Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Klausula baku adalah suatu klausula atau syarat-syarat dan ketentuan standar yang dibakukan dan dibuat secara sepihak oleh pelaku usaha dalam hubungannya dengan konsumen. Skripsi ini membahas mengenai penerapan klausula baku pada tiket valet parking berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen, beserta masalah-masalah yang terjadi di dalamnya. Analisis terhadap permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini dilakukan dengan mengacu pada ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, khususnya Pasal 18 yang mengatur mengenai klausula baku. Penulis berpendapat bahwa pengawasan terhadap klausula baku adalah tanggung jawab bersama dari pemerintah, pelaku usaha, lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat, dan masyarakat itu sendiri selaku konsumen.

---

Standard clause is a clause or terms and standard provisions that are standardized and made unilaterally by businesses in relation to consumers. This thesis discusses the application of standard clause in the valet parking ticket based on the Consumer Protection Law, along with the problems that occured with it.

The analysis of the problems discussed in this thesis is done based on the Law Number 8 of 1999 regarding Consumer Protection, especially in Article 18 which regulate about the standard clause. The author argue that the control to the application of standard clause is a shared responsibility of government, companies, non-government organization, and the society itself as a consumer."

"Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, penelitian ini akan menjawab permasalahan yang diangkat dalam penulisan ini, yakni bagaimana perlindungan hukum terhadap konsumen pengguna jasa telekomunikasi dalam menerima informasi yang merugikan (SMS Spam), bagaimana ketentuan hukum mengenai perlindungan data pribadi di Indonesia, serta bagaimana tanggung jawab penyedia jasa (provider) telekomunikasi seluler terhadap kerugian yang dialami pengguna jasa telekomunikasi dalam menerima informasi yang merugikan. Di Indonesia ada beberapa ketentuan hukum yang berkaitan dengan perlindungan privasi dan data pribadi, yakni Undang-Undang Telekomunikasi dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, sementara Undang-Undang Perlindungan Konsumen belum melindungi privasi dan data pribadi konsumen secara komprehensif. Secara umum perlindungan privasi dan data pribadi konsumen jasa telekomunikasi telah diatur melalui beberapa peraturan perundang-undangan. Namun demikian belum terdapat mekanisme dan ketentuan yang dapat mencegah terjadinya pelanggaran atas peraturan yang dimaksud. Perlu dibentuk pranata hukum yang secara khusus membahas dan mengatur mengenai perlindungan data pribadi agar perlindungan mengenai data pribadi dapat dilaksanakan dengan lebih menyeluruh.

---

By employing normative juridical research method, this thesis will attempt to answer the issues raised in this paper, starting from the legal protection towards the telecommunication consumers in receiving adverse information (i.e: spam message), how does the current Indonesian law regulates the protection of personal data, and lastly, the liability of telecommunication provider towards the loss suffered by the consumers, in receiving such adverse information.

In Indonesia, there are several regulations in regards to the protection of privacy and personal data, inter alia, Law on Telecommunications and Law on Information and Electronic Transactions, nonetheless, the Law on Consumer Protection is not sufficient to protect consumers' privacy and personal data.

Although the protection of consumers' privacy and personal has been regulated in legislation, however there exists no provision and mechanism that able to prevent the violation of such law. Therefore, it is necessary to establish legal institution that specifically discusses and regulates the protection of personal data, so that the protection of the personal data can be implemented thoroughly."

