Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Skripsi ini membahas mengenai pertanggungjawaban korporasi dalam tindak pidana narkotika. Korporasi tidak dikenal sebagai subjek hukum pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), namun korporasi telah diakui sebagai subjek hukum pidana dalam beberapa unang-undang di luar KUHP. Salah satu undang-undang yang mengakui korporasi sebagai subjek hukum pidana adalah UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk dapat mengetahui bagaimana pertanggungjawaban pidana korporasi dalam Tindak Pidana khususnya dalam tindak pidana Narkotika. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan kualitatif untuk disajikan secara deskriptif analitis. Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa korporasi dapat menjadi pelaku tindak pidana dalam tindak pidana narkotika dan dapat dibebani pertanggungjawaban pidana dengan menggunakan doktrin-doktrin pertanggungjawaban pidana korporasi.

---

The focus of this thesis is about corporate criminal liability in narcotics crime. Corporation is not known as the subject of criminal law in the Code of Penal (Penal Code), however Corporation has been recognized as a subject of criminal law through legislation outside the Indonesian Penal Code. One of the law that recognizes corporation as the subject of criminal law is Act No. 35 of 2009. The aim of this research is to know how a corporation could be responsible in criminal law especially in narcotics crime. This research use literature research method in the form of normative juridical with qualitative approach in order to provide analytical descriptive data. The conclusion of this thesis is that a corporation could be liable for committing narcotics crime according to the doctrines of corporate criminal liability."

"Pedagang Besar Farmasi (PBF) merupakan perusahaan berbentuk badan hukum yang memiliki izin untuk pengadaan, penyimpanan, penyaluran obat dan/atau bahan obat dalam jumlah besar, termasuk di dalamnya obat narkotika dan psikotropika, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam melakukan pengadaan, penyimpanan, dan penyaluran obat termasuk narkotika dan psikotropika, PBF merujuk pada ketentuan yang terdapat dalam Cara Distribusi Obat yang Baik (CDOB). Setiap PBF dalam melakukan pengadaan, penyimpanan, dan penyaluran obat terutama narkotika dan psikotropika harus memenuhi persyaratan CDOB dan kemudian melakukan pelaporan kepada Badan Pengawaas Obat dan Makanan (BPOM) untuk mencegah terjadinya penyimpangan dan/atau kehilangan narkotika dan psikotropika dari jalur distribusi resmi, serta berbagai bentuk penyalahgunaan lainnya. Oleh karena itu, dilakukan kajian mengenai evaluasi penyimpanan dan pelaporan narkotika dan psikotropika di PBF Kimia Farma Trading & Distribution (KFTD) Cabang Jakarta 3. Tujuan dari tugas khusus ini adalah untuk melihat kesesuaian dalam penyimpanan dan pelaporan narkotika dan psikotropika di KFTD Cabang Jakarta 3 dengan CDOB. Melalui tugas khusus ini diketahui penyimpanan dan pelaporan narkotika dan psikotropika di PBF KFTD Cabang Jakarta 3 sudah memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam CDOB dan Permenkes No. 3 Tahun 2015 tentang Peredaran, Penyimpanan, Pemusnahan, dan Pelaporan Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor Farmasi, serta telah menyampaikan laporan bulanan yang diunggah melalui website Sistem Pengawasan Obat BPOM.

---

Pharmaceutical Distributor (PBF) are companies in the form of legal entities that have permits for the procurement, storage, distribution of drugs and/or drug substances in large quantities, including narcotics and psychotropic drugs, in accordance with law statutes. In procuring, storing and distributing drugs including narcotics and psychotropics, pharmaceutical distributor refers to the regulation contained in the Good Distribution Practice (GDP). Each pharmaceutical distributor in procuring, storing, and distributing drugs, especially narcotics and psychotropics, must meet GDP requirements and then report to the National Agency of Drug and Food Control (BPOM) to prevent deviations and/or loss of narcotics and psychotropics from official distribution channels, as well as various other forms of abuse. Therefore, a study was conducted regarding the evaluation of storage and reporting of narcotics and psychotropics at PBF Kimia Farma Trading & Distribution (KFTD) Jakarta 3rd Branch. The purpose of this research was to see the suitability of storage and reporting of narcotics and psychotropics at KFTD Jakarta 3rd Branch with GDP. Through this research it is known that the storage and reporting of narcotics and psychotropics at PBF KFTD Jakarta 3rd Branch has met the requirements set out in the GDP and Permenkes No. 3 of 2015 about Distribution, Storage, Destruction, and Reporting of Narcotics, Psychotropics, and Pharmacy Precursors, and has submitted monthly reports which are uploaded via the Drug Monitoring System website of the BPOM."

