Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Saat ini layanan internet telah banyak digunakan untuk berbagai macam keperluan guna meningkatkan efektivitas dan efisiensi penggunanya. Tidak terkecuali pemerintah yang memanfaatkan internet untuk memberikan layanan dan informasi kepada masyarakatnya. Penelitian ini membahas tentang layanan-layanan yang diberikan pemerintah secara online untuk mengetahui sejauh mana penerapan e-government yang dilakukan oleh pemerintah pada level kementerian berdasarkan framework Deloitte & Touche. Ruang lingkup penelitian ini adalah situs kementerian beserta direktoratnya, metode pendekatan yang digunakan untuk memetakan tingkat e-government yaitu framework Deloitte & Touche, serta kategori e-government Government-to-Citizen (G2C) dijadikan sebagai fokus penelitian ini. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif. Hasil dari penelitian ini yaitu implementasi e-government di level kementerian sudah mencapai tingkat kedua, yaitu tahap ?official? two-way transactions. Kementerian yang telah mencapai tahap ini antara lain Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Keuangan, Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, dan Kementerian Pendidikan Nasional.

---

AbstractToday, internet service has been widely used for various purposes in order to improve the effectiveness and efficiency of its users. No exception to the government that utilizes the internet to provide services and information to their communities. This study discusses about the online services provided by government to find out the extent to which the application of e-government conducted by the government at the Ministry level framework based on Deloitte & Touche. The scope of this study is the site of the Ministry and its directorate, the approach used to map the level of e-government framework that Deloitte & Touche, and other categories of e-government Government-to-Citizen (G2C) serve as the focus of this research. The method used in this study is a quantitative method. The result of this research is the implementation of e-government at the Ministry level has reached the second level, the stage of "official" two-way transactions. Ministry that has reached this stage include the Ministry of Justice, Ministry of Finance, Ministry of Manpower and Transmigration and the Ministry of National Education."

"Pemeringkatan e-Government Indonesia (PeGI) menggunakan 5 dimensi sebagai faktor penilaian yaitu dimensi kebijakan, kelembagaan, infrastruktur, aplikasi, dan perencanaan. Kondisi implementasi e-government belum menunjukkan keberhasilan disemua daerah, hal ini bisa dilihat dari 26 provinsi yang mengikuti PeGI hanya 7 provinsi yang mendapat peringkat baik pada tahun 2011. Penelitian ini bertujuan untuk untuk menguji validitas indikator-indikator dari dimensi kebijakan, kelembagaan, infrastruktur, aplikasi, dan perencanaan, kemudian mengelompokkan provinsi berdasarkan kesamaan karakteristik yang dimiliki serta menentukan variabel yang mempengaruhi pembentukan kelompok tersebut. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kuntitatif dengan teknik analisis faktor, analisis klaster, dan analisis diskriminan. Hasil penelitian ini adalah indikator-indikator dimensi kebijakan, kelembagaan, infrastruktur, dan perencanaan semuanya valid dan bisa digunakan untuk penilaian implementasi e-government tingkat provinsi. Dimensi aplikasi tidak semuanya valid, indikator untuk aplikasi yang tidak valid adalah aplikasi manajemen keuangan. Berdasarkan hasil analisis klaster dengan K-Mean untuk 3 klaster yang terbentuk yaitu klaster 1(A) terdiri dari 5 provinsi, klaster 2 (B) terdiri dari 9 provinsi, dan klaster 3 (C) terdiri dari 10 provinsi. Pada analisis diskriminan menunjukkan bahwa karakteristik untuk provinsi pada kelompok A, kelompok B, dan kelompok C berbeda. Variabel infrastruktur, aplikasi, dan perencanaan merupakan variabel yang paling membedakan kelompok-kelompok tersebut.

---

PeGI has 5 dimensions (dimensions of policies, institutions, infrastructure, applications, and planning) to evaluate. Although the implementation of PeGI is almost 6 years, but the implementation condition of of e-government has not shown success in all areas, it can be seen for 2011, from 26 provinces who follow PeGI only 7 provinces that gets good ratings. The purpose of this research to test the validity of the indicators of the 5 dimensions and classifying provinces possessed similar characteristics and to determine the variables that influence the formation of the group. This research use quantitative approach method. Data analysis was performed using factor analysis, cluster analysis, and discriminant analysis.

