Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKPT. Pegadaian mempunyai motto yang dipegang teguh, yaitu “Mengatasi Masalah Tanpa Masalah”. Bagaimanakah akibat hukum terhadap Pejabat Lelang yang melaksanakan lelang Gadai tidak sesuai prosedur, bagaimanakah perlindungan hukum terhadap Pemberi Gadai yang dirugikan menjadi pokok permasalahan yang diteliti. Metode penelitian yang digunakan bertipe Penelitian Hukum Normatif, bersifat deskriptif analitis dan data dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan logika deduktif. Akibat hukum apabila Pejabat Lelang melakukan kesalahan prosedur dalam pelelangan barang Gadai di PT. Pegadaian Tanjung Duren Cabang Jakarta Barat, yaitu: mendapat peringatan tertulis, dan wajib bertanggung jawab dan mengganti segala kerugian yang ditimbulkannya. Perlidungan Hukum untuk Pemberi Gadai yang dirugikan oleh pihak PT. Pegadaian Tanjung Duren Cabang Jakarta Barat dalam hal ini kurang diutamakan.

---

ABSTRACTPT. Pegadaian have adhered to the motto, which is "Solving Problems Without Problems". How the legal consequences of the officer conducting the auction Auction Pawn improper procedures, how legal protection against being harmed Giving Pledge is an issue being investigated. The research method used type Normative Legal Research, analytical, descriptive and qualitative data were analyzed using deductive logic. Legal consequences if the officials made a mistake Auction items in the auction procedure Pawn in PT. Pegadaian Branch Tanjung Duren, West Jakarta, ie: get a written warning, and shall be responsible for and replace any damages resulting therefrom. Legal Protection for Giving Pledge are harmed by the PT. Pegadaian Branch Tanjung Duren, West Jakarta in this case the lack of precedence."

"ABSTRAKPT PEGADAIAN (Persero)dalam menjalankan kegiatan usaha berupa penyaluran pinjaman atas dasar hukum gadai yang dalam pelaksanaanya disertai dengan tenggang waktu atau batas waktu. Maksudnya adalah untuk menjaga agar jangan sampai nasabah lalai untuk membayar pinjaman yang telah diberikan. Apabila dalam waktu yang telah ditentukan pinjaman yang diberikan kepada nasabah tidak dilunasi atau diperpanjang, maka barang jaminan nasabah dapat dijual dalam pelelangan oleh PT PEGADAIAN (Persero). Sehubungan dengan hal tersebut, perlu diketahui implikasi hukum apa saja dari pelaksanaan pelelangan barang jaminan nasabah tersebut, dan bagaimana perlindungan hukum baik bagi PT PEGADAIAN (Persero) maupun bagi nasabah.Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian yuridis normatif dengan sifat penelitian deskriptif analitis yang bertujuan untuk menggambarkan serta menganalisa data yang diperoleh secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai implikasi hukum pelelangan barang jaminan nasabah untuk pelunasan kredit yang diberikan berdasarkan hukum gadai di PT PEGADAIAN (Persero). Untuk itu jenis penelitian yang digunakan analisis data yang dilakukan secara deskritif kualitatif dengan menggunakan metode induktif.Berdasarkan hasil penelitian terhadap pelaksanaan pelelangan, secara umum terdapat dua implikasi yaitu yang pertama bahwa barang jaminan tidak laku dilelang yang pada awalnya oleh PT PEGADAIAN (Persero) dijadikan Barang Lelang Milik Perusahaan (BLP) namun selanjutnya diubah menjadi Barang Jaminan Dalam Proses Lelang. Implikasi Pelelangan yang kedua berupa Barang Jaminan laku dilelang yang terbagi menjadi tiga hal terdiri dari hasil lelang cukup untuk melunasi utang nasabah, hasil lelang tidak cukup untuk melunasi utang nasabah dan hasil lelang yang melebihi dari kewajiban yang dibebankan kepada nasabah.

