Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 182820 dokumen yang sesuai dengan query
cover
Zulfikar Waulat
Analisis pengaruh faktor budaya, sosio-ekonomi, dan politik terhadap peningkatan keterwakilan perempuan anggota DPRD Provinsi Maluku periode 2009-2014 dari daerah pemilihan 2 Kabupaten Buru = Analysis of cultural, socio-economic, and political factors influence to the increase of women's representation in Maluku Regional Legislative Council 2009-2014 from District 2 Buru Regency
"Penelitian ini membahas mengenai peningkatan keterwakilan perempuan yang terjadi di Dapil 2 Kabupaten Buru untuk DPRD Provinsi Maluku periode 2009-2014 yang ditinjau dari tiga faktor yaitu budaya, sosio-ekonomi, dan politik. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan jenis penelitian eksplanasi yang berupaya untuk menjelaskan bagaimana peningkatan keterwakilan perempuan tersebut dapat terjadi.
Penelitian ini berkesimpulan bahwa faktor politik adalah satu-satunya faktor yang berpengaruh terhadap peningkatan keterwakilan perempuan di Dapil 2 Kabupaten Buru. Meskipun demikian, faktor politik juga harus didukung oleh profil politik, popularitas personal, dan jaringan patronase yang dimiliki caleg perempuan.
This research analyzes the cultural, socio-economic, and political factors contributing to the increase of women?s representation in Regional Legislative Council (DPRD) of Maluku Province in district 2 Buru regency during the period of 2009-2014. Using qualitative method, this research seeks to explain how this increase could occur.
This research finally concludes that only political factors that determines the increase of women?s representation. Nevertheless, political factors must also be supported by political profile, personal popularity, and patronage networks owned by women candidates."
Depok: Universitas Indonesia, 2012
S44773
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Noviolita Alip H.
Hubungan anggota DPRD dan konstituen studi kasus tiga perempuan anggota dprd kota depok periode 2009-2014 dengan konstituen = Members of parliament and constituency relations a case study relationship women legislators in depok regional legislative council 2009-2014 and constituents
"Penelitian ini membahas mengenai hubungan antara anggota legislatif dengan konstituennya dalam hal ini hubungan antara perempuan anggota DPRD Kota Depok periode 2009-2014 dengan konstituen. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Penelitian ini berupaya menggambarkan hubungan antara Siti Nurjanah, T. Farida Rachmayanti dan Juanah Sarmili dengan konstituennya.
Hasil analisis menunjukkan bahwa terjadi hubungan dua arah yang menunjukkan tipe representasi politik antara perempuan anggota legislatif dengan konstituennya. Tipe representasi substantif terjadi pada hubungan Siti Nurjanah dan T. Farida Rachmayanti dengan konstituennya. Sedangkan tipe representasi deskriptif ditunjukkan oleh hubungan antara Juanah Sarmili dengan konstituennya.
Studi ini berkesimpulan bahwa pasca terpilih sebagai anggota legislatif, Siti Nurjanah, T. Farida Rachmayanti dan Juanah Sarmili, menjalin hubungan baik dengan konstituennya dan sensitif terhadap isu perempuan di setiap kebijakan yang akan dibuat DPRD.
This thesis discusses the relationship between local legislators and their constituents in this case the relationship between women legislators with constituents in Depok City. This study uses qualitative descriptive research. The study describes the relationship between Siti Nurjanah, T. Farida Rachmayanti and Juanah Sarmili with constituents.
The analysis showed that there was a two-way relationship that indicates the type of political representation between women legislators and their constituents. Type of substantive representation occurs in relations Siti Nurjanah and T. Farida Rachmayanti with constituents. While the type of descriptive representation is shown by the relationship between Juanah Sarmili with constituents.
The study concluded that the legislature elected post, Siti Nurjanah, T. Farida Rachmayanti and Juanah Sarmili, establish good relations with constituents and sensitive to women's issues in each policy will be made by Parliament."
