Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Pencemaran udara di Indonesia sudah mencapai tahap yang mengkhawatirkan.Editorial Media Indonesia pada tanggal 8 September 2006 menyebutkan bahwa setiaptahun kualitas udara Indonesia terus memburuk. Kurang lebih 70% pcncemaran udaradisebabkan oleh emisi kendaraan bermotor. Kasus pencemaran udara menjadi cukupmenarik untuk diperhatikan terkait dengan pelaksanaan uji emisi gas buang sebagai syaratpembayaran pagak kendaraan. Bagi warga Jakarta peraturan ini telah dimplementasikanjauh sebelumnya melalui SK Gubemur Nomor 95 Tahun 2000 mengenai Kewajiban UjiEmisi Bagi Mobil di DKI Jakarta. Oleh karena penetapannya sudah cukup lama, peraturantersebut dapat dikembangkan menjadi penetapan pajak gas buang kendaraan.Pengembangan ini dapat menjadi langkah yang strategis bagi pengurangan pencemaranIingkungan. Penetapan pajak yang efektif dan sesuai dengan kemampuan masyarakatmenjadi tantangan implementasi pajak emisi gas buang. Pengetahuan mengenaikarakteristik masyarakat yang membentuk kesadaran tinggi akan kebersihan lingkungankhususnya udara bersih sangat diperlukan.Permasalahan yang diajukan dalam penelitian ini adalah sejauh mana kesadaranpengguna kendaraan sebagai individu pembuang polutan akan kebersihan lingkungankhususnya udara bersih yang diintepretasikan oleh Willingness to Pay (WTP). PengukuranWTP dilakukan melalui pertanyaan terbuka terhadap responden yang sedang melakukanperawatan kendaraan di bengkel pelaksana uji emisi di wilayah DKI Jakarta. Estimasimenggunakan model regresi kuadrat terkecil dilakukan untuk mengetahui pengaruhperbedaan karakteristik responden terhadap besaran WTP, sedangkan regresi terpotongdilakukan untuk mengetahui pengaruh karakteristik responden terhadap kemungkinanWTP responden lebih besar dari nol.Hasil penelitian menunjukkan bahwa besarnya kemauan responden yangdinyatakan dalam nilai WTP menunjukkan rataan WTP yang diperoleh dari seluruhresponden adalah sebesar Rp432.l82,70 per tahun. Karakteristik responden yangberpengaruh signifikan dengan perubahan besaran nilai WTP dan kemungkinan respondenmemiliki WTP lebih besar dari nol adalah yang berhubungan dengan penggunaankendaraan, sedangkan karakteristik individu responden yang berpengaruh signifikanhanyalah pengeluaran responden terhadap kemungkinan responden memiliki WTP lebihbesar dari nol. Hasil penelitian juga menunjukkan dampak penerapan pajak emisi lebihtinggi bagi masyarakat berpengeluaran rendah."

"Air polution from vehicle emission becomes a major problem in urban areas,including Jakarta,Indonesia.This vehicle emission worsening ambient air concentration because of incresingle use of diesel engine for urban transportation....."