---

ABSTRACTPT PEGADAIAN ( Persero ) in the conduct of business activities in the form of lending on the basis of the pawn law in its implementation is accompanied by a grace period or time limit . The point is to keep the customers not to neglect to pay the loan has been granted. If the predetermined time loans granted to customers not repaid or extended, then the customer collateral may be sold in the auction by PT PEGADAIAN ( Persero ). In connection with this, please know what the legal implications of the implementation of the customer assurance auctions, and how to better legal protection for PT PEGADAIAN ( Persero ) as well as for customers.The method used in this study is a research method to the nature of normative analytical descriptive study aimed to describe and analyze the data obtained in a systematic, factual, and accurate information on the legal implications auction customer collateral for the repayment of loans granted by pawn law in PT PEGADAIAN ( Persero ). For that kind of research used data analysis is done by using descriptive qualitative inductive method .Based on the results of a study of the implementation of the tender, in general there are two implications is the first that did not sell the collateral initially auctioned by PT PEGADAIAN ( Persero ) used Auction Items Owned Company (BLP) but later changed to In Process Assurance Goods Auction. The second implication auction guarantee in the form of salable items auctioned were divided into three terms consisting of auction proceeds sufficient to repay customers, the results of the auction are not enough customers to pay off debt and auction proceeds in excess of the liabilities charged to the customer"

"[Gadai lahir karena penyerahan kekuasaan atas barang gadai dari pemberi gadai kepada pegadaian. Pegadaian BUMN adalah lembaga yang sah dalam melakukan usaha berdasarkan hukum gadai. Seiring dengan berkembangnya kebutuhan hidup masyarakat akan dana tunai, banyak pihak swasta yang juga mendirikan Pegadaian Swasta di Jakarta. Sehubungan dengan itu maka timbul permasalahan bagaimanapelaksanaan atau proses pegadaian pada pegadaian swasta di Jakarta, dan bagaimana perlindungan hukum pemberi gadai pada pegadaian swasta di Jakarta. Jenis penelitian tesis ini adalah penelitian hukum normatif, metode analisis data yang digunakan adalah kualitatif. Bentuk hasil penelitian ini adalah preskriptif analitis. Analisis data dilakukan dengan mengumpulkan data primer dan data sekunder selanjutnyadilakukan evaluasi dan analisis secara kualitatif untuk membahas permasalahan yang ada. Proses gadai pada pegadaian swasta yang ada di Jakarta bertentangan dengan KUH Perdata terutama dalam Pasal 1159 ayat (1) dan ayat (2) dan Pasal 1425 mengenai Hak Kompensasi. Dalam mengeksekusi barang gadai pegadaian swasta di Jakarta juga tidak sesuai dengan ketentuan KUHPerdata dan Vendu Reglement jo.Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93/PMK.06/2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang yang sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 106/PMK.06/2013. Dalam hal perlindungan hukum, pemberi gadai tidak mendapatkan perlindungan hukum yang memadai karena Pemerintah belum mengatur suatu ketentuan yang mengatur praktek pegadaian swasta.;Pawn was born since the handover of a pledged good from a pledgor to a Pawnshop. The Indonesian State Owned Enterprises Pawnshop is a legitimate institution that doing business under the law. Along with the needs of cash in life necessities, many individuals setting up their own private pawnshops in Jakarta. The aforementioned situation then raise questions on how these private pawnshops operate and how the legal protection of pledgors of private pawnshops in Jakarta. The type of the research is Normative Legal Research using qualitative analyzing data method. The form ofthe result of this study is Prescriptive Analytical. Data Analyzing was performed by collecting and evaluating primary data and secondary data. The research found that the practices of the private pawnshops in Jakarta violated the Civil Code Article 1159 verse (1) and verse (2) and also Article 1425 with regard to Compensation Rights. The execution of pledged goods of private pawnshops in Jakarta also did not conformwith the auction provisions of the Civil Code and the Auction Act (Vendu Reglement) jo. the Minister of Finance Regulation Number 93/PMK.06/2010 on the Implementations of Auction Guidelines as already amended by the Minister of Finance Regulation Number 106/PMK.06/2013. In terms of legal protection, the pledgors of private pawnshops do not have sufficient legal protection since there is noregulation governing the practice of private pawnshops has been enacted by the Government. , Pawn was born since the handover of a pledged good from a pledgor to a Pawnshop.The Indonesian State Owned Enterprises Pawnshop is a legitimate institution thatdoing business under the law. Along with the needs of cash in life necessities, manyindividuals setting up their own private pawnshops in Jakarta. The aforementionedsituation then raise questions on how these private pawnshops operate and how thelegal protection of pledgors of private pawnshops in Jakarta. The type of the researchis Normative Legal Research using qualitative analyzing data method. The form ofthe result of this study is Prescriptive Analytical. Data Analyzing was performed bycollecting and evaluating primary data and secondary data. The research found thatthe practices of the private pawnshops in Jakarta violated the Civil Code Article 1159verse (1) and verse (2) and also Article 1425 with regard to Compensation Rights.The execution of pledged goods of private pawnshops in Jakarta also did not conformwith the auction provisions of the Civil Code and the Auction Act (Vendu Reglement)jo. the Minister of Finance Regulation Number 93/PMK.06/2010 on theImplementations of Auction Guidelines as already amended by the Minister ofFinance Regulation Number 106/PMK.06/2013. In terms of legal protection, thepledgors of private pawnshops do not have sufficient legal protection since there is noregulation governing the practice of private pawnshops has been enacted by theGovernment.]"

