Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Skripsi ini membahas mengenai implementasi kebijakan penataan dan pembangunan menara telekomunikasi bersama dalam rangka pemungutan retribusi Izin Mendirikan Bangunan IMB menara telekomunikasi di Kabupaten Bekasi. Penelitian ini dilakukan untuk memperoleh gambaran atau diskripsi mengenai implementasi Kebijakan Penataan dan Pembangunan Menara Telekomunikasi Bersama di Kabupaten Bekasi sebagaimana yang telah diatur di dalam Peraturan Bupati No 21 tahun 2010 serta pengaruhnya dalam pemungutan retribusi IMB menara telekomunikasi di Kabupaten Bekasi Penulisan skripsi ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan pengumpulan data melalui studi lapangan dan studi kepustakaan.Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi kebijakan penataan dan pembangunan menara telekomunikasi bersama dalam rangka pemungutan retribusi IMB masih belum berjalan dengan efektif karena faktor faktor implementasi kebijakan seperti komunikasi sumber sumber kecenderungan kecenderungan dan birokrasi masih belum berfungsi dan berjalan dengan baik. Pada akhirnya hal ini mendorong banyaknya menara telekomunikasi yang tidak memiliki IMB sehingga retribusi IMB menara telekomunikasi tidak dapat dilakukan secara optimal.

---

This research focused on implementation of re arangement and re construction of joint tower telecommunication policy for collecting charges of tower telecomunication building permit in Bekasi Regency. The study describe how re arangement and re structirisation of tower telecommunication policy had been implemented in Bekasi Regency as mentioned in the law of Re arangement and Re construction join tower telecommunication policy Number 21 2010 and also how this policy implementation has influenced the collecting charges of tower telecomunication building permit in Bekasi Regency This research report used qualitative method through field study and literature study for data collections.

The result shows that the implementation of re arangement and re structurisation of tower telecommunication policy for Collecting Charges of Tower Telecomunication Building Permit in Bekasi Regency is not effective because implementation factors like communication resource beureaucracy and pasion does not have a maximal funtion or still in adapting proces In the end it has influenced for many tower telecomunications are built without permit from the government so the permit charges of tower telecomunication building in Bekasi Regency could not collected."

"Skripsi ini membahas mengenai formulasi retribusi pengendalian menara telekomunikasi di Kota Depok. Maraknya pembangunan menara telekomunikasi mengurangi estetika kota, sehingga pemerintah melakukan berbagai upaya untuk mengatasinya. Salah satu upaya yang dilakukan oleh pemerintah adalah menambahkan satu jenis retribusi pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 yaitu retribusi pengendalian menara telekomunikasi. Hasil penelitian yaitu formulasi kebijakan melewati beberapa tahapan yaitu identifikasi masalah, agenda kebijakan, formulasi kebijakan, dan mendesain kebijakan. Faktor-faktor penghambatnya adalah perbedaan pendapat diantara para tim perumus kebijakan dalam menentukan regulasi persyaratan teknis menara telekomunikasi dan regulasi menara yang sudah berdiri sebelum tahun 2011.

---

This undergraduate thesis is talking about the formulation of telecommunication tower controlling charges in Depok City. The vast growing of telecommunication tower constructions is reducing aesthetics of the city so that the government makes many efforts to solve this problem. One of the efforts that has been made by the government is adding a new charges called telecommunication tower controlling charges on Indonesian Republic Laws of Local Tax and Local Retribution Number 28 Year 2009.

The result obtained in this research are the policy was formulated through several stages, namely: the identification of problems, agenda setting, public policy formulation, and policy design. The inhibitors factor are the differences among the policy makers in determining the technical requirements of telecommunications tower regulation and the previous regulation about towers that have been built before 2011."

"Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 11 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum mengatur bahwa menara telekomunikasi dijadikan salah satu objek retribusi. Besaran retribusi yang harus dibayarkan dianggap tidak wajar dan menimbulkan keberatan dari pemilik menara telekomunikasi. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan desain deskriptif. Hasil penelitian menggambarkan implementasi retribusi pengendalian menara telekomunikasi belum terlaksana dengan baik dan faktor penghambat dalam implementasi pemungutannya adalah jenis layanan yang diberikan pemerintah belum sesuai dengan yang diharapkan wajib retribusi.

---

Local government of Padang issued a local regulation Number 11/2011 concerning on User Charges and Fees which state that telecommunication tower became one of retribution’s object. Retribution value to be paid is not considered reasonable which generates objections from tower owner whom should pay the fee. Purpose of this research is to analyze the implementation of collecting telecommunication tower’s fee in Padang City as well as identifying some obstacle in the process. This research is qualitative descriptive interpretive. At the end of this study, researcher conclude that the implementation is not running perfectly and the main constraints that hinder the implementation process is the services given by the government weren’t done properly on the field."

"Skripsi ini membahas implementasi pemungutan Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing di Kabupaten Bekasi setelah diterbitkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 tentang Retribusi IMTA di Kabupaten Bekasi dengan menggunakan pendekatan kualitatif-deskriptif. Dengan mengaitkan pada teori implementasi Grindle, hasil penelitian terbagi menjadi isi kebijakan dan konteks implementasi. Hasil penelitian dari segi isi kebijakan menunjukkan dalam pemungutan Retribusi Perpanjangan IMTA masih terdapat kekurangan dalam hal SDM, dan adanya sejumlah hal yang dalam implementasi belum sejalan dengan peraturan perundang-undangan. Hasil penelitian dari segi konteks implementasi pemungutan Retribusi Perpanjangan IMTA menunjukkan adanya strategi berupa sosialisasi dan pengawasan terhadap pengguna TKA yang dilakukan oleh Disnaker Kabupaten Bekasi.

---

The focus of this thesis is the implementation of the user charges on the extention of work permit in Kabupaten Bekasi after the Regional Regulation No. 3 of 2013 published by using qualitative-descriptive approach. According to the implementation theory by Grindle, the results are divided into the content and context of the implementation of the policy. The results of the study in terms of policy content shows there is still a lack of human resources, and there is a number of issues in the implementation that has not been in line with legislation. The results of the study in terms of the context of the implementation indicates there are two strategies that implemented by Regional Office of Manpower Department of Kabupaten Bekasi regarding to implementing of the user charges on the extention of work permit, the strategies are socialization and supervision"

"Tesis ini membahas tentang dampak dari penerapan kebijakan/peraturan yang diterbitkan oleh Pemerintah Pusat pada tahun 2008 dan 2009, yaitu tentang Pedoman Pembangunan Menara Bersama Telekomunikasi, yang bertujuan untuk menghemat investasi di pembangunan jaringan telekomunikasi, menghindari investasi berulang oleh para operator telekomunikasi, memberikan kesempatan kepada perusahaan dalam negeri, serta meningkatkan persaingan di sektor telekomunikasi. Pada pelaksanaannya di tingkat daerah, ternyata menimbulkan dampak negatif dalam bentuk meningkatnya biaya transaksi yang disebabkan karena beberapa faktor, seperti retribusi, lamanya waktu pengurusan perizinan, dan ketidakselarasan peraturan daerah dengan peraturan pusat. Meskipun terdapat juga dampak positif dari pembangunan menara telekomunikasi, dan dari diperolehnya pendapatan dari bisnis sewa menara, namun bagi operator telekomunikasi, meningkatnya biaya transaksi setiap tahun menjadi kekuatiran yang cukup besar. Secara spesifik dibahas juga faktor-faktor yang menyebabkan meningkatkan biaya transaksi dan saran perbaikannya.