The results of this study are indicators of policy dimensions, institutional, infrastructure, and planning are all valid and can be used for the assessment of the implementation of e-government at the provincial level. For The applications, financial management applications indicator is not valid. Based on the analysis of the K-Means cluster to third cluster formed by the cluster 1 (A) consists of 5 provinces, cluster 2 (B) consists of 9 provinces, and cluster 3 (C) consists of 10 provinces. In the discriminant analysis showed that the characteristics or conditions for the provinces in group A, group B and group C are different. Infrastructure, application, and planning dimension are that most distinguishes these groups."

"Pemakaian E-Government dalam tercapainya good governance telah dilakukan pemerintah daerah demi melayani masyarakat. Namun, tidak semua pemerintah daerah mampu mengimplementasikannya. PeGI yang telah digunakan sebagai tolak ukur pemeringkatan yang bersifat untuk mengecek kesiapan suatu daerah pun kurang dapat memberikan gambaran keseluruhan proses apa saja yang perlu diperhatikan untuk mengembangkan E-Government pemerintah daerah. Terlebih munculnya masalah sosial, seperti budaya organisasi dan manajemen SDM yang menghambat kematangan E-Government daerah. Oleh karena itu, diperlukan satu E-Government maturity framework yang mampu menjadi acuan dalam mengembangkan kematangan E-Government pemerintah daerah serta mampu menghadapi masalah sosial yang muncul. Penelitian ini merupakan penggabungan penelitian terdahulu yang menggunakan metode meta-sintesis dengan best practice utama Control Objective for Information and Related Technology 5 (COBIT 5) yang telah disesuaikan dengan faktor masalah sosial. Perancangan framework di awali dengan pengidentifikasian prinsip bisnis pemerintah daerah, stakeholders, concerns, requirement, dan obstacles. Setelah itu, disusun tahapan dari gabungan teori terdahulu dengan best practices, dimensi dari teori terdahulu dengan concerns, proses penilaian dari COBIT dan expert judgement; sehingga dihasilkan satu bentuk maturity framework dengan memiliki enam jenis tahapan, delapan jenis dimensi, empat jenis kategori utama dan 69 jenis sub-kategori proses penilaian. Setelah framework diuji dan dievaluasi, hasil pengujian framework telah selaras dengan hasil PeGI; untuk hasil evaluasi pemerintah daerah yang memiliki nilai baik, terdapat kendala dalam masalah sosial dan masalah pendokumentasian. Untuk pemerintah daerah dengan nilai sangat rendah, terdapat kendala umum; mulai dari minim infrastruktur, SDM kurang siap, rendah pemahaman tata kelola dan manajemen TI; serta kurang dapat memahami bagaimana IT Master Plan diimplementasikan.

---

The use of E-Government in achieving good governance has been done by government to serve citizen nowaday. However, not all local government were able to implement it. PeGI has been used as a benchmark to check government’s readiness rate in implementing E-Government can’t describe all process that need to be assessed in developing local E-Government. Moreover, the emergence of social problems, such as organizational culture and human resource management which inhibits maturation of local E-Government. Therefore, it needs one general maturity framework which capable to guide local government to develop their own E-Government and able to address social problems that arise. This study is the incorporation of previous research results using meta-synthesis method combine with best practice primary in Control Objective for Information and Related Technology 5 (COBIT 5) that has been adjusted to address a factor of social problems. The design framework begins with identifying the business principle of local government, stakeholders, concerns, requirements, and obstacles; thus produced a model of maturity framework that has six types stages, eight types dimensions, four types main categories and 69 types sub-category of assessment processes. Afterwards, compiled previous research result in identifying stages with choosen best practices; compiled previous reaseach result in identifying dimension with concern from interview result; and choosing COBIT assessment process that needs to be assessed from expert’s opinion. In the end, after the framework was tested and evaluated, we can conclude this framework already comply with PeGI’s result and from local government who had a best PeGI’s result; there are many difficulties in social issues and in documenting process. For local government with very low PeGI’s result, we can see there are common constraints related to IT, such as lack of infrastructure readiness, lack of human resources readiness, low understanding of IT governance and IT management, and also lack of understanding how IT Master Plan to be implemented."

