dan dapat mengakibatkan perjanjian tersebut batal demi hukum dan pertimbangan hakim bertentangan dengan prinsip itikad paling baik dalam perjanjian asuransi. Majelis Hakim menyatakan bahwa Penanggung bersalah karena Penanggung tidak melakukan kewajibannya untuk membayar biaya kompensasi kepada Tertanggung, oleh karena itu, Majelis Hakim tidak mempertimbangkan prinsip itikad paling baik, padahal prinsip itikad paling baik merupakan prinsip yang mendasar dan paling penting dalam perjanjian asuransi.

---

This thesis discusses the application of the principle of utmost good faith as the basic and one of the important principles in the insurance agreement. Because the principle of utmost good faith governs the rights and obligation of the insured and the insurer. This thesis analyzes the application of the principle of utmost good faith in the case of marine hull insurance claim dispute of PT. Djakarta Lloyd Persero as the insured and PT. Asuransi Bringin Sejahtera Artamakmur as the insurer, and the legal consideration of the court regarding the case in the First Level of the Court District Court, Appeal High Court, Cassation Supreme Court and Judicial Review Supreme Court. The Author uses research method of normative legal research with literature study.

This research concludes that the insurer did not have the liability to pay the compensation to the insured due to the concealment and non disclosure of material fact of the insurance object which is very material in the insurance agreement and leads to the automatic cancellation ldquo null and void rdquo of the insurance agreement and the legal consideration of the court was contradict with the principle of utmost good faith in insurance agreement. The Panel of Judges decided that the Insurer was guilty because the Insurer did not carry out his obligation to pay the compensation to the Insurer, therefore the the court decision did not consider regarding the principle of utmost good faith, whereas the principle of utmost good faith is the basic and important principle in insurance agreement."