"Telah dilakukan penelitian mengenai penerapan standar emisi EURO II untuk mengurangi pencemaran udara akibat dari emisi kendaraan bermotor di DKI Jakarta.Kota Jakarta sebagai Ibukota Negara Republik Indonesia dan Ibukota Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta mengalami pertumbuhan yang pesat di bidang industri dan transportasi kendaraan bermotor. Mobilitas penduduk yang tinggi akibat berbagai kegiatan di wilayah Propinsi DKI Jakarta yang dari tahun ke tahun cenderung meningkat telah menyebabkan penurunan kualitas udara. Salah satu sumber potensial yang mencemari udara adalah transportasi.Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 141 Tahun 2003 tentang Ambang Batas Emisi Gas Buang Kendaraan Bermotor Tipe Baru dan Kendaraan Bermotor yang Sedang Diproduksi merupakan upaya pemerintah untuk menekan emisi gas buang kendaraan bermotor melalui standar internasional (EURO II). Berdasarkan latar belakang tersebut maka permasalahan yang timbul adalah seberapa jauh kesiapan pemerintah dalam menerapkan standar emisi EURO II sesuai dengan rencana pengetatan emisi gas buang untuk kendaraan bermotor, seperti yang tertuang dalam KepmenLH tersebut. Kesiapan pemerintah, kesepakatan semua pihak terkait termasuk industri kendaraan bermotor serta masyarakat pengguna sangat menentukan keberhasilan dalam menerapkan standar emisi EURO II.Hasil penelitian yang dilakukan terhadap pihak pemerintah (Kernenterian Lingkungan Hidup) dan pihak Industri Otomotif menunjukkan bahwa diantara kedua pihak tersebut tidak dicapai kesepakatan dalam penerapan strateginya untuk mencapai sasaran dalam rangka penerapan standar emisi EURO II di Indonesia, khususnya di DKI Jakarta. Darr ketiga strategi Pemerintah untuk menghadapi strategi yang dijalankan oleh Industri Otomotif yaitu "Harmonisasi dan Koordinasi Regional Penerapan Standar Emisi", "Memperketat Ambang Batas Emisi Gas Buang Kendaraan" dan "Sosialisasi kepada Industri dan Masyarakat Pengguna" rnaka hanya ada dua strategi yang dapat dijalankan oleh Pemerintah yaitu strategi kedua dan ketiga. Sedangkan pemerintah tidak akan memilih strategi pertama untuk dijalankan dalam rangka mencapai sasaran " Penerapan Standar Emisi EURO II di Indonesia"."

"Air sangat penting untuk kelangsungan kehidupan manusia untuk dimanfaatkan tidak hanya untuk keperluan sehari- hari seperti untuk minum, makan, mandi, namun juga untuk keperluan lain seperti pertanian, industri, pariwisata dan lain sebagainya. Pertambahan penduduk, peningkatan jumlah pemukiman, pertumbuhan industri khususnya di sepanjang daerah aliran sungai dan yang membuang limbahnya ke air permukaan tersebut, menyebabkan terjadinya peningkatan pencemaran kualitas air permukaan. Bangunan instalasi pengolahan air minum yang mengolah air baku menjadi air minum telah berusia 15 sampai dengan 40 tahun, yang pembangunannya didasarkan terhadap kualitas air baku yang ada pada masa itu. Pada kenyataannya kualitas air baku sekarang ini sudah melampaui batasan parameter kualitas standar yang diijinkan sesuai ketentuan yang ada. Upaya penambahan bangunan pengolahan serta penambahan proses pengolahan sebagai alternative teknologi untuk mengurangi beban pencemar menyebabkan menambah biaya investasi yang berakibat dengan meningkatnya biaya produksi air minum. Peningkatan biaya produksi akan juga berpengaruh terhadap tarif air minum. Penelitian ini bertujuan untuk mendap atkan pendapat konsumen pelanggan air minum terhadap kesediaan membayar tarif (willingness to pay) air minum terhadap pelayanan air minum. Penelitian ini dilakukan terhadap pelanggan air minum dari Instalasi Pengolahan Air Minum Buaran, Pulo Gadung dan Pejompongan berdasarkan jumlah sambungan dan pelayan yang diberikan oleh pengelolaan PT TPJ (sekarang PT.AERTA) dan PT. PALYJA. Pendekatan perhitungan kesediaan untuk membayar tarif air minum menggunakan Statistical Product and Service Solution (SPSS) Versi 12. Hasil yang diperoleh bahwa kesediaan untuk membayar tarif air minum tidak hanya ditentukan oleh luas bangunan rumah pelanggan air minum, namun juga tergantung kepada pendapatan pelanggan, jumlah kran dalam rumah, ukuran tanah, dan kualitas air yang dihasilkan.

