Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah selama 2002-2006 menunjukkan bahwa rata-rata pertumbuhannya berada di bawah rata-rata pcrtumbuhan nasional. Di Pulau Jawa hanya Jawa Tengah dan Yogyakarta yang masih di bawah rata-rata pertumbuhan nasional. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui hubungan antara pengeluaran pemerintah daerah serta mengkaji pengaruhnya terhadap pcrtumbuhan ekonomi kabupaten/kota di Jawa Tengah. Dalam mengkaji pengaruh pengeluamn pemerintah daerah terhadap pertumbuhan ekonomi, kami mengikutsertakan kapital, tenaga kerja serta kualitas sumber daya manusia sebagai variabel kontrol. Pertumbuhan pengcluaran pemerintah dan input Iainnya diduga dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota di Jawa Tengah. Penelitian menggunakan data 35 kabupaten/kota di Jawa Tengah periode tahun 2001-2006 yang berasal dari Badan Pusat Statistik dan Bank Indonesia, Pertumbuhan ekonomi didekati dengan nilai PDRB atas dasar harga konstan tahun 2000, pengeluaran pemerintah dengan total pengeluaran pemerintah dalam nilai riil. Kapital dengan realisasi kredit investasi dan modal kexja dari bank umum dalam nilai riil serta ketersediaan iIl&`HS|1?llkfl1I? (listrik dan air). Tenaga kerja dengan jurnlah tenaga kelja dan kualitas sumber daya manusia dengan data persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang belpendidikan minimal SMA. Metode cstimasi yang digunakan adalah data panel model iixed effect dengan strulctur heterokedastik. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa pengeluaran pemenintah, kapital, tenaga kerja dan kualitas surnber daya manusia berpcngaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota di Jawa Tengah. Hasil estimasi individual effect mengindikasikan adanya heterogenitas antar kabupaten/kota di Jawa Tengah. Hal ini mencerminkan adanya faktor-faktor atau variable lain yang dimiliki satu daerah tetapi tidak dimiliki daerah lain. Namun demikian, apabila dilakukan pengelompokan antar daerah pesisir dengan non pesisir, tidak terdapat perbedaan efek individu antar daerah tersebut

---

The economic growth of Central Java period 2002-2006 to indicate its growth average is under national growth average. In the Java Island only Central Java and Yogyakarta which under under average national growth. The purpose of this research is to know relation between local government expenditure and analyze its influence to economic growth of regenciy/municipality in Central Java. In studying influenced of local government expenditure to the economic growth, we participate capital, labour and quality of human resources as control variable. Government expenditure growth and other its input predictable increase the economic growth of regencies/municipalities in Central Java.

This research applies data of 35 regencies/municipalities in Central Java for period of 2001-2006 which published by BPS and Bank Indonesia. Economic growth is being near with Gross Regional Domestic Product (GRDP) at constant 2000 price, govemment expenditure with total of government expenditure in real value. Capital with realization of investment credit and working capital from comercial banks in real value and availability of infrastructure (electricity and water). Labour with total of labour and quality of human resources with the percentage population 10 years of age and over by minirnun education attainment senior high school. The estimation method applied panel data fixed effect model with heterokedastic structure.

The result of research concludes that govemment expenditure, capital, labour and quality of human has the posiuve e&`ect and significant to the economic growth of regencies/municipalities in Central Java. Result the estimation of individual effect indicating heterogenity of between regency/municipality in Central Java. That is expressing that there are factors or other variable which is owned by an area but it isn?t by other areas However, as a classify between coastal area with non-coastal area individual effect between that?s area isn?t differs."