"ABSTRAK ini meneliti pentingnya e-government dalam memprediksi perubahan di seluruh duniatingkat korupsi yang dirasakan. Kumpulan data panel dengan data tingkat negara digunakan untuk menentukandampak kebijakan terhadap hasil korupsi. Analisis korelasi menunjukkan efek yang kuat dari pemerintahkebijakan pada tingkat korupsi setelah mengendalikan ekonomi, politik, dan negarafaktor demografis. Temuan-temuan ini juga menekankan perbedaan tingkat kepentingan pemerintahandalam menjelaskan tingkat korupsi pada anggota dan bukan anggota OECD. Secara keseluruhan,studi ini menyoroti cara unik bahwa e-government dapat membentuk pemerintah secara positiftransparansi yang menjadi faktor utama tingkat persepsi korupsi yang diamati oleh umumwarga. Dengan demikian, temuan kami menunjukkan bahwa e-government adalah salah satu faktor permintaan di depan umumkebijakan yang memberikan dampak lebih baik untuk mengurangi tingkat korupsi, terutama memanfaatkan teknologi. Daribersama dengan semua upaya untuk mengubah PDB per kapita negara, aturan hukum, danefektivitas pemerintah.

---

ABSTRACTThis study examines the importance of e-government in predicting change throughout the worldthe level of perceived corruption. A panel data set with country level data is used to determinethe impact of policies on the outcome of corruption. Correlation analysis shows the strong effect of the governmentpolicies at the level of corruption after controlling the economy, politics, and the countrydemographic factors. These findings also emphasize differences in the level of government interestsin explaining the level of corruption to members and not members of the OECD. Overall,this study highlights the unique ways that e-government can shape government positivelytransparency is a major factor in the level of perception of corruption observed by the publicthe citizens. As such, our findings show that e-government is one of the public demand factorspolicies that have a better impact on reducing the level of corruption, especially utilizing technology. Fromalong with all efforts to change the country's per capita GDP, the rule of law, andgovernment effectiveness."

"Saat ini, Indonesia memiliki tuntutan untuk memiliki good governance. Hal tersebut bukanlah hal yang tidak mungkin untuk dicapai. Dengan perkembangan teknologi yang ada, good governance dapat dicapai dengan menerapkan e- Government. Keberadaan e-Government dapat membuat pemerintah Indonesia menjadi lebih terbuka, transparan, serta mengutamakan pemberian pelayanan masyarakat yang berkualitas kapan saja dan dimana saja. Oleh karena itulah, pada tahun 2003 dibangun inisiatif untuk mengembangkan e-Governmet, yaitu melalui Keppres no 3 tahun 2003. Namun cukup disayangkan, e-Government yang dikembangkan mengindikasikan hanya sekedar pemenuhan terhadap kebijakan tersebut, karena tanpa disertai dengan kualitas. Oleh karena itulah, pada tahun 2007, Depkominfo mengembangkan PeGI (Pemeringkatan e-Government Indonesia), dengan tujuan untuk membangkitkan gairah Pemerintah Daerah terhadap e-Government, dan menjadi arahan dalam pengembangan e-Government. Namun, sayangnya PeGI barulah menilai performa e-Government dari sisi input, padahal masih ada lagi sisi lain yang perlu dipertimbangkan yaitu proses dan output. Hal yang dilakukan penulis dalam penelitian ini adalah melakukan pengembangan framework untuk e-Government dari sisi proses, dengan menggunakan metodologi yang mengadopsi Soft System Methodology (SSM). Dalam proses pengembangan framework ini, penulis melakukan analisa untuk menghasilkan indikator keberhasilan dari sisi proses. Kemudian melakukan perancangan framework dengan memetakan indikator-indikator tersebut pada tahapan perkembangan maturity framework, yang merupakan hasil adopsi penulis dari tahapan perkembangan yang telah ada sebelumnya. Dari penelitian ini dihasilkan sebelas pengelompokkan indikator dari lima dimensi yang ada di PeGI.

