Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Notaris adalah Pejabat Publik yang mendapat kewenangan dari Negara untuk menjalankan sebagian dari tugas kenegaraan di bidang Perdata. Di dalam menjalankan jabatannya, banyak Notaris yang melakukan pelanggaran baik pelanggaran perdata maupun pelanggaran pidana seperti kasus yang Penulis angkat yaitu Putusan Mahkamah Agung Nomor 1099/K/Pid/2010 yang menghukum notaris dengan dakwaan "Turut serta menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam suatu akta otentik". Akan tetapi bila kita melihat dari wewenang Notaris sebagai pejabat pembuat akta otentik maka notaris tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban sebagai pihak yang turut serta menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam akta otentik, akan teteapi tanggung jawab yang dapat dimintakan dari seorang Notaris adalah sebagai pihak yang "Turut serta memalsukan akta".

---

Notary is an official civil officer who gets his authority from the Country to do some part of civil administration. These days, we can see that many notaries break the law when he does his job, either break civil law or criminal law, like this Supreme Court Case with Register No. 1099/K/Pid/2010 which case sentence a notary with indictment of "Participating in ordering a person to put false information into a authentic deed". But if we look closely in notary duties and authority , we know that a notary can not be sentenced with the indictment of participating in ordering a person to put false information into authentic deed, because the indictment should be "Participating in making deed forgery"."

"ABSTRAK Akta Notaris di dalam UUJN didefinisikan sebagai akta autentik yang dibuat oleh atau di hadapan Notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam UUJN. Notaris dalam melaksanakan jabatannya, termasuk membuat akta autentik tersebut, harus dapat bersikap profesional dan mematuhi peraturan yang berlaku, dimana peraturan yang harus dijadikan pedoman oleh Notaris adalah UUJN serta Kode Etik Ikatan Notaris Indonesia. Maka dari itu, Notaris harus bertanggung jawab terhadap akta yang dibuatnya, baik secara hukum maupun moral. Apabila di kemudian hari akta yang dibuatnya ternyata mengandung cacat hukum, maka perlu ditelaah kembali apakah kecacatan tersebut merupakan kesalahan Notaris, atau kesalahan pihak yang tidak memberikan dokumen dan/atau keterangan yang sebenarnya dalam proses pembuatan akta tersebut. Akibat dari kelalaian Notaris dalam membuat akta autentik sesuai dengan peraturan yang berlaku, acapkali akta tersebut dipermasalahkan di pengadilan, sehingga berakibat pada degradasi dalam kekuatan pembuktian akta tersebut, yang berarti bahwa akta hanya mempunyai kekuatan pembuktian yang setara dengan akta yang dibuat di bawah tangan, atau bahkan dapat menjadi batal demi hukum. Salah satu permasalahan yang diangkat adalah Akta PPJB yang dibuat oleh seorang Notaris, dimana landasan yang digunakan untuk membuat akta dipertanyakan kebenarannya dan menimbulkan kerugian bagi pihak-pihak yang terlibat didalamnya. Diketahui bahwa ternyata tanda tangan di dalam Akta PPJB tersebut adalah palsu karena salah satu pihak merasa tidak pernah menandatangani akta tersebut. Kasusnya kemudian diangkat ke pengadilan setempat hingga ke tingkat kasasi. Tanggung jawab seorang Notaris dalam pembuatan akta, serta mengungkap prosedur yang paling efisien yang dapat ditempuh oleh pemilik sah objek. Pendekatan secara yuridis normatif diaplikasikan dalam rangka melakukan peninjauan dari segi hukum yang berlaku di Indonesia, baik tertulis maupun tidak tertulis, untuk menjawab permasalahan, yang didukung dengan teori lainnya, atau dengan kata lain sumber sekunder. Adapun dirasa bahwa dalam permasalahan ini, dapat dicegah dengan kehati-hatian Notaris sesuai dengan kewajibannya, serta adanya integrasi antara basis data pada sistem Peradilan umum dengan basis data pada lembaga lainnya di Indonesia.