"ABSTRAKPerkembangan jumlah satuan kerja BNN, BNNP, BNNK/Kota yang pesat akan menambah jumlah pegawai dan dukungan anggaran, beban pengawasan intern yang dilaksanakan oleh Inspektorat Utama bertambah karena jumlah pegawai yang masuk mempunyai beragam karakteristik. Pemetaan resiko diperlukan untuk memberikan panduan dalam pelaksanaan pengawasan intern. Pelaksanaan atas tugas dan fungsi pengawasan intern yang dilaksanakan masih bisa ditingkatkan dalam perencanaan jenis kegiatan pengawasan intern dengan mempedomani Standar Audit Pemerintah Indonesia yang dikeluarkan oleh Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia AAIPI yang memuat contoh kegiatan pengawasan intern. Pelaksanaan pemantauan hasil pengawasan oleh tim pemantauan hasil pengawasan memerlukan kewenangan yang diperkuat dengan membentuk Peraturan Kepala agar pelaksanaan pemantauan memberikan manfaat besar dalam upaya mencegah penyalahgunaan wewenang dan anggaran. Selain itu dalam upaya pelaksanaan reformasi birokrasi, pembentukan Unit Pengendalian Gratifikasi UPG dan Unit Pengelola Pengaduan UPP sebagai upaya implementasi reformasi birokrasi dan melakukan penyebaran informasi kepada seluruh pegawai menjadi fokus perhatian tahun 2017. Kata kunci:Perkembangan satuan kerja; pengawasan intern; penyalahgunaan wewenang dan anggaran.

---

ABSTRACTThe rapid development of BNN, BNNP, BNNK will make them increase the number of employees, budget supports, and internal controls. The internal control carried out by inspectorate will get higher as the number of employees enrolling have various characteristics. Risk mapping is required to provide guidance in the conduct of internal controls. The implementation of the main duties carried out by inspectorate could be improved in planning based on Indonesian Governmant Audit standards by the Indonesian Government Internal Auditor Association AAIPI containing the example of internal control activities. The implementation of monitoring internal control requires authorization strengthened by establishing a chief regulation in order to provide benefits to prevent the abuse of authority and budget. In addition, in the effort to implement bureaucratic reform, the establishment of Gratification Control Unit GCU and Complaint Management Unit CMU as an effort to implement bureaucratic reform and disseminate information to all employess becomes the focus of attentiom in 2017 Keywords units organization development , internal controls, prevent the abuse of authority and budget."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses pemaafan residen pada orang tua yang mengintervensi untuk menjalani proses rehabilitasi. Masyarakat menilai penyalahgunaan narkoba adalah tindakan kriminal yang melanggar aturan, norma, dan nilai-nilai dalam masyarakat dan harus menerima sanksi hukum. Stigma ini juga memengaruhi orang tua sehingga relasi dan komunikasi orang tua dan pecandu menjadi buruk. Salah satu sebab seorang menjadi pecandu adalah pola asuh keluarga dan profil ayah yang dominan dan memengaruhi keluarga. Relasi ayah dan anak yang buruk dalam penelitian ini semakin membuat tingkat kecanduan menjadi parah. Keluarga akhirnya memutuskan untuk memaksa residen menjalani proses rehabilitasi. Pemaksaan ini menimbulkan masalah baru karena penolakan ini berlanjut hingga residen tidak fokus menjalani program. Pemaafan adalah respon untuk mencegah rusaknya hubungan interpersonal dan meningkatkan self esteem dan self efficacy yang berpengaruh pada pencegahan relapse. Worthington mengatakan bahwa kerendahan hati, sikap empati, kedekatan relasi sebelum kemarahan muncul, dan kesadaran akan rasa sakit dan kemarahan menjadi sebuah proses pemaafan. Setting rehabilitasi membantu residen untuk menjalani proses pemaafan dengan lebih baik tetapi tipe kepribadian, self esteem, dan self efficacy sangat memengaruhi proses pemaafan yang tidak sama pada setiap residen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa relasi dengan ayah, waktu, dan sikap transgressor yang positif akan mempercepat penyembuhan luka.