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2013
S52859
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Andry Jatmi Memed
Peran anggota legislatif perempuan dalam proses pembuatan perda Maluku No. 02 tahun 2012 tentang penyelenggaraan perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan di Maluku periode 2009-2014 = Legislative women's role in making process maluku regulation no 02 of 2012 on the implementation of the protection of women and children victims of violence in Maluku period from 2009 to 2014
"Penelitian ini dilatarbelakangi oleh berbagai kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yang terjadi di Provinsi Maluku. Dewasa ini, kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak selalu terjadi. Kita melihat di berita-berita, baik itu berita online, surat kabar maupun di sosial media, maraknya kasus kekerasan yang terjadi selalu melibatkan perempuan dan anak sebagai korban. Sementara itu, di Provinsi Maluku, kasus kekerasan boleh dikatakan selalu naik tiap tahunnya meskipun Perda Perlindungan Perempuan Dan Anak telah disahkan, yaitu pada tahun 2012. Perda yang disahkan pada 4 (empat) tahun lalu itu ternyata masih jauh dari harapan. Sebab, kebijakan yang dirasa mampu menjawab permasalahan perempuan dan anak ternyata tidak berdampak apa-apa. Hal ini tentu berkaitan erat dengan peran yang dimainkan oleh setiap anggota legislatif (terkhususnya perempuan) yang tergabung di dalam tim pembuat kebijakan.
Sebagai landasan teoritis, penelitian ini menggunakan pendekatan konseptual peran untuk melihat sikap politik anggota legslatif perempuan di dalam pembuatan perda; serta menggunakan pendekatan teoritis gender yang di dalamnya terdapat konsepsi gender dan demokrasi dalam melihat perempuan di dalam parlemen. Di dalam penelitian ini juga terdapat posisi tawar anggota legislatif perempuan di dalam tim pembuat kebijakan. Hal ini cukup direpotkan dengan hambatan-hambatan partai politik serta budaya patriarki yang masih sangat kuat di dalam parlemen bahkan hingga masuk ke tim pembuat kebijakan.
Dengan menggunakan metode kualitatif, hasil yang diperoleh yaitu anggota legislatif perempuan belum maksimal menjalankan perannya dalam pembuatan Perda Penyelengaraan Perlindungan Perempuan Dan Anak Korban Kekerasan Di Maluku.. Hal ini disebabkan oleh jumlah anggota legislatif perempuan dan jumlah aktor kritis yang sedikit di dalam tim pembuat Perda tersebut. Kedua, fokus keterwakilan anggota legislatif lebih banyak ke partai politik. Ketiga, dalam pembuatan perda tersebut anggota legislatif perempuan lebih bersifat delegasi (utusan dari partai politik) ketimbang mewakili konstituennya. Keempat, isu keterwakilan perempuan belum menjadi bagian kepemilikan isu oleh partai politik. Dan kelima, komunikasi oleh sesama anggota legislatif perempuan dan kelompok kepentingan (LSM) kurang begitu baik.
This research is motivated by cases of violence against women and children that occurred in the province of Maluku. Today, cases of violence against women and children is always happening. We see in the news, either online news, newspapers and on social media, many cases of violence always involves women and children as victims. Meanwhile, in the province of Maluku, violence is virtually always go up every year even though Regulation Women And Children Protection has been ratified, ie in 2012. The recent legislation passed in 4 (four) years ago it was still far from expectations. Therefore, policies that felt able to answer the problems of women and children did not affect anything. This is of course closely related to the role played by each member of the legislature (terkhususnya female) is incorporated in the policy making team.
As a theoretical foundation, this study uses a conceptual approach to the role of political attitudes member legslatif see women in the making of regulations; and using a theoretical approach to gender in which there are conceptions of gender and democracy in view of women in parliament. In this study there is also a legislative bargaining position of women in policy making team. It is quite bothered by the constraints of political parties as well as a patriarchal culture that is still very strong in the parliament even to get into the team policymakers.
By using qualitative methods, the results obtained by the women legislators have not been up to perform its role in the formulation of regulations Implementation of the Protection of Women and Children Victims of Violence in Maluku .. It is caused by a number of female legislators and the number of actors are a bit critical in the regulation making team , Second, focus more legislative representation to political parties. Third, in the manufacture of these regulations are more women legislators delegates (delegates of political parties) rather than to represent their constituents. Fourth, the issue of women's representation has not become part of the ownership issue by political parties. And fifth, the communication by fellow female legislators and interest groups (NGOs) not so good."