---

ABSTRACT

The Notary Deed in UUJN is defined as an authentic deed made by or before a Notary according to the form and procedure stipulated in the UUJN. The notary in carrying out his position, including making the authentic deed, must be able to be professional and comply with applicable regulations, where the regulations that must be used as guidelines by the Notary are UUJN and the Indonesian Code of Notary Ethics Code. Therefore, the Notary must be responsible for the deed he made, both legally and morally. If in the future the deed is made to contain legal defects, it is necessary to re-examine whether the defect is a mistake of the Notary, or the fault of the party who did not provide the actual documents and / or information in the process of making the deed. As a result of the notary's negligence in making authentic deeds in accordance with applicable regulations, the deed is often disputed in court, resulting in degradation in the power of proof of the deed, which means that the deed has only the evidentiary power equivalent to the deed made under the hand, or it can even become null and void by law. One of the problems raised is the PPJB Deed made by a Notary, where the foundation used to make the deed is questionable in truth and causes harm to the parties involved. It was discovered that the signature in the PPJB Deed was false because one of the parties felt that he had never signed the deed. The case was then appointed to the local court to the level of appeal. The responsibility of a Notary in making deeds, as well as uncovering the most efficient procedures that can be taken by the legal owner of the object. A normative juridical approach is applied in order to conduct a legal review in Indonesia, both written and unwritten, to answer problems, which are supported by other theories, or in other words secondary sources. As for that, it was felt that in this matter, it could be prevented by careful notaries in accordance with their obligations, as well as the integration between the database on the general justice system and the database on other institutions in Indonesia.

 

Keywords: Responsible, Notary, False Statement, Authentic Deed.

 

"

"Notaris merupakan pejabat umum yang berwenang membuat akta otentik. Namun dalam prakteknya, seringkali Notaris dijadikan pihak yang terlibat dalam perkara antara kliennya dengan pihak lain dan harus membayar ganti rugi berupa materi. Pokok permasalahannya adalah sudah tepatkah Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1798 K/Pdt/2004 tanggal 11 Oktober 2005 dan perlindungan hukum terhadap Notaris dalam pembuatan akta perseroan berdasarkan penetapan pengadilan. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan jenis data sekunder terdiri atas bahan hukum primer yaitu Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas, serta Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1798 K/Pdt/2004 tanggal 11 Oktober 2005 antara PT. Prabu Mutu Mulia dengan Betahari Gumay Putra Tusin, PT. Vilabeta Multi Sarana, Aswin Osantana, Notaris Risbert, SH, dan Notaris Fardian, SH. Bahan Hukum Sekunder dari hasil penelitian para ahli hukum dan buku-bukunya yang berkaitan dengan notaris, kedudukan dan fungsinya didalam masyarakat. Alat pengumpulan data dengan studi kepustakaan serta metode pengolahan data dilakukan secara kualitatif sehingga menghasilkan data yang bersifat evaluatif-analitis. Berdasarkan penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa Putusan Mahkamah Agung tidak tepat karena tidak terlihat adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Notaris yang membuat akta-akta dalam penyelenggaraan RUPS PT. Prabu Mutu Mulia dan sebagai perlindungan hukum terhadap Notaris dilihat dari tiga segi yaitu dari segi prosedur Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas, dari segi perbuatan melawan hukum, dari segi Notaris menjalankan jabatan. Sebagai saran hendaknya para Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya selalu berhati-hati dan aparat penegak hukum pun harus mengerti dan memahami tugas dan wewenang Notaris dalam menjalankan jabatannya.