---

Water is used not only for daily life such as drink, food, bath but also for other purposes such as agriculture, industry and many other purposes. Population growth, increasing on housing, industrialization, and other generated activities especially along the river basin increased waste pollution. In general, Water Treatment Plants have been constructed for 15 and 40 years ago, with the criteria of the construction of this plant is based on water quality parameter at that time. In fact, raw water quality from river is exceeding water quality parameter standard according to water quality regulation. Alternative technology to reduce that pollution by constructing additional structure or additional process to reduce the pollution in water treatment plan will effect the investment cost as well as the production cost as the result will also effect water tariff. The objectives of this research is to determine the consumer?s opinion on willingness to pay on water supply services. This research is conducted among water supply consumer population from Buaran, Pulo Gadung and Pejompongan water treatment plant, and the proportion on the sample size is also based on number of piping connection under TPJ (AERTA) and PALYJA management. Willingness to pay approach used Statistical Product and Service Solution (SPSS Version 12). It is found that willingness consumer water supply to pay the tariff is not only depending on area of the houses, but also depending on salary of the consumers, number of tap or valve in the house, area of the land and quality of the water produced by water supply enterprises."

"Udara merupakan komponen yang tidak terpisahkan dari lingkungan hidup, salah satu ancaman utama dalam upaya menjaga kondisi ideal dari udara adalah pencemaran udara. Berdasarkan data kualitas udara, kendaraan bermotor yang menghasilkan emisi gas buang merupakan penyebab utama permasalahan pencemaran udara di DKI Jakarta. Terdapat beberapa instrumen hukum lingkungan yang dapat diterapkan sebagai upaya Pengendalian Pencemaran Udara (PPU), khususnya dalam mengendalikan emisi gas buang kendaraan bermotor. Dalam konteks DKI Jakarta, PPU tersebut dituangkan dalam bentuk Rencana Aksi dan Strategi PPU. Beberapa kebijakan PPU yang telah diimplementasikan Pemprov DKI Jakarta adalah kebijakan Ganjil Genap, Uji Emisi dan Low Emission Zone (LEZ). Meskipun beberapa kebijakan tersebut telah diimplementasikan, pada kenyataannya tiap-tiap kebijakan tersebut memiliki kelemahannya masing-masing yang dapat mengancam efektivitas dan efisiensi implementasi kebijakan tersebut secara jangka panjang. Tulisan ini akan mengkaji kebijakan PPU yang telah diimplementasikan oleh Pemprov DKI Jakarta untuk menurunkan tingkat emisi gas buang kendaraan bermotor dan memaparkan potensi, konsep serta interaksi antar instrumen yang perlu diperhatikan Pemprov DKI Jakarta dalam menerapkan kebijakan Jalan Berbayar untuk mengatasi kemacetan dan memperbaiki mutu udara DKI Jakarta ke depannya.

---

Air is an inseparable component of the environment, one of the main threats in an effort to maintain the ideal condition of the air is air pollution. Based on air quality data, motorized vehicles that produce exhaust emissions are the main cause of air pollution problems in DKI Jakarta. There are several environmental law instruments that can be applied as an effort to control air pollution, especially to curb vehicular emissions from motorized vehicles. In the context of DKI Jakarta, the Provincial Government effort to control air pollution are regulated through Air Pollution Action Plan and Strategy. Several air pollution control policies that have been implemented by the DKI Jakarta Provincial Government are the Odd-Even, Emission Checking and Low Emission Zone policies. Although several of these policies have been implemented, in reality each of these policies has its own weaknesses that can threaten the effectiveness and efficiency of implementing these policies in the long term. This study will examine the air pollution control policies that have been implemented by the DKI Jakarta Provincial Government to reduce vehicular emissions and describe the potential, concepts, and instrumen interactions of Road Pricing policies that DKI Jakarta Provincial Government needs to pay attention as an alternative instrument to overcome road congestion and improve DKI Jakarta's air quality."