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2016
T46122
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Afrizal Agung Satria, athor
Analisis peningkatan sosio ekonomi masyarakat petani nelayan rumput laut di Pulau Tanakeke Kabupaten Takalar Sulawesi Selatan (tinjauan dari perspektif ketahanan daerah) = Socio economic analysis on improvement of seaweed farmer fishermen community at the Tanakeke island of Takalar District South Sulawesi Overview from regional resilience perspective / Afrizal Agung Satria
"ABSTRAK
Indonesia kaya akan sumber daya laut terutama yang dapat dikelola dan dapat meningkatkan potensi ekonomi seperti rumput laut. Namun, sebagai negara kepulauan, potensi budidaya rumput laut dapat berkembang ketika nelayan mampu berinovasi. Salah satunya adalah pengembangan budidaya rumput laut di Pulau Tanakeke. Pulau Tanakeke memiliki potensi komoditas rumput laut Agrobisnis mencapai lebih dari 200 ton. Tulisan ini merupakan hasil penelitian lapangan yang bertujuan untuk menganalisis kehidupan sosial-ekonomi masyarakat dalam budidaya rumput laut. Dengan menggunakan metode kualitatif seperti studi literatur, observasi dan wawancara mendalam dengan nelayan, tokoh masyarakat, dan pemerintah daerah, penelitian dilakukan dalam jangka waktu dua bulan mulai dari September sampai dengan Oktober 2016, berfokus pada wawancara mendalam dengan pemerintah daerah, tokoh masyarakat, pelaku ekonomi atau nelayan, dan masyarakat setempat sebagai sumber data primer. Hasil penelitian ini ditemukan bahwa potensi budidaya rumput laut di pulau Tanakeke dapat meningkatkan sosio-ekonomi bagi penduduk pulau. Diharapkan intervensi sosial dan peningkatan pengetahuan nelayan, terutama dalam cara pengolahan rumput laut menjadi produk jadi, seperti makanan ringan atau barang setengah jadi, potensi masa depan budidaya rumput laut bisa mendukung ketahanan ekonomi daerah di pulau Tanakeke, sambil meningkatkan kesejahteraan bagi masyarakat pulau.at, Ketahanan Ekonomi.
ABSTRACT
Indonesia is rich in marine resources especially those that can be managed and can increase the economic potential such as seaweed. However, as an Archipelago nation, the potential of seaweed cultivation can develop when the fishermen were able to innovate. One of the development of seaweed cultivation in the island Tanakeke. Tanakeke Island has reached more than 200 ton potential of seaweed Agribusiness commodities. This is the result of field research aimed to analyze the social and economic life of society in seaweed cultivation. By using qualitative methods such as literature studies, observations and interviews with fishermen, community leaders, and local governments, research carried out within a period of two months from September to October 2016, focusing on in depth interviews with local governments, community leaders, economists or fishermens, and the local community as the primary data source. The results of this study found that the potential of seaweed cultivation in Tanakeke island can improve the socio economic for the islanders. Expected social intervention and increased knowledge of fishermen, especially in the way seaweed processing into finished products, such as snacks or semi finished goods, the future potential of seaweed farming could support local economic resilience in the island Tanakeke, while increasing prosperity for the people of the island."