---

A notary is a public official who is authorized to make an authentic certificate. However, in the practical level, the notary often be dropped on to a position as a party involved in a dispute between the client with other party, in which he/she often be pressed to pay a material compensation. The main problem to be addressed is the question on whether the decision of the Supreme Court of Republic of Indonesia No.1798 KJPdt/2004 dated at October 11`h 2005, and the legal protection over the notary in the making of the company's certificate based on a court decision has been appropriate regarding this matter. The research method applied on this research is the juridical normative one, supported by secondary data consisting of primary legal material, namely the Law No. 30 Year 2004 concerning the Notary Office and the Law No.1 Year 1995 concerning Company, as well as the Decision of the Republic of Indonesia's Supreme Court No.1798 KJPdt/2004 dated at October 1llh 2005 between PT.Prabu Mutu Mulia, represented by Betahari Gumay Putra Tusin, PT. Vilabeta Multi Sarana, represented by Aswin Osantana, a notary named Risbert, SH, and other notary named Fardian, SH. The secondary legal material mentioned gathered from the research products of legal experts as well as the books relevant to the notary matters, including its status and functions in the society. The data processing instrument utilized is the qualitative one, which results in the form of evaluative-analytical data. The research enables us to draw a conclusion that the decision of the Supreme Court is not appropriate due to the absent of any law violation committed by the notary who made the certificates concerning the General Meeting of Stakeholders of PT Prabu Mutu Mulia, as well as regarding to the legal protection over the notary, overviewed from three aspects, namely, the aspect of the procedure of the Republic of Indonesia's Law No.l Year 1995 concerning a Company, from the aspect of violation to the law, and the aspect of how the notary carrying the duty in his/her position. A recommendation could be suggested is that the notary should be more careful and thorough in carrying his/her duty, while on the other hand, the legal apparatus nonetheless should also understand and comprehend the duty and authority of a notary in duties."

"Dalam melaksanakan jabatannya sebagai pejabat umum pembuat akta otentik Notaris untuk melaksanakan jabatannya sesuai dengan peraturan yang berlaku. Namun dalam prakteknya Notaris dapat melakukan perbuatan yang oleh pengadilan diputuskan telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum dan akta yang dibuatnya dinyatakan cacat hukum. Dalam hal ini Notaris telah membuat akta pembatalan jual beli tanpa sepengetahuan salah satu pihak. Akta pembatalan sepihak ini membuat pihak yang dirugikan mengajukan gugatan ke pengadilan meminta akta dibatalkan. Mengacu pada persoalan diatas penulisan tesis ini menelaah beberapa hal yaitu bagaimana bentuk dan substansi akta yang cacat hukum karena Notaris melakukan Perbuatan Melawan Hukum dan implikasi hukumnya dan bagimana tanggung jawab notaris terhadap akta yang dinyatakan cacat hukum karena Notaris melakukan Perbuatan Melawan Hukum ? Dalam penelitian ini menggunakan metode penelitan yuridis normatif serta menggungakan jenis data sekunder berupa bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder. Analisis kasus dilakukan terhadap putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 895K/Pdt/2013. Adapun terhadap akta yang dinyatakan cacat hukum dapat berimplikasi paenurunan status atau degradasi kekuatan alat bukti. Degradasi kekuatan bukti akta notaris dari otentik menjadi kekuatan bukti dibawah tangan, dan cacat yuridis akta notaris mengakibakan akta notaris dapat dibatalkan atau batal demi hukum atau non existent. Terhadap perbuatannya, Notaris dapat dimintai pertanggungjawaban secara perdata, pidana dan administratif.

---

In doing the function as a Public Official who makes the authentic deed, a Notary required to perform his duty based on actual law. As for the practice, Notary may do some inappropriate action or against the law that by the court has been punished for Unlawful Acts and the deed stated as disable. In this case, Notary has made the cancellation deed of sell and purchase without any notification to other party. This cancellation deed made without notification has trigger the other party as a buyer to bring this case to the court where they sue the seller for the deed their made without notification and ask to cancel the deed. Based on the case above this thesis try to analyze several issues for instance how the form and substance from the disability of deed and its implication because Notary has done unlawful acts and how is Notary responsibility for his deed that has been declared as disabled because of unlawful acts This research using normative juridical methods and using secondary data namely primary law materials and secondary legal materials. In this regard, the case analysis taken from the decisions of the Supreme Court of The Republic of Indonesia Number 895K Pdt 2013. Regarding to the disability of deed, its implication is the degradation of strength of evidence from the deed. Degradation the strength of evidence of deed cause an authentic deed become unauthentic and disability of deed cause Notary deed can be cancelled or null or non existent. Related to his action, several sanction may imposed to Notary which are civil sanction, administrative sanction and criminal sanction."