---

Nowadays, there is a demand for Indonesia to have a good governance. It could be difficult but actually it is also possible. The development of technology is enable good governance to be achieved, that is by using e-Government. The existence of e-Government give a potency to Indonesia government to be more transparant and to have finest quality in serving citizens anywhere and anytime. In 2003, there was an inisiative from government to implement e-Government by launching Keppres no 3/2003. Because of that, every local and central government were try to execute this policy by developing e-Government. But regrettably, e-government developed by local governments indicate that the development is only for fulfilling the policy and have no quality.

Because of that, in 2007, Depkominfo has developed and launched a maturity framework, named PeGI (Pemeringkatan e-Government Indonesia), as purposes to motivate and to be a guidance for developing better e-government. This research argue that PeGI is only measure e-Government performace in input side and it?s left output and process side. Because of that, this research develops an e-Government maturity framework focused on process side, by adopting Soft System Methology (SSM) as research metholodogy.

Using this methodology, to get an e-Government process maturity framework as an ouput of research, author have to analyze process performance indicators of e-Government and maps them into adopted e-Government maturity level. By the end of this research, there are 11 groups of PeGI indicators mapped."

"Era globalisasi mendorong pemerintah Indonesia, khususnya DKI Jakarta, memberikan pelayanan yang efektif dan efisien dengan memanfaatkan teknologi. Pelayanan secara elektronik berguna untuk memudahkan kebutuhan masyarakat/warga DKI Jakarta. Untuk mengujudkan hal tersebut, DKI Jakarta melalui Jakarta Smart City mencipatakan inovasi produk berupa aplikasi Jakarta Kini (JAKI). Namun, dalam implementasinya masih banyak keluhan masyarakat/warga mengenai pelayanan yang diberikan secara elektronik (e-government) sehingga membuat timbulnya ketidakpercayaan publik. Terkait hal tersebut, tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk menganalisis tingkat kepercayaan pada layanan e-government berupa penggunaan aplikasi JAKI di DKI Jakarta. Pendekatan penelitian ini menggunakan kuantitatif dengan teknik pengumpulan data mixed method. Teknik pengumpulan data secara kuantitatif dilakukan melalui survei. Sementara itu, teknik pengumpulan data secara kualitatif melalui wawancara mendalam kepada 5 narasumber. Peneliti menggunakan teori trust in e-government untuk mengukur tingkat kepercayaan pada penggunaan teknologi. Temuan dari penelitian ini menunjukkan bahwa responden memiliki kepercayaan yang tinggi terhadap pelayanan secara elektronik dengan persentase 85,40%. Meskipun demikian, secara kualitatif terdapat kekurangan dari pelayanan secara elektronik. Penelitian ini memberikan beberapa saran atau rekomendasi agar pelayanan melalui aplikasi JAKI berjalan dengan baik, yaitu komunikasi dua arah perlu ditingkatkan, pelayanan dari setiap fitur perlu diperbaiki agar efektif, dan perlu membuat landasan hukum agar data pribadi pengguna aman.

---

The era of globalization encourages the Indonesian government, especially DKI Jakarta, to provide effective and efficient services by utilizing technology. Electronic services are useful to facilitate the needs of the residents of DKI Jakarta. To demonstrate this, DKI Jakarta through Jakarta Smart City created a product innovation in the form of the Jakarta Kini (JAKI) application. However, in its implementation there are still many complaints from the residents regarding services provided electronically (e-government) so as to cause public distrust. Related to this, the purpose of this study is to analyze the level of trust in e-government services in the form of the use of the JAKI application in DKI Jakarta. This research approach uses quantitative with mixed method data collection techniques. Quantitative data collection techniques are carried out through surveys. Meanwhile, qualitative data collection techniques through in-depth interviews with 5 speakers. Researchers use the theory of trust in e-government to measure the level of trust in the use of technology. The findings of this study show that respondents have high confidence in electronic services with a percentage of 85.40%. However, qualitatively there are disadvantages of electronic services. This research provides several suggestions or recommendations so that services through the JAKI application run well, namely two-way communication needs to be improved, the services of each feature need to be improved to be effective, and it is necessary to create a legal basis so that user personal data is safe."

"Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) mempengaruhi berbagai aspek kehidupan termasuk aktivitas pemerintahan. Pemerintah berupaya menyediakan layanan berkualitas yang selalu tersedia serta dapat diakses kapan dan dimana saja melalui optimalisasi TIK. Upaya tersebut dikenal dengan e-government atau sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE). Direktorat Jenderal Perhubungan Udara menerapkan e-government untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi. Organisasi berharap mengetahui maturitas e-government yang telah dikembangkan dan mendapat rekomendasi guna meningkatkan e-government serta pertimbangan menentukan kebijakan dan strategi TIK. Namun, e-government belum pernah dievaluasi sehingga menimbulkan kekhawatiran berdampak pada ketidaktepatan dalam menentukan kebijakan dan strategi. Penelitian menganalisis maturitas e-government (kapabilitas proses dan layanan) menggunakan Pedoman Pemantauan dan Evaluasi SPBE yang disesuaikan. Kuesioner digunakan sebagai instrumen penelitian, pendekatan kuantitatif untuk mendapat nilai indeks, dan pendekatan kualitatif untuk menyusun rekomendasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa indeks maturitas e-government adalah sebesar 2,35 dengan predikat “Cukup”. Capaian tersebut dipengaruhi oleh maturitas domain yang merepresentasikan kapabilitas masing-masing. Domain “Layanan SPBE” sebagai representasi kapabilitas layanan memenuhi target dan memiliki maturitas lebih tinggi dibanding domain yang merepresentasikan kapabilitas proses, artinya kemampuan pada aspek teknis lebih dominan dari pada aspek proses bisnis. Secara umum e-government mampu menjalankan operasi dari berberapa sumber daya dalam satu transaksi tetapi belum didukung oleh kebijakan internal sebagai landasan tata kelola dan manajemen. Rekomendasi disusun pada domain-domain yang belum memenuhi target, yaitu “Kebijakan Internal SPBE”, “Tata Kelola SPBE” dan “Manajemen SPBE” yang direfleksikan dengan analisis e-government saat ini dan studi literatur agar terwujud keterpaduan.

---

The development of information and communication technology (ICT) has affected various aspects of life including government activities. The government strives to provide quality services that are available and accessed anytime and anywhere by optimizing ICT. This effort is known as e-government or electronic-based government system (SPBE). The organization has implemented e-government to increase effectiveness and efficiency. The organization expects to analyze the maturity of e-government and obtain recommendations for improving e-government and considerations in determining ICT policies and strategies. However, there has never been an evaluation of e-government which raises concerns about inaccuracies in determining ICT policies and strategies. This research analyzes the maturity of e-government on process and service capability using the assessment structure of Pedoman Pemantauan dan Evaluasi SPBE with adjustments. A questionnaire is used as an instrument, a quantitative approach to obtain a maturity level index, and a qualitative approach to formulating recommendations. The results show e-government maturity index is 2.35 (index scale of 1 to 5). This achievement is influenced by domain maturity that represents capabilities. Domain “Service” which represents service capability has reached target expectation and has a higher index than the domains which represent process capability, which means the technical aspect is more dominant than the business process aspect. In general, e-government can carry out operations from several resources in one transaction but is not supported by internal policies as a basis for governance and management. Recommendations are formulated to improve e-government for domains that have not met expectations, namely “Internal Policies”, “Governance”, and “Management” which are reflected by an analysis of current implementation and literature studies to realize integration

"

"Penelitian ini bertujuan menganalisa strategi E-Government Public Relations Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dalam membangun reputasi organisasi. Teori yang digunakan adalah teori kehumasan dalam dunia pemerintahan, konsep E-Government Public Relations, teori reputasi organisasi, dan teori perencanaan strategis kehumasan. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara mendalam serta observasi partisipatoris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi EGovernment Public Relations pada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat menggabungkan empat karakteristik, yaitu: strategic, integrated, targeted, dan measurable yang diimplementasikan ke dalam rangkaian perencanaan strategis kehumasannya. Media internet yang digunakan dalam rangka membangun reputasi organisasi adalah situs dan media sosial.

---

This research aims to analyze the strategy of E-Government Public Relations at the Ministry of Public Works and Housing in building the organization reputation. Theories that were applied are government public relations theory, the concept of E-Government Public Relations, reputation of organization theory, and strategic planning of public relations. This is a qualitative research. Data collected by indepth interviews and participatory observation.