"Pegadaian adalah salah satu lembaga pembiayaan yang menyediakan pinjaman kepada nasabah-nasabahnya. Nasabah menyerahkan barang miliknya kepada pegadaian untuk dikuasai sebagai jaminan pelunasan. Apabila nasabah yang tidak mampu membayar utangnya pada saat jatuh tempo, maka barang yang telah diserahkan sebagai jaminan dijual lelang oleh pegadaian. Terkadang, nasabah tidak setuju atas pelelangan barang jaminan miliknya oleh pegadaian sehingga seringkali nasabah melakukan upaya untuk membatalkan lelang tersebut. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif-empiris dengan mengkaji pelaksanaan ketentuan perundang-undangan dan perjanjian gadai antara pegadaian dan nasabah pada sengketa perjanjian gadai. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif dengan cara mengorganisasikan data-data yang kemudian dianalisa untuk memecahkan masalah dan menarik kesimpulan. Dari hasil penelitian ini dapat ditarik kesimpulan bahwa pelaksanaan lelang barang jaminan gadai oleh pegadaian dalam kasus ini adalah sah dan sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, mengingat nasabah telah gagal melaksanakan kewajibannya saat jatuh tempo maupun setelahnya. Kemudian, upaya yang dilakukan nasabah untuk membatalkan lelang tersebut juga keliru karena tidak dilakukan melalui lembaga yang berwenang.

---

Pawnshop is a financial institution which provides loans to its clients. Clients have to submit control of their property to the pawnshop as a guarantee of repayment. If a client is unable to pay their debt at due date, then the property that have been submitted as collateral can be sold at auction by the pawnshop. There are times when clients do not agree with the auction of their property by the pawnshop. In these times, it is often that the client makes an effort to cancel the auction. The method used in this research is normative-empiric juridical method, done by examining the implementation of statutory provisions and pawn agreements between pawnshops and clients in pawn agreement disputes. The data analysis technique used in this research is descriptive qualitative technique, done by organizing and analyzing the data to solve problems and draw conclusions. From the results of this research, it can be concluded that the auction of the collateral goods by the pawnshop in this case is legal and in accordance with applicable laws and regulations, considering that the client has failed to fulfill their duty at due date or thereafter. And the effort made by the client to cancel the auction was also wrong because it was not carried out through an authorized institution. "

