Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tesis ini berangkat dari keprihatinan terhadap pelayanan terhadap jenazah diduga mati tak wajar dan ditemukan di tempat publik serta tanpa identitas (tunawan) yang menjadi beban rumah sakit dan masyarakat di Jakarta. Dengan adanya sebuah city 's morgue, penulis berargumen hal ini dapat terpecahkan. Untuk itu maka dilakukan analisa kebutuhan city's morgue di DKI Jakarta. Menggunakan pendekatan kualitatit, studi kasus terhadap fenomena ketiadaan city 's margue dengan kerangka analisa kebutuhan. Pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara dan penelusuran dokunen. Responden untuk wawancara diperoleh dari unit forensik dan kamar jenazah rumah sakit pemerinlah, dokter jaga UGD; staf kamar jenazah dan manajer pelayanan medic rumah sakit swasta serta dinas pemadam kebakaran dan penanggulangan bencana DKI Jakarta. Dari penelitian diperoleh gambaran aktual kondisi pelayanan terhadap jenazah di tempat publik dan tunawan dari sisi nilai, tindakan, moral, pembagian peran, kegiatan dan beban dari para pemangku kepentingan di Jakarta. Analisa kebutuhan dilihat dengan membandingkan kondisi aktual tersebut terhadap norma peraturan yang ada (normative needs), indicator masyarakat (indicative needs), membandingkan dengan kota lain (comparative needs) dan mengantisipasi kondisi masa depan (anticipative needs). Keempat komponen kebutuhan tersebut sudah menyatakan bahawa DKI Jakarta memerlukan city's morgue. Komponen indikator masyarakat ternyata berperan lebih besar dari yang lain dalam pernyataan kebutuhan. Peneliti juga mendapatkan signifikansi keberadaan city's morgue di Jakarta dari sisi budaya, kesehatan masyarakat dan penanganan beban.

---

Knowing the burden that public hospital and Jakarta's society have suffered dealing with suspected unnatural death's corpses and unidentified dead body, the author think about how a single institution like city's morgue can solve these problems. Public hospital forced to handle outside corpses and giving numerous services that cost them money. The absent of good system make society must pay from their own pocket for forensic autopsy examination done to their love one. Therefore author executed a qualitative research, a case study for the absent of city`s morgue in Jakarta, using needs analysis framework. Data being collected using observation, interview and documents study. Interviews were done to respondent from forensic unit from public hospital; emergency staff, morgue staff and middle manager from private hospitals; fire fighter and rescuer from fire department.

This research succeeds in capturing a real picture of today's actual condition in Jakarta regarding suspected unnatural death's corpses and unidentilied dead body. This picture was taken through values, behavior, moral, duty, activity and burden from the stake holder point of view. Analysis for needs was done by comparing the actual condition with the rules and regulation to produce normative needs' statements; with society's cultural indicators to name indicative needs' statements; with the actual condition of Jakarta's twin cities to extract comparative needs' statements and anticipating the future to propose anticipative needs' statements. All four components conclude that Jakarta does need a city's morgue. Author also found city's morgue significances from the cultural, public health and taking over the society burden's perspective."

"Peningkatan trafik mobile data di Indonesia diprediksi oleh CISCO akan meningkat sebesar 12 kali lipat pada tahun 2020. Trafik tersebut diprediksi akan terus bertambah dengan meluasnya pemanfaatan teknologi IoT secara masif sebagai salah satu tren teknologi masa depan. Pemanfaatan teknologi IoT di Indonesia digunakan untuk mendukung program smart city di berbagai kota dan diperkirakan akan berimplikasi pada kenaikan trafik. Sementara itu, Indonesia diperkirakan akan kekurangan spektrum mobile broadband sebesar 500 MHz pada tahun 2020. Implementasi teknologi IoT untuk mendukung smart city diperkirakan akan memperbesar defisiensi spektrum tersebut. Hingga saat ini belum ada penelitian yang menghitung prediksi jumlah kebutuhan spektrum untuk layanan IoT di Indonesia. Forum bersama industri elektronik di India IESA TIE IoT Forum telah melakukan prediksi jumlah kebutuhan spektrum untuk layanan IoT. Dalam rangka mendukung program pengembangan smart city di India, IESA TIE IoT Forum merekomendasikan alokasi spektrum tambahan sebesar 10 ndash; 20 MHz spesifik untuk layanan IoT. Penelitian ini bertujuan untuk menghitung prediksi kebutuhan spektrum untuk layanan IoT dengan studi kasus Jakarta Smart City menggunakan metode perhitungan yang digunakan oleh IESA TIE IoT Forum. Hasil penelitian ini adalah kebutuhan spektrum untuk layanan IoT meningkat 17,27 dalam kurun waktu 2016-2021 dengan kebutuhan spektrum sebesar 18,67 MHz untuk skenario 1 dan 19,91 MHz untuk skenario 2. Kebutuhan spektrum tersebut dapat diantisipasi oleh regulator dengan memperhatikan ketersediaan alternatif spektrum saat ini, peluang industri dan inovasi IoT dalam negeri serta kebutuhan regulasi terkait IoT seperti standarisasi perangkat, harmonisasi spektrum dan sistem keamanan data.