"Jakarta merupakan kota terbesar di Indonesia mempunyai kondisi udara yang buruk akibat polusi. Untuk mengendalikannya pemerintah mengadakan Program Langit Biru. Salah satu programnya adalah melakukan Uji Petik (check spot) terhadap emisi gas buang pada kendaraan. Dalam program ini ditentukan 5 (lima) titik pengujian, dimana pertitiknya diambil dari sebagai perwakilan tiap Kotamadya. Pengujian ini dimaksudkan untuk mengetahui kadar polusi yang keluar dari kendaraan bermotor (mobil pribadi penumpang). Sebagai standar digunakan baku mutu emisi dan Kementrian Lingkungan Hidup dan berdasarkan Keputusan Gubernur DKI Jakarta no.1041/2000. Emisi gas buang yang diuji adalah kandungan CO dan HC. Setelah melakukan pengujian terhadap 988 buah kendaraan pribadi penumpang, yang terdiri dari 510 mesin bensin yang dipilih secara random, didapatkan hasi1 53,53 % kendaraan dinyatakan lulus berdasarkan standar dari Pemda DKI Jakarta. Sedangkan menurut standar Kementrian Lingkungan Hidup dinyatakan lulus 65,10 % dalam uji petik tersebut. Hal ini menandakan kualitas udara di Jakarta pada kondisi mengkahwatirkan masyarakat."

"Jakarta merupakan kota terbesar di Indonesia, mempunyai kondisi udara yang buruk akibat polusi. Untuk memperbalkinya diadakan Program Langit Biru. Salah satu sub-programnya adalah melakukan uji petik (chek spot) terhadap emisi gas buang pada kendaraan bermotor (mobil). Dalam program ini ditentukan 5 (lima) titik pengujian, dimana per titiknya diambil di tiap daerah tingkat ll (walikota). Pengujian ini dimaksudkan untuk mengetahui kadar polusi yang keluar dari kendaraan bermotor (mobil pribadi dan penumpang). Sebagai standar dlgunakan baku mutu dari Pemda DKl Jakarta lewat keputusan Gubernur Nomor 1041/2000 dan dari Ketetapan Menteri Lingkungan Hidup. Emisi yang diuji adalah opasitas (ketebalan asap) untuk kendaraan berbahan bakar solar. Setelah melakukan pengujian secara random ternadap 988 kendaraan dimana 478 kendaraan berbahan bakar solar didapatkan 64,23 % kendaraan diesel lulus uji menurut standar Pemda DKI. Jika menggunakan baku mutu dari kementrian Lingkungan Hidup didapatkan 40,38 % yang lulus uji. Hal ini menandakan kondisi emisi gas buang tersebut mengkawatirkan. Untuk mengatasi kondisi tersebut diperlukan tindakan yang menyelurun Mulai dari aturan pemerintah, perlakuan dan perawatan kendaraan, dan penggunaan teknologi untuk mengurangi emisi seperti katalisator, EGR, dan lain sebagainya."

"Air pullution vahicle emission becomes a major problem in Jakarta.These vehicle emission worsen ambient air concentration because of increasing use of diesel engine for urban transportation

---

"

"DKI Jakarta memiliki luas wilayah sekitar 650 km2 termasuk Kepulauan Seribu. Laju penambahan penduduknya sebesar 4,2% per tahun, sedangkan laju pertambahan kendaraannya mencapai 15% pertahun. Hal ini menyebabkan padatnya lalu Iintas dan mengakibatkan penurunan kualitas udara atau dengan kata lain tingkat pencemaran udara di Jakarta sudah mencapai tingkat yang membahayakan. Dari data yang tersedia diketahui bahwa hampir 100% gas CO, 90% HC dan 73,4% NOx yang tersebar di udara Jakarta berasal dari gas buang kendaraan bermotor. Untuk ini telah terdapat sejumlah upaya-upaya penurunan emisi gas buang kendaraan bermotor, seperti peniadaan timbal di dalam bensin, pengurangan penggunaan TEL di dalam bensin, pengembangan penggunaan bahan bakar alternatif selain bahan bakar fosil, serta serangkaian kebijakan pemerintah. Apapun bentuk upaya tersebut harus dilakukan secara sinambung dan sinkron, karena penurunan emisi tersebut tidak bisa dengan hanya menggunakan salah satu kebijakan saja. Faktor yang paling penting dan mendasar dalam hal ini adalah dengan meningkatkan pengetahuan masyarakat mengenai bahaya pencemaran udara sehingga akan menumbuhkan kesadaran masyarakat."