Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Setelah refomnasi kepolisian di Indonesia berjalan selama sam dekadc, pelanggaran yang dilakukan oleh polisi masih texjadi. Salah satu bentuknya adalah perilaku kekerasan yang dalam istilah psikologi disebut perilaku agresi (Myers, 2000). Salah sam faktor utama yang mempengaruhi keoenderungan seseorang berperilaku agresif adalah ciri kepribadiannya (Anderson; dalam Baron & Byrne, 2000). Karakteristik kepdbadian dazi seseorang yang oenderung stabil dan konsisten disebut trait (dalam Lawrence & Oliver, 2001). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui gambaran trait kepribadian dan perilaku agresi pada polisi reserse. Penelitian dilaksanaksn di Polres Metro Bekasi dengan sampel b6ljI.lID]3h 69 orang. Penelitian ini dilakukan dengan pendelcatan penelitian kuantitatif yang mengglmakan alat ukur NEO - PI umtuk mengukur trait kepribadian dan aggression questionnaire dari Buss dan Pen-y (1992) yang telah diadaptasi dan dimodiiikasi ke dalam Bahasa Indonesia oleh Widyastuli (1996). Hasil penelitian menunjukkan hahwa trait agreeableness cukup dominan tampil pada polisi neserse. Hal ini berarti polisi reserse di Polres Metro Bekasi cendcnmg menampilkan perilaku mempercayai orang, dermawan, mudah menerima, dan tampil baik_ Pcnelitian ini juga menemukan bahwa tingkat perilaku agresi dari polisi reserse di Polres Metro Bekasi tergolong nendah. Hal ini berani polisi reserse di Polres Metro Bekasi tidak menampilkan pelilaku agresi. Dinamika antara trait kepribadian dan perilaku agtesi ditunjukkan dengan ragam hubungan yang ter'di antaxa kedua variabel tersebut. Penelitian ini menemukan bahwa trait neuroticivm memiliki hubungan yang positif dengan pcrilaku agresi. Trait artraversion, agreeableness dan conscientiousness hubungan yang negatifdengan pcrilaku agnssi.

---

After police forces has been reformed for one decade, police?s violation still happen. Violence and its many other forms has been discussed in psychology under aggressive behavior topics. There are many factors that contribute to the incidence of aggressive behavior, one of them is personality factors as an input variable that eH`ect the occurrence of aggressive behavior. Anderson (rn Baron & Byme, 2000) explained that individual diherences revealed through personality Factors. Personality characteristic that tend to be stable over time and consistent so-called trait (in Lawrence & Oliver, 2001).

The purpose of research is to understand the dynamic of personality traits and aggessive behavior on police detective. The research was held at Polres Metro Bekasi with 69 subject. This research conducted in quantitatively approach by using NEO - PI personality inventory that measures personality traits and aggression questionnaire from Buss and Perry (1992) that was adapted and modified into Bahasa by Widyastuti (1996).

This research showed that the most dominant trait in police detective is agreeableness trait. It means that they tend to trust others, generous, acceptance and good perfor-rn. This research also found that the level of aggressive behavior in police detective at Polres Metro Bekasi is low. lt means that they tend to behave in a non aggressive ways of conduct There are some significant relationship between personality traits and aggrewive behavior. This research found that neuroticism trait has positive relationship with aggressive behavior. Extraversion, agreeableness and conscientiousness trait has negative relationship with aggression behavior whereas openness to experience trait has no significant."

"Tesis ini membahas masalah pelayanan yang terkait dengan kebutuhan dan keinginan masyarakat yang makin canggih, cepat, tepat, aman dan menyenangkan atas pelayanan. Salah satu instansi yang pelayanan yang masih menjadi sorotan masyarakat adalah pelayanan di Satuan Pelayanan Administrasi Surat Ijin Mengemudi. Polda Metrojaya, yang memiliki tugas pelayanan atas Surat Ijin Mengemudi. Pelayanan ini masih sering dikeluhkan masyarakat. Penyebabnya adalah pelayanan tidak standar, terutama yang menyangkut ujian teori maupun ujian praktek, persyaratan yang kurang jelas, waktu penyelesaian, masih adanya biaya yang tidak seragam, praktek pencaloan dan tempat pelayanan yang tidak nyaman. Proses pelayanan Surat Ijin Mengemudi oleh Direktorat Lalu Lintas Polri Polda Metrojaya untuk wilayah administrasi pemerintah daerah Khusus Ibukota masih sentralisasi, sedangkan kesatuan Lalu Lintas di Polres untuk wilayah pemerintah di luar Daerah Khusus Ibukota diberikan kewenangan untuk mengeluarkan dan menerbitkan SIM. Untuk mengkaji dan melakukan penelitian secara ilmiah kualitas pelayanan Surat Ijin Mengemudi pada Satuan Pelayanan Administrasi Surat Ijin Mengemudi Polda Metrojaya dengan menggunakan pendekatan Indek Kepuasan Masyarakat, yang telah dikeluarkan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Pendekatan ini dipilih karena metode ini didesign dan divalidasi untuk dapat digunakan dalam berbagai sektor jasa/pelayanan terutama dalam lembaga pemerintah. dan memiliki keunggulan antara lain: memiliki tingkat validasi dan reliabilitas yang tinggi. Hasil penelitian ini adalah untuk Satuan pelayanan adminitrasi Surat Ijin mengemudi di Polres Metro Tangerang unsur Kejelasan Petugas Pelayanan dan Kemudahan mendapatkan informasi, di Polres Bekasi Kota unsur Kesopanan dan Keramahan Petugas, Kenyamanan Lingkungan, Kelayakan Gedung Perkantoran/pelayanan, Ketersediaan Toilet bersih dan tempat ibadah, Ketersediaan tempat praktek, Ketersediaan tempat foto kopi dan untuk Polres Bekasi Kabupaten antara lain unsur Kecepatan Pelayanan Kepastian Jadwal pelayanan serta Kenyamanan lingkungan. Unsur unsur tersebut masih mengecewakan dan belum memuaskan masyarakat sehingga perlu dibenahi dan di tingkatkan. Rekomendasi penelitian ini adalah perlunya menyusun program peningkatan pelayanan publik berkaitan dengan Kejelasan Petugas Pelayanan dan Kemudahan mendapatkan informasi, Kesopanan dan Keramahan Petugas, Kenyamanan Lingkungan, Kelayakan Gedung Perkantoran/pelayanan, Ketersediaan Toilet bersih dan tempat ibadah, Ketersediaan tempat praktek, Ketersediaan tempat foto kopi, Kecepatan Pelayanan Kepastian Jadwal pelayanan, kenyamanan lingkungan. penyusunan standar operasional prosedur, pemenuhan sarana dan prasarana, informasi dan teknologi, dan evaluasi pelayanan publik.