---

This study is aimed at finding out the process of forgiving of resident to parents who intervene to enter the rehabilitation process. Communities stigmatized the drugs abuse is a criminal activities who wreck the rules, norms, and values. This stigma also affects parents then their relations and communication become bad. One of the reasons a person becomes an addict is the parenting and the father domination.

In this study, the poor relation between father and son will increasingly made addiction become fester. Finally, families decided to force the resident to enter the rehabilitation process. This coercion makes new evidently the rejection continued and resident does not focus on the program. Forgiveness is a response to prevent destruction of interpersonal relationships and increase self esteem and self efficacy to prevent the relapse.

Worthington says that humility, empathy, close relation before anger, and awareness of pain and anger becomes a process of forgiveness. The rehabilitation setting helps the resident doing better forgiviness process but the type personality, self esteem, and self efficacy strongly affect the unique forgiveness of each resident. The results proves that the relationship with the father, time, and positive transgressor attitude will accelerate the healing process. "

"Penelitian ini bertujan untuk mengetahui efektivitas pelaksanaan penyerahan di hawah pengawasan (controlled delive1y) pada Direktorat Narkotika Sintetis Badan Narkotika Nasional Peneiitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif: Untuk mendapatkan informasi dan data yang diinginkain peneliti melakukan wawancara mendalam dan observasi Dalam penelitian ini, peneliti mengetahui efektivitas pelaksanaan penyerahan di bawah pengawasan (controlled deliwry) dan faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan penyerahan di bawah pengawasan (controlled delivery) pada Direktorat Narkotika Sintetis Badan Narkotika Nasional. Dari analisa tersebut, peneliti memberikan beberapa rekomendasi terhadap penyelesaian hambatan-hambatan yang dialami oleh Direktorat Narkotika Sintetis dalam menjalankan tugasnya saat pelaksanaan controlled delivery.

---

The purpose of this thesis is to give aknowledgement to the public about the effectivity of controlled delivery at Sintetic Directorate of National Narcotics Board. This research is a qualitative research using descriptive analytic approach and to get some qualified informations, the researcher do a depth interview and observation, In this thesis, the the researcher get knowledge about the effectivity of controlled delivery and every single factor that give effect to the effectivity of controlled delivery at Sintetic Directorate of National 'Narcotics Board. From all those analytics above, the the researcher give some alternative recommendation to Sintetic Directorate of National Narcotics Board to de controlled delivery."

