Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Pembangunan ekonomi yang dilakukan oleh negara berkembang telah meningkatkan pendapatan per kapita, namun pada sisi lainnya juga meningkatkan ketidakmerataan dalam ekonomi. Sektor keuangan berhasil mendorong pertumbuhan ekonomi sehingga mengurangi tingkat kemiskinan di Indonesia. Namun berdasarkan hasil temuan empiris, ketidakmerataan juga terus meningkat dengan adanya pembangunan keuangan. Penelitian ini berhasil membuktikan bahwa daerah dengan akses keuangan yang tinggi memiliki tingkat ketidakmerataan yang lebih rendah akibat pembangunan keuangan. Oleh karena itu diperlukan suatu sistem keuangan yang bersifat inklusif sehingga seluruh kelompok masyarakat mendapatkan manfaat dari jasa keuangan.

---

Economic development which done by the developing countries has increased income per capita, otherwise it also creates inequality in economic. Financial sector has been successful to boost economic development in order to reduce poverty in Indonesia. However, based on empirical findings, inequality is also increased by the financial development. This research found that regions with high financial access make a lower inequality because of financial development. Therefore, it needs an inclusive financial system which can benefit every people when using financial service."

"ABSTRAKPenelitian ini bertujuan menganalisis pengaruh kebijakan desentralisasi fiskal terhadap program Belanja Anti Kemiskinan yaitu Belanja Bantuan Siswa Miskin (BSM) dan Belanja Bantuan Kesehatan Penduduk Miskin (BKES) dalam kurun waktu tahun 2014 s.d. 2016 di seluruh kabupaten/kota Indonesia. Dua program tersebut merupakan bagian dari perwujudan pelaksanaan realisasi dana transfer pemerintah pusat kepada pemerintah daerah khususnya dalam rangka mengurangi kemiskinan. Untuk mengevaluasi BSM dan BKES, penelitian ini menggunakan 4 (empat) buah model ekonometri. Berdasarkan hasil kajian, masing-masing program belanja menunjukkan pengaruh yang berbeda-beda: alokasi atas belanja anti kemiskinan untuk Belanja Bantuan Siswa Miskin dipengaruhi secara positif oleh DAK dan DBH; dan untuk alokasi Belanja Kesehatan Penduduk Miskin dipengaruhi secara positif oleh DAU dan dipengaruhi secara negatif oleh DAK. Melalui penelitian ini program Bantuan Siswa Miskin menunjukkan pengaruh signifikan dalam menurunkan kemiskinan, namun hal ini tidak berlaku secara umum karena tergantung dengan indikator kemiskinan yang digunakan. Perbedaan tersebut dapat terlihat dalam beberapa kasus yang diuji melalui simulasi dari beberapa model yang menunjukkan terdapat variasi perubahan atas komponen DAU dan DAK untuk belanja anti kemiskinan yang mempengaruhi besaran alokasi belanja tergantung dari kapasitas masing-masing daerah. Berdasarkan hasil penelitian, program belanja BSM menunjukkan hasil yang efektif dalam menurunkan kemiskinan, sehingga perlu untuk tetap dilanjutkan dengan mempertimbangkan pada kebutuhan dan karakteristik daerahnya seperti ukuran pendidikan dan kesehatan agar tepat sasaran. Selain itu pula alokasi DAU perlu terus ditingkatkan dan disalurkan secara tepat waktu agar alokasi belanja anti kemiskinan tetap terjaga secara efektif dan efisien.