---

This thesis discusses nowadays service problems related with the needs and desires of community that increasingly sophisticated, fast, accurate, safe and fun for the service. One of the agencies service that is still be public spotlight is department of Administrative Services Unit for Driver's License. Polda Metrojaya, which had task of servicing over driver's license, is often complained by community. The causes are nonstandard care, especially concerning to theory test and practical exam, unclear requirement, completion time, variably cost, practice of brokering, and uncomfortable service place. Driver's license service processed by the Directorate of Traffic Police Polda Metrojaya for local government administrative region Special Capital is still centralized, while the Traffic Police unit to areas outside the government's Special Capital Region was given authority to issue and publish driver’s license.

To assess and carry out scientific research quality of a driver's license at the Administrative Services Unit at Polda Metrojaya by using the approach of Community Satisfaction Index, which has been issued by the Ministry of Administrative Reform and Bureaucratic Reform. This approach was chosen because the method is designed and validated for used in various service sectors / services, especially in government institutions and has advantages such as: has a high level of validation and reliability.

Results of this study, for driving license administration services unit in Tangerang Metro Police Service Officers were clarity and ease of getting information elements, in the City of Bekasi Police Officer were official politeness and hospitality, environment leisure, office building / services feasibility, availability of clean toilets and worship places, availability of practicing place, availability of a copy shop, and in Bekasi Police District were certainty of schedule, service speed, and convenience environment. The elements are still disappointing and unsatisfactory the communities that need to be addressed and improved.

Recommendation of this study is the need to establish program to improve public services relating to the Clarity of Services Officer and the ease of getting information, courtesy and hospitality of Officer, Environment Leisure, Feasibility of Office Building / services, availability of clean toilets and worship places, availability of practising place, availability of copy shop, service schedule and speed assurance, comfortable environment, preparation of standard operating procedures, compliance infrastructure, information and communication technology, and evaluation of public services."

"Polisi Turjawali Polres Metro Jakarta Selatan adalah polisi yang bertugas melakukan pengaturan pengawalan dan penindakan terhadap pelanggaran lalulintas dalam rangka penegakan hukum lalu lintas dengan luas wilayah 145 73 km2 dengan anggota 84 personil yang bertugas dari jam 06 00 Wib hingga 22 00 Wib mereka harus berada di lapangan dalam kondisi apapun hingga jam dinas mereka selesai baik dalam keadaan cuaca dan lingkungan yang mendukung ataupun tidak Dengan keadaaan tersebut membuat mereka cenderung stres kerja Ada beberapa faktor yang mempengaruhi stres kerja pada Polisi Turjawali Polres Metro Jakarta Selatan antara lain faktor internal dalam keanggotaan sepertituntutan fisik dan tuntutan tugas peran dalam organisasi pengembangan karir hubungan dalam keanggotaan struktur dan iklim organisasi Pada Polisi Turjawali Polres Metro Jakarta Selatan ditemukan adanya beban kerja yang berlebihan karena luasnya wilayah Polres Metro Jakarta Selatan dan Minimnya anggota Polisi Turjawali Selain hal tersebut ada juga faktor eksternal yaitu wilayah Polres Metro Jakarta selatan adalah tempat lalu lalangnya kendaraan bermotordari daerah Depok Bogor dan sekitarnya sehingga semakin menambah bebankerja yang dirasakan oleh Polisi Turjawali Polres Metro Jakarta Selatan Kondisi lapangan yang terkadang panas hujan bising berdebu semakin menambah beban mereka yang akhirnya cenderung membuat mereka stres kerja Hasil penelitian ini menunjukkan adanya beberapa faktor stres kerja pada polisi Turjawali yaitu beban kerja yang berlebihan karena luasnya wilayah danminimnya anggota.

---

Turjawali Police Metro South Jakarta District are on duty police who organizing and controlling a traffic violation in the framework of traffic law enforcement with total area 145 73 km2 Turjawali Police have 84 members of personnel on duty from 06 00 to 22 00 They should be ready in any condition regardless the weather conditions to complete their service hours This situation tends to cause ajob stress for them There are several factors that influence job stress on Turjawali Police Metro South Jakarta among others the internal factors such as the physical and task demands role in the organization career development relationships in the structure and organization In Turjawali Police Metro South Jakarta are found excessiveworkload due lack of the proper number of personnel in the large district of South Jakarta In addition there are also external factors namely that Jakarta Metro District in the southern Jakarta are the weeds of motor vehicles from the area of Depok Bogor and its surroundings so this added the workload felt by Turjawali Police Metro South Jakarta Field and weather conditions that are burning rainy noisy dusty increase their burden which eventually tend to cause them stress Results of this study showed the factors of job stress on Turjawali Police are caused the excessive workload due to the lack of proper number of personnel in the large district."

