Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKTesis ini membahas persepsi Wajib Pajak (WP) terhadap tata cara keberatan pajak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagairnana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009. Persepsi WP dalam penelitian ini berkaitan dengan tata cara, sanksi dan imbalan yang diterima WP, sumber daya, dan kelembagaan keberatan. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa dengan adanya perubahan tata cara keberatan rnendorong WP untuk mernaharni peraturan perpajakan pada saat mengajukan keberatan, aturan perpajakan yang terkait dengan keberatan saat ini belum semuanya rnernenuhi rasa keadilan WP, dan sumber daya manusia DIP saat ini belum cukup siap menerapkan ketentuan peraturan keberatan yang ada.

---

ABSTRACT

This study is focused on taxpayers? perceptions on procedures of tax objection settlement at Directorate General of Taxation according to Law Number 6 of 1983 concerning General Provisions and Tax Procedures as lastly amended by Law Number 16 of 2009. Taxpayers? perceptions in this study are about the procedures, sanctions and rewards, human resources, and organizational of tax objection settlement. This study reveals that the changes on objection procedures raise the taxpayers? effort to understand the taxation laws and rules when make a tax objection, not all of the current tax objection settlement procedures are fulfilling the taxpayers? fairness perceptions, and human resources at Directorate General of Taxation are not in their best conditions to implement the tax objection settlement procedures."

"Pajak bersifat memaksa dan dapat dipaksakan. Disamping kewajiban, Wajib Pajak juga diberikan hak-hak. Wajib Pajak mempunyai hak yang mendasar yaitu mengajukan Keberatan, Banding dan Gugatan. Gugatan diatur dalam pasal 23 Undang-Undang tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Untuk petunjuk pelaksanaan diatur dalam Pasal 37 Peraturan Pemerintah Nomor 74 tahun 2011. Hal-hal yang dapat diajukan sebagai Gugatan diatur pada pasal 23 Undang- Undang tentang Ketentuan Umum Perpajakan yang memberikan secara luas kepada Wajib Pajak mengenai hal-hal yang dapat diajukan Gugatan. Sementara dalam PP No. 74 tahun 2011 sebagai Petunjuk Pelaksanaan dari Undang-Undang KUP tersebut dalam Pasal 37 menyebutkan tentang Gugatan yang tidak dapat diajukan atau adanya pembatasan mengenai hal-hal yang bisa diajukan Gugatan. Dengan demikian Undang-Undang sendiri memberikan rumusan yang lebih luas mengenai apa saja yang diajukan sebagai gugatan, tetapi di Peraturan Pemerintah dibatasi hal-hal yang tidak bisa diajukan sebagai Gugatan.

---

Taxation is coercive and can be enforced. Besides liability, the taxpayer is also granted rights. Taxpayers have a right fundamental objection is filed, Appeal and Lawsuit. The lawsuit provided for in article 23 of the Law on General Provisions and Tax Procedures. For guidelines set out in Article 37 of Government Regulation No. 74 of 2011. The things that can be submitted as stipulated in Article 23, Claims Act on General Rules of Taxation which gives broadly to taxpayers on matters that may be filed lawsuit. While the PP. 74 in 2011 as the directive implementation in Article 37 mentions the lawsuit can not be filed or the restriction of the things that can be filed lawsuit. Thus the Law itself provides a broadly defined as to what is proposed as a lawsuit, but in limited government regulation of things that can not be filed as a lawsuit. "

"Wali sebagai pelaksana kekuasaan orang tua terhadap anak memiliki peranyang signifikan dalam tumbuh kembang dan kesejahteraan anak. Namun jika padakenyataannya perwalian tidak berjalan sebagaimana mestinya, wali dapat dicabutoleh Pengadilan setempat. Masalah yang akan dibahas dalam tulisan ini adalahpengertian dan pengaturan mengenai anak, perwalian, perbandingan pengaturanpencabutan perwalian antara Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 tentangSyarat dan Tata Cara Penunjukan Wali dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentangPerkawinan, serta perbandingan pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor302/Pdt.G/2012/PN.Mdo dengan ketentuan pencabutan perwalian dalam PeraturanPemerintah Nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali.Metode penelitian yang digunakan adalah metode yuridis normatif dengan metodeanalisa data kualitatif. Perbedaan antara pengaturan pencabutan wali dalamUndang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-UndangNomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 29Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali adalah lebih spesifiknyapemohon pencabutan wali, yakni orang tua atau badan hukum atau orang yang akanditunjuk sebagai wali serta alasan-alasan pencabutan wali yang lebih mendetail danada beberapa alasan baru, yakni wali melalaikan kewajibannya, wali tidak cakapmelakukan perbuatan hukum, menyalahgunakan kewenangan sebagai wali,melakukan tindak kekerasan terhadap anak yang ada dalam pengasuhannya, danorang tua dianggap telah mampu untuk melaksanakan kewajibannya. Pertimbanganhakim dalam Putusan Nomor 302/Pdt.G/2012/PN.Mdo seharusnya merujuk padaUndang-Undang Perkawinan sebagai dasar hukum pencabutan wali, namunkeputusan hakim dalam kasus ini tetap tepat, karena hakim mempunyai wewenanguntuk menggali nilai keadilan dalam masyarakat, yang dilakukan dengan caramempertimbangan pendapat anak yang berada dalam perwalian. Alasan pencabutanwali, prosedur pencabutan wali dan penunjukan wali baru dalam kasus ini telahsesuai dengan ketentuan pencabutan wali dalam Peraturan Pemerintah Nomor 29Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali."

