Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKTesis ini membahas mengenai kebijakan Koizumi Doctrine yang dikeluarkan padatahun 2002 oleh Jepang dua bulan setelah negara-negara ASEAN menyepakatisuatu peijanjian kerjasama dengan Cina di tahun 2001 mengenai FTA. BaikJepang maupun Cina memiliki sejarah hubungan yang kurang baik sehinggasituasi ini juga mempengaruhi kebijakan-kebijakan negara yang mereka keluarkansebagai implikasi dari kepentingan nasional masing-masing negara.Berdasarkan hubungan dan sejarah yang kurang baik dari Jepang dan Cina makaterciptalah suatu bentuk persaingan yang merupakan wujud dan upaya Jepang danCina di dalam memperoleh power di dunia. Salah satu cara untuk mencapaikekuatan ini, baik Jepang maupun Cina mencoba untuk memperluas danmempertahankan pengaruh (influence) mereka di ASEAN. Jepang yang tadinyasudah memiliki kekuatan dengan memimpin perekonomian di ASEAN pasca PDII, di tahun 2000an harus menghadapi saingan baru yakni Cina.

---

AbstractThe focus of this study is about a doctrine that made by the Japan Governmentcalled The Koizumi Doctrine that release in 2002) exactly two months after theASEAN countries made a partnership with China's Government called the FTA(Free Trade Area) in 2001. Japan and China have a history in their relationshipthat not quite good. Basically both nations tried to make a better statement in theworld based on their national interest.Based on their long relationship that not going well through the times betweenJapan and China come up with a rivalry where both nations want to have morepower by given their influence as the economic leader in ASEAN. Japan was hadthat position before, but after tho year of 2000, China became much powerfulnation and tried to also spread their influence in ASEAN. Facing this situation,means, Japan meet has to face his rivalry, China."

"ABSTRAKSkripsi ini membahas mengenai urgensi pengaturan Single Economic EntityDoctrine dalam hukum persaingan usaha di Indonesia dengan mengaitkannyadengan Mayarakat Ekonomi ASEAN. Dalam melakukan penelitian, penulismenggunakan metode penelitian kepustakaan yang bersifat yuridis-normatif.Permasalahan dalam skripsi ini adalah bagaimanakah urgensi pengaturan doktrintersebut dalam hukum persaingan usaha di Indonesia dihubungkan dengan dengankasus-kasus terkait serta bagaimanakah dampak pengaturan doktrin tersebutdihubungkan dengan Masyarakat Ekonomi ASEAN. Kesimpulan ataspermasalahan tersebut adalah perlunya pengaturan mengenai Single EconomicEntity Doctrine untuk dimasukkan dalam revisi UU No. 5 Tahun 1999 agarmenimbulkan kepastian dalam menerapkan doktrin tersebut dan pengaturantersebut juga dibutuhkan untuk mengahadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN.

---

ABSTRACTThis thesis discusses the urgency to regulate Single Economic Entity Doctrine onIndonesian Competiton Law in relations to the ASEAN Economic Community. Inconducting this research, the writer uses juridicial-normative library researchmethods. The problem arise in this thesis is how to determine the urgency toregulate such doctrine on Indonesian Competition Law considering the relatedcases and its effect of such regulation considering the ASEAN EconomicCommunity. The conclusion is that it is important to include the regulation ofSingle Economic Entity Doctrine to the soon-to-be revised Law Number 5/1999to ensure the same perspectives in interpreting and applying the Single EconomicEntity Doctrine and to face the challenges in relations to the ASEAN EconomicCommunity."

"Tesis ini menjelaskan tentang Perubahan Strategis Politik Luar Negeri Jepang di ASEAN pada akhir 1970-an : kasus Doktrin Fukuda. Di dalamnya berisi mengenai upaya Jepang melalui Perdana Menteri Fukuda Takeo untuk memperbaiki hubungan Jepang dengan negara-negara di kawasan ASEAN. Fukuda Takeo berpedoman pada Diplomasi dari Hati ke Hati yang diwujudkan dalam 3 butir penting Doktrin Fukuda. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan melihat 2 sisi yaitu Historis dan Behavioralis. Sedangkan Teori yang digunakan adalah Soft Power dan mengaplikasikannya pada Doktrin Fukuda. Pada hasil penelitian didapatkan kesesuaian antara pelaksanaan Doktrin Fukuda dan Soft Power.