"Pemberian tunjangan kinerja di organisasi Polri bertujuan untuk memotivasi aparaturnya dalam bekerja. Menurut Werther dan Davis (1996) mengatakan bahwa tunjangan kinerja merupakan imbalan yang diberikan berdasarkan usaha, jerih payah dan kontribusi pegawai yang diberikan pada organisasi yang terangkum dalam penilaian kinerja bukan berdasarkan pangkat dan golongan saja. Selain itu tunjangan kinerja pun harus menganut prinsip keadilan dan kelayakan (Mc Kenna, 2016), oleh karena itu dalam pelaksanaanya diperlukan strategi yang tepat untuk bisa menerapkan prinsip tersebut. Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode pengambilan data menggunakan mixed methode melalui survei dan wawancara mendalam. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa tidak ada perbedaan persepsi pegawai mengenai keadilan dalam pemberian tunjangan kinerja. Selain itu strategi yang dapat dilakukan adalah dengan mengacu pada kehadiran, kinerja, beban tugas, tanggung jawab serta resiko pekerjaan dari anggota yang dilakukan sehari-hari.

---

Providing performance allowances at the Kepolisian Negara Republik Indonesia aims to motivate its apparatus to work. According to Werther and Davis (1996) said that performance allowances are rewards given based on effort, effort and employee contributions given to organizations summarized in performance appraisal not based on rank and class alone. In addition, performance allowances must adhere to the principles of fairness and feasibility (Mc Kenna, 2016), therefore the right strategy is needed in implementing this principle. In this study using a quantitative approach with data collection methods using mixed methods through surveys and in-depth interviews. The results of this study are that there is no difference in employee perceptions regarding fairness in the provision of performance benefits. In addition, the strategy that can be carried out is by referring to attendance, performance, task load, responsibility and the risk of the work done by members carried out on a daily basis."

"Dunia dikejutkan dengan kemunculan Virus Corona yang menyebabkan penyakit Corona Virus Disease (COVID-19). Begitu pula halnya di Indonesia, Pemerintah dihadapkan pada pilihan situasi yang sulit, semua keputusan terkait pandemi COVID-19 ini harus dipikirkan dan diperhitungkan dengan matang sebab kesehatan dan keselamatan masyarakat menjadi taruhannya.Peran dari Polri yang merupakan penjaga peradaban, penjaga kehidupan, dan sekaligus pejuang kemanusiaan sangat dibutuhkan dalam menghadirkan pemolisian di masa pandemi dengan beroritentasi pada keselamatan rakyat merupakan hukum tertinggi (Salus Populi Suprema Lex Esto). Aktivitas pemolisian yang dilakukan oleh Polres Metro Bekasi dengan berorientasi pemecahan masalah (Problem Oriented Policing) melalui tahapan scanning, analyzing, response dan assessment (SARA) melalui Program Kampung Tangguh Jaya menjadi sebuah strategi kolaboratif antara polisi dan masyarakat dengan dukungan dari stake holders terkait penanganan COVID-19.Dengan menggunakan teori Manajemen Sumber Daya Manusia, didukung Teori Pemolisian Berorientasi Masalah (Problem Oriented Policing) serta Konsep Pemolisian pada saat bencana (Disaster Policing), penelitian ini mengeksplorasi dan menganalisis pemberdayaan SDM Polres Metro Bekasi melalui manajemen Sumber Daya Manusia sebagai aset utama organisasi dalam melakukan upaya pemolisian di era pandemi COVID-19. Selain itu penelitian ini juga menganalisa faktor-faktor yang mempengaruhi pemberdayaan sumber daya manusia Polres Metro Bekasi dalam melakukan aktivitas pemolisian di era pandemi COVID-19.

---

The world was shocked by the emergence of the Corona Virus which causes Corona Virus Disease (COVID-19). Likewise in Indonesia, the Government is faced with a difficult choice of situations, all decisions related to the COVID-19 pandemic must be carefully thought out and taken into account because the health and safety of the community is at stake.

The role of the National Police, which is the guardian of civilization, the guardian of life, and at the same time as the fighter for humanity is very much needed in presenting policing during a pandemic with an orientation to the safety of the people which is the highest law (Salus Populi Suprema Lex Esto). Policing activities carried out by the Bekasi Metro Police are problem-oriented (Problem Oriented Policing) through the scanning, analyzing, response and assessment (SARA) stages through the Kampung Tangguh Jaya Program to become a collaborative strategy between the police and the community with the support of stakeholders regarding the handling of COVID -19.