"Pertumbuhan ekonomi dan alokasi pengeluaran pembangunan di Kabupaten/Kota di Jawa Barat selama kurun waktu penelitian selalu menunjukkan tren peningkatan. Penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh pengeluaran pemerintah daerah terhadap pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota di Jawa Barat. Dalam mengkaji pengaruh pengeluaran pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi tersebut, peneliti mengikutsertakan pula investasi swasta, infrastruktur, tenaga kerja serta kualitas sumber daya manusia sebagai variabel kontrol. Pertumbuhan pengeluaran pembangunan dan input lainnya diduga dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota di Jawa Barat.Penelitian ini menggunakan data 22 kabupaten/kota di Jawa Barat selama rentang waktu 6 tahun dari tahun 2002-2007 yang bersumber dari Badan Pusat Statistik dan Bank Indonesia. Pertumbuhan ekonomi didekati dengan nilai PDRB atas dasar harga konstan tahun 2000, pengeluaran pembangunan didekati dengan total pengeluaran pembangunan dalam nilai riil, investasi swasta didekati dengan realisasi kredit investasi dan modal kerja dari bank umum dalam nilai riil, infrastruktur didekati dengan panjang jalan dan kwh listrik terjual. Selanjutnya tenaga keija didekati dengan jumlah tenaga kerja dan kualitas sumber daya manusia didekati dengan rata-rata lama sekolah. Metode estimasi yang digunakan adalah data panel model fixed effect dengan struktur heteroskedasdk.Hasil dari penelitian ini menyimpulkan bahwa pengeluaran pembangunan berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota di Jawa Barat. Demikian halnya dengan variabel kontrol investasi swasta, infrastruktur, tenaga kerja dan kualitas sumber daya manusia berpengaruh secara positif dan signifikan. Hasil estimasi individual effect mengindikasikan adanya heterogenitas antar kabupaten/kota di Jawa Barat, hal ini berarti bahwa setiap daerah memiliki faktor-faktor atau variabel lain yang berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi tetapi tidak diakomodasi dalam model penelitian. Demikian halnya apabila dilakukan pengelompokan antar daerah dekat Jakarta dengan daerah tidak dekat Jakarta, ditemukan adanya heterogenitas yang berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota di Jawa Barat.

---

The economic growth and public expenditure of regencies/municipalities in West Java for research period are always increases. The intention of this research is to know the influence of local public expenditure to the economic growth of regencies/municipalities in West Java, In this research, the researcher put together the other variables such as: private investment, infrastructure, labor and quaiity of human resources as a control variable. The researcher assumed that the growth of public expenditure and other inputs can improve the economic growth of regencies/municipalities in West Java.

This research applies data of 22 regencies/municipalities in West Java for period of 2002-2007 which published by BPS and Bank Indonesia. Economic growth is approached by Gross Regional Domestic Product (GRDP) at constant 2000 price, public expenditure by total of public expenditure in real value, private investment by realization of investment credit and working Capital from commercia! banks in real value, infrastructure by the length of road and kilo watt hour of electrical sold out. Labor is approached by total of labor and quality cf human resources by mean years of schooling. The estimation method applied panel data with fixed effect model and heteroscedastic structure.

The result of this research concludes that public expenditure and other independent variables have the positive effect and significant to the economic growth of regencies/municipalities in West Java. The heterogeneity of every regency in West Java expressing that there are factors or other variables which is owned by an area but it isn’t by other area can be seen from individual effect yielded by fixed effect model. If we separate West Java become two area: c'osed Jakarta and not closed Jakarta, we will find there is a heterogeneity that affect to economic growth of regencies/municipalities in West Java."

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh pengeluaraan pemerintah daerah selama 5 tahun kebelakang terhadap pertumbuhan ekonomi regional, pada seluruh provinsi di Indonesia, baik pengaruh masing-masing tahun maupun pengaruh secara rata-rata, dengan menggunakan data panel, yaitu data pada 26 provinsi tahun 1993 - 2006. Estimasi dilakukan dengan menggunakan Fixed Effect Model (FEM) dengan metndc. Generalized Letut Squme (GLS) setelah dilakukan berbagai uji model.Basil penelitian menunjukkan bahwa pengeluaran rutin setahun yang lalu berpengarub negatil; pengeluanm rutin 2 dan 3 tahun yang lalu tidsk signifikan berpengaruh dan pengeluaran rutin 4 dan 5 tahun yang lalu berpengaruh positif. Sedsngkan pengeluaran pembangunan selama 5 tahun kebelakang tidsk sigoifikan berpengaruh terhadsp pertumbuhan ekonomi regional. Apabila diasumsikan pengeluaran tiap-tiap tahun memiliki pengarub yang sama, basil penelitian menunjukkan bahwa secara rata-rata, pengeluaran rutin selama 5 tahun kebelakang berpengarub positil; sedsngkan pengeluaran pembangunan tidsk signifikan berpengaruh."

