Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"This research focuses on finding influence of Neutralization Technique element such as Denial of Responsibility, Denial of Injury, Denial of Victim, Condemnation of Condemner, Appeal to a Higher Loyalties, Metaphor of The Ledger, Claim of Normalcy, Denial of Negative Intent, and Claim of Relative Acceptability toward the use of pirated software in collage. These quantitative explanative research use method of survey as its data collecting method. The result of this research show correlation and influence of Denial of Responsibility, Denial of Injury, dan Appeal to a Higher Loyalties toward the use of pirated software in collage. There are correlations but no influence between Condemnation of Condemner dan Denial of Negative Intent toward the use of pirated software. Finally, there are no correlation and influence between Denial of Victim, Metaphor of Ledger, Claim of Normalcy, dan Claim of Relative Acceptability toward the use of pirated sofware in college."

"Tesis ini membahas mengenai analisa yuridis sistem pertanggung jawaban pelaku usaha perangkat lunak terhadap konsumennya sebagai bentuk perlindungan konsumen di Indonesia. Penelitian tesis ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif yang bersifat deskriptif dengan pendekatan perundang-undangan yang didukung dengan pendekatan konsep dan perbandingan, yaitu dengan menelaah dan mengkaji ketentuan perundang-undangan seperti Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, serta membandingkannya dengan teori hukum dan sistem hukum di negara lain untuk mengetahui sistem pertanggung jawaban hukum yang melindungi kepentingan konsumen perangkat lunak di Indonesia. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sangat pesat di dunia telah memungkinkan dilakukannya transaksi internasional yang melampaui batas Negara dan waktu untuk pengalihan lisensi perangkat lunak sebagai komoditi. Namun permasalahan terhadap perangkat lunak timbul saat perangkat lunak tersebut tidak dapat mengakibatkan komputer bekerja untuk melakukan fungsinya berdasarkan kebutuhan konsumen, atau bahkan mengakibatkan kerugian terhadap konsumen. Selain itu, minimnya kesadaran dan pengetahuan konsumen serta lemahnya peraturan perundangundangan di Indonesia kadangkala dimanfaatkan oleh pelaku usaha dalam transaksi yang tidak mempunyai itikad baik dengan mengesampingkan kewajiban dan tanggung jawab hukum pelaku usaha. Kepastian hukum juga merupakan permasalahan yang kerap muncul dalam sistem pertanggungjawaban hukum,perangkat lunak. Berbagai peraturan terkait sebagai substansi hukum perlindungan konsumen di Indonesia belum dapat dikatakan sempurna dalam memfasilitasi kaidah pertanggungjawaban hukum, khususnya terhadap produk perangkat lunak. Timbulnya beragam penafsiran terhadap peraturan perundangundangan di Indonesia menimbulkan ketidakpastian hukum dalam pertanggungjawaban produk perangkat lunak. Oleh karena itu, perlu dilakukan reformasi dalam sistem hukum perlindungan konsumen perangkat lunak di Indonesia baik dari segi substansial, struktural dan kultural.

---

This thesis discusses the juridical analysis of software producers legal liability toward their consumers as the way to protect the consumers in Indonesia. This descriptive research uses doctrinal research method with constitutional approach supported by conceptual and comparative approach, that is, by analysing and study the legal law such as statutes of electronic information and transaction and statutes of consumer protection, and also comparing it with the legal theory and legal system in another country to know about the legal liability system which protects the interest of software consumers in Indonesia. The rapid development of science and technology in the world has enabled the society to do the borderless and timeless international transaction to shift the lisence of software as the commodity. However, the problems emerge when the software failed to make the computer work properly and functionally as the consumers? need or even causes damages on consumers. In addition, the low awareness and knowledge of the consumers and the weakness of regulation in Indonesia sometimes enable the producers to make use of this condition to put aside their law obligation and responsibility as the producer. The rule of law also becomes problem which often emerge in the system of software legal liability. Various related rules or regulations as the law subtance of consumer protection is said to be imperfect yet to facilitate the legal liability law, especially for software product. The various emergence of interpretation of the rules or regulation in Indonesia causes the failure on the rule of software legal liability law. Therefore, It is necessary to reform the legal system of consumer protection for software in Indonesia in terms of legal substance, structure, and culture."