---

ABSTRACTThis research aims to analyze the effect of fiscal decentralization policies on the Anti Poverty Expenditure program, namely Poor Student Assistance (BSM) Expenditure and Poor Population Health Assistance (BKES) Expenditure in the year of 2014 until the year of 2016 in all districts/cities of Indonesia. The two programs are part of the realization of the implementation of the realization of central government transfer funds to local governments, especially to reducing poverty. To evaluate the BSM Expenditure and the BKES Expenditure, this research uses 4 (four) econometric models. Based on the results of the study, each expenditure program showed different effects: the allocation of anti-poverty expenditure for BSM was positively influenced by DAK and DBH; and for the allocation of BKES was affected positively by DAU, and negatively affected by DAK. Through this research the Poor Student Assistance program shows a significant effect in reducing poverty, but this does not apply in general because it depends on the poverty indicators used. This difference can be seen in a number of cases tested through simulations of several models which show that there are variations in changes to the DAU and DAK components for anti-poverty expenditure that affect the amount of expenditure allocation depending on the capacity of each region. Based on the results of the research, the BSM expenditure program shows effective results in reducing poverty, so it needs to be continued by considering the needs and characteristics of each region, as well as consideration of the size of education and health in the region. Furthermore, the DAU allocation needs to be continued increased and distributed to the regions in a timely manner so the anti-poverty expenditure preserved effectively and efficiently."

"Tesis ini bertujuan untuk menganalisis implementasi bantuan World Bank untuk Indonesia, dalam rangka menekan angka kemiskinan pada periode 2000 hingga 2010. Dalam analisis, tesis ini menggunakan sudut pandang Paris Declaration beserta lima prinsip dasar dan dua belas indikator untuk menentukan efektivitas-tidaknya bantuan tersebut.Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, dengan mayoritas data didapat dari literatur, hasil penelitian, laporan, dan dokumen. Terdapat pula data yang didapat melalui wawancara mendalam.Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa bantuan World Bank dalam menekan angka kemiskinan di Indonesia tidak efektif. Melalui analisis lebih lanjut, terdapat indikasi bahwa bantuan World Bank merupakan skema yang lebih besar untuk menciptakan status dependensi bagi Indonesia.

---

The focus of this study is to analyze World Bank?s aid implementation in assisting Indonesia reducing the poverty rate from year 2000 to 2010.

This study utilizes the five principles and twelve indicators of Paris Declaration as tools to analyze the said aid effectiveness. The majority of data in the study is collected trough literatures, research

reports, and institutional documents. There are also data collected trough the means of indepth interviews.

The results of the study show that World Bank's aid is actually ineffective when it comes to terms with Paris Declaration and Indonesia?s poverty rate reduction. Further analysis indicates that World Bank?s aid is of a larger scheme to bringing Indonesia a status of dependency."

"ABSTRAKKemiskinan merupakan fenomena multi-dimensi yang memerlukan upaya penanggulangan yang dilakukan secara lintas sektor dan lintas pemangku kepentingan. Maka, pengawasan yang dilakukan terhadap program-program penanggulangan kemiskinan juga harus dilaksanakan secara lintas sektoral. Fungsi ini diamanahkan kepada Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan. Penelitian ini akan menggambarkan kedudukan dan wujud peran BPKP serta penilaian pihak lain dalam Program Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (PPPK). Penelitian ini dilakukan melalui pendekatan post positivist. Teori yang dijadikan dasar dalam melakukan analisis adalah gagasan pengawasan fungsional dari Taylor bahwa pengawas internal/fungsional berperan membantu atasan dalam menjamin tercapai atau tidaknya pekerjaan yang dilakukan bawahan. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam dengan pihak terkait serta melalui studi terhadap dokumen-dokumen terkait. Penelitian ini menemukan bahwa peran BPKP sebagai pengawas internal dalam PPPK telah didukung dengan perubahan struktural untuk menjamin independensi. Meskipun begitu, peran BPKP belum didukung oleh perbaikan fungsi struktural sehingga ditemukan peran BPKP belum berpengaruh secara signifikan pada level pelaksanaan program.

---

ABSTRACT

Poverty is believed as a multi-dimension phenomenon that needs cross sectoral and cross stakeholders efforts to alleviate it. Therefore, the supervision over the poverty alleviation program must be carried by the same perspective. The Financial and Developmental Supervisory Board (known as BPKP in Indonesian acronim) is mandated to be responsible for this cross sectoral supervision over Poverty Alleviation Acceleration Program. The research was held through postpositivist approach. Theory used in analyzing the collected data is the idea of functional supervision by Taylor about the role of a specialized division created to help the superior to assure that the subordinate do the work assigned. The data was collected through in-depth interview with related parties and a study over related documents. The research found that BPKP?s role as an internal supervisor for President has been supported by structural change to ensure independency. Nevertheless, that structural change wasn?t accompanied by functional change so that the research found BPKP?s role doesn?t affect program implementetion significantly."