---

This thesis is discussing the impact of implementation of a policy/regulation issued by Central Government in 2008-2009, on the Guidelines of Construction and Shared Used of Telecommunication Tower To The Telecommunication Operator's Efficiency in Expanding The Telecommunication Network. The policy/regulation objective is to have a saving in the investment, avoid double investment by operators and to increase the role of domestic company, as well as to increase the competition in the telecommunication sector. In the implementation in regional areas, it creates negative impact in the form of increasing transaction cost due to several factors, such as retribution, the longer time to process permits, and the unharmonized regional regulation with regulation issued by central government. Even thought there is positive impact due to the efficiency of providing tower dan due to additional source of income from tower rental business, the fact that the trend of increasing transaction cost become a big concern to the telecommunication operatoras. Also being discussed are factors which contribute to the increament in the transaction cost, and the recommendation to improve the situation."

"Implementasi retribusi izin mendirikan bangunan di kabupaten Banyumas dalam pelaksanaannya terdapat permasalahan yang terjadi salah satunya adanya penurunan yang signifikan atas penerimaan retribusi izin mendirikan. Hal ini disebabkan karena adanya pelanggaran yang dilakukan oleh pemilik bangunan hotel dan rumah tinggal serta pemberian sanksi yang kurang tegas atas pelanggaran tersebut. Penelitian dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif dan termasuk dalam penelitian cross sectional dengan teknik pengumpulan data berupa studi literatur dan studi lapangan Data tersebut dianalisis menggunakan teknis analisis data kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa pelaksanaan implementasi retribusi izin mendirikan bangunan di kabupaten Banyumas belum berjalan efektif karena kurangnya pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Hal ini disebabkan karena kurangnya koordinasi antara pihak yang terkait dan kurangnya sumber daya manusia dalam melakukan pengawasan langsung di lapangan.

---

Implementation of building permits levy in Banyumas Regency in faces some problems, one of the problems is for a significant decreased on the revenue of building permits levy fees. The significant decreased by the owner of the hotel and residential buildings as well as less weakness low compliance penalty. This research was conducted by using a qualitative approach and cross sectional study with the literature review and field research as the data collection techniques. Data were analyzed using technical analysis of qualitative data. This study show that indicate that the implementation of building permits levy fees in Banyumas regency has not been effective due to a lack of supervision by local authorities. This cause a lack of coordination between the parties concerned and human resources in direct supervision of the fields."

"Skripsi ini membahas implementasi kebijakan Retribusi IMB Provinsi DKI Jakarta ditinjau dari asas ease of administration menggunakan teori Rosdiana dan Irianto. Skripsi ini mengangkat dua permasalahan yaitu apa yang melatar belakangi terjadinya perubahan Perda No. 1/2006 menjadi Perda No. 3/2012 Tentang Retribusi Daerah yang di dalamnya memuat ketentuan mengenai Retribusi IMB, serta bagaimana implementasi kebijakan Retribusi IMB ditinjau dari asas ease of administration. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam, studi kepustakaan, dan observasi. Hasil penelitian (1) adanya perubahan Perda No. 1/2006 menjadi Perda No. 3/2012 dilatar belakangi adanya perubahan peraturan yang tingkatannya lebih tinggi sehingga harus dirubah dan menyesuaikan dengan peraturan yang berada di atasnya; (2) implementasi kebijakan Retribusi IMB Provinsi DKI Jakarta masih belum memenuhi kriteria ease of administration disebabkan masih kurangnya sosialisasi kebijakan Retribusi IMB oleh Dinas P2B, serta belum memadainya penggunaan perangkat sistem berbasis online.

---

This thesis discusses the implementation of building permit charges policy in DKI Jakarta Province, considering ease of administration principle discoursed by Rosdiana and Irianto. The study has two main issues : analyzing the background of Local Law No. 1/2006 modification to be Local Law No. 3/2012 about Local Charges which is contained with building permit charge’s regulation, and describing how the building permit charges policy in DKI Jakarta province is implemented considering ease of administration principle. The research uses qualitative approach with deep interview, literature study, and field observation as data collection methods.