"Komputer sebagai alat bantu hitung telah banyak memberikan manfaat bagi penyelesaian masalah yang dihadapi manusia. Dengan menggunakan computer maka tiap masalah akan lebih mudah diselesaikan. Komputer akan tetap berupa benda mati yang tidak akan mengerjakan apapun tanpa perintah dari manusia sebagai pemakainya. Agar komputer dapat bekerja sesuai dengan fungsinya maka diperlukan pemrogram yang memerintahkannya untuk mengerjakan suatu fungsi tertentu. Salah satu contoh penggunaan dari komputer adalah sebagai alat bantu untuk perancangan kompensator sistem multivariabel. Perancangan kompensator dengan analisa frekuensi diperkenalkan oleh Rosenbrock yang dikenal dengan metode Inverse Nyquist Array. Dengan menggunakan kompensator ini maka system multivariabel akan menjadi beberapa sistem satu masukan satu keluaran (SISO). Kemampuan komputer sebagai alat bantu hitung dan alat bantu dalam penggambaran gralik sangat dibutuhkan disini. Grafik yang merupakan hasil perhitungan dan suatu rumusan yang kompleks dapat dengan mudah ditampilkan oleh komputer. Grafik inilah kemudian yang akan dianalisa untuk kemudian digunakan sebagai acuan dalam perancangan kompensator sistem multivariable."

"PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia (KPEI) merupakan lembaga kliring dan penjaminan di pasar modal Indonesia. Dalam mencapai visi dan misinya diperlukan layanan sistem berkualitas yang ditandai dengan tercapainya zero defect sistem di lingkungan produksi. Kenyataannya, gangguan terhadap sistem bisnis utama telah menjadi top risk organisasi karena terjadi 36 kali dalam setahun terakhir ini yang berdampak terhadap finansial dan reputasi organisasi. Berdasarkan hal tersebut, diketahui bahwa permasalahan utama yang dihadapi organisasi adalah kurangnya proses pengujian. Untuk mengatasi hal ini, dilakukan penilaian tingkat kematangan dan memberikan rekomendasi perbaikan proses pengujian. Penilaian tingkat kematangan proses pengujian perangkat lunak dilakukan menggunakan Test Maturity Model Integration (TMMi) pada tingkat kematangan 2 (managed) dan mengacu pada ketentuan TMMi Assessment Method Accreditation Requirements (TAMAR). Praktik yang belum dipenuhi akan menjadi rekomendasi perbaikan proses menggunakan metode deming cycle (PDCA). Berdasarkan hasil penilaian diperoleh bahwa PT KPEI masih berada pada tingkat kematangan 1 (initial). Area proses yang memperoleh nilai terendah adalah test planning (PA 2.2) dengan nilai partially achieved. Rekomendasi perbaikan yang perlu dilakukan yaitu penyusunan test plan secara konsisten dan ditinjau secara berkala serta perbaikan isi dokumen test plan. Rekomendasi perbaikan proses pengujian ini diharapkan dapat mengurangi kemunculan bugs sistem di lingkungan produksi.

---

PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia (KPEI) is a clearing and guarantee institution in the Indonesian capital market. In achieving its vision and mission, a quality system service is needed, which is marked by the achievement of zero-defect systems in the production environment. In fact, disruption to key business systems has become an organization's top risk because it has occurred 36 times in the past year, which has an impact on the organization's finances and reputation. Based on this, it is known that the main problem faced by the organization is the lack of a testing process. To overcome this, an assessment of the maturity level is carried out and provides recommendations for improvement of the testing process. The assessment of the maturity level of the software testing process is carried out using the Test Maturity Model Integration (TMMi) at maturity level 2 (managed) and refers to the provisions of the TMMi Assessment Method Accreditation Requirements (TAMAR). Practices that have not been met will be included as recommendations for process improvement using the Deming Cycle (PDCA) method. Based on the results of the assessment, it was found that PT KPEI is still at maturity level 1 (initial). The process area that obtained the lowest score was test planning (PA 2.2) with a partially achieved value. Recommendations for improvements that need to be made are the preparation of a test plan consistently and reviewed periodically as well as improvements to the contents of the test plan document. Recommendations for improving the testing process are expected to reduce the appearance of system bugs in the production environment."