---

This thesis describes the changing strategy Japan foreign politic in ASEAN in the end of 1970's : Fukuda's doctrine case. It's contain the efforts of Japan's government to improve Japan?s relations with countries in the ASEAN region through Prime Minister Fukuda Takeo. Fukuda Takeo Diplomacy is based on Heart to Heart and realized on 3 important point namely Fukuda's Doctrine. This research is qualitative research with the view of History and Behavioralis. This thesis is used Soft Power Theory. In the end of the research obtained the suitability between Fukuda Doctrine and Soft Power."

"Adanya dominasi ideologi patriarki telah melahirkan diskriminasi, eksploitasi, dan kekerasan terhadap perempuan. Salah satu bentuk kekerasan terhadap perempuan yang meluas dan tengah menjadi isu global adalah perdagangan perempuan. Perdagangan perempuan merupakan isu yang sangat kompleks, karena aspek di dalamnya mencakup ketenagakerjaan, migrasi, kemiskinan, serta kejahatan. Kawasan Asia Tenggara, yang mayoritas negaranya merupakan negara berkembang, merupakan kawasan dengan perdagangan perempuan paling marak di dunia. PBB, melalui UNODC dan UNIAP, telah melakukan upaya-upaya untuk memberantas perdagangan perempuan di kawasan Asia Tenggara. Namun, upaya pemberantasan perdagangan perempuan di kawasan Asia Tenggara tidak cukup hanya diselesaikan oleh PBB, selaku organisasi internasional global, saja. ASEAN, selaku organisasi internasional regional di kawasan Asia Tenggara, juga melakukan upaya-upaya untuk memberantas perdagangan perempuan di kawasan Asia Tenggara. Dalam mengkaji peranan ASEAN tersebut, penting untuk mengetahui ketentuan hukum internasional mengenai pelarangan perdagangan perempuan, bentuk-bentuk usaha ASEAN dalam memberantas perdagangan perempuan, serta penerapan ketentuan hukum internasional mengenai pelarangan perdagangan perempuan, yang mengacu pada Protocol to Prevent, Suppress, and Punish Trafficking in Persons, Especially Women and Children, dalam peraturan perundang-undangan nasional masing-masing negara anggota ASEAN. Permasalahan-permasalahan tersebut akan dijawab melalui penelitian yuridisnormatif sehingga diperoleh kesimpulan bahwa ASEAN harus mendorong penerapan standar prinsip hak asasi manusia internasional di kawasan Asia Tenggara guna memberantas perdagangan perempuan.

---

The domination of patriarchy has resulted in discrimination, exploitation, and violence against women. One of the form of a wide-spread violence against women that has become a global issue is women trafficking. Women trafficking is a very complex issue, because its aspects involve labor, migration, poverty, and crime. Southeast Asia, which is populated by developing countries, is the region where women trafficking is most-spread. United Nations, with its UNODC and UNIAP projects, has been making efforts to suppress the women trafficking in Southeast Asia. However, the effort to suppress the women trafficking in Southeast Asia are not relayed solely upon United Nations. ASEAN, as the regional international organization, also makes efforts to suppress the women trafficking in Southeast Asia. In studying the role of ASEAN in suppressing the women trafficking in Southeast Asia, it is important to know the rule of international law regarding the suppression of women trafficking, ASEANs efforts in suppressing the women trafficking in Southeast Asia, and the application of the rule of international law regarding the suppression of women trafficking, based on Protocol to Prevent, Suppress, and Punish Trafficking in Persons, Especially Women and Children, in each ASEAN member states legislation. These problems will be answered through a juridical-normative research, thus it can be concluded that ASEAN must support the implementation of international human rights principles in Southeast Asia that will suppress the women trafficking."