"This research describe the factors that effect regional economic growth in decentralization fiscal with case at regencies/cities in Central Java Province. It used regression analysis which growth economic as a dependent variabel, and used PAD, DAU, quantity of labor and education level of population 10 age year as a independent variabel. This research also test differences level of regional economic growth between farm sector and non-farm sector. The result shows that PAD, DAU, quantity of labor and education level have positive effect to economic growth, and there are no difference level of growth between farm sector and non-farm sector.

---

Penelitian ini membahas tentang faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi daerah di era desentralisasi fiskal dengan studi kasus kab/kota di Jawa Tengah. Penelitian ini menggunakan alat analisis regresi dengan pertumbuhan ekonomi sebagai variabel dependen dan sebagai variabel independen adalah PAD, DAU, jumlah tenaga kerja dan tingkat pendidikan penduduk usia kerja. Selain itu juga ada uji perbedaan tingkat pertumbuhan ekonomi sektor pertanian dan sektor non-pertanian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PAD, DAU, jumlah tenaga kerja dan tingkat pendidikan berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Sementara itu tidak ada perbedaan signifikan tentang pertumbuhan ekonomi antara sektor pertanian dan sektor non-pertanian."

"Tujuan penelitian ini adalah utuk menganalisis pengaruh pengeluaran pemerintah daerah untuk infrastruktur terhadap tingkat kemiskinan di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan regresi data panel dengan metode fixed effect. Hasilnya menunjukkan bahwa pengeluaran pemerintah daerah untuk infrastruktur memiliki pengaruh dalam mengurangi kemiskinan di kabupaten/kota di Jawa Timur pada periode penelitian tahun 2008-2010. Hal ini ditunjukkan dengan adanya koefisien pengeluaran pemerintah daerah untuk infrastruktur sebagai variabel bebas yang bertanda negatif. Pengeluaran untuk gedung dan bangunan tidak memiliki pengaruh yang signifikan dalam mengurangi kemiskinan. Sedangkan pengeluaran untuk jalan, irigasi, dan jaringan memiliki pengaruh yang signifikan dalam mengurangi penduduk miskin. Adanya variasi intersep antar kabupaten/kota yang ada dalam model persamaan yang digunakan menunjukkan bahwa masing-masing kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur memiliki karakteristik kemiskinan yang berbeda-beda.

---

The purpose of this study is to analyze the effect of local government expenditures for infrastructure to the poverty level in the districts/cities in East Java Province. The study uses quantitative approach with panel data regression with fixed effect methods. The results show that local government expenditures for infrastructure have an effect in reducing poverty in the districts/cities in East Java in period 2008-2010. This is indicated by the coefficient of local government expenditures for infrastructure as the independent variable that have negative sign to the poverty level as the dependent variable. Expenditures for the buildings have no significant effect in reducing poverty level. Whereas expenditures for the road, irrigation, and network have a significant effect in reducing poverty level. The existence of intercepts variation between the districts/cities in the model indicates that the respective districts/cities in East Java Province have different characteristics of poverty."

"Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh pertumbuhan ekonomi, populasi, pendidikan dan kesehatan terhadap jumlah penduduk miskin di Kabupaten/Kota Propinsi Jawa Timur Tahun 2005-2008. Analisis deskriptif dan ekonometrika dilakukan untuk menelaah keterkaitan pertumbuhan ekonomi, populasi, pendidikan dan kesehatan terhadap kemiskinan dengan menggunakan data dari berbagai instansi seperti BPS dan Pemerintah Propinsi Jawa Timur. Kurangnya kualitas pertumbuhan ekonomi dicerminkan oleh tingginya rata-rata angka kemiskinan sebesar 19,80 persen diatas rata-rata angka kemiskinan nasional sebesar 16,43 persen. Penyebaran penduduk miskin terpusat di Kabupaten dengan 94,17 persen dengan 54,12 persen bekerja di sektor pertanian, sebagai sumber utama pendapatan. Pertumbuhan ekonomi berpengaruh signifikan dalam menurunkan jumlah penduduk miskin, populasi berpengaruh signifikan dalam menambah jumlah penduduk miskin, angka melek huruf berpengaruh signifikan dalam mengurangi jumlah penduduk miskin, berdasarkan temuan tersebut, kebijakan yang disarankan untuk ditempuh guna mengurangi jumlah penduduk miskin adalah pertumbuhan ekonomi yang dapat dinikmati penduduk miskin, pengendalian pertambahan jumlah penduduk dan peningkatan angka melek huruf.