2016
T-Pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Fitri Handayani
Komunikasi Pemasaran Politik Politisi Perempuan Petahana Dalam Budaya Matrilineal Pada Anggota DPRD Kabupaten Pesisir Selatan Provinsi Sumatera Barat = Women Incumbents’ Political Marketing Communication in Matrilineal Society at Pesisir Selatan Regional Representative Council
"Menjadi politisi perempuan petahana dalam budaya matrilineal tidak memberikan hak istimewa bagi perempuan untuk terjun di bidang politik. Memahami cara politisi perempuan petahana mempertahankan jabatannya adalah topik yang menarik untuk diteliti. Penelitian ini mengeksplorasi strategi komunikasi pemasaran politik yang digunakan oleh politisi perempuan petahana dalam budaya matrilineal di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat. Penelitian ini menggunakan pendekatan studi kasus deskriptif kualitatif dengan paradigma konstruktivis, pengumpulan data melalui wawancara mendalam. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa  tidak ada batasan terhadap partisipasi mereka di ranah publik, termasuk politik meskipun budaya matrilineal menekankan garis keturunan dan mendorong perempuan untuk fokus pada ranah privat. Politisi perempuan menghadapi tantangan dalam memenangkan suara ketika menggunakan pendekatan komunikasi pemasaran politik konvensional. Untuk mengatasi hal tersebut, diperlukan pendekatan komunikasi pemasaran terpadu (Integrated Marketing Communication; IMC) yang berbasis riset pasar untuk beradaptasi dengan kebutuhan masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa riset khalayak politik memungkinkan politisi perempuan untuk mengembangkan program berkelanjutan seperti program Koperasi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), pelatihan soft skill untuk perempuan, dan program kewirausahaan untuk perempuan dan penyandang disabilitas. Dengan menerapkan strategi IMC, politisi perempuan membangun hubungan timbal balik dengan konstituen, yang mengarah pada komunikasi dari mulut ke mulut dan menjaga loyalitas audiens politik. Selain itu, politisi perempuan terlibat langsung dengan masyarakat melalui kegiatan seperti sosialisasi, pelatihan, pendampingan, diskusi kelompok terfokus, dan keterlibatan masyarakat. Mereka juga memanfaatkan platform media seperti baliho dan spanduk untuk menyebarkan informasi kepada masyarakat luas. Pada akhirnya, studi ini menunjukkan bahwa politisi perempuan dapat dipilih oleh masyarakat jika mereka benar-benar menunjukkan kemampuannya dalam mewakili aspirasi masyarakat, sama seperti politisi laki-laki.
Female incumbent politicians in a matrilineal culture do not possess privileged rights to engage in politics. Understanding how they successfully retain their positions is an interesting and distinct research topic. This study explores the political marketing communication strategies used by female incumbent politicians in the matrilineal culture at the Regional People's Representative Council (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; DPRD) of Pesisir Selatan Regency, West Sumatra Province. The study utilizes a qualitative descriptive case study approach with a constructivist paradigm, collecting data through in-depth interviews. The research findings reveal that while the matrilineal culture emphasizes lineage and encourages women to focus on the private sphere, there are no restrictions on their participation in the public sphere, including politics. Female politicians face challenges in winning votes when employing conventional political marketing communication approaches. To address this, an integrated marketing communication (IMC) approach based on market research is necessary to adapt to community needs. The research shows that political audience research has enabled female politicians to develop sustainable programs such as Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) cooperative programs, soft skills training for women, and entrepreneurship programs for women and people with disabilities. This demonstrates how women prove their ability to fulfill responsibilities and attract votes. By implementing IMC strategies, female politicians build mutual relationships with constituents, leading to word-of-mouth communication and maintaining political audience loyalty. Additionally, female politicians engage directly with the community through activities like socialization, training, mentoring, focus group discussions, and community involvement. They also utilize media platforms such as billboards and banners to disseminate information to the wider public. Ultimately, the study suggests that female politicians can be chosen by society if they genuinely demonstrate their ability to represent the aspirations of the people, just like their male counterparts."
Depok: Fakultas Ilmu Komputer Universitas Indonesia, 2023
T-pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Siti Nurludfah
Kontribusi komitmen partai politik terhadap partisipasi perempuan parlemen dalam perspektif ketahanan daerah : studi kasus keterwakilan di DPRD DKI Jakarta = The contribution of the political party commitment to women's participation of parliament in the regional resilience perspective : a case study of representation in DPRD DKI Jakarta
"Aspek-aspek yang menjadi sorotan dalam sebuah komitmen partai adalah (1) Bagaimana visi dan misi partai diinternalisasikan, (2) Bagaimana program-program partai mendorong partisipasi perempuan, (3) Bagaimana kaderisasi meningkatkan kualitas keterwakilan, (4) Bagaimana pola rekrutmen, (5) Bagaimana keterserapan perempuan dalam jabatan struktual partai. Selama ini kelima hal tersebut diduga menjadi penghambat partisipasi dan keberperanan dalam partai politik.
