Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tesis ini membahas tentang pembaruan hukum agraria sebagai bagian dari pembaruan agraria yang diamanatkan oleh TAP MPR Nomor IX/MPR/2001 dalam potret politik hukum pemerintah yang tergambar dalam program legislasi nasional. Kajian dilakukan dengan menganalisa beberapa Rancangan Undang- Undang yang masuk dalam daftar program legislasi Nasional 2010-2014. Kajian ditekankan pada aspek urgensi dan pada sejauh mana Rancangan Undang-Undang dimaksud mampu menjawab peroalan pembaruan hukum sebagaimana diamanatkan oleh TAP MPR Nomor.IX/MPR/200.

---

The study discusses the agrarian law reforms as a part of the agrarian reform mandated by TAP MPR Nomor IX/MPR/2001 in term of the law and political platform of the incumbent government which represented by the National Legislation Program 2010-2014. The research is juridical normative, while the data are analyzed in descriptive analysis method. The study carries out by analyzing several bills regarding agrarian reforms in the list of the National Legislation Program in 2010-2014. The focus of the study is emphasizing the critical and urgency of the bills and finding out on to what extend the bills are able to solve the agrarian problems in accordance with the agrarian law reforms mandated by the TAP MPR Nomor.IX/MPR/2001."

"ABSTRAKProlegnas diharapkan dapat menjadi pedoman dan pengendali penyusunanperaturan perundang-undangan tingkat pusat yang mengikat lembaga yangberwenang membentuk peraturan perundang-undangan, mendukung tugas utamapemerintahan dan pembangunan, serta untuk memenuhi kebutuhan hukum didalam masyarakat.Tesis ini menganalisa dua permasalahan utama yang terbagidalam beberapa subbab. Penelitian ini menggunakan metode penelitiannormatif/penelitian hukum kepustakaan. Sejalan dengan metode di atas,pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundangundangan(statute approach) dengan maksud untuk meneliti, mendalami, danmenelaah berbagai peraturan perundang-undangan khususnya yang berkaitandengan perencanaan dan pengawasan pelaksanaan program legislasi nasional.Berdasarkan sifatnya, penelitian hukum ini merupakan penelitian deskriptifkarena penelitian ini dimaksudkan untuk menggambarkan serta menguraikansemua data yang diperoleh, terkait dengan perencanaan dan pengawasanpelaksanaan program legislasi nasional. Sedangkan berdasarkan bentuknya,penelitian hukum ini merupakan penelitian preskriptif. Setelah melakukan analisa,dapat disimpulkan bahwa perencanaan dalam Prolegnas sangatlah esensial.Dengan Prolegnas diharapkan pada masa yang akan datang dapat diwujudkantertib pembentukan peraturan perundang-undangan yang menjadi salah satupenyokong terwujudnya negara hukum Indonesia. Pengawasan yang cocokdilakukan guna mengawasi pelaksanaan Program Legislasi Nasional adalah jeniscontrol of policy making. Adapun lembaga yang berwenang melakukan control ofpolicy making tersebut adalah Badan Legislasi DPR.

---

ABSTRACTProlegnas is expected to guide and control the preparation of laws andregulations to support the main tasks of governance and development, as well asto meet the needs of law in society. Focused on the previous explanation, thisthesis analyzes the two major issues that are divided into several sections. Thisstudy uses normative research/a legal research literature. In line with the abovemethods, the approach used in this study is the statute approach with a view toexamine, explore, and examine the various laws and regulations, especially withregard to the planning and supervision of the implementation of nationallegislation program. By its nature, the legal research is a descriptive research.While based on its shape, this is a research study prescriptive law. After theanalysis, it can be concluded that in Prolegnas planning is essential. With theProlegnas expected in the future can be realized orderly formation of legislationwhich became one of the advocates of the establishment of the state of Indonesianlaw. Appropriate control is done in order to oversee the implementation of theNational Legislation Program is the kind of control of policy making."