By using Human Resource Management theory, supported by Problem Oriented Policing and Disaster Policing, this research explores and analyzes HR empowerment of Bekasi Metro Police through Human Resource management as the main asset of the organization in carrying out activities. policing efforts in the era of the COVID-19 pandemic. In addition, this study also analyzes the factors that affect the empowerment of the Bekasi Metro Police in carrying out policing activities in the era of the COVID-19 pandemic"

"ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi Polmas yang dilakukan anggota Bhabinkamtibmas Polres Metro Bekasi Kota sebagai upaya deteksi dini kejadian tawuran. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif yaitu metode untuk mengeksplorasi dan memahami makna dari suatu permasalahan untuk menggambarkan kinerja Bhabinkamtibmas dalam rangka penerapan Polmas di Polsek Metro Bekasi Kota. Sumber data yang digunakan adalah primer dan sekunder yang dilakukan dengan wawancara, studi lapangan, studi literatur dan studi dokumen. Ditemukan permasalahan yang ada di Polres Metro Bekasi Kota adalah masih maraknya kasus tawuran, meskipun sudah ada proses deteksi dini yang dilakukan anggota polisi bersama masyarakat, namun kejadian tawuran masih terjadi karena kelompok tawuran kebanyakan bukan dari warga sekitar dan menjadikan lokasi tawuran di daerah Bekasi Kota. Selain itu aksi tawuran dan perselihan masih sering terjadi dikarenakan kekurangan personel, kemampuan personal dan lain sebagainya sehingga berdampak pada keberhasilan petugas Bhabinkamtibmas dalam mengimplementasikan program pemolisian (Polmas) untuk mencegah tawuran. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah implementasi, deteksi dini dengan menggunakan broken window serta semi autonomus social field.

---

ABSTRACTThis study aims to analyze the implementation of Community Policing carried out by members of the Jakarta City Bekasi Metro City Police Bhabinkamtibmas as an early detection of brawl. This research uses a qualitative descriptive approach which is a method to explore and understand the meaning of a problem to describe the performance of Bhabinkamtibmas in the context of the application of Community Policing in Bekasi Bekasi City Police. Sources of data used are primary and secondary conducted by interviews, field studies, literature studies and document studies. The problem found in the Bekasi City Metro Police is the rampant cases of brawl, although there has been an early detection process carried out by members of the police together with the community, but the brawl incident still occurs because most brawl groups are not from local residents and make the location of the brawl in the Bekasi Kota area. In addition, brawl and disputes still often occur due to lack of personnel, personal abilities and so on so that the impact on the success of Bhabinkamtibmas officers in implementing policing programs (Polmas) to prevent brawls. The theory used in this research is implementation, early detection using broken windows and semi-autonomous social fields."

"ABSTRAKPenelitian ini meneliti tentang pengaruh kepemimpinan, lingkungan kerja dandisiplin terhadap kinerja personil Polres Metro Bekasi Kota khusunya personilSatreskrim. Kinerja adalah hal penting yang harus diperhatikan agar bisa mencapaitujuan organisasi.Metode penelitian yang digunakan adalah metode kuantitatif. Data primerdiambil dari kuisioner terhadap 40 orang yang bekerja di Satuan Reserse Kriminal Sat Reskrim Polres Metro Bekasi Kota dipilih secara acak sebagai respondenpenelitian. Skala yang digunakan adalah skala likert 5 interval.Hasil penelitian berdasarkan nilai mean rata-rata untuk kepemimpinan,lingkungan kerja, disiplin dan kinerja personil menunjukkan kecenderungan Netralmendekati positif.Nilai Koefisien Determinasi R2 adalah sebesar 0,805. Hal ini berarti bahwakemampuan variabel bebas yaitu kepemipinan, lingkungan kerja dan disiplin untukmempengaruhi Kinerja personil adalah sebesar 80,5 . Sementara sisanya sebesar19,5 dipengaruhi variabel lain yang tidak dimasukkan dalam model penelitian ini.Regresi berganda menunjukkan bahwa nilai konstanta sebesar -0,679; nilai koefisienvariabel Kepemimpinan X1 adalah sebesar 0,303; nilai koefisien Lingkungan Kerja X2 adalah sebesar 0,275; dan nilai koefisien Disiplin X3 adalah sebesar 0,455.Uji Hipotesa dengan Uji t menunjukkan bahwa bahwa nilai t hitung untuk variabelKepemimpinan X1 adalah 2,109 dengan nilai sig sebesar 0,042. Nilai t hitunguntuk variabel Lingkungan X2 adalah 2,117 dengan nilai sig sebesar 0,041. Nilai thitung untuk variabel Disiplin X3 adalah 3,082 dengan nilai sig sebesar 0,004. UjiF digunakan untuk menguji hipotesa simultan yaitu H4 yang menyatakan bahwaKepemimpinan, Lingkungan Kerja dan Disiplin memiliki pengaruh terhadap Kinerjapersonil.. Nilai F hitung menunjukkan 22,144 dengan nilai sig. sebesar 0,000.Keseluruhan uji hipotesa menunjuukkan bahwa seluruh hipotesa diterima. Seluruhvariabel independen yaitu kepemimpinan, lingkungan kerja dan disiplin memilikipengaruh positif dan signifikan baik secara simultan atau bersamaan terhadap kinerjapersonil.

---

ABSTRACTThis study examines the influence of leadership, work environment and discipline on the performance of Metro Bekasi City Police personnel, especially personnel of Satreskrim. Performance is an important thing that must be considered in order to achieve organizational goals.The research method used is quantitative method. Primary data were taken from a questionnaire of 40 people working in the Criminal Investigation Unit Sat Reskrim Polres Metro Bekasi Kota was chosen randomly as the research respondents. The scale used is the Likert scale of 5 intervals.The results of the study based on mean values mean for leadership, work environment, discipline and performance of personnel showed a positive Neutral trend approach.The Coefficient of Determination R2 is 0.805. This means that the ability of independent variable that is leadership, work environment and discipline to influence personnel performance is 80,5 . While the rest of 19.5 influenced by other variables that are not included in this research model. Multiple regression shows that the constant value is 0.679 Leadership coefficient value X1 is 0.303 Work Environment coefficient X2 value is 0,275 and the value of Discipline coefficient X3 is 0.455. Hypothesis Test with t test shows that t value for Leadership variable X1 is 2,109 with sig value equal to 0,042. The value of t arithmetic for environment variable X2 is 2,117 with sig value equal to 0,041. The value of t arithmetic for the Discipline variable X3 is 3.082 with a sig value of 0.004. F test is used to test the simultaneous hypothesis H4 which states that Leadership, Work Environment and Discipline have an influence on Performance personnel .. F value arithmetic shows 22,144 with sig value. of 0,000. The entire hypothesis test shows that all hypotheses are accepted. All independent variables of leadership, work environment and discipline have a positive and significant influence either simultaneously or simultaneously on the performance of personnel."