"Tesis ini membahas mengenai aspek perlindungan konsumen terhadap konsumen pengguna jasa pembiayaan konsumen yang ada di dalam ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan dengan pendekatan kualitatif. Penelitian ini menemukan bahwa aktivitas pembiayaan konsumen, yang mana di dalamnya terdapat hubungan hukum antara konsumen sebagai debitur dan perusahaan pembiayaan sebagai kreditur, dalam kaitannya dengan hukum perlindungan konsumen terikat pada beberapa peraturan yang terdapat di Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, dan juga ketentuan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan beserta peraturan pelaksanaannya, khususnya peraturan pelaksanaan mengenai perlindungan konsumen dan juga mengenai penyelenggaraan usaha pembiayaan. Keberadaan keseluruhan pengaturan tersebut mengindikasikan adanya perkembangan hukum yang responsif dalam rangka mewujudkan keadilan yang substantive dalam rangka melindungi konsumen jasa pembiayaan konsumen. Namun dalam upaya penegakannya, yang mana masih menggunakan konstruksi di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dirasakan bahwa perlindungan terhadap konsumen belum cukup memadai karena sengketa yang terjadi diposisikan sebagai hubungan hukum antara kreditor-debitor biasa dan merupakan sengketa konsumen.

---

This thesis discusses the aspect of consumer protection of consumer using consumer finance service in which existed in the law and regulations of Republic of Indonesia. This research is a literature research with qualitative approach. The research find that the consumer finance activity, in which the legal relation between consumer as the debtor and financing company as the creditor, in relation with law regarding consumer protection, is bound to the provisions in the Civil Code, The Law Number 8 Year 1999 Regarding Consumer Protection, and Law Number 21 Year 2001 Regarding Financial Service Authority and its implementing regulations especially Financial Service Authority regulation regarding consumer protection and regulation regarding the implementation of financing business. The existece of the aforementioned regulations indicate the rise of responsive law in order to provide the substantive justice to protect the consumer. However, in the term of law enforcement, in which is still implementing the contstruction within the Law Number 8 Year 1999 Regarding Consumer Protection, the protection of consumer is considered inadequate because any dispute arise is positioned as regular dispute between creditor-debtor and not the dispute regarding consumer protection."

"Skripsi ini membahas mengenai perlindungan hukum terhadap keamanan data pribadi nasabah pada kasus card skimming Alat Pembayaran Menggunakan Kartu (APMK). Perkembangan jumlah pemakaian kartu kredit, kartu debet, dan/atau kartu ATM yang pesat di Indonesia dijadikan peluang oleh para oknum tidak bertanggungjawab untuk mengeruk dana dari rekening nasabah dengan berbagai modus kejahatan yang salah satunya adalah card skimming. Keamanan teknologi yang rentan ditambah sistem pengawasan penyelenggaraan yang lemah merupakan dua faktor utama penyebab maraknya kejahatan pencurian dana dengan cara card skimming. Belum adanya aturan komprehensif tentang perlindungan data pribadi membuat proses pertanggungjawaban kerugian nasabah menjadi memiliki berbagai ketersinggungan. Maka dari itu dalam penelitian ini akan dibahas mengenai konsep perlindungan konsumen, perlindungan data pribadi, privasi, penjelasan APMK, upaya hukum nasabah, serta tanggung jawab para penyelenggara terhadap card skimming fraud di Indonesia.

---

Over a decade, credit card fraud has been a major problem in the Indonesian payment system. Those attackers have used the increasing number of card-based payment instrument usage to be a chance for unlawfully making money. On this thesis will be discussed the highlighting of personal data protection against skimming fraud on card-based payment instrument in Indonesia. As a payment instrument that evolves fraud cases rapidly over time, personal data protection is sure to be a serious concern. The vulnerable technology security and weak implementation of surveillance systems are the two main factors causing the rampant fraud perpetration of stealing funds by way of card skimming. The absence of comprehensive rules on the protection of personal data losses make the accountability process customer becomes have a variety of offenses. Therefore, in this study will be discussed on the concept of consumer protection, personal data protection, privacy, as well as the responsibility of the card-base payment organizers against card skimming fraud in Indonesia."