"Industri software mulai tumbuh di Indonesia secara alamiah, meskipun beberapa produsen software kelas dunia seperti Microsoft, Oracle, Linux, IBM dan lainnya telah mengembangkan usahanya di Indonesia. Dibandingkan dengan negara-negara ASEAN, posisi dan kondisi industri software Indonesia relatif sangat tertinggal jauh baik dalam jumlah perusahaan, tenaga kerja yang diserap, nilai produksi dan modal yang diinvestasikan. Nilai penjualan produk software di Indonesia pada tahun 1999 mencapai US$ 91,70 Juta dengan laju pertumbuhan 9% pertahun, dart jumlah tersebut 52% merupakan Janis software aplikasi baik untuk bisnis besar, finansial dan industri. Pasar software aplikasi di Indonesia diperkirakan akan tumbuh 20% pertahun. 85% dari pasar software aplikasi saat ini masih dipasok oleh produk impor sejalan dengan belum berkembangnya industri software package di dalam negeri.PT Andal Piranti Lunak adalah perusahaan lokal yang memproduksi paket software berupa program aplikasi solusi bisnis, menghadapi persaingan yang sangat ketat perusahaan perlu menyusun dan merencanakan strategi bisnisnya dengan merespon setiap perubahan yang terjadi di lingkungan internal maupun eksternal. Dan analisis lingkungan eksternal dapat diketahui bahwa ancaman utama yang dihadapi perusahaan adalah munculnya pendatang baru. Sedangkan faktor peluang adalah perkembangan industri software dunia dimana trend pasar dunia software yang terus meningkat dan memberikan peluang yang cukup rnenjanjikan dalam bisnis IT ini. Kondisi internal perusahaan umumnya menunjukan indikasi yang kuat tercermin dad kinerja keuangan perusahaan. Hasil analisis Matrik GE menunjukan bahwa bahwa posisi bisnis PT Andal Piranti Lunak berada pada sal 2 yang berarti perusahaan harus melakukan strategi pertumbuhan. Sedangkan strategi generik yang sesuai untuk PT Andal Piranti Lunak adalah strategi diferensiasi. Untuk mengurangi risiko akibat penerapan strategi diferensiasi, perusahaan perlu memliki kemampuan dalam strategi pemasaran yang kuat, inovasi dan reputasi perusahaan dalam mutu dan teknologi pada industri software.Hasil analisis Business Portfolio Model sebagai model perumusan strategi korporasi dengan menggunakan Matrik GE sebagai alat analisisnya. Hasil analisis Matrik GE menunjukan posisi PT Andal Piranti Lunak dalam produk aplikasi untuk segmen minimarket dan segmen perusahaan jasa/dagang/manufaktur berada pada posisi daya tarik industri yang tinggi dan kekuatan bisnis perusahaan yang tinggi, maka strategi unit bisnis dan alokasi sumber daya diarahkan untuk mempertahankan dominasi pasar, melindungi kekuatan yang ada, kelola sebaik-baiknya untuk laba sekarang dan memaksimumkan investasi. Segmen Bengkel/Service Station berada pada posisi daya tarik tinggi dan kekuatan bisnis perusahaan sedang, maka strategi unit bisnis dan alokasi sumber daya diarahkan untuk memelihara dan mempertahankan posisi sekarang, identifikasi segmen pasar yang bertumbuh, pengembangan produk dan pasar, sementara investasi dilakukan hati-hati dan selektif. Sedangkan segmen Apotek dan Bank/Perusahaan Asuransi berada pada posisi daya tarik dan kekuatan bisnis yang sedang, maka strategi unit bisnis dan alokasi sumber daya diarahkan untuk mengidentifikasi segmen pasar yang bertumbuh, pengembangan produk dan pasar, sedangkan investasi dilakukan selektif dan dipusatkan pada segmen dengan laba yang baik dan risiko yang rendah."