Meskipun jumlah populasi penduduk perempuan adalah mayoritas namun partisipasi dan keterwakilan perempuan dalam parlemen belum memenuhi kuota yang diharapkan keterlibatan anggota perempuan pada forum-forum permusyawaratan serta penempatan perempuan pada posisi jabatan partai mengalami banyak hambatan terutama faktor budaya organisasi serta kultur sumber daya perempuan itu sendiri, akan tetapi perjuangan untuk mendapatkan kesetaraan gender dijumpai terus berkembang baik secara kuantitas keanggotaan parlemen maupun secara kualitas keberperanannya yaitu ikut menentukan kebijakan-kebijakan politik. Persepsi kelompok perempuan yang selama ini termarginalkan mulai terkikis oleh komunikasi politik yang semakin terbuka demikian pula meskipun sangat terbatas pengembangan, pemberdayaan, dan kaderisasi anggota parlemen perempuan.
Agar partai politik dapat memenuhi keterwakilan 30% tersebut perlu membangun kaderisasi dan kemitraan stratejik dengan aktivis perempuan diberbagai lintas organisasi baik parpol, ormas, dan LSM serta lembaga pendidikan untuk meningkatkan kapasitas secara berkelanjutan.
Aspects that become the spotlight in a party commitment are (1) How internalized party vision and mission, (2) how the party's programs encourage women's participation, (3) how to improve the quality of cadre recruitment representation, (4) how the pattern of recruitment, (5) How keterserapan women in the Office of structural party. During these five things are thought to be a barrier to participation and function in political parties.
Although the number of female population are the majority but the participation and representation of women in Parliament has not met the expected quota for women members involvement in consultative forums as well as the placement of women in positions of the party although women participation experienced many obstacles especially factors organizational culture as well as cultural resources women itselfbut the struggle to obtain gender equality found growing both in quantity and quality of membership of Parliament in its role of taking decisive political policies. Perceptions of women's groups that had been marginalized eroded by an increasingly open political communication as well although very limited development, empowerment, and the regeneration of women parliaments.
In order to, political parties meet the 30% representation of the need to build strategic partnerships with cadres and activists across various organizations both political parties, organizations, and NGO?s and educational institutions to increase capacity on an ongoing basis."
Depok: Universitas Indonesia, 2012
T-Pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Sylvia Fatrani Aisyah
Analisis Penatausahaan Barang Milik Daerah Pada Pemerintah Kabupaten Buru = Fixed Asset Management Analysis At The Government Of Buru Regency
"Penatausahaan barang milik daerah merupakan salah satu bagian penting dalam rangka menyusun laporan keuangan pemerintah daerah yang akurat dan andal. Skripsi ini membahas mengenai penatausahaan barang milik daerah di Pemerintahan Kabupaten Buru dan bertujuan menggambarkan proses penatausahaan yang terjadi di Pemerintah Kabupaten Buru, mengidentifikasi kendala yang ditemui, dan memberikan rekomendasi. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan literatur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara umum proses pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan telah sesuai dengan ketentuan tetapi terdapat perbedaan proses pelaporan dan beberapa kendala dalam pelaksanaannya.
Fixed asset management is one of the important parts in preparing accurate and reliable regional financial statements. This thesis focuses on analyzing the management of fixed asset at the Government of Buru Regency and aims to explain the process of asset management that is currently run by the Buru Regency, identify the problems that are met during the process, and provide recommendations regarding the management. This research uses qualitative method and gathers the data through interviews, observation and related literatures. Result shows that the processes of administration, inventory, and reporting have generally been done according to the regulation but there are few differences and some problems have occurred in the fixed asset management process."
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2020
S-pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Audra Jovani
REPRESENTASI SUBSTANTIF PEREMPUAN ANGGOTA DPRD PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR PERIODE 2014-2019 (STUDI KASUS LAHIRNYA PERATURAN DAERAH RESPONSIF GENDER TAHUN 2016) = Women's Substantive Representation in East Nusa Tenggara Regional Legislative Body during the 2014-2019 Period (Case Study on the Formulation of Three Gender-Responsive Policies in 2016)
"Keberhasilan enam perempuan anggota DPRD Provinsi NTT hasil pemilu 2014 dalam mendorong lahirnya peraturan daerah (perda) responsif gender merupakan fenomena penting bagi representasi politik perempuan di wilayah kuatnya budaya patriarki. Maka dengan alat analisa representasi substantif dari Hanna Pitkin, dan modal sosial dari Robert Putnam, penelitian ini mengambil kasus enam perempuan dalam menjalankan aktivitas perwakilan, mulai dari pra pemilu, menjadi kandidat, kemudian terpilih, hingga terlibat dalam penyusunan tiga perda responsif gender pada tahun 2016.