"ABSTRAKNotaris/PPAT merupakan pejabat umum yang berwenang untuk membuat aktaotentik. Dalam menjalankan tugasnya guna memenuhi kebutuhan masyarakatuntuk membuat akta otentik dengan berdasarkan keterangan dan identitas daripara penghadapnya. Tanggung jawab Notaris/PPAT hanya terbatas kepadakebenaran formil semata dari keterangan dan identitas dari para penghadapnyanamun dalam kasus putusan Mahkamah Agung Nomor 1023K/PDT/2004,Notaris/PPAT dihukum untuk membayar biaya perkara bersama para Tergugatlainnya serta dinyatakan batal atau tidak sah Akta Jual Beli yang dibuat Notarisselaku PPAT tersebut. Akta Jual Beli dibuat oleh Notaris selaku PPAT dengandihadiri oleh para penghadap yang mengaku sebagai pemilik tanah yangkemudian diketahui bahwa para penghadap memalsukan identitasnya. Hal inimenimbulkan pertanyaan mengenai tanggung jawab notaris selaku PPAT terhadapvaliditas identitas para penghadap serta bagaimanakah akibat hukum terhadapAkta Jual Beli tersebut? Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatifdan juga melakukan wawancara dengan praktisi untuk memperkuat datapenelitian. Hasil Penelitian ini adalah Notaris selaku PPAT yang telah melakukanprosedur yang benar dalam pembuatan akta hanya bertanggung jawab secaraformil terhadap identitas yang diberikan oleh para penghadapnya sehinggaNotaris/PPAT tidak dapat dikenakan sanksi atas pemalsuan identitas parapenghadapnya, serta akta PPAT yang dibuat berdasarkan identitas penghadapyang palsu tidak mempunyai kekuatan hukum sehingga dapat dibatalkan denganputusan dari pengadilan.

---

ABSTRACTNotary/PPAT is the public officer who has the authority to make authentic deed.In carrying out their duties in order to meet the needs of the community forcreating the authentic deed, based on information and the identity of the parties.Notary/PPAT confined to mere formal truth of the information and the identity ofthe parties, but in the case on The Verdict of Indonesia’s Supreme Court No.1023/PDT/2004, Notary/PPAT was being sentenced to pay fine together with theother defendants and The sale and purchase deed was being declared void orinvalid. The sale and Purchase deed by Notary/PPAT was made with the presenceof the parties claiming to be the owner of the land that was then been discoveredthat the parties are falsifying their identity. This raises questions about theresponsibilities of Notary as PPAT toward Validity of The Parties Identity andwhat is the consequences of law to the sale and purchase Deed? This Study usesthe method of normative research and also conduct interviews with experts tostrengthen research data. The result of this research is Notary as PPAT who hasdone the correct procedure in making deed can only be formally accountable tothe identity given by the parties so that notary/PPAT could not be penalized on theparties impersonation, as well as Deed made by PPAT based on false identity doesnot have the force of law, can be canceled by court decision."