"Penelitian ini dilakukan untuk mengkaji pengaruh budaya organisasi, motivasi kerja terhadap kepuasan kerja personel Satuan Sabhara Polres Metro Bekasi. Kepuasan kerja personel sangat penting untuk memberikan pelayanan masyarakat di bidang keamanan dan ketertiban terutama dalam menghadapi berbagai bentuk permasalahan yang ada di masyarakat khususnya di wilayah hukum Polres Metro Bekasi. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif teknik random sampling untuk sampel terhadap 60 personel Satuan Sabhara Polres Metro Bekasi. Pengumpulan data budaya organisasi, motivasi kerja dan kepuasan kerja menggunakan kuesioner skala likert 5 poin. Analisis data menggunakan SEM untuk menjawab pertanyaan dan tujuan penelitian yang telah dirumuskan. Hasil uji terhadap koefisien parameter antara budaya organisasi terhadap kepuasan kerja menunjukkan terdapat pengaruh langsung sebesar 44,0%, sedangkan untuk pengaruh tidak langsung budaya organisasi terhadap kepuasan kerja melalui motivasi kerja didapat dengan mengalikan koefisien jalur (budaya organisasimotivasi kerja) dengan koefisien jalur (motivasi kerja kepuasan kerja ) sebesar 17,9% . Demikian juga untuk variabel motivasi kerja menunjukkan berpengaruh secara langsung dan tidak langsung terhadap kepuasan kerja. Hasil uji terhadap koefisien parameter antara motivasi kerja terhadap kepuasan kerja menunjukkan terdapat pengaruh langsung sebesar 24.1% terhadap kepuasan kerja, sedangkan untuk pengaruh tidak langsung motivasi kerja terhadap kepuasan kerja melalui budaya organisasi tidak terdapat pengaruh atau bernilai 0%. Sehingga nilai dari masing-masing pengaruh langsung variabel laten independent tersebut apabila secara bersama-sama menunjukkan kesesuaian dengan dengan Nilai R Square atau dengan kata lain hal ini menyatakan bahwa variabel budaya organisasi dan motivasi kerja mampu menjelaskan variabel kepuasan kerja sebesar (44,0%+24,1%) = 68,1%. Dapat disimpulkan bahwa budaya organisasi sebagai variabel yang memiliki pengaruh paling kuat terhadap peningkatan kepuasan kerja dengan dimensi terbesar pembentuk budaya organisasi adalah dimensi kerjasama. Oleh karena itu untuk memperoleh kepuasan kerja personel yang tinggi maka dimensi kerjasama merupakan hal penting yang harus diperhatikan.

---

This study was conducted to examine the effect of organizational culture, work motivation on job satisfaction personnel of the Metro Bekasi Police Sabhara Unit. Job satisfaction of personnel is very important to provide community service in the field of security and order, especially in dealing with various forms of problems that exist in the community, especially in the jurisdiction of Metro Bekasi Police. This study uses a quantitative method of random sampling technique for a sample of 60 personnel from the Metro Bekasi Police Sabhara Unit. Data collection on organizational culture, work motivation and job satisfaction using the Likert scale 5-point questionnaire. Data analysis uses SEM to answer questions and research objectives that have been formulated. The test results on the parameter coefficient between organizational culture and job satisfaction showed that there was a direct effect of 44.0%, whereas for the indirect influence of organizational culture on job satisfaction through work motivation was obtained by multiplying the path coefficient (organizational culture → work motivation) with the path coefficient ( work motivation → job satisfaction) of 17.9%. Likewise for the work motivation variable shows a direct and indirect effect on job satisfaction. The test results on the parameter coefficient between work motivation and job satisfaction showed that there was a direct effect of 24.1% on job satisfaction, whereas for indirect effects of work motivation on job satisfaction through organizational culture there was no effect or worth 0%. So that the value of each of the direct effects of the independent latent variable when jointly shows conformity with Value R Square or in other words this states that the variable organizational culture and work motivation is able to explain the variable job satisfaction by (44.0% + 24.1%) = 68.1%. It can be concluded that organizational culture as a variable that has the strongest influence on increasing job satisfaction with the biggest dimensions forming organizational culture is a dimension of cooperation. Therefore, to get high job satisfaction, the dimensions of cooperation are important things that must be considered."