The study's main issues find that (1) modification of upper regulation became a background factor of modification of Local Law No. 1/2006 to be Local Law No. 3/2012, since the lower local regulations always have to adjust the upper regulations that were in it; (2) the implementation of building permit charges policy in DKI Jakarta province still doesn’t comply yet with ease of administration criterion. The Main reason of this finding is lack of socialization held by Dinas P2B, and the use of media online based system is not available yet."

"Setiap proyek adalah penting. Setiap proyek pasti mempunyai risiko. Oleh karena itu, kita perlu mengelola risiko proyek dengan baik. Manajemen risiko telah menjadi bagian utama dari sebuah manajemen proyek. Dalam setiap aktivitas proyek terdapat beberapa risiko yang mempunyai probabilitas dan dampak yang berbeda-beda terhadap pencapaian tujuan proyek. Tim proyek diharapkan dapat mengidentifikasi risiko secara teliti pada setiap aktivitas proyek tersebut.Salah satu metode yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi risiko proyek adalah dengan mengidentifikasi dan mengelompokkan risiko berdasarkan Work Breakdown Structure (WBS). Melalui metode ini kita akan mengetahui risikorisiko yang terdapat pada setiap aktivitas proyek. Kemudian risiko yang teridentifikasi ini perlu diurutkan berdasarkan prioritas penanganan yang diperoleh dari matriks probabilitas - dampak risiko.Pada umumnya, aktivitas dalam proyek mempunyai urutan pengerjaan yang menghubungkan suatu aktivtas dengan aktivitas lainnya, demikian halnya dengan risiko suatu aktivitas dalam proyek juga mungkin mempunyai keterkaitan dengan risiko pada aktivitas yang lain. Adanya keterkaitan ini memungkinkan sebuah tindakan penanganan risiko dapat sekaligus menangani beberapa risiko atau mempengaruhi risiko yang lain, sebaliknya sebuah risiko memungkinkan untuk ditangani dengan oleh berbagai tindakan penanganan risiko. Oleh karena itu, untuk memperoleh tindakan penanganan risiko yang efektif maka perlu dicari sumber risiko serta hubungan antar risiko melalui analisis keterkaitan risiko atau menggunakan diagram keterkaitan risiko.Pada akhirnya, melalui analisis jalur kritis proyek serta pendekatan House of Quality (HOQ) dimana risiko merepresentasikan kebutuhan pelanggan dan tindakan penanganan risiko merepresentasikan tanggapan teknis maka akan diperoleh total bobot dari setiap alternatif tindakan penanganan yang akan menentukan prioritas tindakan penanganan yang akan dilakukan. Berdasarkan hasil analisis jalur kritis proyek serta pendekatan HOQ ini maka diperoleh 11 tindakan penanganan utama yang diurutkan berdasarkan prioritas untuk dipilih dan dilakukan.

---

Every single project is important. Every project has their own risks. That is why we have to manage project risk with great concern. Risk management has become a central part of project management. In every project activity we will find number of risks, each with different probabilities and severity levels prior to the achievement of the project?s goal. Project team is expected to be able to identify carefully and thoroughly every project activity.

One of the methods applicable in identifying project risk is by identifying and grouping project risks using Work Breakdown Structure (WBS). By using this method we can identify existing risks in every single project activity. The identified risks then will be needed to be ranked based on treatment priority list from the probability - severity matrix.

In general, every activity in a project lines in a sequence. This sequence places every activity in a relation with another activity. The condition of interrelated activities in the project leads the research to the possibility of the interrelating risks within different activities. This interrelationship might allow a risk treatment activity to deal with the treatment of more than one existing risks in the project. In contrast, a single risk might be treated by several risk action activities. In order to find the most effective treatment activities to apply to the project risks, the source of the risks along with the risks? interrelationship will need to be defined by using risk interrelationship analysis or risks - risk treatment activity alternatives interrelationship diagram.