"ABSTRAKPemisahan suatu divisi pada perusahaan merupakan salah satu bentuk restrukturisasi perusahaan. Pelaksanaan pemisahan pada PT Pegadaian (Persero) dilakukan berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara. Pemisahan dilakukan untuk melakukan pembagian risiko usaha dan meningkatkan fokus terhadap bidang usaha gadai konvensional. Metode penelitian yang digunakan adalah studi kepustakaan yang bersifat yuridis-normatif. Hasil penelitian menyarankan agar pelaksanaan pemisahan dilakukan saat Rancangan Undang-Undang Gadai atau peraturan pelaksanaan usaha gadai lainnya telah disahkannya. Pelaksanaan pemisahan berpotensi mengurangi esensi perlindungan kepada masyarakat kecil. Sejalan dengan hukum persaingan usaha, pelaksanaan pemisahan akan menghilangkan praktik monopoli yang dilakukan oleh PT Pegadaian (Persero).

---

ABSTRACTSpinning off a division in a company is one form of restructuring a corporate. The spin-off plan in PT Pegadaian (Persero) is based on Law No. 40 year 2007 on Limited Liability Company and Law No. 19 year 2003 on State-Owned Enterprise. The aim of spinning off the sharia division is to conducting the basic principle of sharia business. The method used in this study is a juristic-normative literature review. The result of this study is a suggestion that the process of spin-off on this company could be done after the draft of Pawning Law or other regulation is published as the basis for the implementation of pawning business. The spinning off also has the potential to reduce the essence of protection on low income people to access affordable loan as such pawning services. To be accordance with the law of competitive business, the spinning off implementation will dismissed the monopoly practice done by PT Pegadaian (Persero)."

"Lembaga pegadaian mempunyai hak untuk mengambil pelunasan piutangnya dengan cara melelang barang jaminan gadai yang di bawah kekuasaannya. Sehubungan dengan hal di atas beberapa permasalahan yang akan di cari jawabnya yaitu (1) Bagaimana Praktek pelaksanaan lelang barang jaminan gadai di Perum Pegadaian, (2) Apakah proses pelaksanaan gadai sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku, (3) Apakah kendala yang dihadapi Perum Pegadaian cabang Depok dalam melakukan lelang barang jaminan gadai.Disamping itu juga dilakukan penelitian terhadap bahan kepustakaan hukum untuk memperoleh data sekunder, Alat yang penulis gunakan dalam pengumpulan data di lapangan adalah studi dokumen dan wawancara dengan informan yakni pejabat Perum Pegadaian serta staf dan pihak terkait yang kemudian dianalisis menggunakan metode kualitatif. Dari penelitian yang dilakukan diperoleh kesimpulan sebagai berikut : (1) Pelelangan barang jaminan gadai di Perum Pegadaian terbagi atas beberapa tahap, yaitu : a. Pemberitahuan Lelang; b. Persiapan Lelang; c. Pelaksanaan Lelang; d. Tindakan setelah Lelang, (2) Debitur dapat meminta penundaan pelaksanaan lelang dengan dua cara, yaitu a. Mencicil sebagian utang atau b. Gadai ulang, (3) Debitur wajib melunasi sisa hutangnya apabila barang jaminannya yang dilelang, ternyata tidak mampu menutupi hutangnya dan debitur berhak atas kelebihan uang dari hasil lelang barang jarninan gadai miliknya, (4) Dalam prakteknya pelaksanaan lelang barang tersebut dimiliki beberapa hambatan, yaitu a. Proses pemberitahuan lelang yang tidak sampai pada pihak nasabah atau masyarakat; b. Berubah-ubahnya harga pasar terhadap barang jarninan yang menyulitkan dalam proses penaksiran oleh Perum Pegadaian, c. Kurang memadai dan representatifnya tempat pelelangan di Perum Pegadaian; dan d. Sulitnya pihak Perum Pegadaian dalam menjual Barang Sisa Lelang (BSL) atau barang jaminan gadai yang tidak laku dijual dalam pelelangan.