"Seiring dengan kemajuan jaman, sepertinya teknologi sudah tidak dapat dipisahkan lagi dengan dunia usaha termasuk didalamnya bidang jasa konstruksi. PC (Personal Computer) sebagai alat bantu pengelolaan informasi, pengambilan keputusan dan efisiensi, secara garis besar terbagi menjadi dua komponen utama yaitu hardware (perangkat keras) dan software (perangkat lunak) dan mengalami perkembangan yang cukup pesat pada akhir abad 20 ini, termasuk paket perangkat lunak manajemen proyek (project management software/PM software).Penelitian ini bermaksud untuk mengetahui pengaruh penggunaan perangkat lunak manajemen proyek (project management software/PM software) terhadap kinerja waktu proyek konstruksi pada tahap pelaksanaan, dan mengidentifikasi variabel PM Software yang potensial untuk dimaksimalkan kinerjanya.Data penelitian ini diperoleh dari laporan proyek PT. Rekayasa Industri, dengan cara melakukan wawancara kepada personil proyek, antara lain: project manager, project control engineer, site manager, management information system manager dan project engineer yang terlibat dalam 25 sampel proyek pada tahap pelaksanaan yang telah dipisahkan dan digunakan dalam penelitian ini.Hasil analisis regresi menunjukkan adanya korelasi yang positif antara variabelvariabel dalam PM Software terhadap kinerja waktu proyek konstruksi pada tahap pelaksanaan, variabel tersebut yaitu integrasi baseline, pelaksanaan, monitoring, proses informasi, analisa awal dan pelaporan mengenai jadwal dan tingkat fleksibilitas PM Software terhadap pengendalian perubahan jadwal proyek (schedule change control), sebagai komponen yang potensial untuk dimaksimalkan kinerjanya."

"Perangkat lunak Enterprise University Information System (Euis) merupakan salah satu produk yang dimiliki oleh Pusat Ilmu Komputer Univesitas Indonesia yang disingkat Pusilkom UI. EUIS telah dikembangkan sejak tahun 2011 yang pada proses pengembangan awalnya menggunakan metodologi Pusilkom Agile Unified Process dan pada dua tahun terakhir ini dikembangkan dengan menngunakan kerangka kerja scrum, namun dalam proses pengembangannya terdapat masalah yaitu sprint goal tidak tercapai dan pengerjaan task melebihi dari estimasi waktu yang diberikan. Dengan adanya permasalahan tersebut yang secara tidak langsung dapat mempengaruhi jadwal pengerjaan produk EUIS secara keseluruhan sehingga dibutuhkan evaluasi yang diharapkan dapat mengatasi permasalahan yang ada dengan mengukur tingkat kematangan proses pengembangan. Dalam mengukur tingkat kematangan, data dikumpulkan melalui pelaksanaan Focus Group Discussion, studi dokumen, dan observasi. Data yang diperoleh kemudian dianalisis menggunakan perhitungan KPA Rating untuk mendapatkan tingkat kematangan. Hasil analisis tingkat kematangan akan didiskusikan dengan organisasi untuk menentukan tingkat kematangan yang ingin dicapai. Sasaran perbaikan dapat diidentifikasi dari praktik- praktik Scrum Maturity Model yang belum dicapai organisasi. Usulan perbaikan nantinya akan dihasilkan dari pemetaan sasaran perbaikan dengan best practices Scrum. Pada hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat kematangan scrum pada organisasi saat ini telah mencapai scrum maturity level 2 dan ingin mencapai scrum maturity leve 3.