"Notaris dalam menjalankan jabatannya untuk pembuatan akta dan telah melakukan kewajibannya tetapi Notaris berkemungkinan melakukan kelalaian yang berakibat akta yang dibuatnya batal demi hukum. Klien notaris yang menderita kerugian akibat akta batal demi hukum berhak untuk menuntut pertanggungjawaban notaris yang membuat akta tersebut didasarkan pada Undang-Undang yang berlaku. Permasalahan yang diangkat adalah bagaimanakah bentuk kelalaian notaris dan akibat hukum kelalaian notaris dalam pembuatan akta perjanjian sewa menyewa dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2750 K/PDT/2018. Metode Penulisan tesis ini menggunakan bentuk penelitian hukum yuridis normatif dan tipe penelitian deskriptif analitis. Dari penelitian ini diketahui bahwa bentuk kelalaian notaris dalam putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor yaitu Notaris EM melanggar ketentuan pasal 16 ayat (1) UUJN karena Notaris EM tidak teliti dan juga melanggar kewajiban penyampaian penyuluhan hukum berkaitan dengan hal-hal penting dalam pembuatan akta sewa menyewa serta keberpihakan notaris EM pada para penghadap dalam akta perjanjian sewa-menyewa yaitu ER, SH,dan FIT yang merugikan OC. Kesimpulan dari penelitian ini adalah akibat hukum kelalaian notaris dalam pembuatan akta perjanjian sewa menyewa pada putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor ditolaknya permohonan kasasi dari Pemohon banding oleh FIT dan Menghukum FIT untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00. Kata Kunci: Akibat Hukum, Kelalaian Notaris, Akta, Perjanjian Sewa Menyewa

---

Notary in performing their duties in a deed and Notary has carried out its obligations but the Notary is likely to carry out negligent consequences the deed he made is null and void.Clients who suffered losses due to the notary deed null and void right to demand accountability of the notary who made the deed based on the applicable law. Issue in this thesis is how are the form of notarys negligences and as a result of the law of notary negligence in the making of deed of rent agreement in Supreme Court Republic of Indonesia Decision Number 2750K/PDT/2018. 

This thesis research method is using the form of normative juridical legal research and the type of analytical descriptive research. The result of this study is the form of notarys negligences in Supreme Court Decision Republic of Indonesia Number "https://putusan.mahkamahagung.go.id/putusan/ namely Notary EM violates the provisions of Article 16 (1) of the UUJN because the Notary EM is not careful in reviewing the authority of the parties acting as subjects and the viewer in the deed of rent agreement and violates the obligation to submit information on the law relating to the important things that need to be considered in making the deed of rent agreement.

The conclusion of this study as a result of negligence law in a deed notarized rent agreement on Supreme Court Republic of Indonesia Decision Number "htts://putusan.mahkamahagung.go.id/putusan is rejected the appeal from the Appellant by FIT and Sentenced the FIT to pay the court fees in this appeal amounting to Rp500,000.00. "

"Notaris dalam menjalankan tugas profesinya rawan terkena sanksi hukum, bukan hanya karena faktor internal yang berasal dari dalam diri Notaris itu sendiri karena kecerobohan, tidak mematuhi prosedur pembuatan akta sesuai aturan, tidak menjalankan etika profesi Notaris. Banyak Notaris yang baik, tetapi disamping itu ada juga Notaris yang melakukan penyimpangan-penyimpangan terhadap peraturan bahkan terindikasi melakukan perbuatan yang masuk ranah pidana berkenaan dengan akta yang dibuatnya. Sehingga banyak Notaris yang dilaporkan oleh masyarakat kepada Majelis Pengawas Daerah Notaris, salah satunya adalah Notaris MS.Berangkat dari permasalahan di atas, penulisan hukum ini berusaha menelaah beberapa pertanyaan seperti bagaimana tanggungjawab Notaris terkait pembuatan akta apabila terjadi cacat hukum, khususnya pada kasus akta yang salinan aktanya tidak sama dengan minuta akta dan bagaimana Undang-Undang Jabatan Notaris mengatur cacat yuridis akta Notaris dan implikasi hukumnya terkait pelaksanaan sanksi terhadap Notaris MS dalam Putusan Majelis Pengawas Pusat Notaris Republik Indonesia Nomor:02/B/MJ.PPN/VI/2012?.Penelitian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan yang bersifat yuridis normatif, tipe penelitian yang digunakan adalah fact finding dan penelitian problem finding dengan tipologi penelitian eksplanatoris, yang menggunakan sumber data sekunder yang telah ada serta menganalisa beberapa peraturan perundang-undangan yang berkaitan tanggung jawab Notaris dalam pembuatan akta apabila terjadi cacat hukum atau cacat yuridis dan implikasi hukumnya pada kasus akta yang salinan aktanya tidak sama dengan minuta akta. Seluruh data yang diperoleh kemudian dianalisa secara kualitatif, sehingga menghasilkan suatu penelitian yang berbentuk eksplanatoris analitis.Hasil penelitian dapat disimpulkan tanggungjawab Notaris terkait pembuatan akta apabila terjadi cacat hukum untuk minuta akta yang berbeda isinya (substansinya) dengan salinan aktanya dapat dikategorikan sebagai pemalsuan akta otentik, yaitu suatu kejahatan yang pantas untuk ditanggulangi mengingat akta seperti itu, bukan hanya berkaitan dengan alat bukti, tetapi juga mengandung nilai kepercayaan terhadap pejabat umum yang oleh perundang-undangan diberikan kewenangan untuk membuat akta otentik dimana akta tersebut juga termasuk arsip negara, dan kepada Notaris yang terbukti melanggar peraturan berdasarkan ketentuan Undang-Undang Jabatan Notaris dapat dikenakan sanksi berupa pemecatan dan diberhentikan dari jabatannya oleh Pemerintah/Menteri karena terbukti telah melalaikan/melanggar Undang-Undang dan Kode Etik Profesi Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya sebagai pejabat umum.