---

Pawn is given to guarantee a claim. Pawn application wa done by institution called pawn house. If the debtor negligent to pay pawn debt after the time limit, pawn haouse would do auction to the pawn object. Here the writer was interesting to discuss about auction application of pawn object caused by broken agreement in Pawn house Depok. The research was done in Pawn House Depok city using data source consosted of interview, observation and documentation.

For data conclusion, the eriter used qualitative analysis. From the research, there could be found that broken agreement in pawn agreement caused auction to the pawn object in Pawn house- Depok were: customer didn?t do the agreement at all; (2) customer did agreement but imperfect; (3) customer was late in paying pawn, so that the collateral would be sold by auction by the pawn house. Auction application in broken agreement at pawn agreement consisted of preparation, application according to the time limitation, and aucted material according to the number existed in form, and the last phase was calculation and payment. Things which could not be sold in auction would be considered as auction residue (Barang Sisa lelangBSL) which would be sold again in the next auction. Inhibition factors were: (1) the price in market; (2) physical condition; (3) the precious things price like gold, diamond, and jewelry were always changed all time. The supporting factors were: (1) assumption that the price would be cheaper; (2) the consumer had found the broken agreement risk. The writer here suggested Pawn House Depok City should be more flexible in handling pawn customer who broke their agreement. The customers should pay attention to the factors influenced the pawn house did auction based on broken agreement condition."

"ABSTRAKTerkait dengan parate eksekusi didalam ketentuan eksekusi gadai saham, pelaksanaan gadai saham pada praktiknya menimbulkan permasalahan hukum, khususnya dalam pengeksekusiannya. Hal tersebut ditandai dengan adanya penafsiran yang berbeda mengenai eksekusi gadai saham oleh praktisi hukum maupun yang dihasilkan oleh pengadilan, khususnya Mahkamah Agung Republik Indonesia, terkait dengan pengaturan jangka waktu dalam perjanjian gadai itu sendiri. Hal ini menggambarkan belum ada kesamaan penafsiran terhadap eksekusi gadai saham di Indonesia. Tentunya, perbedaan-perbedaan penafsiran inilah yang nantinya dalam praktik menimbulkan ketidakpastian hukum, khususnya yang terjadi dalam sengketa perjanjian gadai saham antara PT. BFI Finance, Tbk (PT. BFI) selaku pemegang gadai dengan PT. Ongko Multicorpora (PT. OM) dan PT. Aryaputra Teguharta (PT. APT) selaku pemberi gadai. PT.APT dan PT. OM mendalilkan jangka waktu Perjanjian Gadai Saham adalah 12 (dua belas) bulan terhitung sejak tanggal perjanjian, karena itu tanggal jatuh tempo Akta Gadai Saham adalah 1 Juni 2000 dan akibat hukum berakhirnya jangka waktu gadai adalah objek gadai, yaitu saham-saham yang digadaikan Pemberi Gadai sudah tidak lagi terikat sebagai jaminan hutang kepada PT.BFI. oleh karena itu pelaksanaan eksekusi gadai saham oleh PT. BFI dengan menjual saham-saham milik Pemberi Gadai pada tanggal 9 Februari 2001 dianggap sebagai perbuatan melawan hukum. Berdasarkan dalil Pemberi Gadai tersebut, Majelis Hakim Agung dalam putusan Mahkamah Agung No. 240 PK/pdt/2006 mengabulkan gugatan Pemberi Gadai (PT. APT) dan menyatakan tidak sah pelaksanaan eksekusi atas gadai saham yang dilakukan PT. BFI. Namun terhadap Putusan Permohonan Peninjauan Kembali No. 240 PK/Pdt/2006 tanggal 20 Februari 2007 ternyata terdapat perbedaan baik didalam pertimbangan dan hasil putusan yang kemudian diajukan oleh PT. OM dalam Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI No. 115 PK/Pdt.2007 dimana pelaksanaan eksekusi gadai saham oleh PT.BFI adalah sah menurut hukum. Untuk menjawab permasalahan perbedaan penafsiran tersebut, dilakukan penelitian secara normative terhadap putusan Mahkamah Agung dan peraturan perundang-undangan yang mendasarinya. Pengolahan data secara kualitatif, sedangkan pengambilan kesimpulan dilakukan dengan menggunakan logika deduktif. Dengan metode ini diharapkan kesimpulan yang disampaikan dalam tesis ini dapat menjawab permasalahan kepastian hukum mengenai pelaksanaan eksekusi atas gadai saham, dalam hal jangka waktu perjanjian gadai telah berakhir tetapi hutang debitor belum dilunasi seluruhnya.