---

In Indonesia, mobile data traffic is predicted by CISCO will increase significantly by 12 times in the period of 2015 ndash 2020. The traffic is predicted will grow continuously by widespread utilization of IoT technologies on a massive scale as one of the future technology. IoT is used to support the smart city program in various cities in Indonesia and expected to have implications in traffic growth. Meanwhile, Indonesia is expected to experience deficiency of 500 MHz spectrum for mobile broadband services in 2020. IoT implementation to support smart city is predicted to enlarge spectrum deficiency. There has been no study which calculates spectrum needs for IoT services in Indonesia. Electronics industrial collaboration forum in India IESA TIE IOT Forum has made predictions of spectrum need for IoT services. In order to support smart city in India, IESA TIE IoT forum proposed to allocate additional spectrum of 10 ndash 20 MHz specific for IoT services. This research aims to calculate spectrum need for IoT services in case of Jakarta Smart City. The results are spectrum need for IoT services increase by 17.27 in the period of 2016 ndash 2021 with the spectrum needs of 18.67 MHz for scenarios 1 and 19.91 MHz for scenarios 2. The spectrum needs should be anticipated by regulator to consider the availability alternative spectrum, opportunity and innovation IoT industry in Indonesia and the needs of regulations related to IoT for instance standardization of devices, spectrum harmonization and data security systems."

"Dr. Vincent Di Maio and veteran crime writer Ron Franscell guide us behind the morgue doors to tell a fascinating life story through the cases that have made Di Maio famous--from the exhumation of assassin Lee Harvey Oswald to the complex issues in the shooting of Florida teenager Trayvon Martin. Beginning with his street-smart Italian origins in Brooklyn, the book spans 40 years of work and more than 9,000 autopsies, and Di Maio's eventual rise into the pantheon of forensic scientists."--Book jacket."In this clear-eyed, gritty, and enthralling narrative, Dr. Vincent Di Maio and veteran crime writer Ron Franscell guide us behind the morgue doors to tell a fascinating life story through the cases that have made Di Maio famous-from the exhumation of assassin Lee Harvey Oswald to the complex issues in the shooting of Florida teenager Trayvon Martin. Beginning with his street-smart Italian origins in Brooklyn, the book spans 40 years of work and more than 9,000 autopsies, and Di Maio's eventual rise into the pantheon of forensic scientists. One of the country's most methodical and intuitive criminal pathologists will dissect himself, maintaining a nearly continuous flow of suspenseful stories, revealing anecdotes, and enough macabre insider details to rivet the most fervent crime fans"

"Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi persebaran pusat kota di DKI Jakarta berdasarkan tiga sudut pandang, yaitu empiris, keilmuan, dan kebijakan publik. Selain menggunakan metode overlay peta, penelitian ini juga menggunakan menggunakan Teknik Delphi terutama untuk mengumpulkan pendapat ahli planologi, arsitektur, dan sosiologi mengenai kriteria dan lokasi pusat kota di DKI Jakarta. Sementara itu, sudut pandang empiris dilandasi oleh teori kota inti berganda, sedangkan sudut pandang kebijakan publik ditinjau berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah DKI Jakarta Tahun 2010. Semua data yang diperoleh kemudian disintesiskan sehingga menghasilkan pandangan utuh mengenai pusat kota. Hasil penelitian ini memperlihatkan ada 14 lokasi pusat kota yang terbagi menjadi : 6 lokasi pusat perkantoran yang tersebar baik di bagian tengah maupun di sisi barat dan timur kota; 6 lokasi pusat perdagangan dan komersil yang tersebar memanjang dari utara hingga ke tengah kota; 4 lokasi pusat industri yang tersebar di bagian barat dan timur kota; dan 2 lokasi pusat hiburan dan jasa yang tersebar di bagian tengah kota. Pusat kota yang sesungguhnya di DKI Jakarta adalah di kawasan Sudirman - Thamrin.

