Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Pengendalian polusi udara adalah salah satu bentuk perlindungan hak asasi manusia, terutama untuk mendapatkan lingkungan yang baik dan sehat. Pada dasarnya, upaya ini dibagi menjadi dua kategori, yaitu berdasarkan pada perintah-dan-kontrol atau instrumen berbasis pasar. Pendekatan pertama dikritik karena dianggap efisien dalam hal biaya dan tidak memberikan insentif bagi pencemar, sedangkan pendekatan kedua dianggap sebaliknya. Salah satu bentuk instrumen berbasis pasar adalah sistem izin polusi yang dapat diperdagangkan. Di Indonesia, hal ini telah diatur oleh Peraturan Pemerintah No. 46 tahun 2017 tentang Instrumen Ekonomi Lingkungan dengan mengamanatkan Peraturan Menteri untuk mengatur hal-hal secara lebih rinci. Sayangnya, masih banyak peraturan yang berpotensi menghambat implementasi sistem perdagangan izin emisi dimulai dengan standar kualitas ambien yang tidak sesuai dengan tingkat kesehatan, penilaian lemah, dan kesalahpahaman denda administrasi. Oleh karena itu, tesis ini mencoba memberikan solusi untuk masalah ini dengan melakukan penelitian yuridis normatif dan melakukan perbandingan dengan praktik di Amerika Serikat dalam Amandemen Undang-Undang Udara Bersih 1990 (CAAA) dengan nama Program Hujan Asam. Hasil Program Acid Rain dapat dikatakan berhasil karena mereka menciptakan kualitas udara yang lebih baik dan membutuhkan biaya yang lebih rendah. Berdasarkan hal ini dan dipandu oleh Program Hujan Asam di Amerika, diharapkan sistem perdagangan izin emisi di Indonesia dapat berjalan dengan baik dan mendapatkan hasil terbaik.

---

Air pollution control is a form of protection of human rights, especially to get a good and healthy environment. Basically, these efforts are divided into two categories, namely based on order-and-control or market-based instruments. The first approach is criticized because it is considered efficient in terms of cost and does not provide incentives for pollutants, while the second approach is considered the opposite. One form of market-based instruments is a pollution permit system that can be traded. In Indonesia, this has been regulated by Government Regulation No. 46 of 2017 concerning Environmental Economic Instruments by mandating Ministerial Regulation to regulate matters in more detail. Unfortunately, there are still many regulations that have the potential to hamper the implementation of the emission permit trading system starting with ambient quality standards that are not in accordance with the soundness level, weak assessment, and misunderstanding of administrative fines.

Therefore, this thesis tries to provide a solution to this problem by conducting normative juridical research and making comparisons with practice in the United States in the Amendments to the Clean Air Act 1990 (CAAA) under the name of the Acid Rain Program. The results of the Acid Rain Program can be said to be successful because they create better air quality and require lower costs. Based on this and guided by the Acid Rain Program in America, it is hoped that the emissions permit trading system in Indonesia will run well and get the best results."

"Udara merupakan komponen yang tidak terpisahkan dari lingkungan hidup, salah satu ancaman utama dalam upaya menjaga kondisi ideal dari udara adalah pencemaran udara. Berdasarkan data kualitas udara, kendaraan bermotor yang menghasilkan emisi gas buang merupakan penyebab utama permasalahan pencemaran udara di DKI Jakarta. Terdapat beberapa instrumen hukum lingkungan yang dapat diterapkan sebagai upaya Pengendalian Pencemaran Udara (PPU), khususnya dalam mengendalikan emisi gas buang kendaraan bermotor. Dalam konteks DKI Jakarta, PPU tersebut dituangkan dalam bentuk Rencana Aksi dan Strategi PPU. Beberapa kebijakan PPU yang telah diimplementasikan Pemprov DKI Jakarta adalah kebijakan Ganjil Genap, Uji Emisi dan Low Emission Zone (LEZ). Meskipun beberapa kebijakan tersebut telah diimplementasikan, pada kenyataannya tiap-tiap kebijakan tersebut memiliki kelemahannya masing-masing yang dapat mengancam efektivitas dan efisiensi implementasi kebijakan tersebut secara jangka panjang. Tulisan ini akan mengkaji kebijakan PPU yang telah diimplementasikan oleh Pemprov DKI Jakarta untuk menurunkan tingkat emisi gas buang kendaraan bermotor dan memaparkan potensi, konsep serta interaksi antar instrumen yang perlu diperhatikan Pemprov DKI Jakarta dalam menerapkan kebijakan Jalan Berbayar untuk mengatasi kemacetan dan memperbaiki mutu udara DKI Jakarta ke depannya.