"

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya disebut UU Perkawinan) telah mengatur mengenai Pembatalan Perkawinan dalam ketentuan Pasal 22 sampai dengan Pasal 28. Hal-hal yang diatur mengenai Pembatalan Perkawinan di dalam UU Perkawinan sendiri adalah mengenai alasan-alasan apa saja yang dapat menjadi penyebab dibatalkannya suatu perkawinan. Bahwa secara keseluruhan dibatalkannya suatu perkawinan adalah karena tidak dipenuhinya syarat-syarat bagi suami dan/atau isteri untuk melangsungkan perkawinan. Dalam ketentuan Pasal 27 ayat (2) disebutkan bahwa salah satu alasan suatu perkawinan dapat dimohonkan pembatalannya adalah karena terdapat salah sangka atas diri suami atau isteri. Ketentuan inilah yang menjadi dasar adanya permohonan perkawinan yang diajukan Pemohon dalam perkara Nomor 1360 K/Pdt/2012, dimana Pemohon yang berkedudukan sebagai Isteri mendalilkan telah adanya salah sangka terhadap keadaan orientasi seksual Termohon—suami yang dinikahinya. Hakim pada Pengadilan Negeri maupun sampai dengan Mahkamah Agung, menolak adanya permohonan ini dengan alasan bahwa keadaan salah sangka tidak mencakup keadaan orientasi seksual dan perkawinan yang terjadi tidak menyalahi ketentuan peraturan perundang-undangan. Namun, setelah dikaji lebih lanjut dapat dipahami bahwa perkawinan yang demikian sebenarnya telah bertentangan dengan ketentuan Pasal 1 UU Perkawinan yang mengamanatkan kehidupan perkawinan yang langgeng. Lebih lanjut, dikaitkan dengan kajian psikologis mengenai kelainan orientasi seksual, dapat dipahami bahwa orientasi seksual merupakan bagian dari identitas diri seorang individu, sehingga merupakan bagian dari diri seseorang sebagaimana rumusan dari Pasal 27 ayat 2 UU Perkawinan. Untuk itu perkawinan yang demikian sepatutnya dibatalkan.

---

Marriage Regulation Number 1 Year 1994  as amended with The First Amendment of Marriage Regulation Number 16 Year 2019 (later on mentioned as “UU Perkawinan”) has regulated the annulment of marriage in the provisions of Article 22 through Article 28. UU Perkawinan regulates regarding what are the reasons that can be the cause of marriage being annulled. In general, the annulment of marriage can happen because of the conditions that already been established in UU Perkawinan is not fulfilled by the husband and/or the wife. In the provision of Article 27 verse (2) mentioned that one of the reason why marriage can be annulled is because there has been such misinterpretation towards the husband and/or the wife. This provision later became the main reason of marriage annulment petition that requested by the applicant in the case number 1360 K/Pdt/2012 in which the applicant has a legal standing as the wife that postulates that there had been some sort of misinterpretation towards her husband’s sexual orientation. Judges in Pengadilan Negeri and Mahkamah Agung rejected this petition with consideration that misinterpretation as mentioned in the provision of Article 27 verse 2 can not be applied for sexual orientation and there was no one in that marriage violates marriage law, thus, the petition can not be granted. However, after further study it can be understood that this kind of marriage is not comply with the provision of Article 1 UU Perkawinan which mandates that any marriage should expected to be last for a lifetime. Furthermore, related with physicology perspective regarding sexual orientation, it can be understood that sexual orientation is a part of the identity of an individual, therefore it is part of oneself as is mentioned in the Article of 27 verse (2) UU Perkawinan. For this reason such marriages should be cancelled. 

 

 

"