"Skripsi ini membahas tentang Helm sebagai salah satu perlengkapan keselamatan saat berkendara. Produk helm harus dibuat berdasarkan Standar Nasional Indonesia (SNI) sesuai peraturan yang dikeluarkan BSN. Tidak semua helm berlogo SNI berkualitas sesuai standar. Banyak helm SNI palsu beredar, tetapi masyarakat tidak tahu, karena tidak bisa membedakan yang asli dengan yang palsu. Produsen yang memproduksi dapat dikenakan sanksi menurut Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia No. 20/M-Dag/Per/5/2009 Tentang Ketentuan Dan Tata Cara Pengawasan Barang Dan/Atau Jasa. Pemerintah sudah melakukan pengawasan di pasar dengan memantau keadaan produk dengan melakukan pengamatan, pengujian, penelitian dan survei terhadap helm-helm yang beredar di pasaran.

---

This thesis discusses about Helmet as one of safety equipment while riding. Helmets should be made based on Indonesian National Standard (SNI) in accordance with regulations issued by BSN. Not all helmets bearing the ISO quality standard. Many circulate false SNI helmet, but people cannot distinguish the original with a fake. Manufacturers that produce may be imposed by Regulation of the Minister of Trade of the Republic of Indonesia No. 20/M-Dag/Per/5/2009 About Terms and Procedure of Supervision of Goods and/or Services. The Government has been doing surveillance on the market by giving authority to the Directorate of Supply of Goods and Services Directorate General of Domestic Trade Ministry of Commerce to monitor the state of the product by making observations, testing, research and surveys of helmets on the market."

"Permasalahan pada tesis ini dibagi menjadi 3 (tiga) hal yakni bagaimana tingkat pengetahuan konsumen mengenai perlindungan konsumen terkait Privacy Policy pada Terms and Conditions di jejaring sosial, bagaimana kesesuaian isi Privacy Policy pada Terms and Conditions di jejaring sosial dengan ketentuan peraturan yang ada dan yang terakhir apa saja kendala dan solusi untuk memberikan perlindungan konsumen terhadap Privacy Policy pada Terms and Conditions di jejaring sosial. Metode yang digunakan penulis adalah metode penelitian hukum normatif-empiris. Kesimpulan yang dapat diberikan adalah tingkat pengetahuan konsumen mengenai perlindungan konsumen terkait Privacy Policy pada Terms and Conditions di jejaring sosial dianggap cukup baik, walaupun masih memiliki kelemahan. Lalu tidak adanya kesesuaian isi Privacy Policy pada Terms and Conditions di jejaring sosial dengan ketentuan peraturan yang ada. Perlindungan konsumen terhadap isi Privacy Policy pada Terms and Conditions di jejaring sosial harus mampu mengatur mengenai aspek transparansi atau akuntabilitas. Lalu juga harus mampu mencerdaskan konsumen dengan cara pemberian edukasi, literasi dan sosialisasi kepada konsumen mengenai Privacy Policy pada Terms and Conditions di jejaring sosial. Kendala yang dihadapi di sini juga berkaitan dengan pelaku usaha yang belum memenuhi Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019, domain dari pengawasan klausula baku, tidak adanya badan usaha jejaring sosial di Indonesia dan kerja sama internasional yang belum tentu sesuai dengan ketentuan peraturan di Indonesia. Solusi yang dapat diberikan adalah dengan disahkannya RUU PDP dan penyegaran terhadap Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999.

---

The three major issue of this thesis are: the level of consumer’s knowledge about consumer protection related to Privacy Policy on Terms and Conditions on social networks, the suitability of the contents of Privacy Policy on Terms and Conditions on social networks with the existing regulations, the constraints and it solutions for consumer’s protection against Privacy Policy on Terms and Conditions on the social networks. This thesis is using normative-empirical legal research method. The conclusion: the consumer’s knowledge level about consumer protection related to Privacy Policy in Terms and Conditions on social networks is considered quite good, although it still has weaknesses. There is no correlation between contents Privacy Policy on Terms and Conditions on social networks with the existing regulations. Consumer’s protection to the contents Privacy Policy in Terms and Conditions on social networks must be able to regulate aspects of transparency or accountability. Then also must be able to educate consumers by providing literacy and socialization to consumers about Privacy Policy in Terms and Conditions on social networks. The emerging constraints that can be described are business actors who have not complied with Government Regulation No. 71 of 2019, the domain of standard clause supervision, the absence of social networking business entities in Indonesia, international cooperation which are not necessarily suit with rules in Indonesia. The solution that can be given is by passing the PDP Bill and refreshing Law No. 8 of 1999."