---

Air is an inseparable component of the environment, one of the main threats in an effort to maintain the ideal condition of the air is air pollution. Based on air quality data, motorized vehicles that produce exhaust emissions are the main cause of air pollution problems in DKI Jakarta. There are several environmental law instruments that can be applied as an effort to control air pollution, especially to curb vehicular emissions from motorized vehicles. In the context of DKI Jakarta, the Provincial Government effort to control air pollution are regulated through Air Pollution Action Plan and Strategy. Several air pollution control policies that have been implemented by the DKI Jakarta Provincial Government are the Odd-Even, Emission Checking and Low Emission Zone policies. Although several of these policies have been implemented, in reality each of these policies has its own weaknesses that can threaten the effectiveness and efficiency of implementing these policies in the long term. This study will examine the air pollution control policies that have been implemented by the DKI Jakarta Provincial Government to reduce vehicular emissions and describe the potential, concepts, and instrumen interactions of Road Pricing policies that DKI Jakarta Provincial Government needs to pay attention as an alternative instrument to overcome road congestion and improve DKI Jakarta's air quality."

"ABSTRAKPesawat Udara merupakan moda transportasi yang paling tepat untuk dapat menjangkau seluruh kebutuhan manusia dalam melakukan perpindahan dari suatu wilayah ke wilayah lainnya dengan cepat. Seringkali penggunaan pesawat udara ini dilakukan melalui charter pesawat udara atau sewa-menyewa pesawat udara. Namun tidak serta merta seluruh charter pesawat udara dapat dianggap sebagai suatu sewa-menyewa, karena pada dasarnya dalam perjanjian charter pesawat udara tersebut juga terdapat unsur-unsur perjanjian bernama lainnya. Dalam hal pelaksanaan perjanjian charter pesawat udara sendiri, kemungkinan untuk terjadi suatu risiko juga tidak dapat dipungkiri. Bahwa kenyamanan serta keamanan daripenumpang tidak selamanya terjamin, untuk itu dalam hal terjadinya suatu risiko penumpang dapat memintakan pertanggung jawaban kepada pihak pengangkut. Perjanjian yang digunakan dalam skripsi ini adalah antara PT. X dan PT. Y yang mana memperlihatkan bahwa dalam hal perjanjian charter pesawat udara tidak digunakan oleh PT. Y melainkan Pihak Ketiga.

---

ABSTRACTAn aircraft is the most appropriate mode of transportation to fulfill the human needs to travel from one region to another quickly. Often the use of the aircraft is done via charter or thru lease. But a charter aircraft agreement cannot be considered as a lease, because in the Aircraft Charter Agreement it contained elements of the other nominaat contract. In the implementation of the Aircraft Charter Agreement, the possibility of a risk cannot be denied. The comfort and security of the passenger who used the capacity of aircraft is not always guaranteed, for it in the event of a risk, Passenger will sought accountability tothe carrier. The Aircraft Charter Agreement used in this thesis is between PT. X and PT. Y, which shows that in the case of an Aircraft Charter Agreement, the aircraft is not used by PT. Y but by a Third Party."

"The enormous growth during the last decade of outer space operations like direct broadcasting by satellite and the exploration of natural resources by remote sensing satellites have brought space law into dramatic prominence among the fields of international law. International, because the fundamental principle of space law since the cornerstone Outer Space Law of 1967 clearly requires that outer space and celestial bodies are free for exploration and use by all states in conformity with international law and are not subject to national appropriation. It is in light of the many new considerations now falling under the scope of international law because of their connection with space that this new edition of the best-known handbook in the field now appears. "