"Analisa dan evaluasi implementasi Program Polisi RW di wilayah hukum Polsek Metro Tambora, Jakarta Barat, sebagai pilot project sejak 2 Maret 2023 lalu memperlihatkan keberhasilannya dalam menekan ancaman gangguan Kamtibmas. Program ini sudah diimplementasikan di seluruh Indonesia secara bertahap, namun untuk wilayah Polda Metro Jaya sudah 100%. Polsek Metro Tamansari, di bawah Polres Jakarta Barat, menjadi lokus penelitian karena gangguan Kamtibmas termasuk tinggi, dipengaruhi oleh banyaknya tempat hiburan malam. Informasi dari laporan kegiatan Polisi RW tersebut dihimpun untuk melihat pontensi ancaman pada tiap-tiap RW melalui sistem pelaporan online. Analisis dan penyajian informasi melalui pendekatan teori intelijen dalam bentuk deteksi dini dan cegah dini digunakan untuk memperkuat ketahanan nasional melalui penguatan pada aspek keamanan. Penelitian kualitatif melalui pengamatan mendalam pada kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Polisi RW 04 Glodok dalam bentuk penguatan keamanan wilayah melalui upaya deteksi dini dan cegah dini adalah implementasi strategi pemolisian prediktif. Strategi pemolisian prediktif ini dapat diperluas pada wilayah hukum Polda lainnya di seluruh Indonesia, khususnya dalam menghadapi potensi ancaman dari gangguan terhadap Kamtibmas.

---

Analysis and evaluation of the implementation of the RW Police Program in the jurisdiction of the Tambora Metro Police, West Jakarta, as a pilot project since March 2, 2023, has shown its success in suppressing the threat of public safety and order disturbances. This program has been implemented throughout Indonesia in stages, but for Polda Metro Jaya it is 100%. The Tamansari Metro Police, under the West Jakarta Police, became the locus of research because the number of security and order disturbances was high, influenced by the number of nightclubs. Information from the RW Police activity reports is compiled into a collection to see potential threats in each RW through an online reporting system. Analysis and presentation of information through an intelligence theory approach in the form of early detection and early prevention is used to strengthen national resilience through strengthening the security aspect. Qualitative research through in-depth observation of the activities carried out by the RW 04 Glodok Police in the form of strengthening regional security through early detection and early prevention is the implementation of predictive policing strategies. This predictive policing strategy can be expanded to other Polda jurisdictions throughout Indonesia, especially in dealing with the potential threat of disrupting public safety and order (Kamtibmas)."