"Indonesia telah berhasil mengurangi kemiskinan moneter dalam satu dekade terakhir. Namun indikator kesehatan belum menunjukkan perbaikan seperti angka kematian ibu dan angka kematian bayi yang jauh di atas target pembangunan berkelanjutan (SDGs). Kesehatan merupakan salah satu indikator yang mencerminkan kesejahteraan manusia. Namun, tidak ada angka pasti untuk menangkap kemiskinan dalam dimensi kesehatan di Indonesia. Penelitian ini mencoba mengukur kemiskinan dimensi kesehatan dengan membangun indeks kemiskinan dimensi kesehatan antar provinsi di Indonesia dengan menggunakan metode Alkire-Foster. Penelitian ini juga menggunakan Sistem Informasi Geografis (SIG) untuk menganalisis perbedaan spasial antar provinsi. Selain itu, penelitian ini menguji korelasi antara probabilitas peluang sebuah rumah tangga untuk mengalami kemiskinan dimensi kesehatan dengan beberapa faktor yang terkait dengannya, seperti karakteristik social ekonomi, perbedaan antar wilayah, dan status penerimaan bantuan bersyarat tunai, yang menggunakan regresi probit. Penelitian ini menemukan bahwa indeks kemiskinan kesehatan Indonesia adalah 0,03 dimana 12,64 persen rumah tangga tidak dapat mengakses layanan kesehatan. Selain itu, terdapat perbedaan keterjangkauan pelayanan kesehatan antar provinsi. Penelitian ini juga menegaskan bahwa faktor demografi, faktor sosial ekonomi, variasi wilayah, dan status penerimaan PKH memiliki korelasi dengan peluang sebuah rumah tangga untuk menjadi miskin dalam dimensi kesehatan.

---

Indonesia is successful to reduce monetary poverty over the last decade. However, health indicator does not show improvements like maternal mortality rate and infant mortality rate which are far above SDG’s targets. Health is one of the indicators to reflect human well-being. However, in Indonesia, there are no exact figures to capture health deprivation. This study attempts to measure health deprivation by constructing health poverty index among across provinces in Indonesia using Alkire-Foster method. This study also uses GIS to analyse spatial differences among provinces and examine the correlation between probability to be deprived in health dimension and several factors associated with it using probit regression. This study finds that health poverty index Indonesia is 0.03 which 12.64 per cent of households are deprived to access health services. In addition, there are differences in health service affordability across provinces. This study also confirms that demographic factors, socio-economic factors, regional variations, and beneficiary status of PKH are associated with the chance of a household being health poor."

"Penelitian ini mencoba mengevaluasi dampak dari program kredit mikro terhadap kemiskinan di Indonesia. Variabel keluaran yang kami gunakan adalah tingkat kemiskinan, indeks kesenjangan kemiskinan, dan indeks keparahan kemiskinan. Di bawah asumsi staggered setting, kami mengeksplorasi efek dari program dengan adanya intensitas realisasi kegiatan, waktu treatment yang berbeda sepanjang waktu observasi, serta adanya perubahan setting kebijakan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, secara umum, program kredit mikro memiliki dampak positif pada pengentasan kemiskinan. Membandingkan dua pengaturan program yang dijalankan, skema subsidi bunga memberikan hasil pengentasan kemiskinan yang lebih baik daripada skema imbal jasa penjaminan. Selain itu, terdapat efek proses pembelajaran karena efek yang dihasilkan ketika menggunakan keseluruhan waktu observasi lebih tinggi dari efek yang dihasilkan dari analisis dengan waktu parsial. Selain itu, magnitud efeknya juga semakin besar dengan signifikansi yang lebih tinggi selama periode pengamatan. Untuk analisis efektivitas biaya, program kredit mikro yang dievaluasi (KUR) lebih efektif dibandingkan dua bantuan produktif lainnya, KUBE dan KBI-JKN. Penargetan yang spesifik, suku bunga yang rendah, dan mekanisme penilaian risiko bank membedakan program kredit mikro di Indonesia.