---

ABSTRACTThe implementation of pledge on shares raises legal issues, particularly in the enforcement of the execution in the provision of pledge on shares. It is characterized by the existence of different interpretations regarding to legal opinion of the execution on pledge of shares, related to period time in pledge of shares agreement, by legal practitioners nor the Court, especially the Supreme Court of the Republic of Indonesia. This illustrates that the execution of pledge of shares in Indonesia has not yet had similar interpretation in legal framework of pledge. The differences of this interpretation is what will create legal uncertainty, especially those that occur in pledge of shares agreement disputes between PT. BFI Finance Tbk (PT BFI) as "pledgee" with PT. Ongko Multicorpora (PT OM) and PT. Aryaputra Teguharta (PT APT) as "pledgor". PT.APT and PT. OM postulated that Pledge of Shares Agreement term is during 12 (twelve) months from the date of the agreement, hence the agreement is ended in June 1, 2000. The expiry of period time in pledge of shares agreement is that pledge property, the shares which is guaranteed by pledgor is no longer bound as collateral to PT.BFI as pledgee. Therefore the execution of pledge of shares by PT. BFI which selling the pledgor shares on February 9, 2001 is considered as a tort. Based on the pledgor arguments, the Supreme Council of Judges in judicial review of the Supreme Court decision No. 240 PK/pdt/2006 fulfill pledgor (PT APT) petition and outlawed the execution of the pledged shares selling by PT. BFI. However, the Petition for Judicial Review Decision of supreme court No. 240 PK/Pdt/2006 dated February 20, 2007 turned out there is a controversial. It is because of difference both in judgment and the verdict which was then filed by PT. OM in judicial review of the Supreme Court decision No. 115 PK/Pdt.2007. Its judge that the enforcement of execution of pledged shares by PT. BFI was lawful. This Thesis is using a normative research towards the supreme court verdict and legislation underlying to answer the legal issues which has proposed above. In addition, it uses Qualitative data processing, while the conclusions made with deductive logic. With these method are expected conclusions presented in its can answer the problem of legal certainty regarding the execution of the pledge on shares, especially in which case the contract period has ended but debtor has not fulfill the debt."