---

Enterprise University Information System (Euis) software is a product owned by the Pusat Ilmu Komputer Univesitas Indonesia, abbreviated as Pusilkom UI. EUIS has been developed since 2011, which in the initial development used the methodology of the Pusilkom Agile Unified Process and in the last two years it was generated using the Scrum framework. Still, in the development process there were problems namely the sprint goal was not achieved and the task execution exceeded the estimated time given. With these problems which can indirectly affect the overall work schedule of EUIS products, an evaluation is expected to be able to overcome the existing challenges by measuring the level of maturity of the development process. In measuring the level of maturity, data is collected through the implementation of Focus Group Discussions, document studies, and observations. The data obtained is then analyzed using the KPA Rating calculation to get the level of maturity. The results of the maturity level analysis will be discussed with the organization to determine the level of maturity to be achieved. The improvement target can be identified from the Scrum Maturity Model practices that the organization has not yet reached. The proposed improvements will later be generated from mapping improvement targets with Scrum best practices. The results showed that the Scrum Maturity level in the organization has now reached Scrum Maturity Level 2 and wants to reach Scrum Maturity Level 3."

"Skripsi ini mengkaji pengaturan mengenai hak, kewajiban, serta tanggung jawab hukum perawat di masa pandemi Covid-19 dan perlindungan hukum bagi perawat di masa pandemi Covid-19 menggunakan metode yuridis-normatif dengan tipe penelitian deskriptif, data penelitian dikumpulkan melalui data sekunder yang terdiri dari bahan hukum, serta data primer melalui wawancara mendalam dengan Ketua Umum Persatuan Perawat Nasional Indonesia. Simpulan penelitian ini adalah: pengaturan mengenai hak, kewajiban, serta tanggung jawab perawat secara umum terdapat pada Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan, Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan, dan Peraturan Menteri Kesehatan No. HK.02.02/148/2010 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Perawat. Pada masa pandemi Covid-19 terbit pula peraturan khusus yang terkait dengan perawat, antara lain Peraturan Menteri Kesehatan No. 48 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Vaksinasi dalam rangka Penanggulangan Pandemi Covid-19, Keputusan Menteri Kesehatan No. HK.01.07/MENKES/327/2020 tentang Penetapan Covid-19 Akibat Kerja Sebagai Penyakit Akibat Kerja yang Spesifik, Keputusan Menteri Kesehatan No. HK.01.07/MENKES/413/2020 tentang Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Covid-19. Bentuk perlindungan hukum bagi perawat di masa pandemi Covid-19 adalah dengan terpenuhinya seluruh hak perawat yang telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Penelitian ini menyarankan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia untuk mengupayakan perlindungan bagi perawat agar terhindar dari penularan Covid-19 dengan cara menyediakan sarana dan prasarana bagi perawat, antara lain dengan penyediaan alat pelindung diri, memberikan suplemen untuk meningkatkan daya tahan tubuh perawat, serta melaksanakan vaksinasi kepada perawat.

---

This thesis examines the regulation of rights, obligations, and legal responsibilities of nurses during the Covid-19 pandemic and legal protection for nurses during the Covid-19 pandemic using juridical-normative methods, with descriptive research type, research data was collected through secondary data consisting of legal material, and primary data through in-depth interviews with Chairman of Persatuan Perawat Nasional Indonesia. The conclusions of this study are: the regulation regarding the rights, obligations and responsibilities of nurses in general is contained in Law Number 36 of 2014 concerning Health Workers, Law Number 38 of 2014 concerning Nursing, and Regulation of the Minister of Health No. HK.02.02/148/2010 concerning Licensing and Implementation of Nurse Practices. Special regulations on Covid-19 related to nurses were also issued, including the Minister of Health Regulation No. 48 of 2020 concerning the Implementation of Vaccinations in the Context of the Covid-19 Pandemic, Decree of the Minister of Health No. HK.01.07/MENKES/327/2020 concerning the Determination of Covid-19 Due to Work as a Specific Occupational Disease, Decree of the Minister of Health No. HK.01.07/MENKES/413/2020 concerning Guidelines for the Prevention and Control of Covid-19. Legal protection for nurses during the Covid-19 pandemic is the fulfillment of all nurses' rights which have been regulated in various laws and regulations. This research suggests the Ministry of Health of the Republic of Indonesia to seek protection for nurses to avoid Covid- 19 transmission by providing facilities for nurses, including by providing Personal Protective Equipment, providing supplements to increase nurses' immune system, and vaccinating nurses."