"Penelitian ini berupaya untuk memahami dan menjelaskan berbagai faktor yang secara signifikan melatarbelakangi persaingan antara Cina dengan Jepang untuk meningkatkan hubungan ekonominya dengan ASEAN. Untuk itu dalam kerangka pemikiran digunakan pendekatan neo-realis dan teori kepentingan nasional. National interest digunakan untuk melihat kepentingan Cina dan Jepang dalam meningkatkan hubungan ekonomi dengan ASEAN.Hipotesis dalam penelitian ini adalah bahwa persaingan antara Cina dengan Jepang dalam hubungan ekonomi dengan ASEAN disebabkan oleh (1) keinginan Cina untuk memperbesar pengaruh di kawasan Asia; dan (2) keinginan Jepang untuk memelihara pengaruh di kawasan Asia.Hasil penelitian ini memperlihatkan bahwa terdapat beberapa kepentingan yang melatarbelakangi Cina dalam meningkatkan hubungan ekonomi dengan ASEAN, diantaranya yaitu; (1) keinginan Cina untuk meningkatkan perdagangan dengan ASEAN; (2) peningkatan investasi Cina-ASEAN; (3) keinginan Cina untuk mengembangkan propinsi barat daya Cina; (4) mempermudah akses bahan mentah dari negara-negara anggota ASEAN; dan (5) memperbaiki pandangan negara-negara Asia Tenggara terhadap Cina. Kepentingan-kepentingan Cina tersebut pada akhirnya akan mendukung kepentingan Cina untuk memperbesar pengaruh di kawasan Asia Tenggara. Kepentingan Jepang dalam meningkatkan hubungan ekonomi dengan ASEAN pada dasarnya dilihat sebagai kepentingan Jepang untuk memelihara pengaruhnya di kawasan yang didukung oleh beberapa kepentingan Jepang lainnya seperti mempertahankan perdagangan Jepang-ASEAN, mempertahankan investasi Jepang di ASEAN, serta mempertahankan Negara-negara anggota ASEAN sebagai penyedia bahan mentah.Persaingan antara Cina dengan Jepang dilihat dari bagaimana kedua negara mengelola berbagai kebijakan dengan ASEAN untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan produktivitasnya. Persaingan antara Cina dengan Jepang dalam hubungan ekonomi dengan ASEAN dalam rangka mencapai national interest-nya dilihat sebagai kepentingan Cina untuk memperbesar pengaruhnya dan disisi lain merupakan kepentingan Jepang untuk memelihara pengaruh di kawasan.(xiv + 107) halaman (4 tabel+ 13 grafik)+daftar pustaka (17 buku+16 jurnal+1 media massa+20 situs)+ 5 lampiran."

"ABSTRAKTulisan ini menganalisis permintaan ekspor pulpwood Indonesia selama periode tahun 1994-2014 dengan menggunakan model Trancendental Logarithmic TL . Adapun hasil yang ditemukan adalah sebagai berikut. Pertama, logaritmik pendapatan and second order logaritmik pendapatan berpengaruh signifikan di pasar Cina dan Korea. Kedua, secara umum Indonesia own-price adalah elastis dan memiliki nilai negatif. Hal ini didukung oleh Detomasi 1969 , meskipun Buongiorno Turner 2004 menyatakan bahwa own-price dari pulpwood adalah inelastic. Ketiga, sehubungan dengan nilai elastisitas cross-price dan pendapatan yang positif, maka pulpwood Indonesia dapat dikategorikan sebagai barang substitusi dan barang normal. Terakhir, penerapan kebijakan subsidi untuk mengurangi harga pulpwood Indonesia sebanyak 10 akan meningkatkan share permintaan di pasar Korea dan dunia, sementara share permintaan di pasar Cina akan tetap stabil. Khususnya di pasar Jepang, share permintaan Indonesia akan mengalami penurunan

---

ABSTRACTThis paper examines demand of Indonesian pulpwood export during period 1994 2014 using Transcendental Logarithmic TL model. The important findings are as follows. Firstly, logarithmic income and second order logarithmic income significantly influence in China and Korea market. Secondly, in general Indonesia own prices are elastic and have negative signs. This is supported by Detomasi 1969 , even though Buongiorno Turner 2004 suggested that own price of pulpwood is considered as inelastic. Thirdly, due to its positive sign of cross price and income elasticity, Indonesian pulpwood can be considered as substitute and normal good. Lastly, implementing subsidy policy to reduce pulpwood price by 10 would increase quantity of Indonesia rsquo s pulpwood demanded in all markets. However, the share of demand will only increase in Korea and World market, while in China market the demand share would remain stable. And particularly in Japan market, the Indonesia demand share will slightly decrease. "