---

This study aims the distribution center city in DKI Jakarta. Jakarta City Center examined using the method Technuique Delphy (Delphi technique) to assess the arguments of experts urban design, architecture, and sociology through the interview process. The results of these interviews will be obtained based on the views of the city center of scientific fields. Empirical point of view obtained through the theory of multiple core city sedangakn public policy point of view seen by Spatial Plan of DKI Jakarta in 2010. Data obtained in the form of each view of city center synthesized or combined to produce acomplete view of city center.

The results obtained there are 14 city center locations which are divided into several functions of 6 as a central office locations spread across the central part of town, west side, and east of the city; 6 locations as trade and commercial center of the scattered extends from north to city center; 4 locations as scattered industrial centers in western and eastern cities, and 2 locations as a center of entertainment and services that are scattered in the middle of town."

"Adanya ketidakefisienan dalam penyelenggaraan retribusi di DKI Jakarta membuat pemerintah DKI Jakarta melakukan berbagai cara untuk mengatasinya. Salah satu upaya yang dilakukan oleh pemerintah DKI Jakarta adalah mengeluarkan Peraturan Gubernur Nomor 11 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pemungutan Retribusi Melalui Sistem Elektronik. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis proses formulasi kebijakan sistem elektronik retribusi di DKI Jakarta. Hasil penelitian yaitu formulasi kebijakan melewati beberapa tahapan yaitu identifikasi masalah, agenda kebijakan, formulasi kebijakan, dan mendesain kebijakan.

---

The inefficiency in administration of user charges in Jakarta makes the Jakarta government take a variety of ways to solve the problem. One of the efforts made by the Jakarta government is issuing the Governor Regulation No. 11 of 2014 on Procedures for Collection of User Charges Through Electronic Systems. This research is a qualitative research aimed to describe and analyze the process of policy formulation of electronic user charges system in Jakarta City. The results of this research is the policy was formulated through several stages, namely: problem identification, policy agenda, policy formulation, and policies designing."

"ABSTRAKJakarta yang telah didukung oleh teknologi big data. Peran teknologi big data bagi perkembangan smart city sangat penting karena dapat menjadi dasar untuk menyusun perencanaan dan menentukan kebijakan pemerintah daerah. Pada tesis ini dibahas mengenai analisis implementasi teknologi big data di Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan menggunakan metode gap analysis pada data-data hasil in-depth interview dan data pendukung lainnya. Berdasarkan hasil gap analysis diketahui bahwa implementasiteknologi big data di Jakarta Smart City masih memerlukan perbaikan dan pengembangan karena masih adanya kesenjangan pada elemen-elemen penelitian yaitu data, infrastruktur, pengelolaan, sumber daya manusia dan manfaat. Pada penelitian ini selanjutnya dirumuskan usulan perbaikan terhadap kesenjangan yang ditemukan dan menyusun urutan prioritas perbaikan dengan menggunakan metode capability, accessibility, readiness dan leverage (CARL).

---

ABSTRACTThe Jakarta Smart City Unit is a work unit of the Jakarta Provincial Government in Indonesia with the main duty and function of implementing smart city, one of itsefforts using big data technology. The role of big data technology in the development of smart city is very important, because it can be the basis of the steps in determining the policies of the local government. This study discusses and analyses the implementation of big data technology in the Provincial Government of Jakarta by using gap analysis tool based on in-depth interview data and other supporting data. Based on the results of the gap analysis, it is known that the use of big data technology in Jakarta Smart City still needs improvement and development because there are still gaps in the research elements, namely data, infrastructure, governance, human resources and benefit. In this study the proposed improvements to the gaps that were found and formulated the priority order of improvement using the method of Capability, Accessibility, Readiness,and Leverage CARL."