---

The objective of this research is to understand and analyze the impact of economic growth, population, education and health on the number of poor people on Regency/City in the East Java Province 2005-2008. The descriptive and econometric analyses were used to find out the linkage between economic growth, population, education and health on poverty by applying data provided by BPS and the East Java Province Government. The less impressive quality of economic development has shown by the figure of poverty average 19,80 percent. The spread of poor was concentrated in Regency 94,17 percent which 54,12 percent agriculture is the main source of income. The economic growth was significantly affecting to decrease the number of poor people, number of population was significantly affecting to increase the number of poor people and adult literacy rate was significantly affecting to decrease the number of poor people. Based on these findings, policy recomendation to reduce the number of poor people is pro poor growth, the effective control of population growth rate and increasing the adult literacy rate."

"Terus menurunnya tingkat kemiskinan kabupaten/kota di Jawa Tengah antara 2002 sampai 2004 dan dimulainya otonomi daerah sejak 2001, kemungkinan memiliki keterkaitan. Karena atas dasar desentralisasi fiskal, pemerintah pusat telah melakukan transfer dana yang cukup besar dan semakin besar jumlahnya dari tahun ke tahun kepada pemerintah daerah.Penelitian ini ingin menjawab apakah secara statistik terbukti ada kaitan signifikan antara tingkat kemiskinan dengan anggaran belanja pembangunan daerah, yaitu pengeluaran pembangunan yang dibelanjakan oleh pemerintah daerah. Dalam hal ini, digunakan studi kasus kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah.Berdasarkan teori yang dikemukakan Todaro bahwa tingkat kemiskinan dipengaruhi oleh tingkat pendapatan daerah rata-rata dan distribusi pendapatan di daerah tersebut (Todaro, 2000) dan strategi mengatasi kemiskinan menurut World Bank, yaitu: (1) mendorong pertumbuhan ekonomi; (2) human capital invesment; dan (3) menyediakan jaminan sosial (World Bank, 1990 dan World Bank, 2001) maka anggaran belanja pembangunan daerah diduga secara signifikan berpengaruh negatif terhadap tingkat kemiskinan suatu daerah.Penelitian ini mengamati proses bagaimana pendapatan daerah mempengaruhi kemiskinan, yaitu dengan melihat pola anggaran belanja untuk kebutuhan pembangunan yang dilokasikan kepada tiga jenis pengeluaran. Pertama, pengeluaran untuk kebutuhan pertumbuhan ekonomi. Kedua, pengeluaran untuk human capital investment. Ketiga, pengeluaran untuk menyediakan jaminan sosial.Temuan utama dari penelitian ini adalah pembuktian bahwa ketiga jenis pengeluaran tersebut berpengaruh terhadap ketiga jenis ukuran kemiskinan, yaitu: tingkat kemiskinan, tingkat kedalaman kemiskinan, dan tingkat keparahan kemiskinan di Jawa tengah. Lebih jauh lagi, penelitian ini mendukung hipotesa adanya hubungan yang searah antara usaha pertumbuhan ekonomi dan usaha mengurangi kemiskinan, terbukti dan hubungan yang negatif antara tingkat kemiskinan dengan pengeluaran dalarn rangka pertumbuhan ekonomi.Selanjutriya, penelitian ini juga mendukung argumentasi inverted U-curve dari Simon Kuznets bahwa pada awal pembangunan pertumibuhan ekonomi akan mengakibatkan membesarnya ketimpangan distribusi pendapatan seperti yang ditunjukkan oleh hubungan yang positif antara kedalaman kemiskinan dan keparahan kemiskinan dengan alokasi pengeluaran untuk pertumbuhan ekonomi.Penelitian ini juga mendapatkan basil bahwa alokasi pengeluaran untuk human capital investment belum mampu mengurangi tingkat kemiskinan dan kedalaman kemiskinan, walaupun tingkat keparahan kemiskinan dapat dikurangi. Hal ini terlihat pada hubungan yang positif antara tingkat kemiskinan dengan alokasi pengeluaran untuk human capital investment dan hubungan negatif antara tingkat keparahan kemiskinan dengan jenis pengeluaran tersebut.Sementara itu, alokasi pengeluaran untuk kepentingan menyediakan jaminan sosial telah berhasil memperbaiki tingkat kemiskinan, kedalaman kemiskinan, dan keparahan kemiskinan. Hal ini terbukti dengan hubungan yang negatif antara tingkat kemiskinan dengan pengeluaran untuk menyediakan jaminan sosial. Alokasi ini juga mengurangi kesenjangan antara penduduk miskin dengan garis kemiskinan dan memperbaiki tingkat distribusi pendapatan antar penduduk miskin. Hal ini terbukti dengan hubungan yang juga negatif antara tingkat kedalaman kemiskinan dan keparahan kemiskinan dengan pengeluaran untuk jenis alokasi ini.Mengingat masih beaarnya jumlah kemiskinan pada sebagian besar kabupaten/kota di )awa Tengah maka pola anggaran belanja pembangunan kabupaten/kota sudah seharusnya diprioritaskan untuk mengentaskan kemiskinan. Alokasi anggaran yang bersifat pro-poor, artinya lebih memberi keuntungan bagi keiompok masyarakat yang miskin mesti didefinisikan dalam usaha pengentasan kemiskinan ini.Untuk itu, pemerintah kabupaten/kota perlu m.engorientasikan anggaran belanja pembangunannya pada tiga program berikut, yaitu: pertama, mendorong pertumbuhan ekonomi dalam rangka menciptakan kesempatan kerja; kedua, meningkatkan human capital investment, dan ketiga, menyediakan jaminan sosial. Anggaran untuk ketiga program ini perlu diprioritaskan dengan dan implementasinya perlu diawasi sehingga benar-benar mencapai target kelompok miskin dan lebih memberi manfaat kepada kelompok ini ketimbang kelompok tidak miskin.Tingkat kemiskinan, tingkat kedalaman kemiskinan, dan tingkat keparahan kemiskinan (Po, P1, dan P2) menunjukkan hal yang berbeda namun berfungsi saling melengkapi, ketiganya sangat penting menjadi pertimbangan dalam pengambilan kebijakan. Karena itu, upaya mengentaskan kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan, pemerintah kabupaten/kota harus pula mempertimbangkan masalah kedalaman dan intensitas dari kemiskinan tersebut (P1, dan P2), tidak hanya berorientasi pada jumlah absolut kemiskinan (Po)."