"Kemajuan teknologi dan perdagangan bebas memudahkan konsumen untuk mendapatkan barang dan/atau jasa namun menyebabkan posisi konsumen menjadi lemah karena tidak diiringi oleh kesadaran konsumen akan haknya. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen mengatur beberapa hal mengenai hak konsumen terhadap informasi produk yang dikonsumsinya. Konsumen Indonesia, secara khusus, memiliki hak atas informasi terhadap produk pangan yang mereka beli dan konsumsi.Skripsi ini membahas mengenai penerapan pengawasan terhadap peredaran produk pangan olahan impor, pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku usaha dalam peredaran produk pangan olahan impor, serta pengaturan mengenai tindakan hukum yang dapat dilakukan apabila masih ada pelaku usaha yang masih mengedarkan produk pangan olahan impor.Hasil penelitian menyarankan bahwa dilakukan peningkatan pengawasan antara BPOM dan instansi terkait lainnya; diadakan edukasi dan sosialisasi mengenai produk pangan olahan impor; lebih berhati-hati dalam menjaga kualitas produk; mengutamakan pembelian produk dalam negeri dan mencerdaskan diri dengan pengetahuan mengenai perlindungan konsumen dan produk yang akan dikonsumsi.

---

Improvement in technology and free trade facilitate consumer to obtain the goods and/or services but causing the consumer?s position becomes weak because it is not accompanied by consumer?s awareness of their rights. The Law No. 8 Year 1999 on Consumer Protection set up a few things about consumer rights to product information that are consumed. Indonesian consumers, in particular, have the right to information on the food products they purchase and consume.

This thesis discusses about the application of the supervision of the circulation of imported processed food products, the violations committed by businesses in the circulation of imported processed food products, as well as setting the legal action that can be done if there are businesses that are still distribute imported processed food products.

Results of the study suggest that improving surveillance conducted between BPOM and other relevant agencies; held education and socialization of imported processed food products; more careful in maintaining the quality of products; priority to the purchase of domestic products and educate ourselves with knowledge about consumer protection and product to be consumed."

"[Fokus dari penelitian ini adalah untuk menguji faktor-faktor yang memilikidampak pada kepuasan konsumen terhadap produk keuangan keuangan danservicesby menganalisis beberapa faktor yaitu prinsip-prinsip perlindungankonsumen tingkat tinggi, tujuan perlindungan konsumen, tugas perlindungankonsumen, kemampuan penanganan masalah perlindungan konsumen di , dankepuasan konsumen. Penelitian ini menggunakan analisis deskriptif kuantitatifyang meyakinkan. Penelitian ini menemukan bahwa tujuan perlindungankonsumen keuangan dan masalah kemampuan tentang perlindungan konsumenpenanganan berpengaruh positif terhadap kepuasan konsumen keuangan. Namun,prinsip-prinsip perlindungan konsumen dan kemampuan untuk mengatasi tugasperlindungan konsumen tidak berdampak pada kepuasan konsumen keuangan;The focus of this study is to examine the factors that has an impact on thefinancial consumer satisfaction towards financial products and servicesbyanalysing several factors namely the high level consumer protection principles,consumer protection objectives, duties on consumer protection, problem handlingability in consumer protection, and consumers satisfaction. This research is usingquantitative descriptive conclusive analysis. This research finds that financialconsumer protection objectives and problem handling ability on consumerprotection has positive influence on the financial consumers satisfaction.However, the principles of consumer protection and the ability to cope withconsumer protection duties does not have an impact on the financial consumerssatisfaction., The focus of this study is to examine the factors that has an impact on thefinancial consumer satisfaction towards financial products and servicesbyanalysing several factors namely the high level consumer protection principles,consumer protection objectives, duties on consumer protection, problem handlingability in consumer protection, and consumers satisfaction. This research is usingquantitative descriptive conclusive analysis. This research finds that financialconsumer protection objectives and problem handling ability on consumerprotection has positive influence on the financial consumers satisfaction.However, the principles of consumer protection and the ability to cope withconsumer protection duties does not have an impact on the financial consumerssatisfaction.]"