The results show that EGovernment Public Relations strategy at the Ministry of Public Works and Housing incorporates four characteristics: strategic, integrated, targeted, measurable and implement them into PR strategic planning. Internet media used in order to establish the organization reputation are website and social media."

"Skripsi ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana penerapan serta pencapaian tingkat kapabilitas tata kelola TI pada PT XYZ. Analisa juga dilakukan untuk memberikan rekomendasi kepada PT XYZ terkait gap yang terdapat pada hasil penilaian tata kelola TI dengan target perusahaan. Metodologi yang digunakan untuk pengukuran tingkat kapabilitas adalah kerangka kerja COBIT 5.Hasil yang dicapai menunjukkan bahwa tingkat kapabilitas PT XYZ saat ini yaitu 2,00 yang berarti berada pada level 2 (managed process), yang mana telah sesuai dengan target jangka pendek perusahaan. Kesimpulan adalah tata kelola TI pada PT XYZ telah diimplementasikan dengan cukup baik oleh perusahaan namun belum dapat mencapai target jangka panjang perusahaan yaitu tingkat kapabilitas yang berada pada level 3.

---

This thesis aims to analysis how the implementation and achievement capability level of IT Governance at PT XYZ. Analysis was also conducted to give recommendations to the PT XYZ related gap that found in IT governance assessment results with the target company. The methodology used to measure the level of capability is COBIT 5 framework.

The results indicate that the level of capability XYZ is 2.00, which means at the level 2 (managed process), which has been in accordance with the company's short-term target. The conclusion is IT governance at PT XYZ has been implemented quite well by the company but has not been able to achieve the company's long-term target is the level of capability that is at level 3."

"Saat ini setiap universitas di Indonesia mencoba untuk mempromosikan prestasi dan keunggulan mereka yang didukung oleh website Namun banyak ditemukan website perguruan tinggi yang dikelola dengan seadanya tanpa memperlihatkan esensi inti dan performa dari sebuah perguruan tinggi Terdapat penilaian terhadap perguruan tinggi yang hanya didasarkan oleh penampilan dan isi dari website sebuah perguruan tinggi yang membuatnya mendapatkan rangking website terbaik Hal tersebut akan menyebabkan ketidakakuratan penilaian untuk website perguruan tinggi yang tidak dikelola dengan baik Oleh karena itu studi ini mengusulkan sebuah kerangka untuk mengukur tingkat kegunaan dari situs situs di universitas Indonesia yang dikembangkan oleh Nielsen's Framework Penilaiannya akan dilakukan untuk kriteria learnability efficiency memoribility errors dan satisfaction Hasil dari analisa menyatakan bahwa peringkat lima tertinggi website perguruan tinggi yang usable adalah Universitas Indonesia Universitas Sriwijaya Universitas Udayana Universitas Maulana Malik Ibrahim Malang dan Universitas Katolik Parahayangan kemudian hasil tersebut dibandingkan dengan lima nilai akreditasi dari Badan Akreditasi Nasional BAN PT tertinggi adalah Universitas Gadjah Mada Universitas Indonesia Institut Teknologi Bandung Institut Teknologi Sepuluh November dan Universitas Pendidikan Indonesia sehingga dapat disimpulkan bahwa perguruan tinggi yang mempunyai nilai terbaik dalam penilaian akreditasi BAN PT tidak serta merta memerlukan peringkat situs terbaik

---

Nowadays every university in Indonesia tries to promote their achievements and excellence through their websites However there are many university's website which are not properly managed neither displaying quintessence core and performance of the university There are some university evaluation which are based solely by the appearance and content of the website of a university This will cause an inaccurate assessment for university websites that are not managed properly and the impact is experienced by many universities Therefore this study proposes a framework for measuring the level of usability of university websites in Indonesia which was developed by Nielsen's Framework 2000 The assessment is based on the criteria of learnability efficiency memoribility errors and satisfaction The results of the analysis shows that the top five universities with higher usability are Universitas Indonesia Universitas Sriwijaya Universitas Udayana Universitas Maulana Malik Ibrahim Malang dan Universitas Katolik Parahayangan However the value of accreditation from the Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi BAN PT shows that the top five universities are Universitas Gadjah Mada Universitas Indonesia Institut Teknologi Bandung Institut Teknologi Sepuluh November dan Universitas Pendidikan Indonesia "