Penelitian ini menggunakan teori representasi substantif “acting for” dari Hanna Pitkin dan teori modal sosial dari Robert Putnam. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan teknik wawancara mendalam terhadap enam perempuan anggota DPRD Provinsi NTT periode 2014-2019.

Temuan penelitian ini menunjukkan budaya patriarki – dalam bentuk latar belakang dan dukungan laki-laki (suami, ayah) yang merupakan tokoh masyarakat, tokoh adat, politisi, dan kepala daerah – berkontribusi pada pencalonan di partai dan keterpilihan enam perempuan tersebut. Modal sosial kandidat perempuan berupa hubungan kekerabatan dengan elite laki-laki, dalam kasus NTT, ternyata menghasilkan keterpilihan perempuan yang tertinggi di DPRD NTT (naik 100 persen dibanding pada pemilu 2009). Sementara itu, profesi, rekam jejak, dan pengalaman jejaring enam anggota perempuan yang telah memiliki kedekatan dengan isu perempuan sebelum mereka terpilih, berkontribusi pada dua hal: perspektif gender yang solid, dan aktivitas mewakili kepentingan perempuan dalam penyusunan perda responsif gender (Perda Kesehatan Ibu dan Anak, Perda Lingkungan Hidup, dan Perda Tenaga Kerja Indonesia). 

Implikasi teoritis dari teori Hanna Pitkin tentang representasi substantif “acting for” dapat dilakukan oleh enam perempuan ini dengan perspektif gender yang diperolehnya dari pengalaman jejaring dan rekam jejak. Sedangkan dari teori modal sosial Robert Putnam menunjukkan proses masuk dan keberhasilan enam perempuan ini dalam kontestasi politik dipengaruhi oleh budaya patriarki melalui nama besar laki-laki (suami, ayah) yang memiliki pengaruh dalam masyarakat dan komunikasi mereka yang bersifat daily politics

The election of six female representatives in East Nusa Tenggara's regional legislative body in the 2014 elections have propelled the birth of gender-responsive regional policies. This marks a monumental moment in women's political representation, specifically in geographical areas that are deeply-rooted in patriarchy. This study follows these women's activities, starting from before the election, during the candidacy, when they were elected, and their involvement in the formulation of three gender-responsive policies in 2016 through the lenses of Hanna Pitkin's substantive representative analysis tool and Robert Putnam's social capital theory.

This study uses Hanna Pitkin's "acting for" substantive representation and Robert Putnam's social capital theory. The method used in this research is qualitative in nature and involves an in-depth interview with the six women who were incumbent during the 2014-2019 period.

The principal findings of this study reveals that having originated from a culture that is patriarchal, support from men (husbands and fathers) who are public and cultural figures, as well as politicians is a contributing factor towards the candidacy and election of these women. Social capital, which comes in the form of these women's connection with male elites have also resulted in their election (a 100 percent increase compared to the previous 2009 election). Meanwhile, the profession, track record, and networking experience of these six women before the election are closely related to women's issues and contributed towards a solidified perspective on gender and an active participation in fighting for gender-responsive policies that would cater the interests of women. (Local Regulation on Mother and Child Health, Local Regulation on the Environment, and Local Regulation on Indonesian Migrant Workers).

The theoretical implication of Hanna Pitkin's theory on "acting for" substantive representation is that these women were enabled to act for their constituents because of their perspective on gender that was obtained through their track record and networking experience. On the other hand, Robert Putnam's social capital theory shows that the entry process and the success of these women in political contestation is affected by the patriarchal culture, namely the fame of men (their fathers and/or husbands) that had influence amongst the people and their 'daily politics' communication style.