Finally we can get a total weight of every treatment activity alternatives from the analysis of the project?s critical path combined with House of Quality (HOQ) approach where the risk represents customer?s needs and risk treatment activities represents technical response. The result will be a priority list that can be used to decide which treatment activities to be realized. Based on the project critical path analysis and the HOQ approach, this research came to the finding of 11 major treatment activities sorted by the priority to be chosen and taken."

"Skripsi ini membahas implementasi kebijakan izin mendirikan bangunan bangunan reklame di DKI Jakarta. Skripsi ini mengangkat permasalahan yaitu bagaimana implementasi kebijakan izin mendirikan bangunan bangunan reklame di DKI Jakarta serta faktor faktor yang mempengaruhi pelaksanaan pemberian izin mendirikan bangunan bangunan reklame di DKI Jakarta. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam studi kepustakaan dan observasi. Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa pelaksanaan kebijakan izin mendirikan bangunan bangunan reklame di DKI Jakarta bertujuan untuk mengendalikan laju pertumbuhan bangunan reklame di DKI Jakarta dengan berdasarkan pada ketentuan peruntukan tata ruang.

---

This thesis discusses the implementation of advertisement permit charges policy in DKI Jakarta Province. The study has main issues describing how the advertisment permit charges policy in DKI Jakarta province is implemented and the factors which affect of Implementation of Advertisement Permit Charges Policy in DKI Jakarta Province. The research uses qualitative approach with deep interview literature study and field observation as data collection methods; The study main issues find that the implementation of advertisment permit charges policy in DKI Jakarta is to control the growth rate of advertisement building in DKI Jakarta with the provisions of the allotment based on the spatial."

"Bisnis telekomunikasi, khususnya seluler di lndonesia terus mengalami pertumbuhan pesat. Konsekuensinya meningkat pula pembangunan infrastruktur pendukung, yaitu menara telekomunikasi. Untuk mengaturnya, maka Pemerintah dimulai dengan Permenkominfo, kemudian diikuti dengan Peraturan Bersama 4 (empat) Kementerian/Lembaga (Kemenkominfo, Kemendagri, KemenPU dan BKPM), mengeluarkan "Pedoman Pembangunan, dan Penggunaan Bersama Menara Telekomunikasi". Lahirnya sebuah industri baru yaitu "Industri (Pasar) penyediaan menara bersama telekomunikasi" adalah salah satu harapan yang akan timbul pasca pengaturan menara bersama.Pertanyaannya, apakah Pasar baru yang diharapkan itu dapat terwujud secara definitif? dan apakah pengaturan tersebut berimplikasi positif kepada iklim (persaingan) usaha di pasar? Dengan menggunakan metode uji regulasi Competition Assessment Toolkit yang terstandar oleh OECD, Serta upaya identifikasi komponen penyusun pasar.Didapatkan kesimpulan, sebuah Pasar baru berhasil di identifikasi secara definitif. Sedangkan implikasi regulasi, oleh pasar ditanggapi positif; karena di anggap tidak mengganggu iklim persaingan usaha yang sehat.

---

Telecommunications business especially mobile in Indonesia continues to experience rapid growth. Consequently it increase the need for supporting infrastructure which is telecommunications tower. To manage it, the Government starts with Permenkominfo and followed by the Joint Rule of 4 (four) of the Ministry / Agency (Kemenkominfo, Kemendagri, KemenPU and BKPM) issued "Guidelines for the Erection and the Use of the Joint Telecommunication Tower". The birth of a new industry called "The joint telecommunications tower providers (Market) Industry" is one of hope that will arise after the arrangement of the joint tower concept.The question is whether the expected new markets can be found definitively? Next, whether these arrangements has a positive impact to the business (competition) climate in the market? Using the regulations test method named Competition Assessment Toolkit that standardized by the OECD, as well as the efforts to identify components of the market.It was concluded, a new market had been identified definitively. While the implications of regulation by the market responded positively, because it is considered not injure healthy competition climate."