"Dalam menentukan upah minimum, Dewan Pengupahan Provinsi setiap kali perlu melakukan survei untuk mendapatkan nilai KHL. Namun setelah adanya PP 78. Tahun 2015 tentang Pengupahan, untuk menentukan upah minimum tidak perlu dilakukan survei setiap tahun, cukup menggunakan rumus untuk menghitung upah minimum. Ketiadaan survei yang dilakukan setiap tahun karena survei KHL yang dilakukan Dewan Pengupahan Daerah tidak kredibel. Meskipun terdapat rumus penghitungan upah minimum, namun Dewan Pengupahan Provinsi DKI Jakarta tetap melakukan survei setiap tahun untuk mendapatkan nilai KHL, khususnya untuk KHL tahun 2018. Untuk itu, skripsi ini akan membahas secara tuntas bagaimana penetapan tahun 2018 tersebut. UMP DKI Jakarta dan Cara Penggunaan KHL dalam Penetapan UMP DKI Jakarta Tahun 2018. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Jenis data yang penulis gunakan adalah data sekunder yang diperoleh dari studi pustaka dan wawancara dengan informan. Hasil dari penelitian ini bersifat deskriptif analitik, sehingga diharapkan dapat menemukan permasalahan yang terjadi selama ini dan menghasilkan rekomendasi solusi atas permasalahan tersebut. Kesimpulan dari tugas akhir ini adalah penetapan UMP DKI Jakarta tahun 2018 sudah tepat menggunakan rumus tetapi nilai KHL yang diperoleh dari hasil survei KHL tidak dijadikan acuan dalam penetapan UMP DKI Jakarta tahun 2018, melainkan hanya digunakan sebagai "angka pembanding".

---

In determining the minimum wage, the Provincial Wage Council needs to conduct a survey every time to obtain the KHL value. However, after PP 78. 2015 concerning Wages, to determine the minimum wage it is not necessary to conduct a survey every year, it is enough to use the formula to calculate the minimum wage. The absence of a survey that is conducted every year is because the KHL survey conducted by the Regional Wage Council is not credible. Even though there is a formula for calculating the minimum wage, the DKI Jakarta Provincial Wage Council still conducts a survey every year to get the KHL value, especially for the KHL in 2018. For this reason, this thesis will thoroughly discuss how the determination of 2018 is. UMP DKI Jakarta and How to Use KHL in Determining UMP DKI Jakarta Year 2018. The research method used in this research is normative juridical. The type of data the writer uses is secondary data obtained from literature studies and interviews with informants. The results of this research are descriptive analytic, so it is hoped that it can find problems that have occurred so far and produce recommendations for solutions to these problems. The conclusion of this final project is that the determination of the UMP for DKI Jakarta in 2018 is correct using the formula but the KHL value obtained from the KHL survey results is not used as a reference in determining the UMP for DKI Jakarta in 2018, but is only used as a "comparison figure"."

"Pemindahan Ibukota Negara berdasarkan Undang-Undang RI No 3 tahun 2022 ditanggapi Jakarta dengan berbagai persiapan, salah satunya dengan Peraturan Gubernur DKI Jakarta No 31 Tahun 2022 tentang Rencana Detail Tata Ruang Wilayah Perencanaan. Tujuan penelitian adalah (1)Memvalidasi faktor – faktor yang menjadi daya tarik investor untuk berinvestasi di DKI Jakarta dari segi kondisi lahan, (2)Menilai performa kawasan berbasis lahan untuk memperoleh kawasan yang potensial, (3)Menghasilkan karya kawasan-kawasan yang strategis – potensial untuk pengembangan investasi, (4)Membuat rancangan rencana strategis atas kawasan potensial untuk direkomendasikan kepada pemangku kebijakan di DKI Jakarta. Pendekatan mixed method digunakan berupa indeepth interview, Analytical Hierachy Process serta Spatial Multi-Criteria Evaluation. Wilayah penelitian berupa 4 kawasan stasiun MRT Tomang-Thamrin-Pulogadung-Pulogebang yang dilalui jalur MRT koridor Timur-Barat. Hasil penelitian berupa: (1)Validasi bahwa aspek tata ruang (faktor Land Use and Planning), aspek pertanahan (faktor Property Rights and Value), serta aspek kerentanan lingkungan (faktor Land Safety) mempengaruhi investasi, (2)Menghasilkan pembobotan sebagai penilaian performa kawasan, (3)Penilaian performa terhadap wilayah penelitian menghasilkan Kawasan Pulogebang-Pulogadung-Tomang-Thamrin merupakan kawasan sangat potensial maupun potensial, (4)Menghasilkan rumusan rencana strategis bagi pemerintah provinsi DKI Jakarta. Kawasan tersebut direkomendasikan sebagai kawasan Berorientasi Transit sekaligus kawasan Kompak untuk pengembangan investasi sejalan dengan pemenuhan tujuan SDG’s ke 8 serta SDG’s ke 11.