"
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2022
D-pdf
UI - Disertasi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Lumowa, Royke
Penataan Penambangan Emas Tanpa Izin Menuju Pertambangan Rakyat Berkelanjutan (Studi Kasus di Gunung Botak dan sekitarnya, Kabupaten Buru, Provinsi Maluku dari Perspektif Peran Polri) = Governing Of Illegal Artisanal And Small-Scale Gold Minings Towards Sustainable Community Minings (Case Study in Mount Botak and its surrounding areas, Buru Regency, Maluku Province the Perspective of the Role of Polri)
"Aktivitas praktik pertambangan emas tanpa izin (PETI) masih terus terjadi di beberapa wilayah di Indonesia. Aktivitas praktik PETI tersebut telah menyebabkan kerusakan/pencemaran lingkungan, menurunkan pendapatan/ ekonomi masyarakat sekitar, dan perubahan sosial kemasyarakatan. Aktivitas praktik PETI tersebut juga terjadi di wilayah Gunung Botak dan sekitarnya, Kabupaten Buru, Provinsi Maluku. Langkah konkrit negara sebagai pemegang kuasa pengelolaan sumber daya alam sangat dibutuhkan. Polri sebagai representasi negara yang memiliki kewenangan utama/pokok penertiban aktivitas praktik tersebut, perlu memastikan perannya baik secara formal maupun nonformal untuk mencapai situasi absennya inklusivitas aktivitas PETI guna mendorong terwujudnya pertambangan rakyat berkelanjutan. Penelitian ini bertujuan untuk tercapainya agenda pembangunan berkelanjutan dalam praktik pertambangan rakyat berkelanjutan. Metode yang digunakan melalui pendekatan kualitatif, dengan pengumpulan data secara kuantitatif dan kualitatif. Analisis kuantitatif melalui uji SEM dan kualitatif berdasarkan hasil uji SEM, obeservasi lapangan, wawancara mendalam, FGD, dan hasil review studi dokumentasi. Hasil penelitian ini menemukan peran pokok Polri, yakni Harkamtibmas, Gakkum, dan Linyomyan dalam penertiban PETI di Gunung Botak berpengaruh terhadap pencapaian absennya aktivitas PETI. Pencapaian aspek-aspek tersebut semakin besar dengan kehadiran peran non-formal Polri, yakni peran pengaruh. Penelitian ini menyimpulkan bahwa peran Polri (formal) dan peran pengaruh (non-formal) berpotensi terciptanya inklusivitas absennya praktik PETI untuk mewujudkan pertambangan rakyat berkelanjutan di Gunung Botak dan sekitarnya.
Illegal artisanal and small-scale gold minings (ASGM) have continued to spread in Indonesia, as if they are out of control. On the other hand, people's minings should be able to improve the welfare of the community. In fact, ASGM have caused environmental damages and pollution, reduced the economy of the surrounding community, as well as created social changes. Such conditions have occurred in the area of the Mount Botak, Buru Regency, Maluku Province. Indeed, concrete steps from the state as the holder of the power of natural resource management are needed. Indonesian National Police (Polri) as one of the representatives of the state needs to ensure its role in creating and maintaining the situation of the absence of illegal ASGM activities in order to encourage the realization of sustainable community minings. The research aims to achieve a sustainable development agenda in sustainable community mining practices. The author employs the qualitative approach using quantitative and qualitative data collections. Quantitative analysis is carried out through SEM test and qualitative analysis is done descriptive exposure through SEM test, observations, deep interviews, FGDs, and documentations studies. The results of the study reveal that the main roles of Polri, namely harkamtibmas (maintaining security and public order), gakkum (law enforcement), and linyomyan (protecting, sheltering and servicing) in controlling illegal ASGM on the Mount Botak affect the achievement of the absence of illegal ASGM activities. The achievement of these aspects is even greater with the presence of the non-formal role of Polri, namely the role of pressure. The study concludes that the role of Polri (formal) and the role of pressure (non-formal) has the potential to create inclusiveness in the absence of illegal ASGM practices and to realize a sustainable gold mining governance in the Mount Botak and its surrounding areas."