"Seiring dengan perkembangan teknologi, semakin memberikan kemudahan kepada kita untuk melakukan pertukaran informasi. Jarak tidak menjadi penghalang untuk kita berkomunikasi dengan seseorang dimanapun mereka berada. Demikian pula dengan transaksi keuangan mengalami transformasi dan kemajuan yang sangat pesat, sehingga memudahkan kita untuk melakukan transaksi dimanapun berada. Globalisasi, liberalisasi dan berkembangnya teknologi memudahkan para pelaku untuk menyamarkan, menyembunyikan terhadap aset mereka, sehingga sulit dilakuan penelusuran aset (asset tracking) untuk mengetahui aset mereka. Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan sebuah gambaran proses penelusuran aset penegak hukum dalam menangani Tindak Pidana Pencucian Uang hasil Narkotika dan merumuskan kendala yang mempengaruhi penelusuran aset untuk selanjutnya dapat dilakukan upaya untuk menindaklanjuti permasalahan tersebut. Penelitian ini dilaksanakan di Badan Narkotika Nasional. Data yang diperoleh adalah data primer dan data sekunder melalui penelitian lapangan (field research) dan penelitian kepustakaan (library research). Data yang diperoleh dianalisis secara deskriptif, kemudian diolah dan ditinjau berdasarkan rumusan masalah yang telah ditetapkan sehingga diharapkan dapat diperoleh gambaran yang jelas dan konkrit terhadap objek yang dibahas secara kualitatif dan selanjutnya disajikan secara deskriptif yaitu menjelaskan, menguraikan, dan menggambarkan sesuai dengan permasalahan yang ada. Berdasarkan dari hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa penelusuran aset di Badan Narkotika Nasional sudah berjalan dengan baik. Akan tetapi masih ada beberapa kendala yang berhubungan dengan sumber daya manusia, anggaran, sarana prasarana, kerjasama, standard operating procedure dan identitas fiktif. Hal ini yang menyebabkan proses penelusuran aset menjadi kurang optimal. Strategi untuk mengoptimalkan penelusuran aset dalam pemberantasan tindak pidana narkotika yaitu dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia, pembangunan pusat data, meningkatkan kerjasama nasional dan internasional.

---

In line with technological developments make it easier for us to exchange information. Distance is not a barrier to communicating with person wherever they are. As well as financial transactions transformed and progressed very rapidly making it easier for us to conduct financial transaction. Globalization and liberalization give facilitation to narcotics syndicate to disguise, hide their assets and so hard to tracking their assets.

This study aims to get an overview of the process of asset tracking law enforcement in dealing with narcotics money laundering and formulate constraints affecting asset tracking can be done to further efforts to follow up on these issues.

This research was conducted at the National Narcotics Agency. The data obtained are primary data and secondary data through field research and library research. Data were analyzed descriptively, then processed and reviewed based formulation of the problem that has been established so that is expected to obtain a clear and concrete picture of the object further discussed qualitatively and presented descriptively that explain, describe, and illustrate in accordance with the existing problems.

Based on the results of research and discussion shows that the asset tracking at the National Narcotics Agency already well underway. However, there are still some problems related to human resources, budget, infrastructure, collaboration, standard operating procedures and fictitious identity. This causes the asset tracking process becomes less than optimal. Strategies for optimizing asset tracking in the eradication of narcotics is by improving the quality of human resources, development of data centers, improve national and international cooperation."

"[ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi Program kerjasama yang telah dilakukan antara BNN dan PT. Indomarco prismatama, Penerapan program pelatihan pada terapi vokasional pada Balai Besar Rehabilitasi BNN serta mengidentifikasi faktor-faktor peghambat dan pendukung yang mempengaruhi keberhasilan program community service terhadap residen.Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan wawancara secara mendalam kepada para responden yang merupakan Residen dan konselor dari Balai Besar Rehabilitasi BNN serta pihak dari PT. Indomarco Prismatama selaku mitra kerjasama.Hasil Evaluasi menunjukkan bahwa Program pelatihan Laundry dan magang sudah berjalan dengan baik dan memiliki dampak yang positif terhadap perkembangan Residen pada setiap tahapannya. Meski dalam pelaksanaan program kerjasma ini belum ada bagian khusus yang mengevaluasi program kerjasama yang sedang beerlangsung.