"ABSTRAKSalah satu permasalahan yang paling sering dihadapi oleh PT Pegadaian (Persero) yakni menerima barang jaminan gadai yang ternyata merupakan barang hasil pencurian. Permasalahan akan muncul ketika pemilik sejati atas barang yang digadaikan menuntut agar barang miliknya dikembalikan. Pada permasalahan tersebut, terdapat dua hal yang menarik untuk diteliti. Pertama, mengenai akibat hukum terhadap perjanjian gadai yang objeknya merupakan barang hasil pencurian. Kedua, mengenai perlindungan hukum bagi kreditur penerima gadai yang objeknya merupakan barang hasil pencurian. Akibat hukum tersebut perlu untuk diketahui karena barang jaminan gadai yang merupakan barang hasil pencurian dapat sewaktu-waktu lepas dari penguasaan kreditur penerima gadai karena disita untuk penyidikan, dijadikan barang bukti di pengadilan, atau dikembalikan kepada pemilik sejatinya. Sementara itu, ketentuan hukum gadai atas barang bergerak berwujud mewajibkan objek gadai harus berada dalam penguasaan kreditur selama perjanjian gadai berlangsung. Selain itu, kreditur penerima gadai yang objeknya merupakan barang hasil pencurian juga patut untuk dilindungi karena hak kreditur untuk mendapatkan pelunasan atau pengembalian dari piutang yang telah diberikan kepada debitur terancam terabaikan karena tidak adanya barang jaminan gadai yang dikuasai kreditur. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan mengkaji data-data yang berasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai hukum positif dan literatur lainnya. Hasil penelitian ini yakni akibat hukum atas perjanjian gadai yang objeknya merupakan barang hasil pencurian tetap berlaku secara sah dan mengikat bagi kedua belah pihak selama diketahui bahwa penerima gadai telah beritikad baik dalam menerima barang jaminan gadai. Gadai akan hapus jika barang gadai keluar dari penguasaan kreditur sesuai Pasal 1152 KUHPerdata. Akibatnya, kedudukan kreditur yang semula sebagai kreditur preferen berubah menjadi kreditur konkuren. Kreditur tersebut masih berhak atas pelunasan piutang karena hapusnya gadai tidak menghapus perjanjian pokoknya. Perlindungan hukum yang dapat diberikan kepada kreditur penerima gadai yakni berupa kesempatan untuk meminta debitur memberikan barang jaminan baru yang nilainya minimal sebesar jumlah sisa utang debitur.

---

ABSTRACTOne of the most common problems faced by PT Pegadaian (Persero) is receiving collateral which derived from a theft. Problems will arise when the original owner of the collateral goods demand the collateral to be returned. In these matters, there are two interesting objects to be researched. First, regarding the legal consequences of a pledge agreement where the collateral derived from a theft. Second, regarding legal protection for creditor or pledge recipients whose objects are from a theft. The legal consequence is important to be known because the collateral which is derived from a theft, anytime can be revoked from the creditor control because of being confiscated for investigation, used as evidence in court, or returned to the original owner. Meanwhile, pledge for tangible-and-movable goods the laws require that the collateral must be controlled by the creditor throughout the pledge agreement still valid. In addition, the creditor or pledge recipients where the collateral is from a theft should also be protected because the creditors right to obtain repayment or refund from the receivable from the debtor is vulnerable to be neglected due to the absence of collateral. This study based-on normative juridical research which examined data from legislation that applies as positive law and other literature. The results of this research showed the legal consequences of the pledge agreement where the collateral derived from a theft that remains valid and binding for both parties as long as it the pledge recipient mindful and has good faith in receiving the collateral. The pledge agreement will be terminated if the collateral missing of the creditors control in accordance with Article 1152 of the Civil Code. As a result, the position of the creditor changed from preferred creditor turned into a concurrent creditor. The creditor is still entitled to the receivables because the loss of collateral was not terminating the principal agreement. The law has given the creditor protection that requires the debtor to set new collateral that its value is at least equal to the remaining amount of the debt."