"Studi ini bertujuan untuk menganalisa hubungan pengeluaran publik pemerintah daerah dan angka kematian bayi. Penelitian ini merupakan penelitian studi kasus pengeluaran publik kesehatan dengan menggunakan data panel Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat Tahun 2005 ? 2008. Pendekatan model data panel yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan Fixed Effect Model. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengeluaran publik kesehatan memiliki hubungan yang signifikan secara statistik terhadap penurunan angka kematian bayi. Hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa variabel kontrol lain memiliki hubungan yang signifikan secara statistik terhadap penurunan angka kematian bayi.

---

This study aims to analyze the relationship between local spending and infant mortality rate in the Province of West Java from the year of 2005 to 2008. The model developed for this study is fixed effect model of panel data regression. The result show that local spending on health and control variables have a statistically significant in reduce infant mortality rate.;This study aims to analyze the relationship between local spending and infant mortality rate in the Province of West Java from the year of 2005 to 2008. The model developed for this study is fixed effect model of panel data regression. The result show that local spending on health and control variables have a statistically significant in reduce infant mortality rate."

"Penelitian ini bertujuan untuk melihat pengaruh skala optimum belanja pemerintah dibandingkan dengan produk domestik regional bruto (government size) terhadap pertumbuhan ekonomi dan Financial Distress kabupaten dan kota pada Provinsi Maluku. Government size secara intuitif akan mendorong pertumbuhan ekonomi suatu wilayah terutama daerah timur Indonesia yang tingkat aktivitas ekonominya cenderung rendah. Disaat yang sama, besarnya belanja pemerintah berisiko menimbulkan kerentanan finansial terutama di daerah karena pendapatannya berpotensi tidak mampu menutupi belanja Mandatory dan kewajibannya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa government Size tidak berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Domestik Regional Bruto(PDRB) per kapita dan kerentanan fiskal kabupaten dan kota pada Provinsi Maluku, namun Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) memiliki pengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi,selain itu tingkat kewajiban pemerintah berdampak signifikan terhadap kerentanan fiskal. Namun demikian, penelitian ini juga memperlihatkan pentingnya komposisi belanja pemerintah terutama belanja wajib dalam memberikan dampak kepada ekonomi dan ketahanan keuangan pemerintah daerah"