"Seiring dengan perubahan paradigma Polri untuk lebih dekat dan mengabdi kepada kepentingan masyarakat, maka Polri melakukan reformasi baik di bidang struktural maupun instrumental serta kultural. Berdasarkan pasal 13, Undang-Undang No.2/2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Polri mempunyai tugas pokok: (a) memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat; (b) menegakkan hukum; dan (c) melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat. Tugas pokok Polri tersebut dijabarkan menjadi tugas-tugas kepolisian yang tercantum dalam pasal 14 pada Undang-Undang yang sama.Secara universal, Polisi mempunyai dua tugas utama yaitu: memelihara keamanan ketertiban masyarakat, dan menegakkan hukum. Selain itu Polisi dalam melaksanakan tugasnya harus memiliki sifat yang berorientasi pada "melayani dan melindungi" masyarakat. Sehingga tugas pokok Polri untuk "melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat" sebagaimana tercantum dalam butir (c) pasal 13 Undang-Undang No.2/2002, sebenarnya merupakan roh dan jiwa serta karakter Polisi yang harus menjadi budaya dalam setiap pelaksanaan tugas pokok dan tugas-tugas Polri.Tugas pokok dan tugas-tugas Polri tersebut dilaksanakan oleh Polisi-Polisi yang berada mulai pada tingkat Mabes Polri, Polda, Polwil/Polwiltabes/Poltabes, Polres, Polsek, hingga Pos Polisi. Pos Polisi merupakan kesatuan kepolisian terkecil kepanjangan dari Polsek yang mempunyai peranan sangat penting dan terdepan dalam melaksanakan peran Polri, khususnya dalam rangka memelihara Kamtibmas di wilayah kerjanya.Masalah penelitian yang penulis kemukakan adalah tentang pelaksanaan tugas pokok dan tugas-tugas Polri pada Pos Polisi, studi kasus di Polsek Metro Gambir-Polres Metro Jakarta Pusat-Polda Metropolitan Jakarta Raya. Fokus penelitian adalah tentang kegiatan polisi yang bertugas pada Pos-pos Polisi di wilayah Polsek Metro Gambir dalam melaksanakan tugas pokok dan tugas-tugas Polri di wilayah kerjan.Ruang lingkup dalam penelitian ini adatah mencakup Pos Polisi dilihat dari perspektif organisasi dan manajemen yang meliputi tentang sumberdaya manusia, metode kerja, sarana dan prasarana, anggaran, dan interaksi sosiai antara Polisi dengan masyarakat, serta hubungan kerja dengan Babinkamtibmas.Tujuan penelitian yang penulis lakukan adalah untuk mengetahui sampai sejauhmana pelaksanaan tugas pokok dan tugas-tugas Polri pada Pos Polisi di wilayah Polsek Metro Gambir. Di samping itu, studi ini juga bertujuan untuk menggali dan menemukan segala bentuk kekurangan yang selanjutnya mampu memberikan masukan guna memperbaiki serta memberdayakan Pos Polisi agar lebih efektif dan efesien dalam melaksanakan tugasnya.Mengacu pada permasalahan tersebut di atas, maka dalam hal ini peneliti menentukan hipotesa kerja, yaitu: "Pelaksanaan tugas pokok dan tugas-tugas Polri pada Pos Polisi belum dapat dilaksanakan secara optimal sebagaimana diharapkan masyarakat. Hal ini dikarenakan oleh sangat terbatasnya sumberdaya yang tersedia sebagai unsur penting dalam organisasi guna mendukung terlaksananya operasionalisasi Pos Polisi. Selain itu, buruknya manajemen organisasi juga menjadi faktor penyebab kurang berdayanya Pos Polisi dalam menjalankan fungsi kepolisian yang diembannya."Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan etnografi. Metode utama dalam penelitian kualitatif adalah metode etnografi, yaitu suatu metode penelitian dengan dasar untuk mendapatkan pemahaman (verstehen), dengan cara mengamati gejala-gejala yang terwujud dalam kehidupan sehari-hari dari obyek yang diteliti. Peneliti mendapatkan data primer dengan cara melakukan pengamatan terlibat dan melakukan wawancara terhadap sasaran penelitian. Selanjutnya, data maupun bahan-bahan keterangan yang sudah dikumpulkan dalam penelitian ini, diproses menggunakan konsep Trianggulasi, yaitu dengan cara memadukan, mengolah, serta menganalisa antara teori, data, dan fakta yang ada.Berdasarkan Surat Keputusan Kapolda Metropolitan Jakarta Raya, No. Pol.: Skep/521/XII/2004 tanggal 1 Desember 2004 tentang Petunjuk Administrasi Pengembangan Pos Polisi di Polsek-polsek Jajaran Polda Metropolitan Jakarta Raya dan Jabaran Tugas Pos Polisi, hasil penelitian mengatakan bahwa anggota Polri yang bertugas di Pos Polisi masih belum menunjukkan kinerja seperti yang diharapkan oleh masyarakat. Mereka masih bekerja dengan prinsip yang minimalis. Sarana dan prasarana yang tersedia di Pospol masih sangat terbatas, bahkan untuk alat tulis dan kantor saja, Polisi yang bertugas di sana harus mengusahakannya sendiri. Tidak ada anggaran khusus dari Polri untuk biaya operasionalisasi Pospol, sehingga petugas di Pospol tidak dapat melaksanakan tugasnya secara optimal. Rendahnya tingkat kesejahteraan anggota Pospol mengakibatkan mereka masih mencari penghasilan tambahan dan mengharapkan imbalan dari masyarakat yang dilayaninya.Pospol mengemban tugas-tugas Polisi secara umum atau menjalankan fungsi Sabhara. Sejak adanya program pemberdayaan Pospol di jajaran Polda Metropolitan Jakarta Raya, Pospol juga dibebani tugas untuk melakukan kunjungan atau sambang ke masyarakat untuk menjalin hubungan kemitraan dengan warga masyarakat. Jabatan Kapospol yang semula dijabat oleh Polisi berpangkat Bintara Tinggi berubah dijabat oleh Perwira Pertama. Namun demikian, karena keterbatasan jumlah Perwira, sampai sekarang masih ada Kapospol yang dijabat oleh Bintara Tinggi. Jumlah anggota Pospol yang semula hanya tiga orang, sekarang bertambah menjadi rata-rata sembilan personil. Berkaitan dengan program ini, kedudukan Babinkamtibmas diletakkan dibawah koordinasi Kapospol. Sehingga tugas-tugas pembinaan masyarakat dilakukan oleh Pospol dan Babinkamtibmas. Masalahnya, wilayah kerja Pospol di wilayah Polsek Metro Gambir tidak ada yang sama dengan wilayah kerja Kelurahan, sedangkan Babinkamtibmas mempunyai wilayah kerja yang identik dengan wilayah kerja Kelurahan.Masih kurang memadainya rasio anggota Polri terhadap jumlah penduduk di Indonesia, sangat mempengaruhi kualitas pelayanan kepolisian kepada masyarakat. Dalam rangka mengatasi kendala keterbatasan kuantitas anggota Polri tersebut, strategi penerapan program kemitraan antara Polisi dengan masyarakat merupakan solusi yang terbaik. Berkaitan dengan itu, kegiatan pemolisian komuniti sangat perlu ditingkatkan, yaitu melalui pemberdayaan Pospol dan Babinkamtibmas yang merupakan ujung tombak dalam pelaksanaan tugas-tugas pembinaan kamtibmas.Untuk meningkatkan kinerja Pospol dan Babinkamtibmas, perlu dilakukan perubahan terhadap Keputusan Kapolri No. Pol.: Kep/54/X/2002 tanggal 17 Oktober 2002. Yaitu, lebih terperinci dalam menjelaskan tentang organisasi dan tugas pokok Pospol, termasuk penetapan wilayah Pospol yang sama dengan Kelurahan dan penyediaan anggaran operasionalnya. Begitu juga mengenai perlunya diadakan kembali jabatan Kanit Binmas di Polsek yang melakukan tugas pengendalian terhadap Babinkamtibmas. Selain itu, perlu pengaturan yang jelas tentang hubungan tata Cara kerja antara Pospol dengan Babinkamtibmas dan sebaliknya, dalam melaksanakan tugas-tugas pembinaan kamtibmas. Sehingga harus ada perumusan kembali terhadap tugas pokok Babinkamtibmas yang tercantum dalam Petunjuk Pelaksanaan No. Pol. Juklak/10/III/1992 dan Buku Petunjuk Lapangan No. Pol. Bujuklap/17/VII/1997 tentang Bintara Polsek Pembina Kamtibmas di Desa/Kelurahan. Selanjutnya, untuk meningkatkan efektivitas kerja Pospol dan Babinkamtibmas, sebaiknya minimal terdapat 12 (dua belas) personil yang bertugas pada Pospol dan terdapat 2 (dua) Babinkamtibmas di setiap Kelurahan.

---

Along with the change of the Indonesian National Police (INP) paradigm in order to be closer and serve the interests of its society, therefore INP has conducted some reforms in its structure and instrument as well as its culture. According to Article 13 of Law No. 2, 2002 regarding the Indonesian National Police, there are three main tasks of INP as follows: (a) maintaining security and public order; (b) enforcing the laws: and (c) protecting and serving the society. Such main tasks are spelled out into the tasks of police and stated in Article 14 of the same law.