---

The notary profession in carrying out tasks of legal sanctions affected cartilage, not only because of internal factors that come from inside of a notary itself because of carelessness, not complying with the procedure of making the deed of compliance, not running the ethics of the profession of notary public. Many a good Notary, but besides that there is also a notary public who commit illegalities against regulations even alleged that enter the realm of doing deals with the criminal deed which he had made. So many Notary reported to the Tribunal by the public Notary Area Supervisors, one of whom is a member of MS.

Departing from the above problems, writing this law attempted to elucidate some question as how the responsibility of the notary deed in case of manufacturing related defects law, especially in the case of a copy of the deed does not equal aktanya minuta deed and how the Office of the notary Act regulates the juridical defect notary and legal implications elated to the implementation of sanctions against the ruling of the Tribunal MS Notary Watchdog Center for notary public of the Republic of Indonesia number: 02/B/MJ.VAT/VI/2012?.

This research uses research methods in library that is normative, juridical research type used was fact finding and problem research finding with the typology of research eksplanatoris, which uses the secondary data source that has been there and analyze some of the legislation pertaining to the responsibility of the notary deed in the making in the event of legal or juridical defect defect and its legal implications in the case of a copy of the deed does not equal aktanya minuta deed. The data obtained are then analysed qualitatively, thus producing a eksplanatoris-shaped analytical research.

Research results can be summed up the responsibility of the notary deed in case of manufacturing related defects in the law for the different certificate contents minuta (substance) with a copy of the aktanya can be categorized as an authentic deed fraud, a crime that deserves to be solved bearing in mind such a deed, not only with regard to evidence, but also contains the value trust of public officials by the legislation is given the authority to make an authentic deed where the deed also includes the State archives, and the Notary who violate regulations based on the provisions of the Statute of the Office of notary public can be penalized in the form of dismissal and be removed from Office by the Government/Ministers because evidently neglect/breaking The Act and code of ethics of the profession of Notary in the exercise of his duties as a public official."