"Tesis ini membahas mengenai lelang atas sitaan pajak, khususnya perlindungan hukum terhadap pemenang lelang yang tidak mendapatkan hak atas objek lelang. Sebagai upaya untuk menyelesaikan utang pajak, kantor pajak menerbitkan surat untuk melaksanakan penyitaan terhadap perusahaan, yang kemudian dilanjutkan dengan melelang property dari anggota dewan pengawas perusahaan. Akan tetapi hakim membatalkan lelang tersebut dan menyatakan lelang tidak sah dan batal demi hukum. Permasalahan yang muncul dalam kasus ini adalah mengenai kesesuaian antara peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan dengan pertimbangan hakim dalam memeriksa kasus ini. Selain itu penulis juga menganalisis mengenai perlindungan hukum terhadap pemenang lelang yang lelangnya dibatalkan. Penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis normatif, yaitu penelitian yang bertujuan untuk meneliti norma-norma dan asas-asas hukum positif dalam kaitannya dengan kasus ini. Penulis menemukan bahwa pertimbangan dan putusan hakim Mahkamah Agung dalam putusannya Nomor 910 K/Pdt/2007 adalah sesuai dengan undang-undang di bidang perpajakan sementara pertimbangan dan putusan hakim Mahkamah Agung dalam putusannya Nomor 329 PK / Pdt / 2011 tidak sesuai dengan undang-undang di bidang perpajakan dan lelang. Penulis ini menyarankan agar pemerintah meningkatkan peraturan pajak, dan lelang untuk memberikan kejelasan tentang pembayar pajak perusahaan dan perlindungan hukum yang lebih baik bagi pembeli lelang yang tidak bisa memperoleh benda lelang.

---

This thesis discusses a problem in relation to tax foreclosure auction, particularly the legal protection of an auction purchaser which could not obtain the property right of an auction object. As an effort to settle a tax debt, a tax office issued a foreclosure letter to a company and then followed by seizing and auctioning a property of the company?s supervisory board member as the company?s tax insurer. Although the auction of the property was held by the state auction office, the judges of the Supreme Court declared that the auction was unlawful and cancelled the auction. The theses analyzed the problem that arose from this case, particularly the conformity between the tax legislation and the consideration of judges in examining this case. In addition, the writer also analyzed the legal protection of the purchaser which could not obtain the auction object. This research is a normative juridical law research. The research aims to examine the norm and principles of the positive law in relation to this case. The writer found that the consideration and the decision of judges of the Supreme Court decision No. 910 K / Pdt / 2007 is in compliance with the legislation in the field of taxation while those of the Supreme Court decision No. 329 PK / Pdt / 2011 is not in compliance with the legislation in the field of taxation and auction. This writer suggested that the government improves the tax and auction regulations to provide more clarity on the corporate tax payers and better legal protection for auction purchasers which could not obtain the auction objects."

"ABSTRAKPenelitian ini disusun untuk melihat perlindungan hukum yang didapat olehdebitur (nasabah pegadaian) dalam melakukan perjanjian dengan PT Pegadaianmelalui surat bukti kredit (SBK) yang didalamnya terdapat pencantuman klausulabaku apabila PT Pegadaian melakukan tindakan wanprestasi yang menyebabkanhilang atau rusaknya barang yang digadaikan oleh debitur. Untuk melihat adanyakesesuaian antara pengaturan dan praktek, dapat dilihat dari studi kasus PutusanMahkamah Agung No. 480 K/Pdt.Sus/2012 dan Putusan Pengadilan NegeriMedan Nomor : 235/Pdt.G/2011/PN.Mdn terkait perlindungan hukum yangdidapat oleh debitur atau mengenai ganti rugi yang akan diterima debitur jikabarang yang digadaikan hilang atau rusak selama masih berada di PT Pegadaian.

---

ABSTRACTThis research is prepared to see the legal protection acquired by the debtors inagreement between PT Pegadaian and the debtors. Viewing that there is astandard clause in the mortgage agreement between PT Pegadaian with theconsumers that is contained in the Credit Evidence Letter (SBK) which could befound that PT Pegadaian can do some breach of contract in case the mortgagedgoods are lost or damaged as long as the goods are still in PT Pegadaian. To seethe compatibility between the regulations and practice, it can be seen from casestudy of Supreme Court’s Decision No. 480 K/Pdt.Sus/2012 and Court DecisionNo. 235/Pdt.G/2011/PN.Mdn related to the legal protection obtained by thedebtors or concerning the indemnification that would be received by the debtors incase the mortgaged goods are lost or damaged as long as the goods are still in PTPegadaian."