Universally, INP has two main tasks: to maintain security and public order and to enforce the laws. Besides, in conducting its tasks INP is oriented to "protecting and serving people". Hence, the main tasks of INP to protect and to serve people as stated in subtitle (c) of Article 13 of Law No. 2, 2002 above, are actually the spirit and the soul as well as the character of the police that must become the culture in every implementation of the main tasks of INP.

The INP Headquarters, Police Regions, Police Districts/Police Cities, Police Resorts, Police Sectors and Police Posts implement such main tasks of INP. Police Posts is the smallest unit of INP in Police Sectors. However, they have the most important roles in performing the roles of INP, especially in maintaining the security and public order in each region.

The problem of the research is about the implementation of the main tasks of INP in Police Posts. This is a case study conducted in Gambir Metropolitan Police Sector-Central Jakarta Metropolitan Police Resort-Jakarta Metropolitan Police Region. The focus of the research is the activities of police personnel who are posted in police posts belonging to Gambir Metropolitan Police Sector. The scope of the research is the organizational perspective and management comprising the men, structures and infrastructures (material), budget (money), working method, and social interactions between the police and the society as well as the working relationship with Babinkamtibmas (a non-commissioned officer who has the duty to guide people in maintaining the security and public order). The aims of the research are to find out how far is the implementation of the main tasks and operational tasks of INP in Police Posts belonging to Gambir Metropolitan Police Sector. Besides, the study aims at finding out all disadvantages of such activities in order to give input that can be used in improving and empowering the Police Posts in conducting their tasks more effectively and efficiently.

Referring to the problem above, the writer decides that the working hypothesis is "The implementation of the main tasks and operational tasks of 1NP in Police Posts has been optimally conducted as expected by the society due to the limited resources available as the important element in organization in order to support the implementation of the operation of Police Posts. Besides, the bad management of the organization is one of the causes of the weaknesses of Police Posts in conducting the police functions."

The researcher employs the qualitative method with ethnographic approach. The main method in qualitative research is the ethnographic method. It is a research method that can get comprehension (verstehen), by observing the phenomenon in daily life from the object researched. The researcher obtains the primary data by conducting involved observation or passive participation and interview with informants. Then, such data and other explanation are collected and processed using Triangle Concept, that is, by combining, processing and analyzing theories, data and the available facts.

According to the Decree of the Chief of Jakarta Metropolitan Police, No. Pol.: Skep/521/XII/2004, dated December 1st, 2004 regarding the Guidance of Administration of Police Post Development among Police Sectors in Jakarta Metropolitan Police and Job Description of Police Post and based on the result of the research, the researcher finds out that the police personnel posted in Police Posts have not showed the expected performance by the society. They still work with minimal principle. The structure and infrastructure in that Police Posts are still limited. They have to even look for the utensils by themselves. There is no special budget for police operations so that the police personnel in that Police Posts cannot do their tasks optimally. Besides, they still look for side income and hope something from the people they serve and protect.

Police Posts carry out general police duties or Sabhara functions. Since the program of police Posts empowerment has been conducted in Jakarta Metropolitan Police Region, Police Posts also carry out the duties to visit the community in order to work out a closer relationship with them. A high non-commissioned officer firstly occupies the position of the chief of Police Posts, but it is now occupied by a first police officer. However, due to the limitation of the number of police officers, until now some of the positions are still occupied by high non-commissioned officers, The number of personnel of a Police Post used to be three police officers. Now, every Police Posts has nine police officers. Related to this program, the position of Babinkamtibmas is placed under the coordination of the chief of a Police Post. This causes the tasks of guiding people are done by Police Posts and Babinkamtibmas. A Police Posts has some problems in doing the tasks because the working area of a Police Posts is not the same with the working are of a political district (Kelurahan), meanwhile the area of a Babinkamtibmas is identical with the working area of the political district.

The insufficient ratio of police personnel to the number of Indonesian people they serve absolutely influences the quality of police service to the people. In order to overcome the obstacles of the limitation of such personnel, the strategy of the application of partnership program between police and community is the best solution. Regarding the case, the activity of policing community needs to be improved, through the empowerment of Police Posts and Babinkamtibmas as the first line institutions in implementing the duties of guiding the security and public order.

In improving the performance of Police Posts and Babinkamtibmas, the writer recommend that the decree of INP Chief, No. Pol.: Kep 154/X/2002 dated 17 October 2002 regarding INP Organization and its Job Description is necessary to be reviewed and revised. The decree should give further explanation of the organization and main duties of a Police Post, including the establishment that Police Post working area is identical with a political district working area as well as its operational budget. The writer also recommends reactivating the position of Chief of Community Police Unit in a Police Sector whose duty to control Babinkamtibmas. In addition, it needs to have a clear regulation on the working relationship between Police Posts and Babinkamtibmas or vice versa in conducting the main duties of guiding security and public order. Therefore, it is necessary to reform the main duties of Babinkamtibmas stated in the Guidance of Implementation No. Pol.: Juklak/10/III/1992 and the Book of Guidance of Implementation on the Field, No. Pol.: Bujuklap/17/VII/1997, regarding Babinkamtibmas in Villages or Political Districts. Moreover, in improving the effectiveness of duty of Police Post and Babinkamtibmas, the writer suggests that the number of a Police Post personnel is at least 12 (twelve) officers and the number of Babinkamtibmas for each political district is 2 (two) personnel or officers."