---

This study tries to evaluate the impact of the microcredit program on poverty in Indonesia. The outcome variables we use are the headcount index, poverty gap index, and poverty severity index. Under the assumption of a staggered setting, we explore the effect of the program in the existence of heterogenous intensity, treatment time, and program setting. The results show that, in general, the microcredit program has a positive impact on poverty alleviation. Comparing the two program schemes of microcredit, the second period’s scheme, the interest subsidy, gives a better poverty alleviation result than the guarantee-fee scheme. The result also exhibits the learning process since the full period effect is higher than the partial period's effect, and the magnitude gets larger with higher significance over the observation periods. The evaluated microcredit program is more effective for cost-effectiveness analysis than two other productive aid; KUBE and KBI-JKN. The specific targetting, low-interest rate, and formal bank risk assessment mechanism differentiate the microcredit program in Indonesia."

"ABSTRAKKemiskinan adalah permasalahan yang sudah lama terjadi di Indonesia, danmeskipun usaha yang dilakukan untuk mengurangi kemiskinan berhasil, kecepatanpengurangan kemiskinan itu melambat, menurut data dari Bank Dunia. Akses kreditadalah aspek penting dalam pengurangan kemiskinan, dan Indonesia sedangberusaha untuk meningkatkan kemudahan akses kredit melalui program inklusikeuangan. Meskipun begitu, orang-orang miskin masih belum bisa menyediakanpersyaratan berupa jaminan atau informasi yang cukup untuk mendapat pinjamandari institusi keuangan formal, sehingga mereka meminjam kepada sektor informal,dimana mereka lebih longgar dalam persyaratan peminjamannya. Masalah yangterjadi ialah ketika orang-orang ini meminjam dari sektor informal, adakemungkinan mereka dikenakan bunga yang lebih tinggi dari yang mereka mampubayarkan, sehingga mereka dapat terus miskin, atau jatuh miskin ketika merekaawalnya tidak miskin. Mereka yang memberikan pinjaman seperti ini disebut lintahdarat, dimana di Indonesia mereka sangat tersebar luas. Penelitian ini bertujuanuntuk melihat pengaruh dari akses kredit dan kredit informal terhadap insidensikemiskinan dengan menggunakan data dari IFLS3, IFLS4, dan IFLS5 dan diolahmenggunakan ordered logit regression model. Untuk mengukur pengaruh jangkapendeknya, akan menggunakan IFLS3 dan IFLS4, sedangkan jangka panjangnyamenggunakan IFLS3 dan IFLS5. Ditemukan dalam penelitian ini bahwa baik akseskredit maupun lintah darat mempengaruhi insidensi kemiskinan secara konsistendan signifikan. Akses kredit akan meningkatkan kemungkinan menjadi tidakpernah miskin, dan orang-orang yang meminjam dari lembaga keuangan informalmemiliki kemungkinan yang lebih tinggi untuk tetap miskin antar periode, ataujatuh miskin.

---

ABSTRACTPoverty has been a recurring problem in Indonesia for a long time, and despitesuccessful efforts in reducing poverty, the rate of reduction is slowing down,according to World Bank data. Credit access is an important aspect in povertyalleviation, and Indonesia has been working on increasing the ease of credit accessthrough financial inclusion programs. Even so, the poor still cannot afford toprovide any form of collateral or enough information to secure a loan from theformal financial sector, so they look towards the informal sector, which are morelenient in terms of loan requirements. The problem is when these people borrowfrom the informal sector, there is a chance where they are charged with very highinterest rate, which will leave them with more debt than they could ever repay,which may render them to stay poor between periods, or fall into poverty when theyinitially were not poor in the period before. The people who give out loans likethose are called loan sharks, and they are very commonly found in Indonesia. Thisresearch aims to examine the effect of credit access and informal credit to povertyincidence by using data from IFLS3, IFLS4, and IFLS5 which will be processedthrough an ordered logit regression model. To measure the short-term effect, IFLS3and IFLS4 will be used, while for the long-term effect, IFLS3 and IFLS5 will beused. The research concludes that both credit access and loan sharks consistentlyand significantly affect poverty incidence. Credit access will increase theprobability of being never poor, while people that borrow from informal financialinstitutions will have a higher probability of staying poor or falling into poverty"