"Tesis ini membahas tentang tanggung jawab Notaris dalam memberikan penyuluhan hukum mengenai nilai objek perjanjian. Hal ini berawal karena adanya gugatan ke Pengadilan Negeri Cirebon yang salah satunya adalah untuk menyatakan Akta Pengikatan Jual Beli yang dibuat oleh Notaris tidak mempunyai kekuatan hukum dan penyalahgunaan atau rekayasa terhadap isi akta, karena nilai yang tertulis dalam akta tersebut mengandung ketidakbenaran disebabkan adanya perbedaan harga jual beli antara yang tertulis pada akta dengan harga yang telah disepakati sebelumnya. Pokok permasalahan dalam tesis ini adalah peran notaris memberikan penyuluhan hukum dalam pembuatan akta dan tanggung jawab notaris dalam hal terdapat perbedaan nilai jual beli didalam akta yang dibuatnya. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif analitis.Hasil yang didapat oleh Penulis adalah Notaris memiliki peran untuk memberikan penyuluhan hukum dalam pembuatan akta, dan penyuluhan tersebut harus maksimal mulai dari akta apa yang akan dibuat, mengenai objek sampai dengan nilai transaksi agar akta tersebut tidak bermasalah dikemudian hari, serta tanggung jawab notaris dalam hal terdapat perbedaan nilai jual beli didalam akta yang dibuatnya yaitu secara administratif berupa teguran tertulis serta secara perdata yaitu mengganti kerugian dari pihak yang merasa dirugikan.

---

This thesis talks about Notary responsibility in providing legal counseling pertaining to value of the agreement object. This case started because of the availability of lawsuit to Cirebon's District Court, one of which is to declare sales and purchase agreement made by Notary that has no legal force and misuse or manipulation towards the content of deeds, because the nominal written in that deeds contain unrighteousness due to the differences of buying and selling price written and what has been agreed before. The subject matter of this thesis is the role of Notary providing legal counseling in making deed and theirs responsibilities in response of the price difference inside the deeds they made. This study uses the descriptive analytics method.The result of this study is Notary has important role to give legal counseling regarding with making deed, and the counseling has to be comprehensive started from the deed that is going to be made, the object, until the nominal transaction so the deed will not have any problems in the later days, as well as the Notary responsibility in the case of buying and selling price discrepancy in the deed they made administratively by written reprimand, and in civil terms which is indemnify form the aggrieved parties."

"ABSTRAKNotaris merupakan jabatan kepercayaan yang diberikan oleh negara, tetapi dalampraktek yang terjadi di Indonesia, kenyataannya notaris harus selalu diikutsertakansebagai turut tergugat dipengadilan ketika terjadi persengketaan yang menyangkutaktanya, hal ini dapat mengganggu kelancaran tugas Notaris sebagai pejabatpublik. Dari latar belakang tersebut, penulis mengambil perumusan masalah yaitubagaimana kedudukan Notaris Pengganti atau Pejabat Sementara Notaris sebagaipihak turut tergugat dalam pengadilan. Penulis menggunakan metode penelitianyuridis normatif dan data yang dipergunakan adalah data sekunder, yaitu datayang berupa studi kepustakaan dan studi terhadap putusan Mahkamah AgungRepublik Indonesia Nomor 360/K/Pdt/2016. Turut Tergugat sebenarnyadipergunakan bagi orang-orang yang tidak menguasai barang sengketa, tetapidemi lengkapnya suatu gugatan harus diikutsertakan dalam petitum. TurutTergugat harus dicantumkan agar tunduk dan taat terhadap putusan hakim,Sehingga kedudukan Notaris Pengganti atau Pejabat Sementara Notaris yangmenjadi Pihak Turut Tergugat adalah sebagai pelengkap dalam suatu gugatansaja.

---

ABSTRACTNotary is a trusted official given by the government, but practical which ishappened in Indonesia that the notary has to join as a respectively in the court ifthere is a dispute related to their deed, and it could be disturbed notary as apublic official. From those backgrounds, the writer takes a problem formulationin how the position of substitute notary or temporary official notary is codefendantin the court. The writer using a research method which is yuridisnormative and using a secondary data, which is a data of research study andstudy of supreme court of republic of Indonesia rsquo s decision Number360 K Pdt 2016. Co defendant is actually used to the people who don rsquo t dominatein dispute matter, but need to be fulfilled in petitum. Co defendant is mentioned sothat obeyed to the judge rsquo s decision, so that substitute notary or temporary officialnotary that has been a co defendant is a complementary in a lawsuit"