"Undang-undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen mengatur mengenai hak konsumen terhadap informasi produk yang akan dikonsumsinya. Skripsi ini membahas mengenai perlindungan hukum yang diberikan terhadap hak konsumen atas informasi pada label kosmetik berbahasa Indonesia. Kehidupan manusia moderen saat ini menuntut nilai-nilai kecantikan dan keindahan terhadap penampilan. Keinginan manusia untuk dapat tampil sempurna, dimanfaatkan oleh pelaku usaha dengan berbagai cara, termasuk memperjualbelikan produk kosmetik impor di Indonesia. Dengan diberlakukannya ketentuan notifikasi kosmetik, diharapkan produk kosmetik impor dapat didaftarkan notifikasinya kepada Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia. Dengan demikian, produk kosmetik impor melakukan ketentuan-ketentuan yang berlaku mengenai produk kosmetik di Indonesia, termasuk diantaranya adalah ketentuan pelabelan kosmetik yang mencantumkan informasi mengenai produk sebagai hak konsumen untuk mendapatkan infomasi. Terkait dengan perlindungannya, skripsi ini akan membahas teori perlindungan konsumen yang akan dikaitkan dengan penemuan produk kosmetik yang melanggar ketentuan yang berlaku di Indonesia.

---

The Act No. 8 of 1999 on Consumer Protection regulates the right of consumers of product's information to be consumed. This paper discusses the legal protection given to the right of consumers to information on cosmetic labeling in Indonesian language. The life of modern man is now demanding the values of beauty and the beauty of the appearance. Human desire to be able to perform perfectly, utilized by businesses in various ways, including trade in cosmetic products imported in Indonesia. With the enactment of the provisions of the cosmetic notification, imported cosmetics products are expected to be registered the notification to the Head of National Agency of Drug and Food Control Republic of Indonesia. Thus, cosmetic products imported doing provisions in force concerning cosmetic products in Indonesia, including the cosmetic labeling provisions that include information about the product as the consumer's right to obtain information. Associated with protection, this paper will discuss the theory of consumer protection that will be associated with the discovery of cosmetic products which violate provisions in force in Indonesia."

"Penulis dalam skripsi ini membahas mengenai perlindungan konsumen terhadap nasabah pengguna Jasa Automated Teller Machine dalam kasus card traping antara Muhajidin Taher dengan Bank Mandiri. Metode yang digunakan dalam menyusun skripsi ini adalah penelitian normatif dengan melakukan penelitian studi kepustakaan. Dalam form pembukaan rekening pribadi nasabah, diketahui bahwa bank telah memasukkan klausul eksonerasi yang mengalihkan tanggung jawab bank kepada nasabah. Berdasarkan Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen seharusnya pelaku usaha dalam hal ini bank tidak boleh memasukkan klausul eksonerasi dalam perjanjian dengan nasabah. Namun nasabah telah melanggar kewajibannya yaitu untuk menjaga nomor PIN yang dimilikinya.

---

In this thesis, the author adresses the protection against the customer that used Automatic Teller Machine in card traping cases between Muhajidin Taher with Bank Mandiri. In drafting this thesis, author use normative research metodology with the data gathered by literatur study. In application for opening individual account form, bank use the exoneration clauses to transfer its liability to the customer. Based on Article 18 Paragraph (1) Law No.8 Of 1999 on Consumer Protection bank should not exoneration clauses in any agreement with customer. However the customer has violate his obligation to keep secret his own pin."