"Sekularisasi adalah proses pembedaan secara fungsional elemen-elemen sosial: politik, ekonomi, hukum, dan pendidikan, dari agama, sebagai akibat dari perubahan sosial yang terjadi di dalam masyarakat yang dulunya didominasi oleh norma-norma agama. Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan teks-teks sejarah Jepang dari tahun 1868 hingga 2006 terkait peristiwa kunjungan Koizumi ke Yasukuni Jinja dan Yasukuni Jinja. Berbagai pernyataan Koizumi mengenai kunjungannya ke Yasukuni Jinja menunjukkan bahwa ia menganggap orang-orang yang gugur dan disemayamkan di Yasukuni Jinja adalah pahlawan, meskipun jaman telah berganti dan Kokka Shinto telah runtuh. Ia merasa tidak bersalah untuk mengekspresikan keyakinannya dengan cara mengunjungi Yasukuni Jinja dan tidak menginginkan pihak luar negeri campur tangan dengan permasalahan keyakinannya pribadi maupun urusan domestik Jepang. Selain itu, alasan politis kunjungan Koizumi ke Yasukuni Jinja adalah untuk memperoleh dukungan dari Asosiasi Keluarga Korban Perang yang anggota keluarganya disemayamkan di Yasukuni Jinja. Selaku seorang perdana menteri yang merupakan pemimpin negara, kunjungannya ke Yasukuni Jinja menunjukkan sikapnya yang tidak menaati undan-g_undang mengenai pemisahan agama dengan negara, sebab Yasukuni Jinja adalah institusi nasional sekaligus relijius. Tindakannya ini bertentangan dengan sistem dan ideologi yang berlaku di dalam pemerintahan Jepang di masa kini, yaitu pemerintahan demokrasi dan sekuler. Dari sudut pandang sekularisasi agama yang merupakan proses pembedaan secara fungsional elemen-elemen social, politik, ekonomi, hukum, dan pendidikan, dari agama, sebagai akibat dari perubahan sosial yang terjadi di dalam masyarakat Jepang setelah Perang Dunia II, kunjungan Koizumi sebagai Perdana Menteri Jepang ke Yasukuni Jinja merupakan sebuah hal yang paradoks. Koizumi sebagai Perdana Menteri Jepang, sebuah negara yang memiliki undang-undang untuk tidak memberikan dukungan pada agama manapun, berdoa di Yasukuni Jinja, sebuah kuil Shinto. Bagi sebagian masyarakat Jepang tindakan Koizumi ini dipandang sebagai sikap yang tidak bertanggung jawab terhadap kejahatan agresi militer Jepang di masa lalu, terutama oleh negara-negara yang mengalami agresi militer Jepang, sikap Koizumi tersebut belum dapat dimaafkan."

"Sepak bola adalah salah satu olahraga paling populer di dunia saat ini. Di Asia, Korea Selatan dikenal sebagai salah satu kekuatan sepak bola yang terbaik. Perkembangan sepak bola di Korea Selatan hingga sekarang berkaitan erat dengan satu hal, yaitu nasionalisme. Dengan latar belakang sejarah terjajah oleh Jepang, nasionalisme menjadi kekuatan dalam sepak bola di Korea Selatan. Sepak bola menjadi alat perjuangan bagi masyarakat Korea Selatan saat masa penjajahan Jepang, menang melawan Jepang di atas lapangan hijau akan membangkitkan jati diri bangsa dan semangat nasionalisme saat itu. Hingga saat ini, Korea Selatan menganggap Jepang adalah rival yang harus dikalahkan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisa sejarah yang melatarbelakangi tumbuhnya nasionalisme rakyat Korea Selatan khususnya dalam rivalitas sepak bola dengan Jepang. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif-analitis dan pendekatan secara diakronis dengan menggunakan sumber-sumber yang berkaitan dengan rivalitas Korea Selatan dengan Jepang di atas lapangan hijau. Dari penelitian ini dapat ditemukan bahwa rivalitas dengan Jepang dalam sepak bola telah menciptakan tren nasionalisme di Korea Selatan. Pertandingan sepak bola melawan Jepang adalah pertandingan yang mempertaruhkan harga diri bangsa sehingga harus dimenangkan.Football is currently one of the most popular types of sports in the world. In Asia, South Korean football is renowned as one of the best. The development of South Korean football until now is strongly related to its nationality. With the historical background of Japanese colonialization, nationalism became the strength in South Korean football. Football was used as a means of fight during the Japanese colonialization period, and winning against Japan on the football field would spurt the nation`s pride and the spirit of nationalism. Until now, South Korea views Japan as a rival to be defeated. The purpose of this research is to analyze history that lies behind the growth of the nationalism of the people in South Korea, especially in the rivalry of football with Japan. From this investigation, it is found that the football rivalry with Japan created a nationalism trend in South Korean society. Football matches against Japan serves as matches of pride thus needed to be won over."