Jakarta: Sekolah Ilmu Lingkungan Universitas Indonesia, 2022
D-pdf
UI - Disertasi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Magdalena
Peran Kesatuan Perempuan Partai Golkar (KPPG) dalam rekrutmen pengurus dan pencalonan legislatif perempuan Partai Golkar periode 2004-2009 dan periode 2009-2014 = The role of Kesatuan Perempuan Partai Golkar (KPPG) in the women recruitments of political party officials and legislative member candidates of Golkar Party 2004-2009 period and 2009-2014 period
"Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pendirian organisasi sayap perempuan oleh partai politik pada era reformasi di Indonesia. Organisasi sayap perempuan partai politik di Indonesia banyak berdiri seiring dengan peningkatan kesadaran akan keterwakilan perempuan dalam politik. Oleh karena itu penelitian ini dilakukan untuk mencari jawaban mengenai peran sayap perempuan partai politik dalam rekrutmen kepengurusan dan pencalonan legislatif perempuan di tingkat nasional. dengan mengambil studi kasus Kesatuan Perempuan Partai Golkar (KPPG). Penelitian mengenai peran KPPG dibatasi pada dua era kepemimpinan Ketua Umum Partai Golkar yaitu Jusuf Kalla (2004-2009) dan Aburizal Bakrie (2009-2014).
Sebagai pijakan teoritis, penelitian ini menggunakan teori partai politik dari Alan Ware, gender dan partai politik Joni Lovenduski, dan proses rekrutmen partai politik Pippa Norris. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, sedangkan teknik analisis data menggunakan eksplanatif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan mengumpulkan data-data dan dokumen yang terkait dengan penelitian serta wawancara mendalam dengan narasumber.
Temuan di lapangan menunjukkan meskipun partai politik merespon isu perempuan dalam politik dengan mendirikan sayap perempuan partai politik, namun kesempatan yang diberikan oleh partai politik untuk rekrutmen kepengurusan dan pencalonan legislatif perempuan di tingkat nasional masih sangat kecil. Faktor-faktor yang mempengaruhi peran sayap perempuan partai politik dalam meningkatkan jumlah pengurus dan calon legislatif perempuan terbagi antara faktor eksternal dan internal. Faktor internal terbagi lagi menjadi faktor internal Partai Golkar dan faktor internal KPPG. Beberapa faktor tersebut antara lain perundang-undangan yang mendukung afirmasi, tipe organisasi partai politik, aturan partai, struktur rekrutmen, tipe kepemimpinan ketua umum, dan lain-lain. Implikasi teoritis menunjukkan bahwa proses rekrutmen partai politik sangat berpengaruh dalam penempatan posisi strategis di partai politik. Namun posisi strategis dalam partai politik maupun penentuan nomor urut caleg sulit diraih dan sangat sedikit bagi kader perempuan.
This research is motivated by the increasing number of women's wing in Indonesia political parties. Women's wing in Indonesia grown along with increased awareness of women's representation in politics. Therefore, this study conducted to seek answers about the role of women's wings of political parties in the recruitment of elite and legislative member candidate by taking a case study Kesatuan Perempuan Partai Golkar (KPPG). This research limited on the role of leadership in the two eras, Golkar chairman Jusuf Kalla (2004-2009) and Aburizal Bakrie (2009-2014).
As a theoretical foundation, this study uses the theory of polititical party from Alan Ware, Gender and Political Party from Joni Lovenduski and the recruitment process in political parties from Pippa Norris. This study used qualitative methods, while data analysis techniques using explanatory methods. Technique data collecting collect the data and documents related to the research, also through in-depth interview with nine speakers which is seven women and two men from DPP Golkar elites in the two eras.
Evidence shows though political parties respond to the issue of women in politics by establishing women's wing, but the opportunity presented by political parties for elites and legislative member candidate recruitment at the national level is still very rare. The factors that affect the role of the women candidates and officials divided into external and internal factors include affirmation policy, tipe of political organization, male dominated elites, and much more. Theoritical implication indicate that the recruitment process is highly influential in gaining a strategic position in a political parties. But a strategic position in a political party or sequence number in legislative election tend to be difficult to achieve for women cadres."
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2013
T35036
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
<<   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   >>