Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Content:Penelitian perlindungan konsumen di lima kota besar di Pulau Jawa / Ronny S.H. Bako dkk. --Kebijakan penyusunan APBN dengan kendala defisit / A. Ahmad Saefuloh dkk. --Evaluasi pelaksanaan program pengetasan kemiskinan / Poltak Partogi Nainggolan dkk. --Pendapat masyarakat di lima kota besar di Jawa terhadap DPR hasil pemilu 1000 / Sali Susiana dkk."

"Lepasnya Timor Timur dari negara kesatuan Republik Indonesia berdampak negatif terhadap hubungan bilateral Indonesia-Australia. Berawal dari disposisi surat PM Howard yang dialamatkan kepada Presiden Habibie, yang dalam suratnya, Howard menyarankan agar Indonesia memberikan hak untuk menentukan nasibnya sendiri bagi rakyat Timor Timur. Surat tersebut jelas membuat posisi Indonesia merasa dilecehkan dan kemudian balas mengecam Australia karena dinilai terlalu jauh mencampuri masalah dalam negeri Indonesia.Namun surat itu pula, yang pada akhirnya membuat pemerintahan Habibie memberikan dua opsi bagi rakyat Timor Timur untuk tetap bergabung dalam negara kesatuan Republik Indonesia, atau menolak otonomi luas dan melepaskan diri dari Indonesia. Situasi krisis multidimensi di Indonesia, adalah faktor yang memperlemah kinerja diplomasi Indonesia saat itu. Terlebih lagi, Indonesia harus menerima kenyataan pahit, bahwa Timor Timur akhirnya memilih lepas dan merdeka dari Indonesia. Hal ini membuat para pejuang integrasi yang setia kepada Indonesia menjadi kecewa dan marah, hingga terjadi huru hara dan pembumihangusan di Timor Timur, disinyalir telah terjadi pelanggaran HAM besar besaran di propinsi tersebut.Dibawah tekanan dunia internasional dan sanksi yang akan dijatuhkan kepada Indonesia, membuat Presiden Habibie tidak punya pilihan lain, kecuali menerima kehadiran INTERFET untuk mengendalikan situasi keamanan yang bergejolak di Timor Timur pasca jajak pendapat. Komposisi Australia yang memiliki jumlah pasukan lebih besar dalam INTERFET menyebabkan Indonesia merasa dipermalukan. Hal ini menyebabkan ketegangan hubungan antara Jakarta dan Canberra pada tingkat yang terburuk dalam sejarah hubungan diplomatik kedua negara.Seiring waktu berlalu, dan terpilihnya Abdurrahman Wahid sebagai Presiden Indonesia, ketegangan hubungan Jakarta-Canberra akibat keterlibatan Australia yang terlampau jauh di Timor Timur telah mengalami berbagai tahap perbaikan yang cukup berarti bagi pemulihan hubungan bilateral kedua negara.Faktor-faktor seperti mendesaknya penyelesaian masalah dalam negeri di bidang ekonomi dan mengatasi gerakan separatisme pasca jajak pendapat di Timor Timur, adanya dorongan untuk memperkuat solidaritas Asia Pasifik, upaya memperbaiki citra Indonesia di luar negeri dalam bidang HAM, melemahnya peran ASEAN, serta mitos terhadap posisi Indonesia vis-à-vis dengan Australia dapat menjadi alat bedah dalam menganalisis bagaimana politik Iuar negeri Abdurrahman Wahid dijalankan selama setahun pemerintahannya.Penulis menggunakan pemikiran Holsti dalam menganalisis berbagai faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi arah politik luar negeri Indonesia yang dijalankan pada masa Pemerintahan Habibie dan pada masa Pemerintahan Abdurrahman Wahid.Penulis menggunakan metode penelitian berdasarkan pendekatan kualitatif yang bersifat deskriptif analisis untuk membandingkan data-data yang tersedia dengan pemikiran-pemikiran yang digunakan dalam penulisan tesis ini. Penulis membatasi pengumpulan data melalui studi kepustakaan, yaitu masa Pemerintahan Habibie dan pada masa Pemerintahan Abdurrahman Wahid pada kurun waktu tahun 1999-2001."

"Seiring perubahan situasi sosial politik setelah mundurnya Soeharto, berubah pula kehidupan pars di Indonesia. Undang-Undang No 4011999 tentang Pers memberi jaminan kebebasan bagi insan pers untuk melaksanakan tugas dan fungsinya. Dengan kebebasan ini, media massa di Indonesia bisa leluasa memberi makna pada suatu peristiwa atau mengemukakan pendapatnya melalui berita yang mereka sajikan. Salah satunya adalah ketika pers memberitakan kebijakan Presiden BJ Habibie di Timor Timur. Peristiwa ini menjadi menarik bukan saja karena hasil kebijakan tersebut menimbulkan pro kontra, tetapi juga karena menyangkut pencalonan Habibie untuk kembali menjadi presiden RI.Intisari dari penelitian ini adalah melihat bagaimana Kompas, Media Indonesia dan Republika memaknai kebijakan Habibie di Timor Timur, khususnya kebijakan jajak pendapat yang mengakibatkan berpisahnya Timor Timur dari Indonesia.Penelitian yang menggunakan metode analisis framing ini mengambil teks berita dan editorial Kompas, Media Indonesia dan Republika sebagai objek analisisnya. Asumsinya adalah bahwa setiap berita mempunyai frame yang berfungsi sebagai pusat dari organisasi ide yang dihubungkan dengan elemen yang berbeda dalam teks berita.Dengan meminjam teknik analisis Pan & Kosicki dan van Dijk, penelitian ini berupaya menemukan elemen yang berbeda itu melalui perangkat tanda seperti kutipan sumber, latar informasi, pemakaian kata atau kalimat. Dari perangkat tanda inilah diketahui bagaimana media memaknai suatu peristiwa.Frame yang dipilih Kompas ketika menyajikan berita tentang hasil kebijakan jajak di Timor Timur pendapat yang dimenangkan oleh kelompok prokemerdekaan adalah "aspek politik". Media Indonesia lebih menekankan penilaiannya pada "aspek sosial ekonomi". Republika menggunakan frame "nilai universal" dalam pemberitaan dan editorialnya.Melalui frame yang dipilihnya, Kompas, Media Indonesia dan Republika telah melakukan legitimasi dan delegitimasi terhadap Habibie dalam rangka pencalonannya sebagai Presiden RI dalam SU MPR 1999."