---

The relocation of the State Capital based on Law of the Republic of Indonesia No. 3 of 2022 was responded by Jakarta’s government with various preparations, one of which was the enactment of Jakarta Governor Regulation No. 31 of 2022. The objectives of this study are (1)Validating the factors that attract investors to invest in terms of land conditions, (2)Assessing the land-based performance to obtain potential areas, (3)Creating strategically potential areas for investment development, (4)Designing strategically planning for potential areas. A mixed method approach, consist of  in-depth interviews, Analytical Hierarchy Process, Spatial Multi-Criteria Evaluation. The area of studies consist of 4 MRT Station points of Tomang-Thamrin-Pulogadung-Pulogebang passed by the East to West corridor MRT line. The research findings consist of 4 pointers those are: (1)Validation of Land Use and Planning factors, Property Rights and Value factors, Land Safety factors affect investment, (2)Produce weighting as an assessment of regional performance, (3)Performance assessments of research areas finding the Pulogebang-Pulogadung-Tomang-Thamrin are potential and very potential area, (4)Formulation of strategically planning for the Jakarta Province government. Those area are recommended as a Transit-Oriented and also a Compact area for investment development in line with the fulfillment of the 8^th and 11^th SDG's."

"Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) merupakan media penyeberangan yang aman dan nyaman bagi penggunanya. Namun, pada kenyataannya sangat banyak infrastruktur JPO yang tidak sesuai dengan standar perencanaan dan dapat mengurangi tingkat keamanan dan kenyamanan bagi pengguna dan sekitarnya. Untuk beberapa alasan, pejalan kaki merasakan ketidaknyamanan ketika menyeberang dengan menggunakan JPO dan bahkan lebih memilih untuk menghindarinya. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi kondisi fisik eksisting JPO di Jalan MH Thamrin, Jakarta pusat terhadap Standar Perencanaan Perancangan JPO di Daerah Perkotaan (SNI, 1995), menganalisa tingkat pelayanan JPO berdasarkan HCM, dan menganalisa kebutuhan dan tanggapan pengguna JPO dengan kuesioner terbuka dan tertutup. Hasil penelitian ini diharapkan mampu untuk meningkatkan kualitas JPO dan memaksimalkan fungsi dan meningkatkan tingkat pelayanan bagi pejalan kaki sebagai penggunanya.

---

Footbridge is a safe and comfort crossing media for the users. However, in reality there are many footbridges infrastructure that not represent with standard of pedestrian bridge planning which is able to reduce the safety and comfort level for the users and surroundings. For some reasons, pedestrians feel uncomfortable in using footbridge to cross the road and even prefer not to use it. This study aim to evaluate the physical condition of the footbridge located on Jalan MH. Thamrin, Central Jakarta according to standard of Planning Procedures for Crossing Bridge in Urban Area (SNI, 1995), analyze the Level Of Service the bridge according to HCM, and analyze the footbridge user needs and responses about this facility with closed and opened questionnaire. The result of the analysis of this study expected to be able to improve the quality of footbridge in order to maximize the functionality and improve the services for pedestrians as the users."

"ABSTRAKObat publik dan perbekalan kesehatan merupakan bagian penting dalam pelayanankesehatan sehingga ketersediaannya harus terjaga. Untuk menjaga ketersediaan obatpublik dan perbekalan kesehatan, salah satu faktor penentunya adalah perencanaan.Penelitian ini bertujuan mengetahui bagaimana perencanaan yang tepat dalampengadaan obat publik dan perbekalan kesehatan untuk pelayanan di puskesmas yangberada di wilayah kerja Dinas Kesehatan Kota Bekasi. Penelitian ini bersifatobservasional dengan pendekatan secara kualitatif. Dari hasil penelitian disimpulkanbahwa metode yang digunakan dalam perencanaan obat publik dan perbekalankesehatan di Dinas Kesehatan Kota Bekasi adalah metode konsumsi. Untuk lebih tepatdalam perencanaan harus didukung oleh penggunaan obat yang rasional dan tertibadministrasi dalam pengelolaan obat publik dan perbekalan kesehatan.

---

Public drug dan medical supplies is an important part of health care so that itsavailability should be maintained. To keep the public availability of drugs and medicalsupplies, one of the determining factors is the planning. This study aims to determinehow the proper planning for procurement of drugs and medical supplies for publicservices in health centers located in the working area of Bekasi City Health Office. Thiswas an observasional study with a qualitative approach. The final conclusion is themethods used in the planning of public drug and health supplies in Bekasi City HealthDepartement is a method of consumption. To be more precise in planning must besupported by rational use of drug in management and orderly administration of thedrug."