"ABSTRAKPenelitian ini membahas mengenai faktor-faktor yang memengaruhi terhambatnya revisi Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan oleh DPR dalam Program Legislasi Nasional Prolegnas tahun 2010-2014. Penelitian ini membangun argumen bahwa substansi dalam UU Perkawinan tersebut bias gender dan bermuatan diskriminatif terhadap hak perempuan dalam ikatan perkawinan. Untuk menganalisis permasalahan tersebut, penelitian ini menggunakan pendekatan What rsquo;s the Problem Represented to be WPR oleh Carol Lee Bacchi. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan menggumpulkan data melalui wawancara dan tinjauan pustaka. Temuan dari penelitian ini, terdapat tiga faktor yang memengaruhi terhambatnya revisi UU Perkawinan dalam Prolegnas tahun 2010-2014. Pertama, faktor prosedural yaitu terhambat dalam tahap pembentukan kebijakan. Kedua, faktor konteks politik karena terdapat dua kekuatan kelompok yang memiliki pandangan bertentangan dalam menilai UU Perkawinan. Ketiga, faktor ideologis yaitu adanya pengaruh yang didominasi atas tafsir agama Islam dan budaya patriarki. Dari ketiga faktor tersebut menunjukkan bahwa gagalnya revisi UU Perkawinan oleh DPR RI periode 2009-2014 karena secara ideologis pemerintah memihak pada kepentingan yang menguntungkan mereka dalam hal ini hanya mengakomodasi dominasi patriarki sehingga mengorbankan kepentingan perempuan sebagai subjek dalam lembaga perkawinan.Kata kunci: UU Perkawinan, Analisis Kebijakan, Diskriminasi Perempuan, Prolegnas, dan DPR RI.

---

ABSTRACTThis study looks into a number of factors that contribute to hinder the process of revising Law Number 1 1974 on Marriage by the National Parliament Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia DPR RI as it could no proceed further after it entered the National Legislation Program Prolegnas 2010 2014. This study argues that the substance of Marriage Law is gender bias with a number of discriminative clauses that deny womens rights in marriage. In order to analyze the problems, this study adopts Carol Lee Bacchi rsquo s theory and feminist approach that scrutinizes public policy making processes throught a central question What 39 s the Problem Represented to be or also knows as the WPR approach. Qualitative methodoly is applied in this study with in depth interview and literature study as data collection technique. This study identifies three factors that influence Marriage Law revision process. First, procedural factor that stall the revision process due the incomplete documents as required by the legislation procedure. Second, political settings within the Parliament as well as outside where two significant pressure groups having an opposite view in examining the Marriage Law revision proposal. Third, ideological factors that can be identified as predominantly persisting patriarchal values and literal interpretation of Islamic teachings that reject the content of Marriage Law revision proposal. Based on the three aforementioned factors, the failure of Marriage Law amendment by DPR RI during the period of 2009 2014 is due to the overall political leaning of the members of Parliament that seem to be ignorant of womens rights in marriages and the fear of compromising political supports from wider consitutents who by and large are against the idea of the Marriage Law amendment."

"Pertanyaan apakah Negara Indonesia adalah sebuah Negara hukum harus dijawab dengan menggunakanindikator penegakan keadilan bagi setiap orang tanpa ada pembeda, kepastian hukum melaluipembentukan peraturan perundang-undangan, dan penghormatan serta perlindungan terhadap hak-hakasasi manusia. UUD NRI 1945 pada Pasal 1 ayat (3) menyatakan bahwa “Negara Indonesia adalahNegara Hukum”. Negara hukum Indonesia berdasar pada Pancasila sebagai ideologi bangsa, UUD 1945sebagai konstitusi, NKRI sebagai pilihan mutlak bentuk negara, dan prinsip bhineka tunggal ika sebagaipenyatu seluruh elemen bangsa. Proses pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik merupakansatu langkah menuju cita negara hukum, dimana perencanaan, partisipasi masyarakat, dan prosespembahasan yang terbuka dilakukan saat pembentukan hukum."