---

ABSTRACTThis research aims to evaluate cooperation programs that has been carried out between National Narcotics Board and PT .Indomarco Prismatama, the application of a training program on therapy vocational on the Center rehabilitation National Narcotics Board (BNN) and identify the factors a barrier and supporters that affects the success of the program community service to residentThis research using qualitative approach with deeply interview with the respondents who is resident and counselors of the agency as well as the Center rehabilitation National Narcotics Board from PT.Indomarco prismatama as a joint venture partner.The evaluation results show that the community service programs already run well and have a positive impact on development of the prefect at all levels. Although the implementation of the program is still a special partnership program is underway to evaluate, This research aims to evaluate cooperation programs that has been carried out between National Narcotics Board and PT .Indomarco Prismatama, the application of a training program on therapy vocational on the Center rehabilitation National Narcotics Board (BNN) and identify the factors a barrier and supporters that affects the success of the program community service to residentThis research using qualitative approach with deeply interview with the respondents who is resident and counselors of the agency as well as the Center rehabilitation National Narcotics Board from PT.Indomarco prismatama as a joint venture partner.The evaluation results show that the community service programs already run well and have a positive impact on development of the prefect at all levels. Although the implementation of the program is still a special partnership program is underway to evaluate]"

"Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika pasal 149 huruf e menyebutkan bahwa diberikan jangka waktu 1 tahun sejak diundangkan, Badan Narkotika Propinsi dan Badan Narkotika Kotamadya/Kabupaten yang dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2007 harus disesuaikan menjadi Badan Narkotika Nasional Propinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/ Kotamadya. Pemerintah Kabupaten Bekasi dipilih sebagai studi kasus karena Badan Narkotika Kabupaten/ Kotamadya belum vertikal dengan Badan Narkotika Nasional. Teori yang digunakan : 1 Teori Otonomi Daerah 2 Teori Birokrasi 3 Teori Perubahan dan Pengembangan Organisasi 4 Teori Evaluasi Kebijakan 5 Teori Organized Crime 6 Teori Transnational Organized Crime 7 Teori Metropolitan 8 Teori Kelompok Kepentingan dan Kelompok Penekan 9 Teori Civil Society. Metode penelitian deskriptif kualitatif. Kesimpulan : 1 Faktor penyebab Pemerintah Kabupaten Bekasi belum membentuk Badan Narkotika Nasional Kabupaten Bekasi adalah kurangnya peraturan yang mengikat, tidak ada dukungan dari Bupati Bekasi, tumbuhnya kelompok-kelompok yang mengarah kepada kelompok kepentingan dan kelompok penekan. 2 Penanganan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba oleh Pemerintah Kabupaten Bekasi melalui Badan Narkotika Kabupaten Bekasi belum maksimal 3 Badan Narkotika Kabupaten Bekasi hanya dapat memberikan dukungan teknis dan administrasi kepada instansi pemerintah terkait satgas dibidang ketersediaan program pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba P4GN . Saran 1 segera membentuk Badan Narkotika Nasional Kabupaten Bekasi 2 perubahan kebijakan dari self renewal kepada kebijakan top-down.

---

Law Number 35 of 2009 on narcotics article 149 letter e states that within a period of one year since was enacted, Narcotics Board Province and Narcotics Board Regency City that established under the Presidential Regulation Number 83 of 2007, should be adjusted to become National Narcotics Board Province and National Narcotics Board Regency City. The government of Bekasi Regency was chosen as a case study because it rsquo s National Narcotics Board Regency City has not been establish under National Narcotics Board. Theories used 1 Theory of Regional Autonomy 2 Theory of Bureaucracy 3 Theory of Organizational Change and Development 4 Theory of Policy Evaluation 5 The Organized Crime Theory 6 Transnational Organized Crime 7 Metropolitan Theory 8 Theory of Interest and Pressure Groups 9 Civil Society Theory. Qualitative descriptive research method has been used. Conclusion 1 The cause of Bekasi Regency has not been establish is lacks of regulation binding, the growth of interest and pressure groups 2 Handling of abuse and illicit trafficking in drugs by the Government of Bekasi through Narcotics Board Bekasi Regency not maximized 3 Narcotics Board Bekasi Regency can only provide technical and administrative support to the relevant government agencies task force in the field of the availability of a program to eradicate the abuse and illicit drug trafficking. Suggestion 1 to immediately establish National Narcotics Board Regency of Bekasi 2 change of policy from self renewal to top down policy."