"Studi tentang kemiskinan multidimensi telah banyak dilakukan akhir-akhir ini, namun belum terdapat studi kemiskinan multidimensi yang fokus terhadap kelompok pekerja pertanian di Indonesia. Penelitian ini berusaha melihat pengaruh determinan kemiskinan yang terdiri dari lima aspek, yaitu pertanian, pendidikan, demografi, geografis dan sosioekonomi terhadap kemiskinan multidimensi di rumah tangga pertanian Indonesia. Menggunakan data panel dari Indonesia Family Life Survey (IFLS) tahun 2014 dengan teknik regresi cross sectional dan ordinary least square, penelitian ini menunjukkan bahwa determinan luas lahan pertanian dan sistem pengairan lahan dari aspek pertanian, akses terhadap kredit di aspek sosioekonomi, dan tempat tinggal rumah tangga sebagai aspek geografis, memiliki pengaruh signifikan dan negatif terhadap status kemiskinan multidimensi rumah tangga pertanian. Selain berpengaruh ke status kemiskinan, determinan tersebut juga berpengaruh untuk mengurangi nilai kemiskinan multidimensi yang dimiliki oleh rumah tangga pertanian.

---

Research about multidimensional poverty have been carried out lately, but there are no multidimensional poverty studies that focus on agricultural labor groups in Indonesia. This research tries to see the influence of poverty determinants consisting of five aspects, namely agriculture, demography, geographical, education and socioeconomics on multidimensional poverty in Indonesian agricultural households. By using panel data from the 2014 Indonesia Family Life Survey (IFLS) with cross sectional and ordinary least square regression techniques, this study shows that determinants such as agricultural land area and land irrigation systems from the agricultural aspect, access to credit in socioeconomic aspects, and residence household as a geographical aspect, has a significant and negative influence on the multidimensional poverty status of agricultural households. In addition to influencing poverty status, the determinant also has an effect on reducing the multidimensional poverty value that is owned by agricultural households"

"ABSTRACTSehubungan dengan tingkat perkembangan pelayanan keuangan pada beberapa negara berkembang, maka tingkat masyarakat yang mampu mengakses lembaga keuangan tersebut harusnya semakin meningkat. Kemudian dengan berjalannya roda perekonomian karena adanya penyaluran kegiatan keuangan terhadap layanan ekonomi itu, maka berbanding lurus dengan pengentasan kemiskinan, namun demikian dalam skripsi ini membahas tentang pengaruh keuangan inklusif terhadap pertumbuhan kemiskinan pada 2 negara asia tenggara, yaitu negara Indonesia dan Thailand. Dengan menggunakan metode Ordinary Least Square (OLS) data yang di ambil dari sumber data World Bank ini berkisar pada kurun waktu 2006-2016. Hasil dari penilitian ini adalah bahwa beberapa variabel yang terdapat pada tulisan ini berpengaruh secara signifikan dan positif terhadap kemiskinan yang berada pada Thailand dan Indonesia. Pada tulisan ini menunjukan adanya signifikansi pada PDB, jumlah bank, populasi dan inflasi pada kedua negara tersebut.

---

ABSTRACTAs the level of development of financial services in several developing countries, the level of the community that is able to access these financial institutions should increase. Then with the passage of the economy due to the distribution of financial activities to economic services, it is directly proportional to poverty alleviation, however in this thesis discusses the effects of financial inclusion on poverty growth in 2 Southeast Asian countries, namely Indonesia and Thailand. By using the Ordinary Least Square (OLS) method the data taken from this World Bank data source ranges from 2006 to 2016. The results of this study are that some of the variables contained in this paper have a significant and positive effect on poverty at Thailand and Indonesia. This paper shows the significance of GDP, number of banks, population and inflation in both countries."